cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 63   64   65   66   67 
PROBLEMATIKA PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN PENGUATAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN TEMATIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Putu Indah Lestari; Elizabeth Prima; I Made Astra Winaya; Putu Ronny Angga Mahendra; Khairun Nisa; Gede Hendri Ari Susila; I Wayan Lasmawan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di era Revolusi Industri 4.0 dan solusi dari masalah yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka dengan pengumpulan data kepustakaan. Menggunaan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah problematika pengeintegrasian penguatan pendidikan karakter antara lain metode yang digunakan guru masih kurang bervariatif, dalam RPP dituliskan hanya caremah, tanya jawab, berdiskusi dan penugasan. Guru mengalami kendala terhadap media yang digunakan untuk mengintegrasi penguatan pendidikan karakter. Tidak semua media dapat digunakan untuk penanaman lima nilai karakter yang dianjurkan oleh pemerintah, nilai karakter yang muncul hanya dua dari lima nilai yang disarankan dan problem dalam penilaian pembelajaran. Penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan pengintegrasian pembelajaran, perdalaman dan perluasan dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang pada pengembangan karakter siswa penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, manajemen sekolah, dan fungsi komite.
PENERAPAN ASAS TERBUKA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO Rezhar Agustina Wibiningtyas; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38542

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai Asas Terbuka pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencapai kepastian hukum yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu sendiri adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kalinya bagi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah di desa/kelurahan di Republik Indonesia. Dengan rumusan masalah: Apakah asas terbuka sudah diterapkan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencapai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas terbuka dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu dengan cara studi pustaka dan penelitian langsung dilapangan yaitu melalui wawancara, lalu diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan asas terbuka, namun dalam proses pelaksanaannya masih tedapat beberapa hambatan salah satunya adalah munculnya sertifikat ganda, akan tetapi terdapat evaluasi dan tindakan didalamnya. Dari indikator tersebut penulis memberi kesimpulan bahwa asas terbuka dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum diterapkan dengan baik dan sempurna, sehingga masih kurang terpenuhinya kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari munculnya sertifikat ganda.
PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL Divya Aviva Marsyaf; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan hukum kepada pekerja Migran Indonesia Ilegal dalam hal ini tetaplah Warga Negara Indonesia karena atas dasar kemanusiaan dan kendala yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri serta solusi yang telah dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri guna menambah wawasan dan pembanding kecocokan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah undang-undang, penemuan hukum dan artikel yang terkait dan mengambil peran penting dalam penelitian ini dan pendekatan konseptual dengan mempelajari sudut pandang, doktrin- doktrin dalam ilmu hukum. Banyaknya warga negara Indonesia yang tidak taat hukum selalu mencari celah untuk bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan KJRI (Konsulat Jendral Republik Indonesia) memastikan perlindungan kepada WNI telah diberikan secara maksimal.
PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA Diva Lufiana Putri; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan pengumpulan data dalam penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 hingga April 2021, penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta hanya dilakukan sebanyak enam kali. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tersebut berupa pidana denda sebanyak Rp150.000. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta antara lain: a) Faktor hukum, yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang mengalami kesalahan ketik pada bagian Ketentuan Pidana; b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil Satpol PP Kota Surakarta; c) Faktor Sarana, kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar; d) Faktor Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan e) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang merusak lingkungan hidup.
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE (VCT) BERBASIS CERITA RAKYAT DALAM PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH DASAR Khairun Nisa; Elizabeth Prima; I Nengah Suastika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) berbasis cerita rakyat dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan dengan langkah-langkah yang dikembangkan oleh Borg & Gall dengan pembatasan. Instrumen penelitian ini terdiri dari angket validator ahli materi, ahli pembelajaran, dan uji terbatas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu skala likert dengan skor penilaian 1-4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) hasil ahli materi mendapatkan adanya kesesuaian RPP dengan SK/KD sebesar 3,83 atau 95,83% dengan kategori sangat layak. Ditinjau dari materi dan desain RPP yang terintegrasi dengan cerita model VCT berbasis cerita rakyat sebesar 3,62 atau 90,62% sehingga materi dengan model VCT sangat layak. Sedangkan ditinjau dari indikator instrument penilaian sebesar 3,57 atau 89,28% sehingga dikatakan sangat layak digunakan. 2) Uji validasi dari ahli pembelajaran pada indikator kompetensi peserta didik, potensi yang ingin dikembangkan, dan kesesuaian dengan kebutuhan murid, lingkungan, dan masyarakat diperoleh skor 3,75 atau sebesar 93,75% berarti pembelajaran model VCT berbasis cerita rakyat ini dapat dinyatakan sangat layak. 3) Uji coba kelompok kecil memperoleh rata-rata persentase sebesar 90% dengan kategori sangat layak. Sehinhga dapat disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran (VCT) berbasis cerita rakyat telah layak dan valid.
APPLICATION OF PROJECT CITIZEN LEARNING MODEL: DESCRIPTIVE ANALYSIS OF 21ST CENTURY SKILLS OF HIGH SVHOOL STUDENTS Ridayani Ridayani; Iwan Fajri; Rusli Yusuf
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterampilan abad 21 siswa melalui penerapan model pembelajaran project citizen pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang menggunakan desain penelitian one shot case study. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 10 Fajar Harapan yang berjumlah 25 orang siswa yang menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Selanjutnya untuk pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) tentang keterampilan abad 21 yang telah dibagikan kepada siswa XI SMAN 10 Fajar Harapan yang menggunakan skala likert 1-5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata secara keseluruhan bahwa learning and innovation skills siswa XI SMAN 10 Fajar Harapan sebesar 4,094 dari jumlah angket yang telah di analisis menggunakan program SPSS dengan menggunakan skala likert 1-5. Kemudian nilai tertinggi dan terendah masing-masing 4,925 dan 3,375. selanjutnya berdasarkan analisis distribusi data keterampilan abad 21 siswa maka didapatkan bahwa 60% siswa berada di kategori baik dari total 25 orang siswa di kelas XI IPA 3 XII SMAN 10 Fajar Harapan . Learning and innovation skills dari tiap-tiap indikator maka didapatkan persen yaitu keterampilan berpikir kritis 56%, keterampilan pemecahan masalah 52%, keterampilan berkomunikasi 48%, keterampilan berkolaborasi 44%, keterampilan berkreativitas 64% dan keterampilan berinovasi 60%. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa learning and innovation skills siswa setelah diterapkannya model project citizen dalam pembelajaran PPKn berada dalam kategori baik.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERMODUS DONASI AKSI KEMANUSIAAN DI INDONESIA Tantimin Tantimin; Jiko Sastrawanto Ongko
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38549

Abstract

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Bencana alam sering kali menimbulkan jumlah korban dan kerusakan-kerusakan fasilitas lainnya yang sangat besar jumlahnya. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menjadi titik fokus bagi para pemerhati untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dilatarbelakangi oleh rasa kemanusiaan, mucul beberapa aksi kemanusiaan seperti bakti sosial maupun galang dana. Galang dana merupakan suatu aksi kemanusiaan yang diadakan denga mengumpulkan uang donasi dari donatur. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan secara offline maupun online. Secara offline kita biasa mendapatinya di jalanan terutama di sekitaran lampu lalu lintas. Sedangkan online biasanya pengumpulan dana dilakukan melalui aplikasi atau website donasi dan donatur dapat memberikan donasinya melalui transfer. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan dana hasil galang dana untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus untuk penggalangan dana, tidak terdapat larangan mengenai hal tersebut. Mengingat asas lex specialis derogat legi generali dimana UU Pengumpulan Uang atau Barang merupakan sebuah peraturan khusus untuk mengatur hal tersebut, maka diperlukan adanya pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Mengingat rentang waktu yang sudah cukup lama pada saat dikeluarkannya UU Pengumpulan Uang atau Barang, dan pesatnya perkembangan zaman, peraturan tersebut dinilai tidak lagi efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh menggunakan cara studi kepustakaan, dengan sumber data berupa data sekunder yaitu perundang-undangan, artikel maupun penelitian lainnya.
KAJIAN HUKUM PASAL KONTROVERSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA Yudi Kornelis; Wini Rosalya
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38550

Abstract

Sehubungan dengan wacana kebijakan, perencanaan dan perancangan, maka perlu dicegah segala bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat reformasi pertanahan secepatnya. Pada saat yang sama, kita harus mengkritisi dan mewaspadai rancangan kebijakan yang dapat mempercepat pelaksanaan land reform, serta memberikan banyak masukan mulai dari rancangan hingga penetapan dan pelaksanaan. Kesimpulan dari pasal ini adalah bahwa RUU pertanahan masih memiliki banyak kelemahan pada banyak ketentuan yang dapat menghambat pelaksanaan land reform. Sikap dan pandangan publik terhadap RUU pertanahan menjadi salah satu bentuk kritik dan penolakan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka dengan menggunakan studi dokumentasi dan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran rancangan undang-undang pertanahan sebagai peluang dan ancaman yang perlu diwaspadai. Namun rancangan undang- undang juga masih banyak terdapat kelemahan dalam beberapa pasalnya sehingga dapat menghambat pelaksanaan reformasi agraria.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MOTIF TRADISIONAL BAIK BATAM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL Rahmi Ayunda; Bayang Maneshakerti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38551

Abstract

Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Batik merupakan sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi oleh hak cipta, bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya melalui lisan. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.
STUDI KASUS TENTANG PENANGGUHAN PERJANJIAN EKSTRADISI OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HONGKONG DITINJAU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Dewa Gede Sudika Mangku; Charel Benindra Manurung
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38587

Abstract

Pada 19 Agustus, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Washington mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Ini adalah langkah terbaru dalam mewujudkan deklarasi 27 Mei Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dianggap otonom, menyusul pengesahan undang-undang keamanan yang baru. Sebelumnya, Inggris, Kanada, dan Australia menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah China menerapkan undang-undang yang menjadikannya kejahatan untuk melemahkan otoritas Beijing di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengatakan undang-undang keamanan telah "menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong" Beijing menyebut langkah oleh negara-negara ini sebagai "intervensi asing di Hong Kong". Hong Kong telah menjadi bagian dari China sejak 1997, ketika Inggris menyerahkan bekas jajahan itu ke Beijing.

Page 65 of 90 | Total Record : 896

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 7, No 3 (2019): September Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue