cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 62   63   64   65   66 
TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTEE TERHADAP PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA Rahmi Ayunda; Muhammad Ariq Fadhillah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38512

Abstract

Perkembangan zaman di era modern ini melahirkan perubahan atas kebutuhan dasar manusia yang beraneka macam untuk bisa memenuhi segi kehidupannya dalam masyarakat, dalam memenuhi segi kebutuhan hidupnya tentunya tak luput dari biaya dalam pemenuhannya. Tingginya tingkat kepentingan hidup manusia mengharuskan setiap orang untuk bertindak guna mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Namun, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, selain bekerja, seseorang juga dapat menghasilkan uang dengan meminjam uang dari koperasi, bank, atau lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab personal guarantee terhadap penanganan kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengatur sistem peradilan, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama rescheduling, tahap kedua reconditioning, dan tahap akhir restructing.
PERANAN KONTRAK SEBAGAI FONDASI PEMBANGUN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA DENGAN TENANT PADA PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA BATAM Lu Sudirman; Eny Eny
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38515

Abstract

Pembuatan kontrak menjadi bagian terpenting dalam menjalani hubungan bisnis, sehingga kontrak memiliki peranan yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum menjalani hubungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris terkait dengan implementasidan peranan dari sebuah kontrak dalam membangun hubungan kerjasama sewa menyewa di pusat perbelanjaan kota Batam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan 2 data pendukung yaitu yang pertama data primer untuk melakukan wawancara dengan menggunakan sample penelitian pada pihak- pihak yang bekerja pada suatu pusat perbelanjaan, dan yang kedua menggunakan data sekunder dengan memperoleh data kepustakaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Perdagangan RI, dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kegiatan sewa menyewa dapat diterapkan sebagai jembatan bagi pihak tenant dan pihak pengelola pusat perbelanjaan,dengan peranan sebagai alat bukti dan media untuk membangun hubungan kerjasama, dan kontrak dalam bentuk perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan kehadiran kontrak yang berfungsi sebagai pengikat bagi para pihak, maka dengan ini kegiatan sewa menyewa dapat berjalan dengan baik.
PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL BERBASIS DARING PADA KELAS IX SMP NEGERI 6 SINGARAJA NN Sudiani; NB Atmadja; T Maryati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38516

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui sistem pembelajaran IPS berbasis daring pada Kelas IX SMP Negeri 6 Singaraja: (2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam sistem pembelajaran IPS berbasis daring pada Kelas IX SMP Negeri 6 Singaraja; (3) Mengetahui strategi untuk mengatasi kendala sistem pembelajaran IPS berbasis daring pada Kelas IX SMP Negeri 6 Singaraja; (4) Mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran IPS berbasis daring pada Kelas IX SMP Negeri 6 Singaraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 6 Singaraja. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball. Data diambil dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kesahihan data menggunakan triangulasi dan analisis deskripsif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: (1) Sistem pembelajaran IPS menggunakan aplikasi whatsapp, google classroom dan google form; (2) Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring adalah keterbatasan kepemilikan perangkat teknologi; (3) Strategi dalam mengatasi kendala adalah dengan memanfaatkan aplikasi yang sederhana; (4) Ketercapaian hasil belajar dengan sistem daring memenuhi KKM sekolah.
KOLABORASI SEKOLAH DAN ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN IPS BERBASIS ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP NEGERI 1 SINGARAJA IGA Oka Sumantri; NB Atmadja; T Maryati
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38520

Abstract

xPenelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis sistem pembelajaran IPS berbasis online pada masa pandemi Covid-19; (2) menganalisis kolaborasi sekolah dan orang tua dalam bentuk pendampingan dalam proses pembelajaran IPS berbasis online pada masa pandemi Covid-19; (3) menganalisis ketuntasan hasil belajar IPS berbasis online pada masa pandemi Covid-19 di SMPN 1 Singaraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di SMP Negeri 1 Singaraja. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu : reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sistem pembelajaran IPS berbasis online pada masa pandemi di SMPN 1 Singaraja mengacu pada Kep. Mendikbud RI Nomor 719/P/2020. Pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan moda daring dengan memanfaatkan aplikasi BEE (Buleleng Education Expose); (2) kolaborasi antara sekolah dan orang tua diwujudkan dalam bentuk kolaborasi dengan paguyuban tingkat yang dibentuk oleh orang tua siswa. Paguyuban ini menjadi jembatan komunikasi antara siswa dengan guru dan sekolah; (3) dilihat dari hasil belajar IPS hampir seluruh siswa bisa mencapai ketuntasan minimum yang ditetapkan.
IMPLEMENTATION OF REGULATION OF CRIMINAL NARCOTICS IN INDONESIA Faissal Malik
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38521

Abstract

Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini merupakan pengganti dari Undang-Undang tentang Obat Bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Verdoovende Middelen Ordonnantie 1927 (Stbl.1927 No. 278 jo No. 536) tanggal 12 Mei 1927. Ordonansi ini terdiri dari 29 pasal yang pada dasarnya telah cukup banyak mengatur masalah penggunaan dan peredaran narkotika. Ordonansi ini mengatur mengenai bagaimana ekspor dan impor narkotika dapat dilakukan. Selain itu ordonansi ini juga telah memberikan larangan-larangan terhadap penggunaan beberapa jenis narkotika. Dalam hal terjadi pelanggaran, ordonansi ini juga telah dilengkapi dengan aturan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, maka dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika, karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun precursor narkotika, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Adapun pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.
EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN Hartana Hartana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38522

Abstract

Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang. Hubungan afliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggal Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON Niosi Nimas Ratu; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Good Goverment pada kinerja Badan Pertanahan Nasional di Kota Cirebon dan berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan implementasi good government oleh BPN Kota Cirebon. Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian melalui berbagai peraturan perundang-undangan, buku, koran, majalah, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, dan situs internet yang menyajikan informasi terkait masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Good government. Hal tersebut dikarenakan terdapat unsur yang belum dilaksanakan oleh BPN ota Cirebon. Tolak ukur dari penerapan Good government yang baik adalah dengan terlaksananya 3 unsur dasar yaitu produktifitas, responsifitas dan akuntabilitas. Namun demikian prinsip responsifitas dan akuntabilitas belum diterapkan dengan sesuai oleh BPN Kota Cirebon karena adanya fenomena dimana seorang warga yang telah mendaftarkan tanahnya sejak 2019 namun hingga 2021 sertifikat tersebut belum dapat diambil. Maka dari itu, BPN Kota Cirebon seharusnya lebih meningkatkan kinerja para pegawainya agar pelayanan public yang berkualitas dan efektif dapat terlaksana dan prinsip-prinsip good government dapat diterapkan secara maksimal.
PERBANDINGAN POSISI IPS PADA KURIKULUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT I Nengah Suastika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum Indonesia dengan Social Studies pada kurikulum Amerika Serikat. Metode penelitian bersifat studi pustaka, yaitu menganalisis berbagai macam artikel, buku dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dengan instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif yang diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan kaitan logisnya. Hasil analisis menujukkan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial pada kurikulum Indonesia diawal kemerdekaan termasuk dalam kelompok dasar yaitu kelompok mata pelajaran wajib yang dibangun untuk mengembangkan keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Kemudian pada kurikulum 1968 Ilmu Pengetahuan Sosial termasuk kelompok cipta yaitu mata pelajaran pendalaman pada jurusan tertentu. Kurikulum 1975 dan seterusnya mengembalikan posisi Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dasar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan materi yang bersifat fusi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Social studies di Amerika Serikat memiliki peran yang strategis untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan nasionalis. Social studies merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial dan kewarganegaraan dengan tujuan untuk membentuk good citizionship. Walapun Social Studies merupakan seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan, melalui National Council for the Social Studies (NCSS) dikembangkan sepuluh tema keunggulan Social Studies sehingga memiliki keluasan dan kedalaman materi yang jelas.
PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH Iwan Fajri; Rahmat Rahmat; Dadang Sundawa; Mohd Zailani Mohd Yusoff
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38525

Abstract

Perubahan pesat dalam kehidupan sosial merupakan salah satu perbincangan paling signifikan tentang hukum dan moral siswa. Masalah iklim masyarakat moralitas remaja selama dekade terakhir masih belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembuatan akhlak di golongan peserta didik, apalagi jadi tumpuan budaya warga. Dalam menjawab perihal tersebut pemerintah Aceh tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional, pemerintah Aceh pula melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Penyelenggaraan pembelajaran Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun No 9 Tahun 2015 pergantian atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Pelaksanaan pendidikan di Sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah Islami, dengan indikator sistem pengelolaan sekolah memiliki nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya berorientasi islami dan penerapan kurikulum islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral di satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Aceh berbasis dan berorientasi kepada budaya islami yang berbasis syariat islam di Aceh.
PEMANFAATAN TRADISI SUMPAH KARATE SEBAGAI SUMBER BELAJAR PENDIDIKAN KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR Gede Hendri Ari Susila; I Nengah Suastika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tradisi sumpah karate sebagai sumber belajar pendidikan karakter anak sekolah dasar dan mendesain bahan ajar dari sumber belajar pendidikan karakter anak sekolah dasar berlandaskan tradisi sumpah karate. Penelitian ini menggunakna metode penelitian kualitatif dengan empat langkah analisis data yaitu (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data serta penarikan kesimpulan; dan (4) verifikasi data. Subjek penelitian ini ditujukan kepada pengurus, pelatih pada dojo FORKI Buleleng dan kohai tingkat sekolah dasar sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukan tradisi sumpah karate yang terdiri dari lima makna dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar pendidikan karakter meliputi: (1) sanggup patuh kepada kejujuran, masuk pada gagasan nilai religius dan nilai jujur; (2) sanggup memelihara kepribadian, masuk pada gagasan nilai toleransi, nilai disiplin, dan nilai tanggungjawab; (3) sanggup mempertinggi prestasi, masuk pada gagasan nilai cinta tanah air dan nilai menghargai prestasi; (4) sanggup menjaga sopan santun, masuk pada gagasan nilai cinta damai dan nilai disiplin; dan (5) sanggup menguasai diri, masuk pada gagasan nilai kerja keras, nilai kreatif, nilai mandiri, nilai demokratis, nilai cinta tanah air, dan nilai menghargai prestasi. Bahan ajar LKS dengan materi pendidikan karakter berbasis pemanfaatan tradisi sumpah karate ini layak untuk dikembangkan setelah menunjukkan hasil relevan.

Page 64 of 90 | Total Record : 896

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue