Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Berbasis Web Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung I Wayan Dharmawan; A.A. Gede Raka; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.31-38

Pengelolaan data kepegawaian, Kabupaten Badung dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web. Pelaksanaan program oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung berupaya meningkatkan manajemen dan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat. Kendatipun program ini telah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas implementasi kebijkasanaan program di BKPSDM Kabupaten Badung. Dua masalah yang dikaji adalah: (1) efektifitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program SIMPEG tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang menjadi menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Edwards III dan teori Bambang Sunggono. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan cukup baik sesuai dengan empat unsur yang menentukan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung menyangkut isi kebijakan, dukungan SDM, sarana prasarana dan komunikasi.

PENGARUH SISTEM DIGITAL DAN KEAMANAN ARSIP TERHADAP EFISIENSI WAKTU KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR Dayu Junie
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.2.2017.81-90

One of the step that Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar has taken to improve work time efficiency, have pay attention for influence of the factors amongs digital archives system and safety archives. The formulation of the problem in this research is whether digital archives system has the influence to work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, whether safety archives the influence to work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, whether digital archives system and safety archives in simultaneous has influence to work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Distination of this research is to know influence digital archives system toward work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, to know influence safety archives toward work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, to know influence digital archives system and safety archives in simultaneous toward work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar To solve the problems, the research conducted with the study sample of 35 employees at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. The techniques of data collection through questionnaire. The analysis technique used is linier regression analysis. Based on the results obtained conclusions include there is positive and significant influence between digital archives system to work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. There is positive and significant influence between safety archives to work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. There are positive and significant influence between digital archives system and safety archives to work time efficiency at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Wa Ode Arsyiah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.26-33

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.

MANAJEMEN KONFLIK PADA MASYARAKAT DI ERA GLOBAL Ardaha i ketut
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.2.2017.50-57

Tahun 2018 adalah tahun politik. Diperlukan kesiapan untuk mengatasi berbagai permasalahan social budaya, ekonomi dan politik yang cenderung menguat menjelang hingga selesainya tahun politik ini. Di satu pihak proses demokratisasi hendaknya dibiarkan berjalan sesuai dinamika zamannya, namun di pihak yang lainnya upaya cerdas dalam mengantisipasinya perlu dipikirkan dengan baik, sehingga diperlukan upaya manajemen konflik yang memiliki wawasan kebangsaan berdasarkan pengalaman kesejarahan masa lalu. Tulisan ini membahas bagaimana riak-riak yang terjadi di masa lalu, yang dapat dipergunakan sebagai bekal dalam menghadapi masa sekarang menuju pembangunan demokrasi masyarakat yang dewasa cerdas. Dengan ini tentu pembangunan demokrastisasi masyarakat Indonesia diharapkan berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat luar terlebih-lebih akan mengarah pada proses disintegrasi. Kata kunci:tahun politik, pilkada, konflik dan manajemen konflik

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPADU TERHADAP KINERJA KARYAWAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS WARMADEWA I Made Wijaya
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2016): Desember 2016
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.1.1.2016.33-49

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa. Kepemimpinan di Universitas Warmadewa memiliki ciri khas yang mengedepankan nilai local genius dengan menerapkan konsep Sapta Bayu sebagai Spirit Sri Kesari Warmadewa. Untuk menciptakan kinerja karyawan yang baik dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi manajemen terpadu sebagai sarana untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, (2) untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen terpadu terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, (3) untuk mngetahui pengaruh kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa. Jumlah sampel sebanyak 46 orang dengan metode pengumpulan data melalui menyebarkan kuisioner, menggali dari dokumen-dokumen dan wawancara. Teknik analisa data pada uji prasyatat analisa data mempergunakananalisa korelasi Parson Product Moment (r). Pengujian normalitas data mempergunakan analisa Chi-Kuadrat dengan taraf signifikansi 5%, dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sistem informasi manajemen terpadu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa, kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu secara bersama-sama juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa. Implikasi kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terpadu merupakan faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan kantor pusat Universitas Warmadewa.Kata kuncinya: Kepemimpinan, Sistem Informasi Manajemen Terpadu, Kinerja Karyawan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TELEVISI SWASTA SIARAN JARINGAN DI BALI OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI Emma Ratna Sari Moedy
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.1.2017.27-37

Frequencies are public property in accordance with the mandate of Act No. 32 of 2002 on broadcasting that it contains the principles of broadcasting is based on the diversity of content and diversity of ownership. Television broadcast network is a realization of the principle of the commitment of 10% local content and legal entities owned by the television network members. Empirical facts network broadcasting system failure with the dominance of the content of the center and centralization at the central network. The purpose of this study was to determine the factors that affect KPID Bali at the implementation of private television broadcasting network in Bali and find out how the implementation of policies of private television broadcasting network in Bali. The study used descriptive qualitative approach. Data collection through interviews with informants purposively, and observation. Processing and analysis of data using triangulation using the model of implementation of the public policy of George Edward III. The results of this study indicate that only reached 6-7% local content and the presence of a legal entity for a network not directly make network has full authority. Implementation of a networked private television broadcasting policy is ineffective because communication is by cases, budget constraints, lack of commitment to carry local broadcast in a networked broadcast system in Bali as well as the high costs required for setting up local broadcasts. Member of network does not have full authority although it has had its own legal entity because it is still dominated by the network in the center. Punishment has not been able to ensure a deterrent effect because the authority KPID Bali only limited administrative sanctions for those who violate the regulation. Anugrah KPID Award rewards in the form can not be implemented on a regular basis because of the SOP licensing and supervision of broadcast content in accordance with regulation KPID Bali. Fragmentation in the implementation of networks broadcasting in Bali involving the Communication and Information Ministry and the Provincial Government of Bali. Television programs run on economical reasons not usefulness to the public under the existing regulations.

Ideologi dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli A.A Sri Agung Pradnyaparamita; A. A. Rai Sita Laksmi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Ideologi merupakan tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Artikel ini membahas tentang ideologi dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. Tujuan artikel ini secara umum adalah untuk mengkaji nilai-nilai cultural studies yang berkaitan dengan ideologi. Secara khusus artikel ini bertujuan untuk memahami ideologi yang melatarbelakangi dan implementasinya dalam pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori praktik dari Bourdieau. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Penglipuran dilatari oleh ideologi pariwisata berbasis masyarakat dan ideologi Tri Hita Karana. Implementasi ideologi berbasis masyarakat dapat dicermati pada sistem pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan implementasi Tri Hita Karana dapat dicermati dari pengelolaan pariwisata yang memperhatikan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.

Strategi Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli I Nengah Arya Wibowo
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Abstract Penglipuran Tourism Village recently is popular as an alternative tourist destination, for the development of the tourism village it is needed appropriate management strategy for a better achievement in the future. Recently, Penglipuran tourism village managed by Penglipuran management tourism committee which is under responsibility of Penglipuran village. This research tried to figure out appropriate strategy to manage Penglipuran tourism village. Three issues being discussed were: (1) how was the strategy to manage Penglipuran tourism village, (2) the participation of Bangli regency government in managing Penglipuran tourism village, (3) the impact of Penglipuran tourism village management toward the community. The goal of this research were to know how the management of Penglipuran tourism village; to know the participation of the government of Bangli regency in managing Penglipuran tourism village ; and to know the positive and negative impact of Penglipuran tourism village management system which include economic, culture, environment, social and community. The approach being used in this research was descriptive qualitative method by applying the theory of Management Strategy (Paul Joyce), SWOT analysis (Freddy Rangkuti), Participation Theory (Leach, Stewart and Walsh), and the theory of Tourism Impact (Pitana and Gayatri). Data collection conducted through observation, interview and documentation. Informants were selected through purposive sampling technique and the data were analyzed through qualitative descriptive and SWOT analysis. The research showed that the appropriate strategy to manage Penglipuran tourism village were (SO, ST, WO, WT). The participation of Bangli regency government was still low due to the limited of budget, facilities and participation. In term of management impact was found that the existence of Penglipuran tourism village gave more advantages to the community whether in economic, culture, environment and also social side. Keywords: Management strategy; government participation; tourism management impact Abstrak Desa Wisata Penglipuran baru-baru ini populer sebagai tujuan wisata alternatif, untuk pengembangan desa wisata diperlukan strategi manajemen yang tepat untuk pencapaian yang lebih baik di masa depan. Baru-baru ini, desa wisata Penglipuran dikelola oleh komite pariwisata manajemen Penglipuran yang berada di bawah tanggung jawab desa Penglipuran. Penelitian ini mencoba mencari strategi yang tepat untuk mengelola desa wisata Penglipuran. Tiga isu yang dibahas adalah: (1) bagaimana strategi mengelola desa wisata Penglipuran, (2) partisipasi pemerintah kabupaten Bangli dalam mengelola desa wisata Penglipuran, (3) dampak pengelolaan desa wisata Penglipuran terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan desa wisata Penglipuran; untuk mengetahui partisipasi pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengelola desa wisata Penglipuran; dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari sistem pengelolaan desa wisata Penglipuran yang meliputi ekonomi, budaya, lingkungan, sosial dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan teori Strategi Manajemen (Paul Joyce), analisis SWOT (Freddy Rangkuti), Teori Partisipasi (Leach, Stewart dan Walsh), dan teori Dampak Pariwisata (Pitana dan Gayatri) ). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling dan data dianalisis melalui deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk mengelola desa wisata Penglipuran adalah (SO, ST, WO, WT). Partisipasi pemerintah Kabupaten Bangli masih rendah karena keterbatasan anggaran, fasilitas dan partisipasi. Dari segi dampak manajemen ditemukan bahwa keberadaan desa wisata Penglipuran memberi lebih banyak keuntungan bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, budaya, lingkungan maupun sosial. Kata kunci: Strategi manajemen; partisipasi pemerintah; dampak pengelolaan pariwisata

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Ghea Harta Prayona; Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Abstract The Balancing Fund is Regional funding sourced from the State Budget consisting of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). The Balancing Fund is intended to reduce the imbalance of government funding sources between the Center and the Regions, and to reduce the funding gap between the Regions. The Special Allocation Fund is intended to help finance special activities in certain Regions which are the affairs of the Region and in accordance with national priorities, specifically to finance the needs of basic public service facilities and infrastructure that have not yet reached certain standards or to encourage the acceleration of Regional development. The Karangasem Regency Government has received a Special Physical Allocation Fund but in September 2017 there was an eruption of Mount Agung. The problems studied are: How is the Implementation of Physical DAK Management Policies in Karangasem Regency Government for the 2017 Budget Year due to the eruption of Mount Agung? What factors are the obstacles in carrying out physical DAK activities in the Karangasem Regency Government 2017 Budget Year? And what are the implications that occur due to obstacles in the implementation of programs and activities of the Special Physical Allocation Fund in Karangasem Regency, 2017 Budget Year? The theoretical basis used is the Van Meter and Van Horn theory, and Abidin theory. The research method used is a qualitative method with descriptive design, namely research that gives a careful description of a particular individual or group about the circumstances and symptoms that occur with information obtained from sources that are relevant to the issues raised. The object of research was carried out in the Regional DAK Management Organization Organization for the 2017 Budget Year in the Karangasem Regency Government. The results of the study concluded that the Implementation of Physical DAK Management Policy in Karangasem District Government 2017 Fiscal Year is in accordance with 6 Variables that affect the implementation performance, but external factors namely the eruption of Mount Agung caused the implementation of this policy could not achieve the target and the program was temporarily stopped until the revocation of the status of Mount Agung Eruption danger. Keywords: Policy Implementation; Mount Agung Eruption; Special Allocation Funds Abstrak Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintahan antar Daerah. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik namun pada bulan September Tahun 2017 telah terjadi Erupsi Gunung Agung. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 akibat Erupsi Gunung Agung? Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam hal menjalankan kegiatan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Dan Implikasi apakah yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Landasan teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dan teori Abidin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi dengan informasi yang didapatkan dari sumber yaung relevan dengan permasalahan yang diangkat. Obyek penelitian di lakukan di Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, akan tetapi faktor eksternal yakni terjadinya Erupsi Gunung Agung menyebabkan implementasi kebijakan ini tidak dapat mencapai sasaran dan program tersebut dihentikan sementara hingga dicabutnya status bahaya Erupsi Gunung Agung. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Erupsi Gunung Agung; Dana Alokasi Khusus

Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar Anak Agung Gde Rai Budiasa; A. A. Gde Raka; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Abstract Cash intensive work (PKT) is an activity of empowering poor families that is productive by utilizing appropriate resources and technology in reducing poverty, increasing income, and reducing stunting, through self-management, prioritizing local workforce and materials. Lebih Village as a research object with consideration, namely as a tourism area and is near to the government center. This research is entitled "Implementation of Cash Intensive Work Policy in Poor Communities in the Lebih Village, Gianyar". Formulation of research problems, namely: 1) How is the implementation of cash intensive work policy in Lebih Village, Gianyar? 2) Are the supporting factors and constraints of the cash intensive work policy implemented in Lebih Village, Gianyar and 3) What is the impact of the implementation of the cash intensive work policy on the poor in Lebih Village, Gianyar? The theories used are Merilee S. Grindle's, Edwards III, and Jan Mersee's. The research approach uses a qualitative descriptive approach. The technique of determining informants using purposive sampling. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis technique is qualitative descriptive data analysis, including data reduction, data display, conclusions and verification. The results of the study concluded that 1) The implementation of the cash intensive work policy in Lebih Village, where the cash intensive work can be implemented well such as : implementing priority activities using the Village Fund; implementation of cash intensive work activities in a self-managed manner; payment of wages in cash; and the involvement of the community as implementers of self-management. 2) Supporting factors for cash intensive work policy, include: Government policies, village institutions, labor availability and types of work, as well as inhibiting factors for cash intensive work policy, including: harmonizing village planning and worker expertise. 3) The impact of cash intensive work policy implementation on the poor in Lebih Village, Gianyar, including: economic, social and cultural impacts. Keywords: Cash Intensive Work; Policy Implementation; Poor Communities Abstrak PKT merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin bersifat produktif memanfaatkan sumber daya dan teknologi tepat guna dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting, melalui swakelola, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal. Desa Lebih sebagai objek penelitian, karena kawasan pariwisata serta paling dekat dengan pusat pemerintahan. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan PKT pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”. Rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Padat Karya Tunai dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar?Dan 3) Bagaimana dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar? Teori yang digunakan adalah teori kebijakan model Merilee S. Grindle, Edwards III, dan Jan Mersee. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis data deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil termuan penelitian yaitu 1) Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, di mana PKT terlaksana dengan baik seperti : pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola; pembayaran upah secara tunai; serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana swakelola. 2) Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT, meliputi : kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan keahlian pekerja. 3) Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, meliputi : dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Kata Kunci: Padat Karya Tunai; implementasi Kebijakan; masyarakat Miskin

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER

Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name PUTU ESA GUSTAFELLASER

Contact Email esa.gustafellaser@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official esa.gustafellaser@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER

Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA