cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
Published by Universitas Adiwangsa Jambi
ISSN : 26223473     EISSN : 26223473     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 13   14   15   16   17 
Konstruksi Klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Di Bidang Sumber Daya Alam: Construction of the Clause of Environmental Social Responsibility in the Deed of Amendment to the Articles of Association of Limited Liability Companies in the Sector of Natural Resources Nayu Triska Wulan Dari; Martyani, Eka
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i1.809

Abstract

Article 74 of the Company Law requires companies that carry out business activities in the field of and/or related to natural resources to carry out Environmental Social Responsibility, in which these obligations are budgeted and calculated as Company costs by taking into account propriety and fairness. Which budgeting is carried out based on the company's work plan which is reported in the annual report at the General Meeting of Shareholders, furthermore, Article 1 paragraph (3) UUPT states TJSL is a commitment from the company to participate in a sustainable economic development that is useful for improving the quality of life and a beneficial environment for all stakeholders. As with this commitment, the company should have the desire to include one of the clauses regarding TJSL, one of which is in the deed of amendment to the company's articles of association, even though Article 15 of the Company Law does not regulate the existence of a component of environmental social responsibility. The legal issue in this paper is a conflict of norms in the Company Law which states an obligation and is in the form of a commitment, but does not become a component in the company's articles of association. The problem studied is why it is important for the TJSL clause to be included in the deed, and how the construction of the clause is, with the aim of knowing the importance and form of the calculus if included in the deed of amendment to the company's budget. This type of research leads to normative juridical, using statutory approaches, conceptual approaches through primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study with the inclusion of the TJSL clause can provide legal certainty in carrying out obligations, as a reminder (alarm) for the company, and the creation of legal order, the TJSL clause is either incorporated in the profit earning article or in a separate article on the deed of amendment to the articles of association either through the Partij deed (the parties) or Relaas deed (meeting minutes)
PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Novia Sartika; Yetniwati; Muskibah
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap proses pemberian kredit dalam perspektif peraturan perundang-undang di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai prinsip kehati-hatian sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam hal kredit bermasalah para pihak dapat menyelesaikan dengan cara penyelamatan kredit yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali, apabila tidak mencapai suatu kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dengan mediasi perbankan maupun di pengadilan dan kantor pelayanan kekayaan negara dan dengan cara lelang.
IMPLEMENTASI ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL Emir Adzan Syazali; Juanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.816

Abstract

Perusahaan membutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usaha nya. sebuah perusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilik perusahaan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui transaksi jual beli saham atau penyertaan modal pada perusahaan. Untuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktiva tetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi,atau modal dimanfaatkan sebagai piutang dagang dan persedian kas. Seperti apa mekanisme perjanjian jual beli saham di pasar modal dan perdagangan tanpa warkat dalam memenuhi syarat perjanjian, tujuannya analsis hubungan jual beli saham Buku III BW dan hubungan perjanjian jual beli kaitan dengan scriptlees trading. Metode Yuridis Normatif pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan,hasilnyatransaksi jual beli saham di pasar modal menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dilakukan dengan cara maya bukan secara konvensioal atau secara nyata dengan eraglobalisasi dan perkembangan teknologi Sistem scriptless trading (perdagangan tanpawarkat) di pasar modal memenuhi syarat sah perjanjian, sistem tersebut telah memenuhisyarat sah perjanjian namun mekanisme transaksi jual beli tidak secara menurut KUH Perdata namun adanya peraturan perundang-undangan yang lain seperti asas lexspecialis de rogat lex generalis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESAWAT ASING DAN PESAWAT DOMESTIC YANG MELEWATI WILAYAH TERLARANG DAN WILAYAH TERBATAS DI INDONESIA Sasi, Kartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v1i1.820

Abstract

kedaulatan atas wilyah, yang mana terdapat kawasan udara terlarang (prohibited area) dan kawasan udara terbatas (restricted areal).Kawasan-kawasan terlarang tersebut adalah kawasan yang tidak boleh pesawat asing maupun pesawat domestic untuk terbang atau berlalu lintas daiatas kawan tersebut. Tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing maupun pesawat Negara republic Indonesia melewati wilayah terlarang atau wilayah terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach).1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Wilayah Terlarang Dan Wilayah Terbatas Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional 2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pesawat Asing dan Pesawat Domestic yang Melewati Wilayah Terlarang dan wilayah Terbatas di Indonesia pesawat yang melakukan pelanggaran denagn memalui wilayah terlarang dan terbatas maka akan dikenakan sanksi berdasarkan UU penerbangan Pasal 401 yairtu berupa pidan penajarah dan pidana denda.
Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia Novia Sartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dan menganalisis usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun. Permasalahannya bagaimana pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan serta bagaimana usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet dengan jaminan SK Pensiun. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai SK Pensiun sebagai bahan untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah SK Pensiun tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai menyatakan bahwa hak atas pensiun-pensiun tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh digadaikan, perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK Pensiun tidaklah memiliki kekuatan hukum. Kedua yaitu usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun yaitu dengan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank yaitu, restrukturisasi kredit antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit hingga pengurangan tunggakan pokok kredit.
Lambang Lalu Lintas (Kajian Ontologis, Epistimologi,Dan Aksiologi) Angga Warda Prasakti; Gatot Hadi Waluyo; Yundi Fitrah
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.968

Abstract

Penggunaan rambu atau lambang lalu lintas menjadi aturan wajib yang perlu dipahami dan ditaati oleh setiap Masyarakat,baik itu Masyarakat Indonesia maupun dunia, tetapi tidak semua Masyarakat mampu memahami setiap makna dan maksud yang terkandung di dalam rambu lalu lintas, maka perlu pengkajian lebih tentang penafsiran arti pada rambu lalu lintas, cara yang digunakan untuk mengkaji hal tersebut adalah dengan pemahaman secara ontologi yang bertujuan melihat keberadaan rambu lalu lintas, epistimologi mengkaji cara pengaplikasian rambu lalintas dan yang terakhir menggunakan kajian aksiologi yang melihat nilai dan manfaat rambu lalu lintas. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi Pustaka. Penelitian ini mengungkapkan arti dari setiap rambu lalu lintas, manfaat dan nilai yang bisa diberikan kepada Masyarakat. Aspek tersebut dikaji melalui perspektif ontologi yang memahami bahwa rambu lalu lintas tersebut berbeda dengan rambu atau norma yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, epistimologi memahami cara pembuatan rambu lalu lintas serta cara penggunaanya di lapangan dan aksiologi memahami manfaat yang diberikaan oleh rambu lalu lintas, baik itu manfaat kenyamanan maupun keamanan yang diberikan oleh rambu lalu lintas tersebut.
Upaya Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kota Jambi Muhammad Gema Utama; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.969

Abstract

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 kuhp. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian ialah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, serta faktor persepsi terhadap keterampilan.Sedangkan pada upaya yang dilakukan polda jambi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, dan upaya represif dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil yang didapatkan diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Polda Jambi untuk dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam serta melengkapi sarana dana prasarana dalam melakukan tugas rutinitasnya.
Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pemasaran Digital Produk Umkm Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Meline Gerarita Sitompul; Mutmainna
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.970

Abstract

Dalam menjalankan usaha, salah satu yang juga perlu diperhatikan adalah hukum dalam berbisnis. Pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce saat ini merupakan cara yang efektif dan relatif murah untuk mempromosikan bisnis UMKM. Keberadaan teknologi sebagai pendukung perekonomian selain memberikan dampak yang positif memungkinkan pula menimbulkan potensi pelanggaran terkait regulasi perdagangan Pelaku UMKM mendapatkan kemudahan namun bukan berarti bebas dari aturan hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan model bisnis, pemerintah Indonesia pun turut mengeluarkan peraturan yang mengatur pemasaran produk UMKM khususnya melalui media sosial dan e-commerce, yaknik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku UMKM perlu dengan cermat memahami UU ITE untuk memastikan operasional, pemasaran, dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis bentuk pemasaran digital produk UMKM di Kabuoaten Pangkajene Kepulauan, dan mengkaji implementasi UU ITE sebagai aspek hukum pada penerapan pemasaran digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan model triangulasi, yang menggabungkan metode wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pemasaran digital memperluas pangsa pasar pelaku UMKM, meningkatkan awareness bagi konsumen karena pelaku UMKM rutin memperbarui informasi mengenai produk, serta meningkatkan penjualan karena beberapa UMKM juga berkolaborasi dengan beberapa marketplace. Kemudian bagi pelaku UMKM di daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang kategorinya makanan dan minuman menyatakan bahwa penggunaan whatsapp masih menjadi platform yang paling di memudahkan konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejauh ini belum sepenuhnya memadai untuk mendukung UMKM. Diantaranya karena tingginya biaya kepatuhan, aturan yang masih belum spesifik, dan penguatan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Rio Armanda Agustian; Reko Dwi Salfutra; Ave Agave Christina Situmorang
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.972

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang kewenangannya diberikan oleh amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya perpaduan antara Konsumen, Pelaku Usaha dan Pemerintah yang merupakan kekuatan dalam menyelaraskan konflik.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius Salem, Robin
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v7i1.1085

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.

Page 15 of 17 | Total Record : 163

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA More Issue