cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
Published by Universitas Adiwangsa Jambi
ISSN : 26223473     EISSN : 26223473     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Arjuna Subject : -
Articles 181 Documents
 15   16   17   18   19 
Peranan dan Wewenang Europan Union (EU) di Kawasan Eropa Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Orid Tatiana
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v7i1.1088

Abstract

Uni Eropa merupakan salah satu wujud integrasi yang terletak di Eropa dan salah satu organisasi yang cukup stabil secara politik dan ekonomi. Sejak terbentuk Uni Eropa terus melanjutkan agenda perluasan keanggotaan (enlargement agenda) hingga ke Eropa Timur dan dan Eropa Tenggara. Negara-negara anggota Uni Eropa yang didominasi oleh anggota Uni Eropa yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa Barat secara politik dan ekonomi merupakan negara yang cukup stabil dan mapan. Uni Eropa merupakan wadah yang potensial dan memiliki daya tarik tersendiri baik di negara-negara yang terletak di kawasan Eropa untuk ikut serta bergabung ataupun negara atau blok yang terletak di kawasan lain untuk sekedar menjalin hubungan dagang. Terjalinnya kerjasama antar negara anggota di bidang ekonomi yang fokus terhadap keleluasaan gerak sumber produksi, sumber daya, hasil produksi, dan jasa tanpa tarif atau minimal dengan kesegaraman tarif yang rendah membuat Uni Eropa juga menjalin berbagai kerjasama dengan negara lain untuk memperkuat diri sebagai salah satu organisasi perdagangan internasional terbesar di dunia. Untuk itu, dalam tulisan kali ini akan mempelajari bagaimana peran Uni Eropa dalam perdagangan internasional serta fungsi, wewenang dan struktur Uni Eropa sebagai organisasi internasional dilihat dari perspektif hukum perdagangan internasional.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Hutasoit, Rido Roniasi; Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v7i1.1089

Abstract

Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP . meskipun ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku cyberbullying dalam beberapa kasus, namun ketiadaan undang-undang yang khusus menjadi kendala dalam penanganan kasus, baik berupa upaya pembuktian, pemenuhan hak korban, dan kendala yang sering dihadapi dalam penangan kasus cyberbullying. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mengenai"Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah dapat mengembangkan pedoman dan aturan yang efektif untuk mencegah tindakan pelecehan online. Deterrence atau efek jera menjadi salah satu dampak positif dari perlindungan hukum. Ancaman sanksi hukum yang jelas dapat menjadi penghambat potensial bagi individu yang ingin melakukan cyber bullying. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berperan dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Perlindungan hukum memberikan hak kepada korban untuk melaporkan kasus cyber bullying dan mendapatkan keadilan. Hak-hak ini mencakup perlindungan fisik, hak privasi, dan hak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Sebagai bagian dari upaya perlindungan, proses hukum juga dapat memberikan perasaan keamanan kepada korban.
Implementasi Prinsip 5C Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT BPR HASAMITRA Cabang Pangkep Sitompul, Meline Gerarita Sitompul; Yunarti; Musfirah
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/kv15yt86

Abstract

Kredit merupakan salah satu produk BPR yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Akan tetapi, kredit tersebut seringkali mengalami masalah. Status kolektibilitas yang merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran atau angsuran pokok dan bunga kredit dikategorikan ke dalam 5 klasifikasi, yaitu kredit lancar (kol-1), kredit dalam perhatian khusus (kol-2), kredit kurang lancar (kol-3), kredit diragukan (kol-4), dan kredit macet (kol-5) digunakan untuk melihat status kredit nasabah. Untuk menangani hal tersebut, PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep menerapkan prinsip 5C yang merupakan sistem yang digunakan oleh bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit calon debitur. Adapun indikator prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah serta penerapan prinsip 5C dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, yakni debitur tidak dapat mengatur menajemen keuangan dengan baik, debitur melakukan desersi, debitur mengalami perubahan sistem bayar/penggajian, debitur melakukan double financing, debitur menghilang, debitur konsumtif, debitur melakukan korupsi, dan debitur meninggal dunia. Penerapan prinsip 5C dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Hasamitra Cabang Pangkep sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya debitur yang mengalami kredit bermasalah. Per Mei 2023 jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah sebesar 0,9%.
PENGATURAN HUKUM PELAYANAN DOKTER ISHIP DAN ATURAN BPJS TENTANG PERAWATAN Alfaresi, Muhammad Bima
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.13yfr

Abstract

Pendidikan profesi dokter diharuskan untuk menyelenggarakan program internsip dokter. Program internsip kedokteran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip. Program internsip adalah proses pemanfaatan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pengaturan hukum pelayanan dokter ISHIP dan aturan BPJS tentang perawatan secara khusus tidak menjelaskan hak dan wewenang dokter pendamping, hak dan wewenang dokter Internsip dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit, termasuk bentuk pemberian sanksi terhadap dokter pendamping dan dokter Internsip terkait kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menurut peneliti dianggap perlu mengingat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Internsip terhadap pasien merupakan hal yang serius dimana pelayanan kesehatan tersebut berakibat langsung pada kondisi kesehatan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kata Kunci : Pengaturan Hukum Pelayanan Dokter ISHIP, Aturan BPJS Tentang  Perawatan  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Nugraha, Al Haadi; Tatiana, Orid; Deva, Adam
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.12eh

Abstract

Hak tanggungan merupakan perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada kreditor. Pelunasan hutang kreditor dilakukan dengan cara penjualan objek jaminan hak tanggungan melalui pelelangan umum. Permasalahan dalam pelelangan terjadi ketika pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang yang dibelinya dikarenakan susahnya pengosongan dan adanya gugatan dari pihak debitor ataupun pihak ketiga. Perlindungan hukum harus diberikan terhadap pemenang lelang yang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Dalam peralihan hak obyek lelang ternyata menimbulkan suatu permasalahan, seperti tidak dapat dikuasainya obyek lelang oleh pemenang lelang, serta pembatalan lelang berdasar putusan. Adanya pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh putusan pengadilan mengakibatkan pemenuhan hak preferen yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur pemegang hak tanggungan melalui lelang eksekusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan atas penguasaan obyek lelang dan bagaimana tanggung jawab pejabat lelang terhadap penjualan lelang hak tanggungan dan juga upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pembeli lelang beritikad baik atas pembatalan eksekusi lelang oleh putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia yang mengatur tentang lelang yaitu Vendu Reglement, HIR, serta PMK Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adanya pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh putusan pengadilan mengakibatkan pemenuhan hak preferen yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur pemegang hak tanggungan melalui lelang eksekusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum.
Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, dan Problematika Salfutra, RD; Situmorang, Ave Agave Christina; kusuma, winanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/9y63n247

Abstract

Reforma Agraria adalah kebijakan komprehensif di bidang pertanahan dalam rangka untuk melakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi dua program utama, yaitu penataan asset dan penataan akses. Dalam realitanya, reforma agraria ditujukan dalam beberapa program teknis, antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian, serta kepastian hukum dalam lagalisasi hak atas tanah objek reforma agraria. Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi di sektor pertanahan, seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik dan sengketa tanah, tanah terlantar atau tanah tidak bertuan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi regulasi maupun sinergisitas dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia, yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA.
Implementasi Prinsip Transparansi Good Governance Alokasi Dana Desa Di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Rizki Ade Fernanda; Indah Sulistia; Rati Veronica; Bunga Permatasari
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/3h709391

Abstract

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Transparansi menjamin bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paku telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti musyawarah perencanaan partisipatif, publikasi dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan akses informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat serta digitalisasi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan
Kewajiban Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit, serta Upaya Hukum terhadap Debitor yang Tidak Kooperatif Jihadul Akbar Ulumando; Jihadul Akbar
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/w92b9k31

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan, serta mengkaji upaya hukum terhadap debitor pailit yang tidak kooperatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Kepailitan terjadi ketika seorang debitor tidak mampu melunasi utangnya kepada lebih dari satu kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, ia kehilangan hak untuk mengurus seluruh hartanya, sehingga pengelolaan dan pemberesan harta pailit diambil alih oleh kurator. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan hambatan, khususnya ketika debitor pailit bersikap tidak kooperatif, yang dapat menimbulkan permasalahan serius dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyelesaian kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas kurator secara umum mencakup pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator bertanggung jawab atas setiap kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Adapun terhadap debitor yang tidak kooperatif, dapat dijatuhkan sanksi berupa penahanan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 melalui upaya paksa badan (lijfsdwang), meskipun pada praktiknya hingga kini belum pernah dilaksanakan oleh pengadilan.
Implementasi Kepemimpinan Visioner Kepala Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi Alfaresi, Muhammad Bima
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/6yb9rb79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner di desa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat peran utama, yaitu sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Kepala desa menunjukkan komitmen kuat dalam mengarahkan upaya pencapaian visi dan misi desa, membangun kolaborasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta menegakkan disiplin dan peningkatan mutu kerja. Selain itu, kepala desa berperan sebagai komunikator yang memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Lebih lanjut, peran sebagai pelatih diwujudkan melalui upaya menggerakkan partisipasi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi desa dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia demi kemajuan desa di masa mendatang.
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 Hadi Hendri
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/62ddqc39

Abstract

Perlindungan hukum dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tersebut di Indonesia. Abstrak ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang ini menetapkan berbagai kewajiban bagi pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Namun, meskipun Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah penegakan hukum yang sering kali tidak efektif. Kurangnya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi hambatan dalam upaya menjaga kesejahteraan pekerja. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja terkait hak-hak mereka terkait keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi masalah yang perlu ditangani. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peran perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, serta merangsang diskusi dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Page 18 of 19 | Total Record : 181

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA More Issue