Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI PEMBENAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Daniel Horas Sibarani; Ihsan Miftakhul Huda; Moh Zaenal Mustofa
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14728

Pengendalian izin pertambangan Minerba yang kini dikuasai pemerintah pusat pada dasarnya kurang efektif sehingga perlu adanya perubahan terkait kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apalagi dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang bertujuan mempercepat pembangunan nasional dengan mempertaruhkan kemudahan perizinan berusaha. Secara tidak langsung pemerintah telah mengambil resiko yang cukup tinggi karena kemudahan perizinan ibarat “pisau bermata dua” yang dapat mempercepat pembangunan nasional, di sisi lain dapat menghancurkan negara dengan kemudahan perizinannya. Karena filterisasi yang berkurang, eksploitasi berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemudian mengenai kewenangan perizinan yang diambil alih oleh pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Harus ada update mengenai Kewenangan Perizinan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat karena kurang efektif dibandingkan dengan yang dikendalikan oleh daerah dan Pemerintah harus memberikan Otonomi kepada daerah agar daerah yang memiliki potensi dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Melalui UU Cipta Kerja harus ada reformasi terkait kewenangan agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dimaksimalkan dan daerah dapat meningkatkan potensi yang ada di daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Pembaharuan.

POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP Gholin Noor Aulia Sari; Hanum Sekarwangi; Ruly Bella Puspaningtyas
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14729

Berdasarkan Undang-Undang tentang peraturan lingkungan hidup mengalami sejumlah amandemen aturan perizinan yang terdapat di UU No.11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (Omnibuslaw). Terdapat dampak besar ketika adanya perubahan perizinan berkenaan dengan kelangsungan lingkungan hidup. Penelitian ini masuk dalam golongan penelitian pustaka kualitatif, yang dimana cara menyusun penelitian ini dengan menautkan sumber kepustakaan. Aturan terbaru omnibuslaw sangat menguntungkan bagi para investor yang ada di Indonesia karena terlalu sederhana dalam tahapan perizinan tetapi di sisi lain melahirkan pula dampak-dampak negatif bagi lingkungan hidup karena kebijakan tersebut. Kata Kunci: Omnibuslaw, Dampak, Lingkungan Hidup

ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG INTERAKSI ANTARA SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASI FISKAL Dewi Fitri Saraswati; Mutiara Maharani; Nurul Hidayanti; Mahima Umaela Firdhausya
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14730

Sistem finansial negara mengatur tentang finansial negara yang meliputi pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pembiayaan finansial negara. Meskipun demikian, secara umum, garis besar APBN terdiri dari lima aspek utama. Pengelolaan keuangan regional adalah sebuah kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dari finansial regional yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hubungan finansial antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem yang mengatur bagaimana alokasi dana dilakukan di antara tingkat pemerintahan yang berbeda, serta cara mencari sumber daya untuk mendukung kegiatan sektor publik di daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengelolaan finansial regional. Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola finansial regional secara mandiri. Negara Indonesia, sebagai negara kesatuan, menggabungkan pengakuan terhadap kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya dengan kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan transfer fiskal dan mengawasi kebijakan fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah didistribusikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar, di mana celah fiskal merupakan perbedaan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Reboisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah berjalan seiring dengan otonomi daerah. Kata kunci: Sistem Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah

PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PERMINTAAN SENDIRI DALAM KAJIAN OTONOMI DAERAH DAN KEDAULATAN RAKYAT Puthut Dhuwi Chahyo; Deni Nuryadi
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14731

Bahasan ini erat kaitannya juga dengan otonomi daerah serta kedaulatan rakyat, sebab esensi dari kedaulatan rakyat adalah hak pilih serta partisipasi masyarakat lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah. Dalam usaha guna menjawab masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan (data sekunder). Adapun, hasil dalam penelitian ini ialah bahwa dalam proses pencalonan Kepala Daerah, terdapat ketentuan yang berbeda yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan mengenai syarat yang harus dipenuhi seseorang dari jabatan Advokat, Notaris, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Notaris, Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati ataupun Walikota yang pemilihannya secara langsung oleh masyarakat, termasuk pula mengenai kewajiban mengundurkan diri dari jabatan/profesi tertentu. Kedua, bahwa pengunduran diri seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah dengan alasan “permintaan sendiri” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, memanglah tidak bertentangan dengan kontruksi Pasal yang ada. Akan tetapi, secara kontruksi etika jelas bertentangan dengan Pasal 67 poin d Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mana intinya ialah telah mengabaikan amanah rakyat. Kata kunci: Pengunduran Diri Kepala Daerah; Otonomi Daerah; Kedaulatan Rakyat.

TINDAKAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Adi Prasetyo; Made Warka
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14733

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji, dari perspektif negara hukum yang demokratis, pemblokiran akses internet oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusuhan. Metode penelitian ini bersifat normatif karena menggunakan teknik penulisan deskriptif-analitik, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, baik dari segi prosedural maupun substantif, tindakan pemutusan akses internet oleh pemerintah di Papua merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, karena masih terdapat prinsip-prinsip negara hukum demokrasi yang belum terpenuhi dalam tindakan tersebut. menghentikan akses internet dalam situasi darurat. Jika negara dinyatakan dalam keadaan darurat, diharapkan pemerintah menetapkan mekanisme atau kebijakan pembatasan atau pemutusan akses internet sesuai dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sehingga keputusan dapat diambil sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan pemerintahan yang sehat. Kata kunci: Pemutusan Internert; Negara Hukum; Perlindungan Hukum.

AKIBAT HUKUM TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. BUANA FINANCE MEDAN Elvira Fitriyani Pakpahan; Devi Lyana Simanjuntak; Sahat Raja Hutajulu
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14920

Salah satu perbuatan yang melawan hukum, apalagi menggunakan ketentuan aturan perdata, merupakan perbuatan melanggar kesepakatan atau ingkar janji atas kesepakatan yang telah disepakati sang keduabelah pihak. Pemutusan terhadap persetujuan dengan melanggar kesepakatan atau acap kali diklaim menggunakan kata wanprestasi pada bahasa hukum. Tujuan berdasarkan penelitian ini merupakan buat menganalisis dan menyebutkan dampak aturan bagi nasabah yang wanprestasi menggunakan atau memakai somasi pada PT. Buana Finance Medan. Dalam Penelitian jurnal ini yang digunakan metodenya adalah penelitian yuridis normatif, bersifat yaitu deskriptif. Data itu dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder data premier yaitu data yang didapatkan berdasarkan studi pustaka serta pula wawancara menjadi pendukung. Dengan perolehan riset bisa disimpulkan bahwa dampak aturan untuk konsumen yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam PT. Buana Finance Medan yaitu membayar hukuman & agunan nasabah yg bisa dijual menggunakan persetujuan nasabah terlebih dahulu lantaran adanya perjanjian. Dan langkah selanjutnya saat nasabah wanprestasi menggunakan memakai somasi pada PT. Buana Finance Medan melakukan penagihan rutin, mengingatkan nasabah melalui smartphone, menaruh surat peringatan 1 hingga menggunakan surat peringatan 3, dan selesainya itu melakukan penarikan terhadap agunan nasabah. Kata Kunci: Lembaga Pembiayaan, Perjanjian, Wanprestasi

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NON MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK Fernando Simbolon; Eri Arianto; Rifqi Devi Lawra
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.15175

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, pembinaan dimaksudkan sebagai suatu upaya positif dalam meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok masih menghadapi kendala diantaranya: belum adanya ruangan khusus sebagai tempat pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, belum adanya petugas khusus, dan belum adanya anggaran khusus untuk pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta belum adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama sehingga pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum dapat terlaksana. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya menyediakan ruangan khusus sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian serta menyediakan sarana prasarana pendukung lainnya, mengajukan usulan anggaran, menempatkan petugas Pemasyarakatan Non Muslim dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta mengajukan usulan kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kementerian Agama guna mendukung pelaksanaan pembinaan kerohanian tersebut. Kata Kunci : pembinaan kerohanian, warga binaan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan

PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK Holan Prancisco Pales; Yulia Nizawana; Yulfa Mulyeni
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.15176

Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan terkait “Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Perempuandan Anak”. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak memerlukan perlindungan yang sesuai kebutuhan dan kepentinganya dan P2TP2A Kota Sawahlunto merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban di Kota Sawahlunto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto?, 2) Apakah kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan?, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kota Sawahlunto?. Metode Penelitian menggunakan hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai data primer, sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung ke P2TP2A. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, namum P2TP2A dapat menyelesaikan hambtan-hambatan tersebut. Kendala-kendala yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dengan mengatasi mhambtan memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap P2TP2A sesuai dengan kebuthan yang dibutuhkan. Kata Kunci : P2TP2A, Peranan, Kekerasan Perempuan dan Anak

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PARTAI POLITIK (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor : 130/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT.PST) Zulfitri; Aermadepa; Eri Arianto
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.15177

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebasakan atau dipidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggung jawaban pidana yaitu: adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam Perkembangan pertanggung jawaban pidana di Indonesia, dapat dipertanggung-jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum. Pertanggung jawaban pidana anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi bahwa dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hukum dengan memperkaya diri sendiri ,orang lain dan korporasi dalam pengadaan E-KTP yang sangat merugikan Negara serta melibatkan partai politik berupa aliran dana dari terdakwa sebesar 5 Miliar ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Berdasarkan hal-hal diatas menurut peneliti pertanggung jawaban pidana pada terdakwa dijatuhi hukuman lebih dari 16 (enam belas) tahun penjara. Alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi bahwa terdakwa kooperatif dan beritikad baik selama menjalani persidangan dan menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa serta mengembalikan uang sebesar 5 Miliar sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa untuk menyelesaikannya dan jangan sampai nanti berimbas kepada Partai. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Partai Politik.

PENILAIAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI PROSEDUR PENYELESAIN SENGKETA HUKUM KEPEGAWAIAN GUNA MEWUJUDKAN SISTEM PTUN YANG BERKEPASTIAN HUKUM Nadia Azizah Putri; Moren Nanda Jelita; Sun Sufriani Sihombing; Anggun Ratna Hestanti
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.15178

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran dan eksistensi Peradilan Administrasi berkaitan dengan permasalahan kepegawaian. Melihat fakta yang ada, bahwasanya Peradilan Administrasi eksis sebagai peradilan yang dalam pelaksanaannya memiliki fokus utama untuk ditujukan kepada tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya dialaskan kepada ketentuan yuridis dan dalam pelaksanaannya adalah tentang adanya jaminan terhadap hak warga negara atau masyarakat menurut konsepsi negara Indonesia. Apabila dilihat dari sisi positif, kehadiran Peradilan Administrasi justru dapat menyelesaikan permasalahan dengan penguasa, sekalipun permasalahannya pelik. Akan tetapi bertolak dengan hal tersebut, sisi negatifnya adalah tentang kepastian hukumnya yang terkadang tidak didapatkan selayaknya yang regulasi tentukan. Maka dari itu, perhatian lebih harus ditujukan kepada mereka-mereka yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum di atas keadilan. Penulisan ini dilakukan dengan metode hukum yuridis-normatif, yakni merupakan penelitian yang berfokus meninjau secara sudut pandang hukum serta pertimbangan kepada ketentuan hukum serta mengaitkannya kepada norma yang berlaku di dalam masyarakat. Berkenaan dengan itu, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi online dan sumber literatur lainnya. Hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa eksistensi Peradilan Administrasi membutuhkan jangka waktu lama dalam mengadopsi sistem nilai di negara ini, serta kompleksitas permasalahan yang ada, menimbulkan perubahan dalam pengaturannya mengingat dinamisitas hukum yang terus menyesuaikan kebutuhan bagi masyarakatnya. Dan untuk itu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Peradilan Administrasi perlu adanya evaluasi secara menyeluruh dengan pertimbangan penuh atas kebutuhan masyarakat dan pencari keadilan, baik dari segi pelayanannya, koordinasi nya, atau sinkronisasinya dengan regulasi yang ada, sehingga keadilan dan kebermanfaatan bagi kepentingan itu tercapai.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA