cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha" : 22 Documents clear
PERUBAHAN BATAS UMUR MINIMAL MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEJAK DITERBITKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 Agus Vijayantera, I Wayan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28606

Abstract

Perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan umur minimal wanita dengan pria yakni pada umur 19 tahun. Akibat hukumnya, seseorang yang telah dewasa atau berakhir haknya sebagai anak sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, masih belum dapat menikmati haknya untuk melangsungkan perkawinan karena masih harus menunggu umurnya 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam mengenai latar belakang perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan serta menganalisis tujuan hukum perubahan pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan pengaturan batas umur minimal melangsungkan perkawinan dilakukan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Pengaturan pembatasan umur minimal melangsungkan perkawinan dalam pembentukan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 hanya menyamakan kedudukan hukum untuk umur wanita dan pria, namun kurang memperhatikan keberadaan hukum yang sering digunakan sebagai indikator usia dewasa serta kurang memperhatikan keberadaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang telah disosialisasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
LEGAL PROTECTION OF DIPLOMATIC REPRESENTATIVE BUILDING ASSESSED FROM THE PERSPECTIVE OF THE 1961 WINA CONVENTION (Case Study: Suicide Bombing In Kabul Afghanistan Near United States Embassy) Ewik Lindasari, Luh; Sudika Mangku, Dewa Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28601

Abstract

The study aims to identify and analysts the legal protections of diplomatic buildings of the United States are reviewed from the perspective of the Vienna Convention 1961 as well as the recipient state answer of Kabul Afghanistan in the case of suicide bombing near the U.S. embassy. The study uses a type of normative legal research through a conceptual approach, a statutory approach and a historical approach that is then analyzers by using primary, secondary, and tertiary legal substances. The results showed that the protection of the law against diplomatic buildings is governed in article 25 of the 1961 Vienna Convention describing the building of representatives and facilities therein can not be contested by the recipient State obliged to provide facilities to support the activities of representatives outside the country and the form of liability of the recipient of Afghanistan to the diplomatic buildings by replacing any damages for both physical damage and discomfort experienced by 1961 United , as well as deploying security officers to anticipate follow-up attacks by the Taliban against the environment of United States diplomatic buildings
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Trisna Dewi, Ni Made; Trinaya Dewi, A.A Mas Adi; Mahendra Dewi, Ni Luh Sri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28666

Abstract

Di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan  pendekatan secara normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadinya pelacuran anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang hampir sama, yaitu diantaranya : Faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual. Mengenai pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan hukum positif sama-sama mengedepankan sistem pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangannya, dan apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan ke departemen sosial untuk diberikan pembinaan yang dapat menetralkan kehidupan luar mereka. Dilakukan demikian karena, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
INVESTIGATION OF CHILDREN AS A CRIMINAL CONDUCT OF DEATH LEADING ABUSE (A CASE STUDY IN THE LEGAL AREA OF THE BULELENG RESORTS POLICE) Nirwikara .R., Tjok Istri; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28614

Abstract

This study discusses to analyze, the implementation of research on children who oppose criminal acts of persecution carried out in the jurisdiction of the Buleleng Resort Police and the protection needed by investigators in the process of investigating children. This research uses empirical research, with descriptive research types, data and data sources are divided into primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary materials and tertiary materials, then using data merging techniques with document study techniques, observation techniques, and interview technique, in the sample selection technique using non-probability sampling techniques, namely purposive sampling, the data of this study were processed and analyzed qualitatively presented in a descriptive qualitative manner. The location of the study was conducted at the Buleleng Police Station. The subjects of this study were the parties involved in the study involving deaths carried out by minors. The results showed that the investigation carried out in accordance with the juvenile justice system, the investigation continues to prioritize child protection. Related to what is broadcast by the investigator during the process of education which is well done which is carried out with the consent of the children but concerns issues that are classified as minors who have been known in advance from the time limit for conducting the investigation which is demanded quickly will lead to investigators in terms of looking for evidence, witnesses, questions and answers.
JITU TRICKS FAST GRADUATION (CONCEPT-EMPIRIC ANALYSIS OF STUDENT STUDY PROBLEMS) Suastika, I Nengah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28608

Abstract

Graduation quickly and carrying diplomas are the main goals that must be achieved by all students, in addition to knowledge skills, attitudes and skills as intellectuals. However, it is not uncommon for students to experience failures in completing their studies due to various factors. Studies conducted by several universities in Indonesia show that, on average, 4% do not get a diploma because they fail to complete their studies, 4% move universities to avoid dorp-out, and 20% experience problems in completing the study. The problems of this study can be caused due to various problems, both internal problems that exist within the student himself, as well as external problems that occur due to other causes outside the student. Internal factors usually involve students' academic abilities (academic scores), self-motivation, student performance, socio-demographics (age, gender, ethnicity, religion) and student social behavior. Meanwhile, the external factors concern the socio-economic conditions and family education, peer influence, social conditions of the community, departments, lecturers (teachers), the administration system, the university's academic culture, etc. These two factors influence each other in determining the successful completion of student studies
MEMPERKUAT KESADARAN BELA NEGARA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN Angga Mahendra, Putu Ronny; Kartika, I Made
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28600

Abstract

Globalisasi merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga dunia termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai askiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Bela Negara adalah suatu pengabdian semua warga Negara dalam setiap bentuknya, untuk kepentingan bangsa dan negaranya, yang mengacu pada kondisinya sebagai suatu Dharma Agama dan Dharma Negara. Sikap defensif ini akan membantu memperkuat kondisi bangsa yang besar ini yang bernama Indonesia bertahan di tengah terpaan arus kemajuan global yang beegitu cepat dan mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Indonesia akan tetap hidup dalam keberagaman, maju dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya, dan kuat di mata dunia. Hal ini akan dipererat dan diperkuat dengan nilai-nilai Pancasila kita sebagai pandangan dan pedoman hidup berkepribadian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
FORMULATION OF LOSSES FOR OIL POLLUTION DUE TO TANKER SHIP ACCIDENT IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM VALUE OF JUSTICE Purwendah, Elly Kristiani; Periani, Aniek
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28593

Abstract

Claims for compensation based on the interests of the marine environment as well as the blue economy concept launched by the government must of course be the basis for the claims of losses given by polluters to restore victims, both human victims (fishermen) and victims of the marine ecosystem, considering that several international instruments have been ratified by the system. national law regarding provisions regulating compensation for oil pollution by tankers. The fair value of compensation for oil pollution due to tanker accidents can be realized by using an economic approach. Analysis of economic theory on law needs to be used, so that the value of justice can be measured properly. Economic concepts, such as the concept of maximization (maximization theory), the concept of equilibrium (equalibirium theory) and the concept of efficiency (efficiency theory) are needed to become a benchmark for the value of justice. The calculation method required for the calculation of claimable compensation is the contingent analysis method, which is a method of calculation based on the assignment of monetary values to environmental goods or commodities, the desire to pay polluters for goods and services produced by natural resources and the environment (willingness to pay). , as well as acceptance to accept something decreasing (willingness to accept).
LAW ENFORCEMENT AGAINST WILD LEVELS CONDUCTED BY COMMUNITY ORGANIZATIONS IN THE LEGAL REGION OF THE POLRES OF BULELENG Tri Wijayanthi, I Gusti Ayu Agung; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28615

Abstract

This study aimed to determine and analyze law enforcement against extortion carried out bycommunityand to find out law enforcement efforts in tackling extortion in the Law Area of Buleleng Police Station. The type of this research was used is empirical legal research. This study usedqualitative descriptive with the location of this study carried out in several places namely in the Buleleng Police Station, the Buleleng District Attorney, Singaraja District Court, Buleleng Inspectorate and several shops in Buleleng. Data collection techniques were carried out using document studies, observations, and interviews. The results showed that (1) law enforcement apparatus in enforcing extortion cases carried out by community have been acted properly and decisively because law enforcers have the right to process and up to now there are no extortion in the community, (2) prevention efforts what has been done by law enforcement officers was in the form of preventive, Pre-emtive, and Represive actions
ASEAN COOPERATION IN ERADING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN SOUTHEAST ASIAN AREA Rusito, Rusito; Suwardi, Kaboel; Adi Supriyo, Doni
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28609

Abstract

Today terrorism has become the most serious threat to humanity and civilization and has had a huge impact on all aspects of the life of the nation and state. At the regional level, Southeast Asia is a region facing serious challenges in the security sector. The problem of terrorism is a problem faced by many Southeast Asian countries. The number of terrorism incidents occurring in Southeast Asia has resulted in ASEAN being demanded to play a bigger role in solving this problem. The ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) was signed at the 12th ASEAN Summit in Cebu, Philippines, January 2007. This convention provides a strong legal basis for increasing ASEAN cooperation in the field of combating terrorism. Apart from having a regional character, ACCT is comprehensive (covering aspects of prevention, enforcement and rehabilitation programs) so that it has added value when compared to similar conventions. The harmonization of cooperation in the ACCT can be seen from the cohesiveness of ASEAN member countries in agreeing to the neutrality of defining terrorism as a common enemy and also counter-terrorism efforts by still adjusting to the principles of upholding human rights, international law and UN resolutions and without labeling certain communities as terrorist groups. The obstacles faced by ASEAN in eradicating criminal acts of terrorism in the Southeast Asia region are the ASEAN principle of non-intervention, ASEAN still focuses on social and cultural issues, domestic political conflicts in ASEAN Member countries such as Thailand and Myanmar and conflicts that occur among ASEAN member countries such as Indonesia and Malaysia in the case of borders and culture.
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN LAW IN INDONESIA Hariadi, Wahyu; Anindito, Teguh
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28627

Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga. Pada tanggal 12 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini diatur mengenai arbitrase, dan juga mengenai ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.” Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan u ntuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 7, No 3 (2019): September Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 6, No 3 (2018): September Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue