Articles
163 Documents
<![CDATA[POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KRITIS KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM) ]]>
<![CDATA[Indara, Rona]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari ?cita? atau ?rechtidee? dari terbentuknya negara tersebut dan ?cita? tersebut biasanya dirumuskan dalam sebuah konstitusi. Politik hukum suatu negara dapat dilihat dari kedudukan hukum dalam negara tersebut, apabila hukum determinan atas politik, maka negara tersebut dapat dikatakan lebih mengutamakan supremasi hukum di atas politik, sebaliknya apabila politik determinan atas hukum, maka negara tersebut mengutamakan supremasi politik atas hukum. Hak asasi manusia tidak hanya mencakup masalah yuridis saja tetapi juga masalah politik. Pandangan hukum dan politik hukum suatu negara sangat menentukan kedudukan hak asasi manusia tersebut dalam hubungannya dengan batas-batas kebebasan dan kewajiban asasi manusia dalam sebuah negara. ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN ]]>
<![CDATA[Irawan, Agus]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai landasan konstitusional, melalui batang tubuhnya Pasal 33 ayat (3) telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatâ€. Pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif manakala manusia menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pengaruh manusia bersifat negative manakala manusia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, bahkan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila terjadi perbuatan manusia baik berupa pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup, maka hukum yang merupakan salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat akan memberikan reaksi terhadap pelanggaran. Agar pengontrolan/pengawasan yang dilakukan melalui sarana hukum itu berlaku secara efektif maka hukum di dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Tipe penelitian adalah yuridis empiris yaitu melakukan penelitian atas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Sarolangun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sarolangun dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Sarolangun meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM REDISTRIBUSI TANAH LANDREFORM TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Syadzali, Emir Adzan]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam meningkatan taraf hidup kaum petani dalam perwujudan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan program redistribusi tanah landreform yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah.permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah tujuan program pemerintah melalui Redistribusi Tanah Dalam Rangka (Landreform)di Desa Pulau Mentaro Kecamatan KumpehKabupaten Muaro Jambi(2) Apakah kepemilikan tanah pertanian melalui Landreform di desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh telah merata di Kabupaten Muaro Jambi? (3) Bagaimana akibat hukumnya bila petani sebagai pemilik tanah di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh di Kabupaten Muaro Jambi Tinggal di luar wilayah tanah tersebut? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) tanah yang dibagikan tepat sasaran dan dikelola dengan aktif (2) belum merata masih belum tepat sasaran tanah dikuasai beberapa orang saja. (3) kurangnya pengawasan dan kurang memprioritaskan siapa saja yang membutuhkan tanah.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU ANALISIS NORMATIF) ]]>
<![CDATA[Samosir, Muhammad Syahlan]]>;
<![CDATA[Rahman, Rahman]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukan penanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatan secara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untuk menjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena adanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR. Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapat korupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yang semula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka atas kasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yakni melakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KRITIS KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM) ]]>
<![CDATA[Indara, Rona]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Politik hukum dalam negara merupakan perwujudan dari “cita†atau “rechtidee†dari terbentuknya negara tersebut dan “cita†tersebut biasanya dirumuskan dalam sebuah konstitusi. Politik hukum suatu negara dapat dilihat dari kedudukan hukum dalam negara tersebut, apabila hukum determinan atas politik, maka negara tersebut dapat dikatakan lebih mengutamakan supremasi hukum di atas politik, sebaliknya apabila politik determinan atas hukum, maka negara tersebut mengutamakan supremasi politik atas hukum. Hak asasi manusia tidak hanya mencakup masalah yuridis saja tetapi juga masalah politik. Pandangan hukum dan politik hukum suatu negara sangat menentukan kedudukan hak asasi manusia tersebut dalam hubungannya dengan batas-batas kebebasan dan kewajiban asasi manusia dalam sebuah negara.]]>
<![CDATA[ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ]]>
<![CDATA[Sayuti, Ageng Triganda]]>;
<![CDATA[Qodri, Muhammad Amin]]>;
<![CDATA[Putra, Taufan Dyusanda]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yang turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakat secara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan dengan perusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapat permasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunan tersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modal lebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebih leluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasama tersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya, sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjian tersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinas terkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikian menyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsep perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitas yang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaan kontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas serta penerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang seimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan]]>
<![CDATA[PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Ridha]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya - biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisi terlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi di bawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena “efek pengamat†yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang- orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut “efek pengamat†sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSFEKTIF PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pane, Barita]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korporasi merupakan suatu bentuk organisasi yang mempunyai tujuan dan bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis yang mengutamakan pada keuntungan ( profit). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur perusahaan sebagai subjek tindak pidana, selain hukuman kepada rakyat. Namun demikian, masih ada kekurangan terutama dalam penetapan hukuman tambahan kepada perusahaan yang telah No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur perusahaan sebagai subyek tindakan kriminal, selain hukuman kepada masyarakat. Yang melakukan tindak pidana terhadap UU No. 5 tahun 1997 dan UU No. 35 tahun 2009. Dengan tujuan masalah yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana tindakan dan kesalahan dalam perusahaan kejahatan narkotika yang membuat narkotika menjadi bertanggung jawab secara pidana. 2) Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan pada perusahaan yang melakukan kejahatan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini kombinasi pendekatan konsepsi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah , pendekatan komparatif dan pendekatan kasus dari pendekatan yang digunakan dapat diperoleh dan materi hukum dikumpulkan kedua bahan hukum primer dengan menggunakan sistem kartu untuk memfasilitasi analisis.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sari, Fitri Kartika]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[: Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara seperti yang dimuat dalam UUD 1945, namun Ombudsman merupakan lembaga yang tidak tercantum dalam konstitusi yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan, selain itu peraturan hukum yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman juga belum mampu untuk memberikan gambaran terkait pelayanan publik dan good governance. Sementara itu Ombudsman memiliki perbedaan dengan lembaga pengawas lainnya yang terletak pada corporate culture. Lembaga Ombudsman dimanapun tidak diperbolehkan untuk menolak laporan masyarakat meskipun laporan tersebut lebih relevan dilayangkan kepada komisi lain. 1) Isu utama dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dan hubungan ombudsman dengan lembaga pengawas lainnya. Tujuan dari penelitian ini didasari pemahaman terkait kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta analisa terkait hubungan Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lembaga pengawas lainnya. 2) Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif yang memfokuskan kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum positif dari Ombudsman. 3) Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terjadinya benturan kewenangan Ombudsman dengan lembaga lainnya yang mengakibatkan pelayanan publik menjadi terhambat, dan terkait hubungannya dengan lembaga lainya memiliki hubungan yang erat, namun secara konstitusional, keberadaan Ombudsman sewaktu-waktu dapat dibubarkan. 4) Dari penelitian ini dapat disimpukan bahwa kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik belum begitu kuat. Serta Ombudsman perlu dicantumkan pada konstitusi sehingga menjadikan Ombudsman semakin kuat dan Ombudsman membutuhkan kewenangan yang lebih yaitu bukan hanya sebatas Rekomendasi tetapi juga sanksi. Hal itu tidak terdapat pada Ombudsman Indonesia saat ini.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN EDMODO DALAM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS HUKUM ]]>
<![CDATA[Sasmita, Ruwaiza]]>
<![CDATA[ JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitasdiwangsa Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam kegiatan belajar dan pengajaran bahasa, terutama untuk pengajaran bahasa Inggris hukum diperlukan upaya yang lebih menarik dan komunikatif. Karena pada dasarnya dibutuhkan suatu upaya dan kerja keras untuk dapat mempelajari bahasa asing. Dan usaha yang dikerjakan tersebut haruslah dilakukan dengan konsisten dalam kurun waktu yang cukup lama agar mendapatkan hasil, dan salah satu upaya tersebut adalah menggunakan Edmodo sebagai media pembelajaran. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut mengenai penggunaan Edmodo dalam pengajaran bahasa Inggris hukum, serta kelebihan dan kekurangannya. Penulisan artikel ini menggunakan jenis penulisan deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil studi literatur dari berbagai sumber yang berkenaan dengan kejadian atau fenomena, permasalahan, dan ide yang diangkat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Edmodo pada mata kuliah Bahasa Inggris Hukum (Legal English) sangat diperlukan sebagai media pembelajaran.]]>
