cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
Published by Universitas Adiwangsa Jambi
ISSN : 26223473     EISSN : 26223473     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 3   4   5   6   7 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN Agus Irawan; Eviar Wista
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.133

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai landasan konstitusional, melalui batang tubuhnya Pasal 33 ayat (3) telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif manakala manusia menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pengaruh manusia bersifat negative manakala manusia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, bahkan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila terjadi perbuatan manusia baik berupa pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup, maka hukum yang merupakan salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat akan memberikan reaksi terhadap pelanggaran. Agar pengontrolan/pengawasan yang dilakukan melalui sarana hukum itu berlaku secara efektif maka hukum di dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Tipe penelitian adalah yuridis empiris yaitu melakukan penelitian atas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Sarolangun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sarolangun dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Sarolangun meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.
PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.134

Abstract

Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya - biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisi terlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi di bawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena “efek pengamat” yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang- orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut “efek pengamat” sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT MELAYU JAMBI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Rahman; Benny Hartono
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v1i1.135

Abstract

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis kedudukanhukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannyadalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasidan relevansi hukum pidana adat Melayu Jambi dengan sistem peradilan pidana Indonesia.Dengan rumusan permasalahan: 1) Kedudukan Hukum pidana Adat Melayu Jambi dalamsistem peradilan pidana Indonesia. 2) Implikasi penyelesaian melalui hukum pidana adatMelayu Jambi dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metodepenelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematikahukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut,maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menginventarisasi,mensistemasi dan menginterpretasikan perundang-undangan dan menilai bahan-bahanhukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi dalam sistem peradilanpidana di indonesia saat ini diakui keberadaannya walaupun Pemerintahan adat dewasa inimengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi hukum pidana adat Melayu Jambimasih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakatadat dan penyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dalam konteksSistem Peradilan pidana, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidikkepolisian, jaksa penuntut dan bagi Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pidanayang telah di selesaikan melalui penyelesaian adat sebelumnya. 2) Implikasi penyelesaiantindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan idemengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukumpidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadidimasyarakat Melayu Jambi merupakan titik fokus dari objek penelitian ini yang diselesaikansecara sidang adat sering disebut rapat adat atau dalam bahasa hukum disebut mediasipenal. Sebelum proses hukum dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana (kejahatan ataupelanggaran) sebagai pertanggung jawaban dari sipelaku, kiranya perlu dilakukan upayapenyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui musyawarahmufakat (perdamaian adat),sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturrahmi antara keluarga pihak pelaku denganpihak korban tetap dalam kondisi; aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Selayaknyahukum pidana adat diberlakukan dengan cara menormakan nilai-nilai hukum adat tersebutsebagai hukum yang hidup dimasyarakat, dan diharapkan pula penegak hukum formal sedikitbanyak mengetahui hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat agar dapat digunakandalam pertimbangan memutus suatu perkara atau tindak pidana.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Ridha Kurniawan; Arriskianti Maulida
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v1i1.136

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRDterhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerahdi Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalahPertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBDoleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukanaturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum gunamenjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisanini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yangberhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBDOleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia.Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatanyang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (HistoricalApproach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukumyang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalampenggunaan APBD oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalammencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian inibahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Olehpemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkatUndang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidakdiatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untukmenjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuaidengan rencana tidak berjalan dengan semestinya. sehingga tujuan dari proseskegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secaraefisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalamupaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalamrangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasilpemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harusdinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapatmemperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melaluipembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam halpengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD.
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA M.S. Alfarisi; Irzan Saputra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v1i1.137

Abstract

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum pidana adat dalam perundang-undangan yang telah ada serta bagaimanapola pengaturan dan sanksi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidanaIndonesia. Bertolak dari hal tersebut maka permasalahan yang harus dijawab ada dua haldalam penulisan ini. Pertama, apakah hukum pidana adat yang ada di Indonesia memilikikepentingan yang mendesak agar bisa dimasukkan ke dalam perundang-undangan hukumpidana Indonesia dan mengenai keberadaan hukum pidana adat dalam perundang-undanganyang telah ada. kedua, dalam perundang-undangan tentu saja memiliki pengaturan,bagaimana pengaturan hukum pidana adat dan sanksi pidana apabila dimasukkan ke dalamhukum pidana Indonesia ke depan (ius constituendum). Dengan metode penelitian yuridisnormatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasihukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatansejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakanbahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan mendiskripsikan, menginterpretasikanperundang-undangan dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa amat pentingnya hukum pidana Indonesia mengadopsihukum pidana adat baik dari sisi hukum pidananya ataupun nilai-nilai yang terkandung dalamhukum pidana adat itu sendiri, karena hukum pidana yang ada pada saat ini (KUHP zamanBelanda), tidak mampu lagi menjawab perkembangan zaman dan bertentangan secarafilsofis, politis, sosiologis dan yuridis terutama bertentangan dengan falsafah bangsaIndonesia yaitu Pancasila. Selain itu keberadaan hukum adat telah diakui dalam berbagaiperundang-undangan yang ada selama ini secara tersurat ataupun tersirat. Pengaturanhukum pidana berkaitan dengan pidana adat yang diakomodasi dalam Rancangan KUHPIndonesia (2012) ke depan mengakomodasi ketentuan pidana, pedoman pemidanaan,putusan pengadilan dengan keadilan hal tersebut memiliki hubungan penting denganpenjatuhan sanksi kepada terdakwa harus memiliki keadilan dengan sanksi yangmenekankan kepada perbaikan bukan penyengsaraan. Peran Pemerintah bersama DPR lahyang penting dalam pembaharuan hukum pidana agar seirama dengan PancasiladanUndang-Undang Dasar 1945.
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN Alendra; Tomi Pribadi
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.140

Abstract

Indonesia adalah negara yangberdasarkan atas hukum (Recht staat)bukan berdasarkan atas kekuasaan(Macht staat). Hal ini dapat kita lihat didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD1945 setelah diamandemenmenegaskan bahwa” Negara Indonesiaadalah negara hukum” . Denganmenggarisbawahi prinsip Indonesiaadalah Negara hukum, konstitusiIndonesia telah menempatkan hukumdalam ketatanegaraan Indonesia.Ketentuan konstitusi tersebut berartipula bahwa dalam praktekketatanegaraan Indonesia seluruhaspek kehidupan diselenggarakanberdasarkan atas hukum, dan hukumharus menjadi titik sentral semuaaktifitas dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN Agus Irawan; Rumondang Tambunan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.141

Abstract

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan padaekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harusdilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapaterdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidanaperikanan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakanhukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat PerairanPolda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan danuntuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkaradilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengansistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidanaterhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakankewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain ituketerbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan PoldaLampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan.
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Agus Irawan; Isnin Muhar Dalimunthe
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.142

Abstract

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembangdalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadikuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yangkuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakatyang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “NegaraIndonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unitpemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyakmenimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undangtentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasantentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem darisistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. PenyelenggaraanPemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakatserta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.
SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA Ridha Kurniawan; Abliyo Rizky
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.143

Abstract

Permasalahan mengenai alih fungsi izin usaha perkebunan tersebut dapat terjadi antarsesama sektor, yaitu perkebunan dengan perkebunan, tapi juga bisa dengan sektor lain,yaitu antara sektor perkebunan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan hutan. Halini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai izin suatu usahaperkebunan yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sepertiUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalahhukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatansejarah (Historical Approach). Permasalahan yang terjadi selama ini adalah mengenaiperbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan aktivis lingkungan dan akademisiberpendirian, walaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebihmerupakan alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan menujupembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang, izin sebagai instrumen peningkataninvestasi untuk pertumbuhan ekonomi.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM DISTRIBUSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL MENURUT PERMENKES NO. 006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL Ridha Kurniawan; Andrew Julius Susilo Sihite
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.144

Abstract

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpakesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnyasehari-hari. Pengobatan tradisional bukan lagi merupakan hal yang baru di Indonesia,bahkan keberadaannya semakin menjamur seiring dengan ditemukannya berbagai khasiatdari bahan-bahan yang diperkirakan dapat memperbaiki atau mempertahankan derajatkesehatan manusia, meskipun bahan-bahan tersebut belum melalui uji klinis terkaitkhasiatnya. Pada kategori jamu, biasanya obat tradisional yang satu ini memiliki bukti berupadata empirik, yaitu bukti akan manfaat yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yangtelah mengkonsumsi jamu secara turun-temurun. Walaupun hanya memiliki bukti empiristetapi tetap ada prosedur penilaian seperti penerapan cara pembuatan obat tradisional yangbaik dan pemeriksaan terhadap kontaminasi mikroba yang telah ditetapkan oleh BPOM.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,Pendekatan Perundang-Undangan(Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan PendekatanSejarah (Historical Approach). Obat Tradisional yang beredar di masyarakat masih ada yangtidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang meliputipenjabaran proses pembuatan obat tradisional, validasi perubahan di setiap tahap proses,pemenuhan sarana termasuk distribusi obat tradisional dan system penarikan kembali obattradisional dari distribusi apabila terdapat cacat.

Page 5 of 17 | Total Record : 163

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA More Issue