cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 76   77   78   79   80 
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PANDEMIK GLOBAL COVID-19 TERHADAP BURSA EFEK DI INDONESIA Mutia Evi Kristhy; Agnes Natalia Mahar; Cahya Annisa Utami; Chindy Selvia Klorina; Daniel Jeffry Rivaldo; Dewata Napulangit
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemik COVID-19 berdampak besar pada runtuhnya perekonomian di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Situasi ini juga mempengaruhi keberlangsungan investasi di pasar modal. Tidak sedikit emiten yang menjual 4.444 saham dengan harga murah sehingga mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan agar perekonomian Indonesia tetap stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemik global COVID-19 terhadap pasar modal Indonesia khususnya Bursa Efek di Indonesia, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan para pihak yang terkait dan berwenang dalam sektor keuangan dan pasar modal Indonesia untuk memulihkan perekonomian selama masa pandemik global ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum terkait yang relevan.
BIJAK BERINVESTASI DALAM MASA PANDEMIK GLOBAL COVID-19 Mutia Evi Kristhy; Rhedemta Afrinna; Rismayati; Paska Jaga Taka
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebelum adanya pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum Covid-19 ini perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan green deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta isu brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan kondisi ekonomi global sebelum pandemi Covid-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Tidak ada yang mengetahui investasi apa yang paling tepat selain diri sendiri. Sebaiknya, kenali terlebih dulu profil risiko diri sendiri dalam berinvestasi. Apakah kita cenderung orang yang tergolong risk averse (menghindari risiko), moderat, atau risk taker (pengambil risiko). Dengan kondisi ketidakpastian yang cenderung tinggi saat ini, seorang risk averse akan memilih instrumen investasi dengan tingkat stabilitas yang baik.
OPTIMALISASI LAPAS TERBUKA TERHADAP PELAKSANAAN KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC) Iqbal Kumoro Aziz; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem penjara dirancang untuk menjaga keamanan masyarakat umum dengan memisahkan mereka dari individu yang telah melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan cara memenjarakan terpidana di dalam lapas atau rutan. Berbagai permasalahan Lembaga Pemasyarakatan muncul sebagai akibat dari kepadatan narapidana, kurang memadainya fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang disediakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dibutuhkan program yang mampu mengatasi problematika Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pembinaan yang ditujukan kepada para narapidana, misalnya Community Based Correction (CBC). Dalam CBC, terdapat konsep Lapas terbuka yang mana mampu memberikan solusi untuk permasalahan Lembaga Pemasyarakatan dan mampu memberikan kemudahan bagi narapidana untuk melakukan reintegrasi dengan masyarakat. Dalam jurnal ini dibahas mengenai penerapan Lapas terbuka di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk dari CBC. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan studi kepustakaan berupa jurnal atau buku yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Sistem Lapas terbuka sejauh ini diketahui memberikan manfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan, utamanya dalam permasalahan kepadatan narapidana dan penghematan biaya Lapas.
ANALISIS EFEKTIVITAS COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM MENGATASI ADANYA PRISONISASI AKIBAT OVERCAPACITY Tiyas Argian Pramadhani; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembinaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh sistem pemasyaraatan pada saat ini. Konsep ini digunakan demi mengurangi overcapacity yang ada di dalam lembaga pemasyarkatan, sehingga dapat terhindar dari adanya efek prisonisasi. Konsep Community Based Corrections (CBC) ini melibatkan peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana, dapat membawa dampak positif dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Terutama dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap para pelanggar hukum yang telah selesai menjalani masa pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Community Based Corrections (CBC) dalam mengatasi adanya prisonisasi aibat overcapacity. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metod deskriptif kualitatif dan kajian literatur.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dina Karlina; Mega Fitri Hertini; Tiza Yaniza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tari Tandak Sambas merupakan tari tradisional suku Melayu yang masih tetap terjaga keasliannya. Tandak Sambas sebagai budaya yang selalu dipagelarkan pada acara-acara tertentu di suatu daerah belum dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, antara lain kewajiban untuk menginventarisasi budaya, melindungi, menjaga dan memelihara budaya. Hal ini perlu dilakukan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap tari Tandak Sambas dari klaim kebudayaan oleh negara lain. Pencipta gerakan tari Tandak Sambas atau koreografi dari tari tersebut juga belum dicatatkan sebagai hak cipta. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap seni tari Tandak Sambas dalam perspektif UU Nomor 28 tahun 2014. Adapun metode yang digunakan yaitu metode pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Baik BPNB maupun Kementerian Hukum dan HAM terus berusaha melindungi dan mendorong masyarakat (kustodian) untuk mendaftarkan/ mecatatkan karya ciptanya dan selalu memberi ruang untuk berekspresi kepada para seniman tari Tandak Sambas, membuka dialog-dialog terkait tarian itu, baik para pelaku seni, peminat seni, pengamat maupun akademisi melalui media sosial. Disamping upaya juga banyak kendala-kendala yang dialami oleh BPNB dan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap tari tandak sambas hal ini disebabkan masih banyak koreografer yang belum mencatatkan tariannya yaitu masih kurang pemahaman akan pentingnya pendaftaran KI Cipta/EBT-nya.
LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA Tiza Yaniza; Rachmawati; Devi Cintiya Ramadhanti; Mahesa Aryo Bimo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Sejarah panjang ini menjadikan Pemerintah Indonesia lebih bersikap dewasa dari banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi bagi setiap investor. Sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat dan keharusan memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah adalah hal pasti. Hingga saat ini pengaturan mengenai green sukuk belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan green sukuk di Indonesia. Sedangkan metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis yuridis. Dimana penelitian ini mengkaji dan mengolah data hasil penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dan didukung dengan dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Eksistensi obligasi/sukuk berwawasan lingkungan (green bond/green sukuk) merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan hadirnya regulasi yang mengakomodir penerbitan obligasi/sukuk berwawasan lingkungan serta menjadi landasan hukum bagi Pemerintah maupun pelaku usaha untuk beralih kepada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR Lolita; Tiza Yaniza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, subtansi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI NARAPIDANA.DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA RUTAN KELAS II B MANNA BENGKULU SELATAN Alber Nurfajri; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemberian asimilasi pada narapidana dimasa pandemi menjadi salah satu tugas rumah bagi lapas ataupun rutan, karena kondisi overcapacity di Lapas memberikan peluang bagi penyebaran virus corona, sehingga pihak pemerintah menerbitkan suatu kebijakan pembebasan untuk para tahanan dengan melalui asimilasi. Selain itu, kebijakan asimilasi Covid-19 ini menyebabkan kewaspadaan dan keresahan terhadap masyarakat luas mengenai potensi terjadinya tindakan kriminalitas yang meningkat pada masa pandemi seperti saat ini. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasikan program asimilasi atas Covid-19 ini terbukti efektif dalam melakukan pencegahan untuk penyebaran Covid-19. Untuk penelitian yang dilakukan ini, jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dan yuridis normatif. Temuan kajian asimilasi ini ialah bahwa hasil atas upya pihak pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas II B Manna Bengkulu Selatan. Kebijakan sudah ditinjau dan dinilai efektif dalam mengurangi atau memutus penyebaran virus Covid-19.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LIMBAH B3 DI KOTA SURAKARTA Dias Rahmadanti; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Surakarta serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta belum sepenuhnya efektif, karena terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya ialah faktor penegak hukum dikarenakan kuranganya cakupan pengawasan dan pembinaan yang urang menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta, serta faktor lainnya ialah faktor sarana atau fasilitas. Faktor penghambat dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta antara lain: a) Perubahan Struktur Organisasi DLH Kota Surakarta; b) Faktor Perundangundangan; c) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Kota; d) Faktor Anggaran Operasional; dan e) Faktor Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia.
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA Rahayu Subekti; Shinta Dwi Destiana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perspektif Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pengawasannya serta hambatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ialah studi hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan beberapa wawancara. Implementasi kebijakan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal sebab banyak pelaku usaha kecil yang membuang limbah usahanya tidak pada tempatnya dan sesekali masih terjadi banjir di suatu daerah. Selain itu, masih dijumpai beberapa kendala pada implementasinya, seperti sedikitnya dana dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekuranga personil, koordinasi yang kurang baik antar intansi-intansi serta masih dijumpai beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan.

Page 78 of 90 | Total Record : 896

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue