Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yur
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 26143852 EISSN : 26143992 DOI : 10.33474

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Yurispruden merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik rumpun hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum.

Arjuna Subject : -

Articles 183 Documents

1 2 3 4 5

PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Ni Putu Noni Suharyanti; Putu Angga Pratama Sukma
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Abstrak Mobilitas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia semakin meningkat, selain mempunyai tujuan wisata, ada pula yang berminat untuk berbisnis, melakukan investasi, dan mengemban tugas dari negaranya. Terkait kebutuhan hunian oleh orang asing, maka secara hierarki dan sistematis berdasarkan delegatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015. Subtantif peraturan pelaksana ini tidak akan efektif bila dilihat dari substansi validitas suatu norma keharusan (sollen) yang berarti daya mengikatnya masih pantas dan menjadi telah untuk dilanggar oleh orang asing dan secara skeptis norma tersebut menimbulkan kerancuan dalam hal pelaksanan secara praktis sehingga hukum tidak dapat memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Kata Kunci : Pengaturan, Pembelian Hunian, Orang Asing. Abatract The mobility of foreigners entering the territory of Indonesia is increasing, besides having tourist destinations, there are also those who are interested in doing business, making investments, and carrying out duties from their country Regarding residential needs by foreigners, it is hierarchi and systematic based on the delegation of The Act Number 5 Year 1960 Article 42 letter b establishes Government Regulation Number 103 of 2015. This substantive implementing regulation will not be effective when viewed from the substance of validity norms of necessity (sollen) which means that the binding power is still appropriate and has been violated by foreigners and skeptic the norm creates confusion in terms of practical implementation so that the law cannot function the law to organize change. Keywords: Regulation , Residential Purchases, Foreigners

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KARAWANG Rani Apriani
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kebutuhan akan kecantikan sudah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi khususnya oleh kaum wanita. Hal ini menyebabkan industry kecantikan seperti klinik kecantikan bertumbuh pesat dan melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen di Indonesia. Saat ini banyak klinik kecantikan illegal yang bermunculan di Kabupaten Karawang, klinik ini menggunakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar dari lembaga yang berwenang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang telah mengatur bahwa kosmetika dan alat kesehatan dapat diedarkan hanya setelah mendapatkan izin edar dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat praktik klinik kecantikan ilegal yang menggunakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar belum optimal karena lemahnya pengawasan dari BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait dengan peredaran kosmetika dan alat kesehatan tersebut. Selain itu, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan dan/atau peredaran kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar secara perdata, administrative maupun pidana.Kata Kunci: Klinik Kecantikan, Ilegal, Perlindungan Konsumen, Izin Edar

PROBLEMATIKA PENGATURAN GARIS PANGKAL TERHADAP PERUBAHAN GARIS PANTAI DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982) Pinastika Prajna Paramita
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang Perubahan iklim yang membawa berbagai dampak bagi kehidupan manusia, terutama dalam permasalahan batas-batas wilayah laut suatu negara pantai. Dampak fisik yang signifikan dari perubahan iklim adalah meningkatnya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di kutub-kutub bumi. Hal ini mengakibatkan adanya pergeseran garis pesisir pantai suatu negara pantai. Pergeseran garis pesisir pantai menandakan pula adanya perubahan pada garis pangkal laut yang berfungsi sebagai titik diukurnya lebar laut teritorial suatu negara pantai. Apabila garis pangkal suatu negara bergeser akibat meningkatnya permukaan air laut, maka laut teritorial dan zona maritim suatu negara dapat pula berubah. Instrumen internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) belum mampu menjawab tantangan mengenai adanya perubahan fisik garis pangkal laut. Adanya perubahan pada garis pangkal laut suatu negara dapat mengancam keberadaan negara-negara pantai sehingga dapat merubah batas-batas maritim internasional yang sudah diakui oleh semua negara di dunia.Kata Kunci: Perubahan Iklim, Garis Pangkal, UNCLOS 1982, Laut Teritorial

KAJIAN TENTANG PERILAKU KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG SOSIOLOGIS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Andin Martiasari
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penyimpangan seksual adalah tindakan atau perilaku seksual yang tidak selayaknya untuk dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Perilaku ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman di waktu kecil, dari lingkungan, maupun faktor genetik yang dikaitkan dengan konteks sosial dan standar moral setempat. Perilaku menyimpang dapat di analisis menggunakan teori-teori sosiologi yang menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan seksual, memperjelas pengertian hukum dan segala sesuatu yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban umum dalam masyarakat sebagai sumbangsih para penegak hukum untuk mengevaluasi efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Pengaturan penyimpangan seksual dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan pada KUHP yaitu Perzinahan pasal 284 KUHP, Persetubuhan Pasal 285, persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya Pasal 286, dan persetubuhan dengan perempuan belum cukup umur pada Pasal 287. Sanksi yang lebih berat yaitu disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang sebelumnya telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Kata kunci : Penyimpangan seksual, sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan.

MEMBUMIKAN KONSTITUSI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENJAGA HAK KEBHINEKAAN Abdul Wahid; Sunardi Sunardi; Dwi Ari Kurniawati
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACTIndonesian constitution is the foundation of law which regulates the society, nation, and state of people in this country. One thing to highlight in the constitution is in relation with the life concession towards diversity (kebhinekaan) and non-diversity. Every citizen has the right to diversity so that this right demands everyone and anyone for respect. However, there are still several people who do not respect this right to diversity in the society. It could be proven by many people imposing their opinion, attitude, and behavior to others even though it is evident that this shows the practice of unconstitutionality. Based on these problems, it is necessary to have a discussion regarding how to ground the Indonesian constitution as an effort to safeguard the right to diversity. Constitutionality means that there is recognition, that every Indonesian citizen has the right to diversity, so that this right requires every person or party to respect him, and not harass or play with him.Key words: Diversity, Rights, Constitution, Citizen ABSTRAKKonsitusi Indonesia merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat di negara ini. Salah satu yang digariskan dalam konstitusi adalah mengenai pengakuan hidup atas keragaman (kebhinekaan), dan bukan keragaman. Setiap warga negara mempunyai hak kebhinekaan, sehingga hak ini menuntut setiap siapapun atau pihak manapun untuk menghormatinya. Sayangnya, di tengah masyarakat, masih banyak pihak yang tidak menghormati hak kebhinekaan ini. Terbukti tidak sedikit pihak yang memaksakan pendapat, sikap, dan perilakunya pada orang lain untuk mengikutinya, meskipun jelas-jelas ini merupakan wujud praktik inkonstitusionalitas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya pembahasan terkait bagaimana cara untuk membumikan konstitusi indonesia sebagai upaya menjaga hak kebhinekaan. Secara konstitusionalitas berarti ada pengakuan, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak kebhinekaan, sehingga hak ini menuntut setiap siapapun atau pihak manapun untuk menghormatinya, dan bukan melecehkan atau mempermainkannya.Kata kunci: Kebhinekaan, Hak, Konstitusi, Warga Negara

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Faisol Faisol
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACTHuman Trafficking is a slavery in modern era. The crime of human trafficking is no longer a regional crime but has a turned into a global crime. At first this type of crime is only commited by individuals but as the economic development and cooperation relations between countries, the crime trafficking in person develops both in quality and quantity. Following up the issue, constitution no. 21 of 2007 has been made concerning the Eradication of Trafficking in Persons. The corporation which is involved in human trafficking crime, the criminal responsibility and punishment may be imposed directly on corporations and/or to corporate administrators as organs conducting corporate activities.Key words: Human Trafficking, Corporate, Corporate administrators Criminal Liability ABSTRAKPerdagangan orang merupakan sebuah perbudakan dizaman modern. Kejahatan perdagangan orang bukan lagi kejahatan yang bersifat regional melainkan telah berubah menjadi kejahatan yang bersifat global. Pada awalnya jenis kejahatan ini hanya dilakukan oleh perorangan namun seiring berkembangnya perekonomian dan hubungan kerja sama antar negara, kejahatan perdagangan orang mengalami perkembangan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Menidndak lanjuti permasalahan tersebut maka dibuatlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana Perdagangan orang maka untuk pertanggungjawaban pidana dan pemidanaannya dapat dijatuhkan langsung kepada korporasi dan/atau kepada pengurus korporasi selaku organ yang menjalankan kegiatan korporasi.Kata Kunci: Perdagangan Orang, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Handoko Alfiantoro
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACTAn important instrument in law enforcement against corruption is the existence of an additional crime in the form of paying as much substitute money as same with corrupt money. However, it is still a problem with the law enforcement of criminal acts of corruption committed before the Law No.31/1999 concerning the Eradication of Corruption Crime was implemented. The Law No. 31/1999 which provided a clear solution to the steps of how if the penalty for substitute money was not paid was not contained in the RI Law No.3 of 1971. The opinion that if a corruption case excludes a judge made law, then it becomes possible if corruption cases in the past can still be prosecuted and tried in the present by using RI Law No.3 of 1971. This article use normative juridical research with a statute approach, comparative approach and conceptual approach, which aims to critically examine the executorial power of criminal substitute money in the Law No.3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption CrimesKeywords: Corruption, Substitute Criminal Money, Strength Executorial. ABSTRAKInstrumen penting dalam law enforcement terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti maksimal sama dengan uang yang telah dikorupsi. Namun masih menjadi persoalan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum Undang undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan. Ketentuan Undang undang No.31 Tahun 1999 memberikan jalan keluar secara tegas tentang upaya apabila hukuman uang pengganti tersebut tidak dibayar yang tidak diatur dalam Undang undang No.3 Tahun 1971. Adanya pendapat jika perkara korupsi mengenyampingkan masa daluwarsa (judge made law), sehingga memungkinkan jika perkara korupsi pada masa lalu masih dapat dituntut dan diadili pada masa sekarang dengan menggunakan Undang undang No.3 Tahun 1971. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis kekuatan eksekutorial pidana uang pengganti dalam Undang undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Pidana Uang Pengganti, Kekuatan Eksekutorial.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOODWEER SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN YANG SAH Dwi Dasa Suryantoro
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACTOne of the reasons is Criminal Defense removal emergency/Noodweer, in this author's analysis on how to review judicially against Noodweer legitimate defense effort as legally. The analysis in this research article using normative juridical approach to legal materials-based good literature as well as legislation. Noodweer is any act or conduct of a person to conduct the defence in an emergency due to an attack that is immediately or are against the law, where such attacks could threaten the safety of the body, lives, property and honor. It is also set forth in the book of the law of criminal law on article 49 paragraph 1 of the criminal code regulates about deeds/emergency Defense for oneself as well as others, honor, decency, or the property itself or others, due to an attack or the threat of attack is very close. But the emergency Defense must satisfy the elements of a defense emergency and not contrary to the purposes of the law i.e. fairness, certainty and benefit.Key words : Lawful Defense Noodweer.ABSTRAKSalah satu alasan penghapusan pidana adalah Pembelaan secara darurat/noodweer, dalam hal ini penulis melakukan analisa mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap noodweer sebagai upaya pembelaan yang sah secara hukum. Analisa dalam artikel penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis bahan hukum baik literatur maupun perundang-undangan. Noodweer adalah segala tindakan atau perbuatan seseorang untuk melakukan pembelaan secara darurat karena adanya serangan yang bersifat seketika atau bersifat melawan hukum, dimana serangan tersebut dapat mengancam keselamatan pada tubuh, nyawa, harta benda dan kehormatan. Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur tentang perbuatan/pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Namun pembelaan secara darurat tersebut harus memenuhi unsur-unsur pembelaan darurat dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.Kata Kunci : Noodweer Pembelaan yang Sah.

IMPLEMENTASI KOMITMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA Cholidah Cholidah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACTAs a concept of sustainable development it is seen to support the development of human rights, especially Ekososb rights where the fulfillment of human rights no longer focuses only on the current generation but also focuses on fulfilling human rights for future generations. This research was conducted with the aim of analyzing and understanding about Indonesia's commitment after signing the International Sustainable Development Goals Commitment in 2015. This research use normative juridical methods that will analyze the concept of sustainable development in Indonesian legislation and the relation of the concept of sustainable development to the fulfillment of human rights for the people of Indonesia. The author believes that basically the concept of sustainable development is a challenging target for Indonesia as a developing country, but the achievement of this target must be sought by making concrete steps in the framework of fulfilling the global commitments that have been made by the world community to realize justice Asasi is not only for people in developed countries but also for the current generation sustainable development commitment is expected to provide fulfillment of cross-generation and cross-Regional Human Key words: Suistainabel Development, Legislation, Human Rights ABSTRAKKonsep pembangunan berkelanjutan dipandang mendukung perkembangan HAM terutama hak ekonomi, sosial dan budaya dimana pemenuhan HAM tidak lagi hanya berfokus kepada generasi yang ada saat ini namun juga fokus terhadap generasi yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami tentang komitmen Indonesia pasca melakukan penandatanganan Komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan Internasional pada tahun 2015. Penelitian ini mengggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis tentang konsep pembangunan berkelanjutan di dalam perundangan Indonesia serta relasi konsep pembangunan berkelanjutan terhadap pemenuhan HAM bagi rakyat Indonesia. Penulis berpendapat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan target yang cukup menantang untuk dicapai oleh Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang harus diupayakan dengan melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka pemenuhan komitmen global yang telah di buat oleh masyarakat dunia demi mewujudkan keadilan Asasi tidak hanya bagi masyarakat di negara-negara maju maupun generasi saat ini tetapi juga lintas generasi dan lintas regional.Kata kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia

BIROKRATISASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PASCA REFORMASI MELALUI PEMBENTUKAN KEMENTERIAN URUSAN HAM DAN PENGUATAN KOMNAS HAM Arasy Pradana A Azis
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACTThe Reformation then became a momentum for improving the issues of upholding human rights in Indonesia, where human rights matters formally entered into the division of power. On the one hand, for the first time, a ministry was formed specifically to deal with human rights matters. While outside the executive body, Law No. 39 of 1999 strengthens the position of the National Commission of Human Rights which has actually been established since 1993. This phenomenon then raises a problem statement, on how bureaucratization of human rights after Reformation is manifested through the establishment of the National Human Rights Commission and the Ministry of Human Rights. It was found that each institution gained legitimacy from political dynamics in a more democratic public space. Between the state ministries for human rights and the National Commission of Human Rights, the principle of check and balances was carried out in their role as an organ of the Indonesian bureaucracy. On the one hand, the state minister for human rights is an extension of the executive's hand in managing human rights matters. As a counterweight, the National Human Rights Commission carries out the role of the state auxiliary bodies to monitor the government’s human rights work.Keywords: Politic of Law, Bureaucratization, Human Rigths, Ministry of Law and Human Rights Affairs, National Commission of Human Rights. ABSTRAKPeristiwa Reformasi menjadi momentum perbaikan urusan penegakan HAM di Indonesia, di mana urusan HAM secara formal masuk ke dalam pembagian kekuasaan negara. Di satu sisi, untuk pertama kalinya dibentuk satu kementerian yang secara khusus menangani urusan HAM. Sementara di luar lembaga eksekutif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menguatkan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sejatinya telah terbentuk sejak tahun 1993. Fenomena ini kemudian menimbulkan satu rumusan permasalahan, yaitu bagaimana birokratisasi urusan HAM pasca reformasi termanifestasi melalui pembentukan Komnas HAM dan kementerian urusan HAM. Ditemukan bahwa masing-masing lembaga memperoleh legitimasi dari dinamika politik di ruang publik yang lebih demokratis. Antara kementerian negara urusan HAM dan Komnas HAM kemudian menjalankan prinsip check and balances dalam menjalankan perannya sebagai organ birokrasi Indonesia. Di satu sisi, kementerian negara urusan HAM merupakan perpanjangan tangan eksekutif untuk mengurus urusan HAM. Sebagai penyeimbang, Komnas HAM menjalankan peran sebagai state auxiliary bodies guna mengawasi kinerja HAM pemerintah.Kata Kunci: Politik Hukum, Birokratisasi, Hak Asasi Manusia, Kementerian Urusan HAM, Komnas HAM.

Page 3 of 19 | Total Record : 183

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2025): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 8 No 1 (2025): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 2 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 1 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 2 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 2 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 2 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 1 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2 No 2 (2019): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 2 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1 No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Benny K Heriawanto

Contact Email
yurispruden@unisma.ac.id

Phone
+6281996199671

Journal Mail Official
yurispruden@unisma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Benny K Heriawanto

Contact Email yurispruden@unisma.ac.id

Phone +6281996199671

Journal Mail Official yurispruden@unisma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Benny K Heriawanto

Contact Email
yurispruden@unisma.ac.id

Phone
+6281996199671

Journal Mail Official
yurispruden@unisma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA