cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 74   75   76   77   78 
KEDUDUKAN KWITANSI DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH Mutia Evi Kristhy; Aldo Yosua Apriyanto; Arya Detha Dwi Saputra; Dipaber; Doni Saputra Sinaga; Juan Rios Ekaharap; Mario Putra Silitonga; Rhedemta Afrinna; Rismayati; Wiji Nurul Hikmah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Suatu kuitansi tidak akan terbit jika tidak ada suatu prestasi yang mendasari. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan berupa narrative review. Dimana data yang dituliskan berupa data empiris yang berarti memuat fakta pada kejadian yang sebenarnya. Kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan. Sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, hlm. 65. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pada tulisan ini kami akan membahas lebih lanjut tentang kedudukan kwitansi atas jual beli tanah serta kwitansi sebagai alat bukti di persidangan perdata.
ANAK TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Presley Yosevin; Umar Anwar
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme menjadi suatu ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta yang ada, tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam tindakan terorisme dengan doktrin yang ditanamkan sejak kecil oleh lingkungan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Belum hilang dalam ingatan kejadian terorisme yang meledakkan tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya 2018 silam. Pada kejadian tersebut, pelaku pengeboman, yang merupakan sepasang suami istri, membawa serta keempat anaknya untuk bersama-sama meledakkan diri ketika ibadah Minggu akan dimulai. Mengingat prosedur dan proses penanganan anak sebagai pelaku terorisme belum diatur dalam UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Padahal, anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan hanya korban terorisme yang perlu dilindungi secara hukum dan didampingi khusus untuk bisa keluar dari kemelut dunia terorisme. Pendampingan khusus untuk anak pelaku terorisme dapat berupa rehabilitasi dan deradikalisasi. Terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa yang berpotensi menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Pelaku yang kini didominasi oleh masyarakat Indonesia sendiri kerap kali membawa serta anak-anak mereka dalam aksinya. Seperti halnya kejadian pengeboman tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya pada Mei 2018 silam. Pelaku yang diketahui merupakan sebuah keluarga ini turut mengajak keempat anaknya dalam tragedi pengeboman yang menelan korban jiwa. Beruntungnya, satu dari keempat anak tersebut selamat dari ledakan dan langsung ditangani oleh pihak berwajib. Namun, belum tersedianya prosedur dalam penanganan anak sebagai pelaku terorisme, menyebabkan penanganannya belum sesuai dengan UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Bukan hanya itu saja, pada Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012, dicantumkan bahwa anak pelaku terorisme bisa dijatuhi hukuman penjara. Artinya, anak tersebut akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat sehingga anak perlu diberi bimbingan khusus untuk merehabilitasi dan deradikalisasi agar dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Anak sebagai pelaku terorisme pada hakikatnya merupakan manus ministra atau tangan yang dikuasai sehingga anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan korban. Tindakan anak dalam terorisme sejatinya adalah representasi dari pengajaran lingkungan atau bahkan orang tua mereka yang memberikan doktrin serta propaganda tentang terorisme kepada anak. Oleh sebab itu, meskipun terlibat dalam tindak pidana terorisme, anak tetap harus dilindungi secara hukum serta didampingi secara khusus agar tidak menghilangkan hak-haknya sebagai seorang anak.
OPTIMALISASI PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LPKA KELAS 1 MEDAN Yuan Nikola Tambunan; Umar Anwar
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesi terus mengalami peningkatan sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa terdapat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2021.dengan kondisi tersebut negara harus memberikan perlindungan khusus bagi anak. Bagi anak pidana yang sudah masuk ke LPKA dapat di berikan pembinaan keagamaan untuk merubah sikap dan perilaku anak tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi empiris, observasi, wawancara serta studi dokumentasi dalam pengumpulan data hasil analisisnya menunjukkan bahwa pembinaan rohani kepada anak pelaku pelecehan seksual membawa dampak yang positif dari segi kepribadian namun dalam pemahaman agama yang lebih mendalam.
PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABANJAHE (Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class IIb Prison) Benny Syahputra Damanik; Umar Anwar
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari pembinaan terhadap Narapidana yakni mengembalikan kesatuan hubungan yang telah hilang dan masyarakat dapat menerima seorang narapidana setelah menjalani pembinaan yang dilaksanakan oleh pemasyakatan. Narapidana Lanjut Usia (lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak dapat disamakan dengan narapidana dengan usia produktif lainnya. Dalam hal ini tugas Rutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia harus memperhatikan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejateraan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 menjelaskan bahwa narapidana wajib mendapatkan pembinaan, salah satunya yakni pembinaan kemandirian. Tujuan penulisan menjelaskan bahwa Narapidana lansia wajib mendapatkan pembinaan termasuk kedalam pembinaan kemandirian serta akan disesuaikan program kemandirian yang tepat untuk Narapidana lansia. Tujuan penulisan ini untuk membentuk regulasi standar perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia melalui jakarta statement (Jakarta Rules) akan merubah pembinaan lansia kearah yang lebih baik. Penulisan jurnal ini akan dikaji dengan metode kualitatif yang sifat penulisannya dengan deskriptif serta pendekatan terhadap perundangundangan yang akan menggambarkan secara langsung situasi lapangan yang ada. Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan saat ini banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya di samakan dengan narapidana pada umumnya, pelayanan yang belum terlihat untuk lansia seperti pelayanan rohani dan pelayanan fisiknya (kesehatan) dan membutuhkan pembinaan kemandirian yang khusus kerena dapat kita lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya sehingga narapidana lansia harus mendapat pembinaan yang sesuai Undang-undangnya.
ANALISIS PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Mutia Evi Kristhy; Hendro Satrio
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revolusi Industri Era 4.0 adalah era transformasi pembangunan global dan mencontohkan dasar-dasar pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kepentingan nasional tergerus, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi nasional, sebagai akibat dari munculnya beberapa ancaman dan tantangan global. Dalam konteks ini entitas yang paling perlu menangangi akibat tantangan tersebut adalah Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan hukum positif dalam pembangunan ekonomi nasional di era Revolusi Industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum yang terdapat dalam berbagai produk hukum yang berkaitan dengan teknologi, komunikasi dan iklim investasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prediksi atau prakiraan dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan komunikasi. Selain itu, dalam konteks iklim investasi pembangunan nasional, Omnibus Law akan efektif jika berpijak pada prinsip peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berpegang pada nilai dan kepentingan kemanusiaan jangka panjang.
ASPEK HUKUM PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL Aji Bayu Prasetya; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini untuk menganalisis aspek hukum pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah terhadap pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris/lapangan dengan pendekatan dari data-data lapangan yang yang dilaporkan secara lisan ataupun tertulis oleh responden. Pengadaan tanah dengan maksud pembangunan kepentingan umum diatur dalam “UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN No. 19 Tahun 2021.” Hasil penelitian yang didapat dalam Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pembangunan Jalan Tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan masih belum terlaksana dengan optimal. Hambatan yang terjadi dalam pembayaran ganti rugi pada pembangunan jalan tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hambatan yang bermula dari masyarakat pemegang hak atas tanah dan Pemerintah yang lambat dalam pemberian ganti rugi.
PERLINDUNGAN PADA PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID– 19 (SUATU PERSPEKTIF PENERAPAN PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN) Ramadhan Kurniawan; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HI.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online.
IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA: STUDI DI MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT Lalu Sumardi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila merupakan geloof bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai geloof, nilai-nilai Pancasila harus ditumbuhkembangkan dan hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Salah satu komponen bangsa yang vital untuk ditumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila adalah mahasiswa karena mereka adalah calon pemimpin bangsa dan juga agen perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan (truth) dan persepsi mahasiswa terhadap Pancasila dalam dinamika kekinian Bangsa dan Negara Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara mendalam. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik persentase dan model interaktif. Berdasarkan teknik-teknik tersebut ditemukan bahwa 97,32% responden memiliki kepercayaan yang tinggi dan sangat tinggi terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, 98,16% menginginkan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka, 97,49% menghendaki Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia, dan 37,96% responden masih percaya dengan sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dari data tersebut diketahui bahwa semakin praksis nilai Pancasila maka semakin turun kepercayaan seseorang terhadap Pancasila. Faktor penyebab terjadinya degradasi terhadap nilai praksis Pancasila adalah tidak adanya model yang dapat menjadi panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, perkembangan negara yang stagnan, dan kondisi bangsa dan negara yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila.
ANALISIS PERAN SERTA TEKNOLOGI DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA NARAPIDANA DI ERA DISRUPSI PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM Almuqtadir Pasya; Padmono Wibowo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim, penelitian dilakukan bertujuan untuk menganalisa bagaimana teknologi mengambil peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim. Penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Kualitatif, data di dalam penelitian diambil menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan, hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung persepsi dari petugas pemasyarakatan yang berada pada Lapas Kelas II B Muara Enim tentang bagaimana teknologi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, serta apa saja manfaat yang diberikan dengan adanya inovasi teknologi berbasis aplikasi baik yang aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun inovasi aplikasi hasil inovasi pelayanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan, di antaranya adalah teknologi memungkinkan segala sesuatunya dapat dilakukan secara onlie, serta real time.
OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDAAN ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS COMMUNITY BASED CORRECTIONS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Andrew Adityawan Wibowo; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapatnya suatu kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang warga serta kecemasan pula tiba dari masyarakat binaan pemasyarakatan itu sendiri sehabis leluasa dari lembaga pemasyarakatan. Perihal ini timbul sebab stigma negatif yang timbul dalam ranah warga luar yang menyangka kalau seseorang mantan narapidana merupakan orang yang sudah melanggar hukum serta bisa membahayakan untuk warga luar. Dalam rangka melenyapkan stigma negatif dari warga terhadap mantan narapidana hingga butuh dikerjakannya pendekatan kepada warga lewat reintegrasi social. Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah- tengah warga hingga secara tidak langsung stigma negatif yang semenjak dari dahulu menempel di warga hendak melenyapkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakata merupakan dengan metode mempraktikkan pembinaan berbasis warga ataupun kerap diucap dengan Community Based Correction (CBC). Tata cara penyusunan ini ialah memakai tata cara normatif yang berarti riset dengan Proses buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip– prinsip hokum. Dengan sumber informasi bersumber pada bawah hokum perundang– undangan. Kesimpulan dalam riset ini merupakan community- based correction (CBC) bisa jadi alternatif pemenjaraan ini bisa dicoba dengan kerja sosial, denda.

Page 76 of 90 | Total Record : 896

 74   75   76   77   78 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue