cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER
Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 25812378     EISSN : 25805975     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik is a journal research published by Postgraduate program of Public Administration, Universitas Warmadewa. This Journal is a group of research including; Social science, Psychology, Politic, Anthropology, Information technology, Culture, and Law. This Journal is published twice a year in June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 3   4   5   6   7 
Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.84-92

Abstract

Limbah sampah plastik setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi generasi milenial. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah plastik tersebut adalah dengan cara mengurangi volume sampah plastik dari sumbernya melalui pemberdayaan generasi milenial. Permasalahan mengenai pengelolaan sampah plastik adalah apa saja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah plastik di Desa Penatih Dangin Puri, Kelurahan Penatih, Kota Denpasar bagaimana bentuk peran serta generasi milenial dalam pengelolaan sampah plastik dan tingkat peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri, tujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri. (2) mendeskripsikan tingkat peran generasi milenial di Desa Penatih Dangin Puri data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta generasi milenial dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, mereka juga memiliki cara-cara sederhana untuk mengurangi sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, mereka juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh pemerintah desa setempat, pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi karang taruna Desa Penatih Dangin Puri yang terdiri dari 13 banjar dan 7 dusun. Generasi milenial melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta generasi milenial yang terjadi di Desa Penatih Dangin Puri menurut kategori sedang, generasi milenial ikut berperan dalam pengelolaan sampah plastik akan tetapi pelaksanaanya masih belum maksimal.
Konsep “Smart City” Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Denpasar I. G. A. AG Dewi Sucitawathi; Wayan Joniarta; Yulyana Dewi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.9-15

Abstract

Smart city is a concept created to manage urban systems. The system is integrated into local government information systems, schools, campuses, transportation systems, hospitals, businesses, commerce, power plants, water supply networks, law enforcement, job vacancies and other community services. The concept of smart city itself has actually been applied in several countries such as Turkey, Malta, Stockholm (Sweden), Gujarat (India), Kuching (Malaysia) to several cities in Indonesia such as Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Magelang, and Denpasar (Bali). This concept essentially emphasizes on the utilization of information technology (IT) ie internet, social media (medsos) in the life of society. In the local governance (local government) of Denpasar, the concept of 'smart city' is not a new item. Several agencies such as the Office of Communications and Informatics, BPBD Denpasar, Health Office (Diskes), Samsat Office, Immigration Office, Denpasar City Licensing Agency, Kesbangpol Denpasar City and other government agencies have applied this Smart City concept. Benefits with the implementation of online-based system (smart city) is a faster service, easy and efficient.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Made Sumada
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.1.2017.22-26

Abstract

The purpose of this research is to find out the Implementation of the Policy of Information System and National Land Affairs Management (SIMTANAS) to public services in the Land Affairs Office of Badung Regency. The quality of the service given in the Land Affairs Office of Badung Regency has not yet maximum and there are still many complaints from the people. Based on the reality, the problem proposed are that how the Implementation of the Policy of Information System and National Land Affairs Management (SIMTANAS), and how effective and efficient of the implementation affect to the land affairs service quality in the Land Affairs Office of Badung Regency. In order to answer these problems, the research was qualitative research method with descriptive research type. The data obtained through observation and comprehend interview processes, secondary data and also utilizing documentary results. Informant selection was carried out by purposive sampling. Data analysis process was performed by using the Donald Van Meter and Carl Van Horn theories, categorizing and combining data that was obtained, and also determining some relevance correlations with those data. Data validation was carried out with triangulation of data source so data served are valid data. Result of this research shows that there has been improvement of land affairs service quality in Land Affairs Office of Badung Regency after implementing the SIMTANAS policy, although not yet maximal and it need system information and management development so that the land affairs service quality that given will enjoyed by all of the society.
KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK I Gde Suranaya Pandit
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2016): Desember 2016
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.1.1.2016.14-20

Abstract

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung I Wayan Kamasan; A.A. Gede Raka; I Made Sumada
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.39-46

Abstract

Berbasis akrual adalah pengakuan terhadap transakasi pada saat peristiwa terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara kas berpindah tangan. Akan tetapi dalam implementasi pengelolaan keuangan berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, terjadi keterlambatan pengakuan transaksi keuangan. oleh sebab itu, penelitan yang berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Badung” sangat menarik untuk dikaji. Dengan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung?, 2). Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di pemerintah Kabupaten Badung? Tujuan penelitian 1).Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. 2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten sesuai teori Adward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung, sesuai Teori Bambang Sunggono dari faktor informasi melalui pelatihan-pelatihan belum merata, faktor dukungan pelaksanaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian akuntansi belum memadai, kapasitas internet dan SIMDA keuangan online masih kurang, faktor pembagian potensi belum adil berdasarkan kinerja individu Accrual based is the recognition of transactions when an event occurs without regard to cash or cash equivalents changing hands. However, in the implementation of accrual-based financial management at BKPSDM in the Badung Regency Government, there was a delay in the recognition of financial transactions. Therefore, research entitled Implementation of Regional Financial Management based on accruals on the Personnel and Human Resources Development Agency in the Badung Regency Government "is very interesting to study. With the formulation of the problem in this study are:11). How is the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in the Badung Regency Government ?, 2). What factors hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency government? Research Objective 1). To find out the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. 2). To find out the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. This study uses a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that regional financial management in BKPSDM in the District Government according to Adward III's theory of communication, resources, trends, and bureaucratic structure, has been going well. While the factors that hinder the implementation of accrual-based regional financial management policies in BKPSDM in Badung Regency, according to Bambang Sunggono's theory of information factors through trainings have not been evenly distributed, the factors supporting human resource implementation that have inadequate accounting expertise, internet capacity and SIMDA online finance is still lacking, potential distribution factors have not been fair based on individual performance
Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik Johanes Basuki
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.53-62

Abstract

RIN.4.0 diprediksi para pakar akan menjadi era yang dapat menentukan hidup matinya atau maju mundur-mudurnya suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah/negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ekologi Administrasi Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Berdasarkan hasil penelitian kondisi strategis yang menyangkut administrasi publik sebagaimana telah diuraikan, secara keseluruhan merupakan pilar-pilar perkembangan administrasi publik yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan sampai ke desa-desa.
PENGARUH KEBIJAKAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP KINERJA LEGISLASI DPRD KABUPATEN BANGLI Komang Tri Putri Andriastuti; Putu Ngurah Suyatna Yasa; I Wayan Wesna Astara
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.1.2017.1-7

Abstract

This research was conducted to determine the effect of bimtek on legislative performance of DPRD of Bangli regency after bimtek. Bimtek which is one form of common perception for the entire DPRD members consisting of various backgrounds in order to carry out their duties and functions well, especially in terms of performance legislation. This research is conducted so that bimtek which is held by using APBD has an optimal impact on DPRD performance. This study uses the analysis tool PLS (Partial Least Square) with a sample of 30 people who are all members of the DPRD of Bangli Regency. The method used in this analysis is a quantitative method reinforced by qualitative analysis to determine the effect or also the relationship between two or more variables. Technique of collecting data using observation, questionnaire, interview, and also data field. The hypothesis of this research is the significant influence between bimtek and legislative performance of Bangli Regency DPRD. The results of this study indicate that bimtek significantly influence the performance of legislative DPRD Bangli regency.
Arah Dan Kecendrungan Administrasi Publik Di Bali Anak Agung Gede Oka Wisnumurti
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.2.2018.79-83

Abstract

Membicarakan arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, tentu tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan administrasi publik di Indonesia dan trend perkembangan ilmu adminstrasi publik global yang sangat tinggi. Munculnya begitu banyak orientasi dan paradigma ilmu administrasi publik menunjukkan betapa ilmu administrasi publik berkembang pesat searah dengan perkembangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan karakteristik ilmu administrasi di Bali dapat dilihat bagaimana ilmu administrasi publik dapat merespon globalisasi yang merampbah melalui kegiatan kepariwisataan. Bahwa globalisasi telah merubah kebiasaan masyarakat dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh aktor dalam mengakses informasi termasuk informasi tentang kinerja pemerintah. Dengan demikian, arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, mengacu pada konsep dan teori administrasi publik yang bersifat hibrid-interdisipliner, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam.
Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kota Bandung Ika Widiastuti
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.16-25

Abstract

Pembuatan E-KTP merupakan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. E-KTP merupakan unsur penting dalam administrasi kependudukan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 bahwa setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Fungsi e-KTP adalah agar pendataan penduduk Indonesia menjadi lebih seragam. Dalam pelaksanaannya, penduduk hanya boleh memiliki 1 buah e-KTP saja. KTP elektronik ini berlaku untuk seumur hidup, dan hanya perlu 1 kali membuatnya. Tujuan penulisan adalah 1) untuk mengetahui dan membahas kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung, 2) mengumpulkan informasi serta mengembangkan konsep kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung. Metode jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa: 1) E-KTP adalah singkatan dari KTP Elektronik, merupakan program pemerintah untuk menggantikan KTP konvensional. 2) Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan yaitu lambatnya pelayanan e-KTP kepada masyarakat, belum meningkatnya kualitas SDM, ada oknum aparatur desa (kepala desa) melakukan pungutan liar pada saat pengambilan e-KTP, dan lain-lain. 3) e-KTP dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Making E-KTP is a basic government services to the people. E-ID card is an important element in the administration of residence. In accordance with Presidential Decree No. 52 of 1997 that every resident aged 17 years or never marry must have identity cards. E-ID Card or Electronic Identity Card is a document that contains demographic security system / control, whether from the administration or information technology based on national population database. E-ID function is that Indonesian population census to be more uniform. In doing so, residents can only have 1 piece of e-ID cards only. Electronic ID card is valid for a lifetime, and it only takes one time to make it. The purpose of writing is 1) to assess and discuss the E-ID card service policies in Bandung, 2) gather information and develop policies on the concept of E-ID card in Bandung. Methods kind of research is qualitative research. It can be concluded that: 1) E-ID stands for Electronic Identity Card, a government program to replace conventional KTP. 2) In the implementation process of service of e-ID card hitherto runs still found some problems that slow service e-ID cards to the public, has not increased the quality of human resources, there are unscrupulous village officials (village head) perform illegal fees at the time of taking the e-KTP, and others. 3) e-ID card can serve as an entrance for the public to basic services such as education and health.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABANAN Gusti Ayu Putu Sri Suningsih; I.B. Darma Negara; Nengah Ganawati
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.1.2017.38-49

Abstract

Employee performance is the key to progress and success of the organization. Performance that is owned by the Organization on the fact of the matter is a result of work requirements to be met by employees. The company's performance is highly determined by the qualified employees. This research aims to know the role of disciplined employee in mediated influence of organizational culture, work motivation on performance employee in the financial section of the regional secretariat of the Tabanan Regency. The research method used is descriptive quantitative. Data processing technique using the analysis of Partial Least Squares (PLS) multivariate statistical techniques. The sample of this research was the performance of employees in the financial section of the regional secretariat of the Tabanan Regency as much as 85 respondents. Results of the study prove that organizational culture positive and significant effect against the discipline of work.organizational culture positive effect against the discipline of employees. Motivation work a positive and significant against the discipline pf work. A positive and significant effect of motivation against the performance of employees. The positive effect of work discipline against the performance of the employees, but not significant. The discipline of work is not mediation variables between the culture of the Organization against the performance of employees. The discipline of work is not a variable mediation between motivation on performance employee. To the employees of the Regional Secretariat of the financial part of Tabanan Regency recommended to further investigate the factors that affect performance, and the issue of what happened, and how should they fix the issue, thus achieved an optimal employee performance.

Page 5 of 12 | Total Record : 113

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 4 No. 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juli 2018 Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018 Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juli 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Desember 2016 More Issue