cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER
Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 25812378     EISSN : 25805975     DOI : https://doi.org/10.22225
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik is a journal research published by Postgraduate program of Public Administration, Universitas Warmadewa. This Journal is a group of research including; Social science, Psychology, Politic, Anthropology, Information technology, Culture, and Law. This Journal is published twice a year in June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 131 Documents
 3   4   5   6   7 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Ekowisata D’Bendungan View Telaga Tunjung Sebagai Wahana Rekreasi Wisata Alam Pedesaan I Made Wimas Candranegara; I Wayan Mirta; I Nyoman Mangku Suryana; I Putu Eka Mahardhika
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.97-104

Abstract

Abstrak The research was conducted by holding a lecture on community empowerment and the management of the ecotourism area of D'bendungan View Telaga Tunjung which was attended by 45 people consisting of managers, the Tabanan Regency Government and the local village community. This research uses the method of solving the steps of the problem-based learning method or problem solving method, namely the existence of problems that are considered important, formulating problems, analyzing hypotheses, collecting data, analyzing data, drawing conclusions, applying the conclusions obtained and reassessing the whole process of solving problem. Whereas the evaluation of activities uses the criteria reference evaluation, including tests before the training is conducted, tests during the training process, tests are given at the end of the training process. The results found activities include local village communities through Paiketan Krama Rantau Timpag (PAKERTI) as the manager of D'Bendungan View can find out and be able to explore their potential, especially related to ecotourism development. The government through the Department of Tourism in collaboration with the manager of 'Dendungan View is able to make a system (management) related to the management of Ecotourism. There is a synergy between the Government of Tabanan Regency through the Tabanan Regency Tourism Office in determining and including Dendungan View as an ecotourism area so that in the future Dendungan View will be one of the tourist destinations in Tabanan Regency. There are social and economic impacts felt by the local village after the implementation of this program. Keywords: Community empowerment, ecotourism area Abstrak Penelitian ini dilaksanakan dengan mengadakan ceramah tentang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan Kawasan ekowisata D’Bendungan View Telaga Tunjung yang diikuti oleh 45 orang yang ada terdiri dari unsur pengelola, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan masyarakat desa setempat. Penelitian ini menggunakan metode pemecahan dengan langkah-langkah metode pembelajaran berbasis masalah atau metode problem solving yaitu adanya masalah yang dipandang penting, merumuskan masalah, analisis hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, mengambil kesimpulan, penerapan dari kesimpulan yang diperoleh dan menilai kembali seluruh proses pemecahan masalah. Sedangkan evaluasi kegiatan menggunakan evaluasi acuan kriteria, antara lain tes sebelum pelatihan dilaksanakan, tes disela-sela proses pelatihan, tes diberikan pada saat akhir proses pelatihan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya masyarakat desa setempat melalui Paiketan Krama Rantauan Timpag (PAKERTI) selaku pengelola D’Bendungan View dapat mengetahui dan mampu menggali potensi yang dimilikinya khususnya berkaitan dengan pengembangan ekowisata. Pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata bekerjasama dengan pengelola D’Bendungan View mampu membuatkan sistem (manajemen) terkait pengelolaan Ekowisata. Adanya sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dalam menetapkan dan memasukkan D’Bendungan View sebagai kawasan ekowisata sehingga kedepannya D’Bendungan View menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Tabanan. Adanya dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh desa setempat setelah terlaksananya program ini. Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, kawasan ekowisata
Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka Yudi Agusman
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.2.2019.105-113

Abstract

Abstract This study aims to determine and describe the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in SD Negeri 1 Kolakaasi, Kolaka Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used were interviews, observation, and study of literature. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing with the focus of this research directed towards standards and policy objectives, resources, communication between institutions and activity consulidation, characteristics of implementing agencies, conditions social, economic and political, and implementor disposition. The results showed that from the variable size and policy objectives, it had not been fully achieved, because there were still poor students who had not received PIP. Human resources are in accordance with the requirements required, funding resources are experiencing delays in PIP fund disbursement, and there are problems in the distribution of PIP funds and the lack of optimal oversight of funds for beneficiaries. The characteristics of the implementing agent in carrying out their duties have tried to carry out their responsibilities based on the established rules. Disposition of the implementers of the PIP recipients was very enthusiastic and mixed well with the parents of students, communication between institutions and the consolidation of activities in socializing PIP has not been fully realized in doing so and social conditions, as well as the support and participation of parents is quite good, the economic conditions are low and political elites at the village, school and education offices support the success of this program. Keywords: Implementation; the smart indonesia program; primary school Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan studi literature. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan fokus penelitian ini diarahkan mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komuniksai antar instusi dan konsulidasi aktifitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin belum menerima PIP. Sumber daya manusia sudah sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, sumber daya dana mengalami keterlambatan pencairan dana PIP, dan ada masalah dalam pendistribusian dana PIP serta belum optimalnya pengawasan dana bagi penerima manfaat. Karakteristik agen pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan praturan yang sudah ditetapkan. Disposisi implementor para pelaksana penerima PIP sangat antusias dan berbaur baik dengan orang tua siswa, komunikasi antar insitusi dan konsilidasi aktivitas dalam mensosialisasikan PIP belum sepenuhnya terealisasi dalam melakukannya dan kondisi sosial, serta adanya dukungan dan partisipasi dari orang tua cukup baik, kondisi ekonomi yang rendah dan elite politik ditingkat kelurahan, sekolah maupun Dinas Pendidikan mendukung keberhasilan program ini. Kata Kunci: Implemetasi; program indonesia pintar; sekolah dasar
Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung I Made Sumada; Agus Suradika
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.16-27

Abstract

Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas kinerja pegawai yang kurang efektif. Berkenaan dengan fenomena tersebut penulis dapat merumuskan masalah penelitian adalah bagaimana evaluasi kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung? Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Pariwisata di Badan Pelayanan dan Perzinan Terpadu Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penilitan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dan dokumen. Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Jones (1996:359-360), yaitu : (1) Political evaluation (evaluasi yang bersifat politis), (2) Organizational evaluation ( evaluasi yang sifatnya organisasional), dan (3) Substantive evaluation (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata) yaitu yang telah diimplementasikan ini memberikan manfaat yang nyata untuk kepentingan bagi wmasyarakat Kabupeten Badung,yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan penerbitan TDUP di Kabupaten Badung melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana seperti DPRD Kabupaten Badung, Dinas pariwisata, Satuan Kerja Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan perangkat daerah lainnya,telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta berdampak kepada BPPT Kabupaten Badung dalam penerbitan TDUP. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Perizinan Usaha Wisata di Kabupaten Badung dengan tanda daftar usaha pariwisata yang dimohonkan oleh pelaku usaha digunakan sebagai landasan yuridis dalam membangun usaha wisata di Kabupaten Badung.
Persepsi Petugas Customer Relation Officer Dalam Service Recovery Rekomendasi Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Lahan Ayu Adriana Putri; Rachma Fitriati
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.1-15

Abstract

Kegiatan pelayanan rekomendasi hak guna bangunana (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) yang dilaksanakan oleh petugas customer relation officer (CRO) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkadang terjadi kegagalan pelayanan. CRO sebagai petugas garis depan harus mampu melakukan service recovery dengan tepat kepada pemohon. Tujuan: Mengetahui gambaran persepsi CRO terhadap kegiatan service recovery bagi pemohon yang mengalami service failure pada layanan rekomendasi HGB di atas HPL. Metode penelitian ini adalah kualitatif, yang dilakukan di Kantor DPMPTSP pada tahun 2020 yang belokasi di Jakarta Selatan. Informan terdiri dari tujuh informan, yang merupakan CRO pada dinas DPMPTSP yang bertugas melakukan pelayanan atau pernah melakukan pelayanan rekomendasi HGB di atas HPL dan 3 informan dari pemohn yang pernah mengalamai service failure pada layanan rekomendasi HGB di atas HPL. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi petugas CRO tentang kegiatan service recovery layanan rekomendasi HGB di atas HPL sudah berjalan baik. Hambatan pelaksanaan program service recovery yang berasal dari pusat, diantaranya peraturan gubernur terkait mengenai besaran biaya, dan panjangnya SOP. Hambatan dari petugas yaitu terbatasnya petugas yang paham tentang Layanan rekomendasi HGB diatas HPL tersebut. Kesimpulan: pelaksanaan service recovery layanan rekomendasi HGB di atas HPL sudah cukup baik.
Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta; Anak Agung Gde Raka; I Made Sumada
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.28-42

Abstract

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali telah memberikan dana Bansos kepada masyarakat, kenyataan di lapannganbahwa penyaluran dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum maksmal.Berdasarkan masalah di atas penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu Bagiamanakah penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar?,Fakator-faktor apakah yang mempengaruhi penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar? Dan tujuan adalah untuk Mengetahui Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui fakator-faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dukumentasi, serta obejek penelitian di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dun, dengan hasil penelitianEfektivitas: Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,Efesiensi: Kebijakan Dana Bansos ini belum cukup efisien, hal itu karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai, Kecukupan yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan keijakan ini tepat untuk mengatasi masalah mereka, Perataan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat sama, Respon masyarakat sangat baik, dan ketepatan sasaran dari Kebiajakan Dana Bansos kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/kelompok/organisasi/sekaa yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali
Pengaduan Sengketa dalam Pelayanan Publik dan Penyelesaiaannya di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali I Nengah Suriata
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.43-56

Abstract

Pengaduan msyarakat dalam pelayanan publik di wilayah provinsi Bali membutuhkan kehadiran Negara untuk mencarikan solusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sebagai institusi Negara menerima pengaduan masyarakat di wilayah provinsi Bali. Instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, bertujuan untuk mewujudkan tujuan Negara dan cita-cita nasional. Tujuan Negara Indonesia termaktud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea keempat. Cita-cita nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sentosa, dan makmur serta berkeadilan sosial dalam rangka menuju Negara sejahtera atau welfare state. Tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik akan menimbulkan maladministrasi. Tindakan maladministrasi disebabkan faktor kesengajaan maupun ketidak sengajaan yang menimbulkan keberatan masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa data melalui kualitatif diskripsi, dengan penelitian yuridis normatif dengan kajian deskriptif kualitatif. Data primer dipergunakan hasil Focus Groups Discussion (FGD), beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder dengan bahan FGD maupun beberapa buku-buka terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian diproleh, pengaduan masyarakat atau pelapor pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dapat diselesaikan melalui; kesatu pendekatan musyawarah kekeluargaan antara pelapor dengan terlapor. Kedua melalui pendekatan ilmu pengetahuan dengan negosiasi, mediasi dan ajudikasi.
Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government) I Gede Agus Wibawa; Lilik Antarini
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.57-71

Abstract

Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website, SMS Center/Call Center, e-paper, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), e-ktp, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (rule of law) bagi para penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar Ramayanti Sitanggang; A. A. Gde Raka; I Made Mardika
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.72-82

Abstract

Excellent service is a demand of the community in assessing the quality of Government services including at the village level. Services are very important so that the community is satisfied with the performance of the Village Government. This study seeks to examine the effect of five dimensions of service quality consisting of reability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles partially and simultaneously on community satisfaction at the Pemecutan Village Office in south, Denpasar. The number of samples used was 100 people, using the Isaac and Michael models. Data were collected using a questionnaire, measuring variables using a Likert scale, scale 5. Test the validity of using the SPSS 24.0 program package for windows and reliability testing using Alpha Cronbach’s. Classical Assumption Test consists of normality test, variance homogeneity test, linearity test, multicollinearity. Test the influence of the independent variable of service quality on the dependent variable of community satisfaction, used the feasibility test of the model with a significance value of the F test results smaller than the level of significance set (α = 0.05). Anova test results, the value of F = 12270 with a probability of sig = 0,000. The results showed that: (1) There was a positive and significant effect of the responsiveness dimension on community satisfaction with a value of 0.466. Sig value. (1-tailed) of 0.005, the probability value of Sig. (1-tailed) or [0.05> 0.005]. (2) There is a positive and significant influence on the reliability dimension to public satisfaction with a value of 0.552, Sig. (1-tailed) of 0,000, the probability value of Sig. (1-tailed) or [0.05> 0,000]. (3) There is a positive and significant effect of the guarantee dimension on community satisfaction with a value of 0.469, Sig. (1-tailed) of 0.005, the probability value of Sig. (1-tailed) or [0.05> 0.005]. (4) There is a positive and significant effect of the assurance dimension on community satisfaction with a value of 0.361, Sig. (1-tailed) of 0,000, the probability value of Sig. (1-tailed) or [0.05> 0,000]. (5) There is a positive and significant effect of the assurance dimension on community satisfaction with a value of 0.385, Sig. (1-tailed) of 0.005, the probability value of Sig. (1-tailed) or [0.05> 0.005]. (6) there are positive and significant influences in the five dimensions of responsiveness, reliability, guarantee, attention and physical ability to Community Satisfaction. The results of the Model Summary table R = 0.628, and the coefficient of Determination (Rsquare) of 0.395, shows that Community Satisfaction (Y) is influenced by 62.8% by the variable Responsiveness (X1), Reliability variable (X2), Guarantee variable (X3), Attention variable (X4) and Physical Ability variable (X5), while the rest (37.2%) are influenced by other factors.
New Clause in Bank Credit Agreement in Relation to Consumer Protection Act Yustika Dewi; Ngr. Tini Rusmini Gorda
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.6.1.2021.1-7

Abstract

The importance of banking institutions’ existence in one side provide very high risk for banks and in the other side provide profit for public as fund user’s clients. Standard contract circulating in public seen from viewpoint of many parties is still detrimental with clauses presence in the contract. The content of standard contract in general is biased because it tends to benefit the contract maker. The standard contract if seen from the legal side is still being debated in terms of principles and validity requirement of an agreement. The inclusion of this clause shows the strength of creditor’s position which actually already strong despite without the inclusion of this clause. In banking practice, it is found in credit granting by bank the inclusion of unilateral terms which states that “the bank at any time is allowed to change the interest rate beforehand” in the contract that has been standardized previously by the bank. Credit agreement in standard form which is being made unilaterally by the bank until present is still becoming a special legal issue in agreement field of civil law. In addition, viewed from the side of the agreement it is also against consumer protection law as set in Consumer Protection Act. Problem formulation of this thesis is divided into namely regarding the existence of standard clause in bank agreement if associated with Article 18 of Consumer Protection Act and legal consequence of standard clause in credit agreement associated with consumer protection. The research in this thesis is Juridical empirical. The author is guided by laws and regulations related with public fact, that is first problem formulation is analyzed from balancing principle and next the second problem formulation is from consumer protection theory.
Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer Bambang Supriyono
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.2.2020.83-89

Abstract

Public policy issues are part of a very important stage of the policy process. The selection of the right issue among the existing issues will determine or be able to leverage (leverage) the resolution of complex public problems and require systemic resolution. There are several dimensions for sorting out contemporary policy issues, namely issues concerning the policy substance and issues concerning the policy process; both can become strategic issues when studied based on the substance of policies, actors, resources, situation specifications, and actors' authority to set strategic issues into the policy agenda. One important approach in analyzing public policy issues is the deliberative policy approach, an approach that promotes dialogue between interested parties to obtain certainty about strategic policy issues.

Page 5 of 14 | Total Record : 131

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018 Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): Desember 2016 More Issue