cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lajamaa26@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
TAHKIM
Published by Institut Agama Islam Negeri Ambon
ISSN : 18580734     EISSN : 26545357     DOI : 10.33477/thk
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 286 Documents
 23   24   25   26   27 
TINDAKAN SOSIAL TERHADAP PENOLAKAN POLIGAMI DALAM AKUN INSTAGRAM @INDONESIATANPAPOLIGAMI (ITAMI) Alfiyah Faizatul Arif
TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.1294

Abstract

Persoalan poligami banyak digaungkan dalam media online. Tak sedikit pengguna media online yang mendakwahkan akan kebolehan poligami. Namun, ada pula pengguna media online yang menolak akan gaungan praktik poligami yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh akun @Indonesiatanpapoligami dalam akun instagramnya. Semakin hari jumlah pengikutnya yang terus meningkat secara drastis. Penelitian ini akan menganalisa tindakan yang dilakukan oleh akun tersebut terhadap penolakannya pada praktik poligami.
PERKELAHIAN ANTAR DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM PIDANA) Ismail Rumadan
TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.4676

Abstract

Perkelahian yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur umumnya dimulai dari persoalan pribadi Kemudian melibatkan masyarakat desa, dan konsolidasi kekuatan itu dimulai dari generasi muda. Faktor  yang mendorong terjadi perkelahian itu bermula dari latar belakang sejarah  dengan  semboyan mempertahankan identitas Negeri dan identitas diri. Di samping itu ada factor-faktor lain seperti dendam, kesetia kawanan, kekompakan kelompok dan lain-lain. Timbulnya perkelahian itu karena pengaruh psikologis dari masyarakat yang cukup kuat, sehingga  dari aspek hukum, perkelahian itu adalah perbuatan  melanggar hukum, dari aspek psikologi hukum pidana, perkelahian   merupakan perbuatan yang salah menurut hukum  hukum pidana. Karena dengan perkelahian mengorbankan harta benda masyarakat dan penganiayaan terhadap orang lain. dan bagi pelaku perkelahian harus diproses secara hukum.Kata kunci: perkelahian, antar desa, psikologi hukum
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Kritik Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Adnan Muksin
TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.2253

Abstract

Perangkat desa merupakan bagian dari tata pemerintahan desa yang diberikan amanah oleh Undang-undang untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perangkat Desa terdiri dari unsur sekretariat, unsur teknis dan unsur kewilayahan. Di Kabupaten Lombok Tengah terdapat 1.527 orang perangkat desa dan pada tahun 2020 terdapat 23 orang perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa dengan alasan melakukan pelanggaran etika. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui solusi yang tepat terhadap sanksi yang diberikan Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran etika.
PERKELAHIAN ANTAR DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM PIDANA) Rumadan, Ismail; Muher, Abdul; Rumadan, Salmiwati
TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.5396

Abstract

The fights that took place in East Seram District generally started with personal issues and then involved the village community, and the consolidation of power started with the younger generation. The factor that prompted the fight to occur came from a historical background with the motto of defending the identity of the country and self-identity. In addition there are other factors such as grudges, herd loyalty, group cohesiveness and others. The fights arose due to the strong psychological influence of the community, so that from a legal perspective, the fights were unlawful acts, from the psychological aspect of criminal law, fighting was a wrong act according to criminal law. Because fighting sacrifices people's property and abuses other people. and for the perpetrators of the fight must be legally processed.Keywords: fighting, between villages, legal psychology
IHDAD, ANTARA KETENTUAN DAN TUNTUTAN HUKUM ISLAM (STUDY IDDAH DAN IHDAD BCL) Moch Nafi’ Maulana
TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.5248

Abstract

             Ihdad merupakan konsekuensi yang harus dilakukan semua perempuan muslimah ketika pernikahannya putus sebab matinya suami, termasuk wanita karir. Dalam pelaksanaannya para Ulama mengikutkan Ihdad pada ketentuan  Iddah, yaitu 4 bulan 10 hari sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 234. Ihdad berarti terlarang atau menghindari seluruh perbuatan yang masuk pada kategori berhias dan bersolek, seperti menggunakan minyak wangi, menggunakan celak hingga pakaian yang berwarna. Ihdad memiliki tujuan sebagai wujud rasa bela sungkawa atas meninggalnya suami (tafajju’) hingga ta’abbudi (beribadah kepada Alloh).Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reserach). Dalam penelitiannya, bersifat deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan dengan mengurai semua konsep secara teratur yang selanjutnya dilakukan analisis khususnya terkait aturan dan ketentuan Ihdad. dalam pembahasannya mengkaji terkait ketentuan Ihdad bagi wanita karir yang ditinjau dengan ketentuan hukum Islam atau kitab fikih.,            Setelah melakukan penelitian, ketentuan Ihdad yang dijelaskan oleh ulama tidak merinci keadaan perempuan. Namun terdapat beberapa kondisi tertentu yang kemudian dapat merubah status hukum bagi wanita karir, seperti diperbolehkan keluar karena hajat, diperbolehkan berhias secukupnya ketika dalam kondisi terpaksa (darurat). Dengan memandang ketentuan Ihdad bagi wanita karir termasuk dalam kemaslahatan darūriyyāt. Dalam hal ini problematika yang dialami oleh wanita karir menjadikannya diperbolehkan untuk bekerja sebagaimana biasanya,  karena masuk pada aspek hifdz al-māl, hifdz an-nafs serta hifdz an-nasl. Dengan demikian Ihdad sebagai mana yang menjadi problem bagi wanita karir, baginya mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ketentuan Ihdad.
PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM MUSLIM KONTEMPORER (ELABORASI NALAR MAZHAB EKONOMI ISLAM KONTEMPORER UMAR CHAPRA DAN TIMUR KURAN) Mas'ud, Muhammad Fuad
TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i1.1643

Abstract

The construction of Islamic economic jurisprudence is based on three pillars which are a special typology for it and are one part of the universality of Islamic sharia, namely the pillars of al taisiir (convenience), al taghoyyur (dynamic), and al waqi'i (realistic). These three pillars can become material for consideration and objects of fiqh reasoning as one of the tools of ijtihad on a local economic/muamalat scale by fuqoha who are economists or fuqoha and economists who synergize in formulating concepts and institutions. Sharia-based economic values ​​have actually been touched upon by revelation as a basis of reference in Islam and then formulated within the framework of ijtihad by Islamic scientists, starting from the era of the Companions of to Al-Syatibi which were immortalized in their works, even though they are still thoughts. Generally, Islamic economic thought is divided into three, namely the classical Islamic economic school which has a legalistic and normative genre (pure fiqh) and has not yet entered the practical realm in the field as a standard economic concept and regulation in a significant way. Second, the Islamic economics school which seeks to interpret revelations in the context of developments of the times, and thirdly, the Islamic economics school which is oriented towards western schools (Europe and America) whose concepts and thoughts are expressed in two central figures of modern Muslim economists from different schools, namely Umar Chapra and east of Kuran. Keywords: Economic jurisprudence construction, Islamic economic school, revelation,  jurisprudential reason
Studi Komparatif Perbedaan Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah Tentang Status Isteri Yang Kehilangan Suaminya (Mafqud) Hafifi, Ikmal
TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i2.1796

Abstract

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa permasalahan status hukum isteri yang kehilangan suaminya merupakan permasalahan yang tidak diungkapkan dalam al-Quran secara jelas. Untuk itu dalam menyelesaikan masalah ini harus menggali pendapat dari para mujtahid. Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah merupakan mujtahid yang berbeda generasi yang memilki metode ijtihad tersendiri dalam menetapkan sebuah hukum dalam hal ini status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Imam Syafi’i menggunakan hadits dari Ali ra. sebagai dasar hukum. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat sebagai dasar hukum yaitu pendapat Umar ra. Mengenai isteri yang kehilangan suaminya. Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah dengan menggunakan pendekatan dalalat nash mantuq ghair sharih dan hadits dari Ali ra. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat Umar ra. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan kedua Imam tersebut dalam menggunakan dalil-dalil hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dan perbedaan dalam penggunaan dalil dalam metode istinbath merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan status hukum isteri karena suami yang hilang.
PEMBERIAN WARISAN PADA SALAH SATU AHLI WARIS KARENA MERAWAT ORANG TUA PERSPEKTIF TAFSIR HERMENEUTIK AYAT WARIS Salim, Agus
TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.2262

Abstract

Facts show that some people currently give inherited assets to endow or give to heirs who care for their parents. This is because the heir who takes care of his parents needs it more or finds it more difficult to care for his parents, so that in the view of other heirs, the heir who takes care of his parents is more entitled to receive all the inheritance. Giving inheritance assets to heirs who care for their parents seems to be contrary to the provisions of the Al-Qur'an verse which stipulates that inheritance must be divided according to the provisions in the Al-Qur'an and/or hadith. This research aims to review the interpretation of Al-Qur'an verses regarding inheritance using normative descriptive methodology and a hermeneutic approach as a model of interpretation. It is hoped that this research will be able to contribute to Islamic legal thoughts which continue to experience changes both in the pattern of goals and/or socio-culture, especially the law regarding al-Mu'amalah al-Insaniah Keywords: Distribution of inheritance, heirs who care for parents, Hasan Hanafi’s hermeneutics
WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN USIA PERKAWINAN DI IDI RAYEUK Fadli, Fadli; Juliandi, Budi
TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i1.2852

Abstract

This research is about marriage guardians for women born less than six months of marriage at Idi Rayeuk. This research is an empirical study using a sociological approach. However, the theoretical aspects remain put forward. There are three research questions here: First, how is the determination of marriage guardians by marriage officer in Idi Rayeuk for women born less than 6 months in Idi Rayeuk. Second, how is the determination of the six-month period of pregnancy by marriage officer in Idi Rayeuk. Third, what is the legal basis used by marriage officer in Idi Rayeuk in establishing marriage guardians and a six-month period for women born less than six months of marriage. The results showed that the determination of the guardian judge by marriage officer in Idi Rayeuk for women who were born less than six months from the marriage period was a compromise between positive law and the applicable law in the community, namely the Shafi'i school of fiqh, including the compromise between marriage officer in and the public. The family law becomes converted into a living law which is a compromise of some of the rules contained in positive law and the Shafi'i jurisprudence. Theoretically-practically, it is the wali hakim who acts as the guardian for women born less than six months of marriage as in the Shafi'i school of fiqh. Not a biological father. But in recording the name of the guardian, still includes the name of the biological father. Shafi'i Jurisprudence is carried out while still carrying out state rules, namely by recording it on the form containing the name of biological father. Keywords: marriage guardian, woman born less than 6 months, legal guardian
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Utama, Alfian Daha Wira; Tsani, Wifa Lutfiani; Muslimah, Hanifah
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.2854

Abstract

Pada masa pandemi Covid-19 ditemukan lonjakan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana pemerintah menghimbau bagi masyarakat untuk tetap berdiam di rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarga di satu sisi menimbulkan lonjakan perceraian antara pasangan suami istri. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan itu sendiri dimana diharapkan dengan berdiam di rumah dan berkumpul bersama keluarga akan melahirkan kehidupan yang harmonis dalam berumah tangga dan menjadikan keluarga lebih aman dari ancama pandemi Covid-19. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di Pengadialn Agama Semarang seagai instansi yang mengurus bidang perceraian masyarakat di Semarang, sekaligus sebagai sumber informasi melonjaknya angka perceraian di Semarang. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif -analitis, yaitu penelitian yang  bertujuan untuk memberikan gambaran sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dan observasi. Hasil penilitian didapatkan bahwa lonjakan perceraian yang terjadi di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan alasan yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di masa pandemi ialah meningkatnya intensitas bertemunya pasangan suami istri yang berdampak pada meningkatnya konflik rumah tangga yang disebabkan kesalahan komunikasi antara keduanya. Kesadaran wanita di masa sekarang, ikut mempengaruhi meningkatnya angka perceraian di masa pandemi Covid-19, pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang yang disebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi membuat tidak sedikit pihak istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sehingga pada akhirnya masalah ekonomi menjadi penyebab dominan meningkatnya jumlah perceraian pada masa pandemi Covid-19. Demi mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan menekan angka perceraian diharapkan setiap pasangan untuk memahami tiga pondasi utama dalam membina rumah tangga yaitu kasih sayang, kepercayaan dan juga harapan kehidupan yang lebih baik. Apabila tiga pondasi ini sudah dipahami dengan oleh kedua pasangan maka keharmonisan dalam keluarga akan lebih mudah terwujud.

Page 25 of 29 | Total Record : 286

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM Vol. 20 No. 1 (2024): TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM Vol. 19 No. 1 (2023): TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM Vol 17, No 1 (2021): TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM Vol 16, No 1 (2020): TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM Vol 15, No 1 (2019): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 2 (2018): TAHKIM Vol 14, No 1 (2018): TAHKIM Vol 13, No 1 (2017): TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 13, No 2 (2017): TAHKIM Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 11, No 2 (2015) Vol 10, No 2 (2014) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2013) Vol 9, No 1 (2013) More Issue