cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
Published by Universitas Adiwangsa Jambi
ISSN : 26223473     EISSN : 26223473     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 2   3   4   5   6 
MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Alfarisi, M.S.
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi peradilan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia Dalam Tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana kompetensi peradilan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, bagaimana pengaturan tentang mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa sehingga memudahkan dalam mencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa tidak ada satupun kompetensi peradilan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Indonesia. Kewenangan peradilan umum adalah sengketa perdata dan perkara pidana, dengan hukum materiil hukum perdata dan hukum pidana. Memang berlaku asas hakim dilarang menolak perkara, akan tetapi asas ini berlaku khususnya apabila datang kepadanya perkara perdata. Pemilihan Kepala Desa bukan perkara perdata, dan belum tentu mengandung unsur pidana. Dalam rangka memperkokoh instrumen hukum tentang kompetensi peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa perlu diadakan pengaturan khusus mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan perselihan tersebut. Mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non litigasi. Keduanya harus didukung dengan instrumen hukum. Jika mekanisme penyelesaian perselisihan melaluui jalur litigasi dalam hal ini adalah peradilan Ad-hoc harus diatur dalam tingkat Undang-Undang. Penulis lebih mengarah kepada penyelasian perselisihan melalui jalur non litigasi melalui kearifan lokal sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat daerah setempat dan diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing.
IMPLIKASI COVID-19 DALAM KONTRAK BISNIS, ANTARA FORCE MAJEURE DAN WANPRESTASI Sitompul, Meline Gerarita
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan COVID-19 dengan status Global Pandemic oleh WHO, yang kemudian diikuti oleh setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai bencana nasional memberikan perubahan pada segala aspek kehidupan, khususnya dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Penularan dan bahkan beresiko kematian membuat hampir seluruh negara mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pengendalian penyebaran virus. Diperkirakan bahwa banyak perusahaan atau orang pribadi sebagai subjek hukum, tidak dapat menepati janjinya akibat global pandemic ini sehingga mengakibatkan wanprestasi. Penelitian ini mencoba untuk membahas mengenai implikasi COVID-19 apakah dapat dikategorikan sebagai Force Majeure dalam kontrak bisnis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, melalui penelitian dogmatik. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam dunia bisnis mengenai implikasi Covid -19 yang dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena dikategorikan Force Majeure, namun tidak serta merta semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing. Situasi force majeur yang diakibatkan oleh COVID-19 tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun sebagai bahan pertimbangan untuk dapat di sepakati kembali dengan adanya itikad baik
PENGAWASAN TERHADAP FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA SEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN (IJK) Nazori, Ahmad
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dialami oleh Industri Jasa Keuangan (IJK) pada akhir-akhir ini semakin muncul kepermukaan. Banyaknya klaim atas polis asuransi yang tidak mampu dibayar oleh lembaga asuradur, terjadinya beberapa perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, hingga banyaknya masyarakat yang dirugikan karena membeli saham perusahaan yang tidak layak masuk pasar bursa. Semua itu sangat merugikan konsumen jasa keuangan. Pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara dan menghambatnya laju pembangunan. Peraturan perundangan terhadap pengawasan dan penindakan terhadap lembaga IJK sudah cukup banyak, namun ternyata belum bisa melindungi masyarakat konsumen secara baik. Hal tersebut dkakrenakan lemahnya pelaksanaan pengawasan secara riil di lapangan, masih rendahnya kualitas dan terbatasnya sumberdaya handal yang akan mengawasi para profesional IJK. Diharapkan agar OJK lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan, meningkatkan kualitas sumberdaya, melaksanakan reorganisasi sesuai kebutuhan, dan membuat regulasi sesuai perkembangan Industri Keuangan antara lain untuk menghindari agar masyarakat konsumen terlindungi dan tidak terdampak disrupsi.
EKSISTENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU ANALISIS NORMATIF) Samosir, Muhammad Syahlan; Rahman, Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.892

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dan strategi yang dilakukan dalam melakukan penanganan perkara korupsi serta kendala yang di hadapi dengan pendekatan secara yuridis Normatif. Upaya memberantas tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus, berbagai macam kesulitan juga dihadapi oleh KPK untuk menjerat para pelaku korupsi. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena adanya tekanan politis yang berasal dari campur tangan MPR maupun DPR. Karena seperti yang kita ketahui, korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapat korupsi didalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Bahkan polisi dan jaksa yang semula menangani masalah kasus korupsi pada akhirnya menjadi tersangka atas kasus korupsi atas kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu, pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga khusus yang sekarang ini dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan misi utama yakni melakukan penegakkan hokum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemikiran bahwa lembaga penegak hukum lama, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dianggap belum mampu untuk memberantas Korupsi.
IMPLEMENTASI ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL Syazali, Emir Adzan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana atau pemodalan merupakan salah satu inti utama dari sebuah perusahaan. Perusahaanmembutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usahanya. Modal sebuahperusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilikperusahaan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui transaksi jual beli saham ataupenyertaan modal pada perusahaan. Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakanuntuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktivatetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi, atau modal tersebutdigunakan/dimanfaatkan sebagai piutang dagang atau persedian kas dan sebagainya, yang padadasarnya ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha dari perusahaanpermasalahan penelitian ini adalah (1) Mekanisme Perjanjian Jual Beli Saham PT. Sarijaya PermanaSkuritas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (2) Sistem perdagangantanpa warkat (scriptless trading) dalam perjanjian jual beli di Pasar Modal memenuhi syarat sah perjanjianBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Mekanisme transaksi jual belisaham di pasar modal menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dilakukan dengan cara maya bukansecara konvensioal atau secara nyata dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi (2) Sistemscriptless trading (perdagangan tanpa warkat) di pasar modal memenuhi syarat sah perjanjian, systemtersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian namun mekanisme transaksi jual beli tidak secara menurutKUH Perdata namun adanya peraturan perundang-undangan yang lain seperti teori lex specialis de rogatlex generalis
IMPLEMENTASI KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA Meline Gerarita Sitompul
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.23

Abstract

Indonesia seharusnya menjadi pilihan yang menarik dalam bidang investasi di banding dengan negara asia yang lain. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum yang disebabkan karena banyaknya regulasi terkait perijinan yang tumpah tindih dan pada lamanya ijin investasi serta biaya tinggi yang sulit diprediksi. Ketakselarasan peraturan perundang-undangan terkait perizinan di berbagai sektor memunculkan gagasan perlunya omnibus law untuk menyelesaikan hambatan perizinan berusaha. Omnibus law yang lahir di negara yang menganut system Common Law diharapkan sebagai suatu alternatif terobosan baru sebagai reformasi regulasi di Indonesia. Konsep omnibus law seharusnya menjadi penyederhanaan dari berbagai regulasi di Indonesia mengenai investasi. Penelitian ini mencoba untuk membahas tentang konsep omnibus law dalam hukum investasi di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, melalui penelitian dogmatik. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi tentang bagaimana konsep omnibus law yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan menjamin kepastian hukum terkait dalam pembuatan suatu regulasi khususnya di bidang investasi.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 33/Pid.B/2020/PN.KTL dan Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.KTL) Rahman; Agus Irawan; M.S. Alfarisi; Alby Ternando; Alendra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.54

Abstract

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untukpengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan ataumasyaraka khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih berbahaya lagi jika disertai denganpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahay yang lebihbesar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapatmelemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secaraperorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkanmerupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja secara rapidan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Berdasarkan haltersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotikaperlu diatur dalam Undang-undang. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undangNomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya pengaturan tersebut, terhadap penyalahgunaannarkotika agar ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.Kenyataannyawalaupun sudah ada pengaturan dalam Undang-undang masih banyak melakukanpenyalahgunaan narkotika, terutama jenis Sabu-Sabu.Kata Kunci: Pemidanaan terhadap pelaku,Pidana narkotik
UPAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA JAMBI Albi Ternando; Agus Irawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.80

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsinya dengan melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Secara umum pelaksanaan pelayan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah berjalan cukup baik tetapi berbeda dengan pemenuhan penerbitan izin yang dapat dikatakan mengingkari Standard Operating Procedure (SOP). Secara keseluruhan hal itu dapat dilihat dari keseriusan dan kesungguhan dalam melayani masyarakat sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yaitu dengan 6 (enam) faktor pendukung pelayanan yang meliputi; Faktor kesadaran, Faktor aturan, Faktor organisasi, Faktor pendapatan, Faktor kemampuan dan Faktor sarana pelayanan.
ABORSTUS PROVOCATUS (ABORSI) DALAM PEERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Chindi Oeliga Yensi Afita
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.91

Abstract

Di Indonesia terdapat banyak wanita yang melakukan aborsi.Banyaknya wanita yang melakukan aborsi dilandasi dengan hamil di luar nikah dan hasil pemerkosaan.Sangat disayangkan wanita yang melakukan aborsi dengan alasan hamil di luar nikah dan hasil pemerkosaan, masih dibawah umur.Sehingga tidak menutup kemungkinan angka aborsi meningkat tiap tahunnya.Kurangnya edukasi tentang pergaulan bebas dan juga kurang tegasnya penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan menjadi penyebab banyaknya hamil di umur dini.Sementara hukum di Indonesia hanya melegalkan aborsi dengan catatan tertentu.
Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Gcg ) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.131

Abstract

Krisis hebat di bidang moneter memukul industri jasa keuangan yang kemudian merambah sektor rill. Nilai saham – saham perusahaan merosot drastis, pada saat itu, bagi investor dan masyarakat luas, investasi di sektor pasar modal bukan wahana investasi yang menarik, karena nilai saham turun, potensi rugi besar, dan pendapatanya juga turun. Akibatnya pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuaikan diri dengan krisis. Perkembangan pasar modal pada saat krisi menunjukkan adanya penurunan jumlah eminten yang layak tampil di papan utama bursa, harga saham anjlok, indeks harga saham turun terus, investor asing berkurang, perusahaan sekuritas asing pergi. Sektor riil tak mampu bertahan, nilai saham perusahaan – perusahaan terbuka turun drastis. Pihak swasta gagal menerapkan prinsip–prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau pengelolan perusahaan yang baik dalam segenap aktivitas ekonomi bisnis, ketidakstabilan yang terjadi pada sektor keuangan dan sektor riil. Dan prinsip tersebut adalah Fairness, Transparancy, accountability, dan Responsibility, Ini menjadi pelajaran yang amat mahal dan berharga bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia di masa mendatang Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengkritisi prinsip transparansi pada pasar modal dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, pada tipe penulisan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian terhadap asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian transparansi merupakan syarat mutlak yang tertuang dalam prospektus sebelum di publish oleh emiten ke investor hal ini menjadi penilian investor untuk membeli saham atau tidak dan bagi perusahaan go publik ini menjadi penilaian perusahaan dalam mewujudkan Good Corporate Governance

Page 4 of 17 | Total Record : 163

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Yuridis Unaja Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 3 No 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA More Issue