cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaspul Anwar
Contact Email
kaspulanwar.as@unja.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sosio.lppm@unja.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25801244     EISSN : 25802305     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Social Sciences
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Arjuna Subject : -
Articles 443 Documents
 26   27   28   29   30 
Pengaruh Disiplin Kerja Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Citra Tubindo Tbk Tika FItriana Sari; Hikmah Hikmah
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19504

Abstract

Aset manusia memiliki pengaruh yang signifikan dalam memilih kemajuan dan target. Agih selaur kongsi,buruh merupakan komponen utama berkat buruh tak becus di manfaatkan oleh inovasi. studi ini berencana untuk memutuskan dampak disiplin kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Pemeriksaan ini ditujukan kepada PT Citra Tubindo Tbk, sampel yang digunakan adalah 130 orang yang diambil menggunakan sampel jenuh.Strategi logika yang digunakan adalah uji kualitas informasi, uji impak dan uji teori dengan bantuan SPSS varian 25. Faktor stres kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dimana nilai penting 0,000 < 0,5 dan t hitung sebesar 6,465 > t tabel sebesar 1,978.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disipilin kerja dan stres kerja secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan representatif dan hasiln yang diperoleh adal F jumlah (27,122)> f tabel (3,07) perincian signifikansi nominal 0,000 < 0,005.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Kontrak Karya sebagai Lex Specialis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Keuangan Daerah Maulana Fadillah; Dewi Kania Sugiharti; Holyness N Singadimedja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19505

Abstract

Salah satu klausul mengenai kewajiban fiskal di dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan ialah terdapatnya ketentuan kewajiban perpajakan yang bersifat nailed down, yang artinya perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya hanya wajib membayar pajak yang diatur pada saat Kontrak Karya ditandatangani. Permasalahan kemudian timbul ketika diundangkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tahun 2009 yang tidak mengecualikan perusahaan pertambangan Kontrak Karya dari pengenaan pajak daerah. Beberapa sengketa pun terjadi akibat UU PDRD serta Perda terkait pajak daerah yang tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya dari pengenaan pajak daerah. Salah satunya adalah kasus sengketa Pajak Kendaraan Bermotor berupa alat berat antara PT.Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara. Proses penyelesaian sengketa tersebut berlangsung hingga proses peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan peninjauan kembali tersebut mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT.Newmont Nusa Tenggara yang menyatakan Kontrak Karya berlaku sebagai lex specialis dari UU PDRD dengan pertimbangan, terdapatnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Kontrak Karya dan Surat Menteri Keuangan No.1032/MK.04/1988. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif, merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan pajak daerah dan teori pajak mutlak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Kontrak Karya berlaku sebagai lex specialis dari UU PDRD tidak sejalan dengan teori pajak mutlak dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, mengingat sifat erga omnes di dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang salah satu lingkupnya terdapat Pengadilan Pajak, putusan tersebut berimplikasi pada pemerintah daerah lain yang tidak dapat mengenakan pajak daerah kepada perusahaan pertambangan dengan Kontrak Karya.
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Vaksin dan Obat Covid-19 di Masa Pandemi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Trips-WTO Gabriela Madeline Hutauruk; Ahmad M. Ramli; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19723

Abstract

Paten sebagai sebuah bentuk pelindungan Kekayaan Intelektual dalam bidang teknologi, memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk melarang pihak lain menggunakan Paten tanpa persetujuannya. Hal ini menyebabkan produksi vaksin yang telah dipatenkan menjadi terbatas dan mahal harganya, sehingga sulit dijangkau khususnya bagi yang kurang mampu. Menyoroti peristiwa Pandemi COVID-19 yang berdampak global dan menyebabkan banyak korban, terdapat mekanisme Paten oleh Pemerintah yang sudah dilaksanakan Indonesia terhadap obat COVID-19, HIV/AIDS, dan Hepatitis B. Maka, penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai urgensi Paten oleh Pemerintah terhadap vaksin COVID-19 di masa pandemi dalam perspektif hukum Indonesia dan TRIPs serta merumuskan kriteria seperti apa yang harus diterapkan agar Paten oleh Pemerintah di satu sisi melindungi hak eksklusif inventor dan di sisi lain tetap melindungi hak kesehatan publik. Dalam menyusun penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur secara daring dengan pengolahan data secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, Paten oleh Pemerintah terhadap vaksin COVID-19 tetap mengakomodasi hak ekonomi inventor melalui imbalan yang wajar. Kedua, Paten oleh Pemerintah dapat melindungi hak eksklusif inventor sekaligus hak kesehatan publik dengan memenuhi kriteria antara lain, memberikan imbalan walaupun tidak sebesar royalti, hanya digunakan di dalam negeri dan tidak untuk diekspor atau dikomersialisasikan, serta dilakukan pendekatan kasuistis dengan tempo waktu yang singkat.
Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Mieke Namira Fuadi; Miranda Risang Ayu Palar; Helitha Novianthy Muchtar
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19724

Abstract

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga, penting bagi Indikasi Geografis untuk mendapatkan pelindungan hukum yang sepadan. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis didapatkan dengan pendaftaran terlebih dahulu. Salah satu syarat pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia adalah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Masyarakat mendapatkan kesulitan saat melakukan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Peneltian ini bertujuan untuk menentukan cara dalam memudahkan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian, Upaya memudahkan proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui standarisasi proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Standarisasi proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui hukum positif seperti Peraturan Menteri.
Implementasi Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diserahkan Berupa Benda Persediaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Asas Kepatutan Farros Naufal Ridwan; Etty Mulyati; Nun Harrieti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19725

Abstract

Kedudukan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia yang berupa benda persediaan dalam implementasi parate eksekusi mendapatkan perubahan paradigma setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Parate eksekusi objek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan dalam implementasinya sulit dilaksanakan dan tidak sesuai denga asas kepatutan. Kedudukan hukum kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi benda persediaan juga menjadi dilematis apabla ditinjau melalui sudut pandang asas kepatutan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dengan asas kepatutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang dilakukan dengan data sekunder, serta didukung data primer yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi parate eksekusi oleh kreditur pemegang jaminan fidusia berupa benda persediaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap debitur yang tidak menyerahkan objek jaminan fidusia menjadi sulit dan tidak sesuai dengan asas kepatutan.
Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Trash-Talking Pada Platform Online Game Muhammad Faisal; Erika Magdalena Chandra; Budi Arta Atmaja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19726

Abstract

Trash-talking adalah istilah yang sering digunakan dalam komunitas online game. Trash-talking merupakan perkataan yang ditujukan kepada lawan atau rekan satu tim yang bertujuan untuk mengganggu fokus lawan atau untuk bercandaan kepada rekan. Saat ini, trash-talking ini sering kali memuat hal-hal yang tidak lagi berkaitan dengan permainan, seperti dengan komentar yang mengandung SARA atau sexist. UU ITE telah mengatur mengenai perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam suatu platform online. Berdasarkan latar belakang, muncul dua permasalahan, satu bagaimana perbuatan trash-talking diidentifikasi sebagai perbuatan pidana, kedua bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pidana dari perbuatan trash-talking dan efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking dalam platform online game di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan data sekunder, serta didukung dengan data primer yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data penelitian kepustukaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan trash-talking dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana ketika muatannya memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan-ketentuan pada UU ITE. Ketika trash-talking mengandung muatan pelecehan seksual, pengancaman diri seseorang, dan/atau ujaran kebencian, maka perbuatan trash-talking tersebut merupakan suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking dalam platform online game masih banyak terdapat hambatan antara lain secara aturan hukum, kondisi masyarakat serta kemampuan dari aparat penegak hukum sendiri. Maka, untuk mengefektifkannya perlu adanya perbaikan pada faktor-faktor sebagaimana disampaikan sebelumnya untuk dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap perbuatan trash-talking dalam platform online game.
Kriteria Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Annisaa Rahmadinia Adi Rizqita; U. Sudjana; Helitha Novianthy Muchtar
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19727

Abstract

Paten Sederhana adalah salah satu jenis paten yang diberikan untuk invensi yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Adapun dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan mengenai perolehan perlindungan atas Paten Sederhana terhadap suatu invensi akibat tidak terpenuhinya unsur kebaruan. Kesenjangan yang terjadi tentu tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat serta kepastian hukum terhadap batasan unsur kebaruan atas Paten Sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kriteria unsur kebaruan dalam Paten Sederhana serta keabsahan pihak ketiga dalam mengajukan gugatan penghapusan Paten Sederhana yang tidak memenuhi unsur kebaruan. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, Paten Sederhana menggunakan standar kebaruan absolut dengan grace period terbatas serta ditentukan melalui penambahan fitur praktis pada invensi. Apabila suatu invensi yang telah diberikan perlindungan tidak memenuhi unsur kebaruan, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan Paten Sederhana dengan membuktikan kedudukannya.
Keabsahan Akta Otentik Yang Mengandung Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alat Bukti Acara Perdata Atika Nabila; Artaji Artaji; Rai Mantili
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19729

Abstract

Akta otentik dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat di persidangan. Untuk dinyatakan sebagai bukti yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat maka akta otentik harus dibuat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Adapun dalam praktiknya masih ditemukan terdapat notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yang turut membantu terkait pembuatan akta yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, bagaimana keabsahan pada akta otentik yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan akta otentik yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikaitkan dengan asas-asas, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan keadaan.
Reposisi MUI di Indonesia: Menyoal Fatwa Sesat Sebagai Sublimasi Konflik dan Kekerasan Suryo Adi Sahfutra
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19730

Abstract

Tulisan ini berupaya menggambarkan bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan yang dianggap memiliki otoritas atas penafsiran ajaran Islam yaitu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan andil dan restu secara tidak langsung atas terjadinya konflik dan kekerasan ditengah masayarakat yang pluralistik. Dengan menggunakan teori speech act analysis (analisis tindak ujar ) ditemukan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI mensublemasi konflik dan kekerasan terhadap pihak yang di fatwakan sesat dan tidak jarang orang-orang yang melakukan kekerasan berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dari temuan tersebut diperlukan upaya reposisi MUI dimana aktor yang tergerak dalam MUI maupun pemimpin Politik memiliki sensitivitas konflik yang kaut sehingga fatwa yang dikeluarkan memiliki pertimbangan sosiologis yang matang.
Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare Fitri Rafianti; Robi Krisna; Erwin Radityo
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19732

Abstract

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan sebuah langkah maju bagi Indonesia yang didominasi oleh penduduk beragama Islam.Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi yang memiliki potensi beraneka ragam UMKM dengan jumlah unit usaha di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara (2021). Untuk jumlah UMKM di Sumut mencapai 2,8 juta jumlah UMKM yang terdaftar dan terverifikasi pada Dinas Koperasi dan UMKM hanya sebesar 380.249 unit usaha dimana 97% berada di daerah perkotaan. Sebagian besar UMK yang berada di Provinsi Sumatera Utara merupakan usaha kuliner.Selain itu, permasalahan lain yang berhubungan dengan implementasi UU no. 3 Tahun 2014 adalah bahwa produk yang dijual belum memiliki sertifikasi halal, belum adanya penyelia halal dari UMK, belum adanya pengetahuan tentang Manajemen Jaminan Halal dan proses sertifikasi halal itu sendiri. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada 33 Tahun 2014 dan regulasi lainnya ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penilitian ini bahwa konsepnkemaslahatan terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar‟i dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran pelaku usaha dalam rangka memberi kenyamanan, melindungi konsumen muslim khususnya, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga terkait agar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Page 28 of 45 | Total Record : 443

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Nomor 2 Desember 2025 (In Progress) Vol. 9 No. 1 (2025): Volume 9, Nomor 1, Juni 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Desember 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Juni 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Volume 7, Nomor 2, Desember 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora More Issue