cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 552 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 4 (2023)" : 552 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013) Tri Nidya Sari; Ismansyah Ismansyah; Azmi Fendri
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.484

Abstract

Dalam pemberian Hak Tanggungan dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT terlebih dahulu dibuat perjanjian utang piutang yang menjadi dasar Hak Tanggungan. Fransisca terhadap PT Bank Central Asia (BCA), Kantor Notaris/PPAT R. Sabar Partakosoema, Dinny Herlela, Kepala Badan Ketahanan Nasional Jawa Barat, dimana dalam hal ini Tergugat II yaitu Kantor Notaris/PPAT R.Sabar Partakosoema kalah penggugat Surat Hak Milik (SHM) dan juga APHT atas nama tergugat, penggugat juga merasa dirugikan karena kerugian tersebut, penggugat sebagai pihak yang melaporkan kerugian tersebut dibuat, namun penggugat yaitu Maria Fransisca tidak merasa bahwa dia telah kehilangan SHM dan APHT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris/PPAT dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan. Dalam hal ini Notaris membuat dan mengesahkan akta otentik dalam perjanjian Kredit, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat dan mengesahkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT). Akibat hukum yang timbul karena pemasangan hak tanggungan yang tidak dilakukan oleh UUJN adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kreditur pemegang hak tanggungan akan kehilangan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam UUHT. Tanggung Jawab Notaris Dalam Memasang Hak Tanggungan Yang Menyimpang Dari UUJN Terkait Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013 Seperti Mencabut Minuta Akta Jika minuta akta hilang maka dapat dikatakan Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyimpan minuta akta dengan benar.
URGENSI PEMBUKTIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Engga Lift Irwanto; Syofirman Syofyan; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.496

Abstract

The development of science also has a significant impact on the development of good health service provision. One of the developments in the field of health services is the renewal of electronic medical records. Where the benefits of electronic medical records are of course as a basis or guide to knowing and analyzing diseases and knowing the treatment, care and medical action that must be given to patients, as well as improving the quality of service to protect medical personnel in the promotion of optimal public health. Then this electronic medical record can also be used as a type of evidence to be able to make light of a certain legal event. The medical legal basis for electronic records is evidence based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Then this research is a normative research or library research that will examine the urgency of proving electronic medical records based on a legal perspective in Indonesia.
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP DUGAAN KESALAHAN ASISTEN APOTEKER DALAM MEMBERIKAN OBAT YANG DIRESEPKAN DOKTER DI PUSKESMAS ULAK KARANG SELATAN, KOTA PADANG Putri Salsa Harfiani; A. Irzal Rias; Siska Elvandari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.497

Abstract

Di Indonesia Kasus kesalahan pemberian obat yang berujung pada tindak pidana muncul ke permukaan seperti gunung es (iceberg). Peranan Kepolisian dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana terkhusus dibidang Kesehatan, dalam melakukan penyelidikan di pada kasus Kesehatan ini kerap ditemukan kendala dalam penyelidikan sehingga belum sepenuhnya kebenaran yang selengkap-lengkapnya diperoleh. Oleh sebab itu penulis meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang dan 2). Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Empiris) dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan berfokus terhadap penegakan hukum nya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptis. Adapun hasil penelitian penulis dapat disimpulkan, pertama yaitu pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang belum sepenuhnya memenuhi tujuan daripada hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil guna mengetahui ada atau tidaknya sebuah tindak pidana yang terjadi sehingga membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menggali sebanyak-banyaknya keterangan atau barang bukti sebagai informasi yang kemudian hasil tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil penyelidikan sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Kendala yang dihadapi penyelidik adalah hingga saat ini kasus tidak berkembang sebab penyelidik kesulitan dalam mengartikan luka berat untuk penerapan pasal dikarenakan keterangan dari beberapa saksi yang mengatakan dampak pengobatan hanya iritasi dan tidak akan menyebabkan kebutaan permanen yang dijelaskan oleh Ahli Farmakologi Klinis dan Ahli Kesehatan.
ANALYSIS OF MERGER OF PERUM PPD INTO PERUM DAMRI BASED ON REGULATIONS IN INDONESIA Nadya Muthia Wulandari; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.501

Abstract

In Indonesia, SOE has a strategic role as a pioneer for business activities that cannot yet be carried out by the private sector, providing public benefits in the form of providing adequate goods and/or services to meet the needs of many people and actively providing assistance and guidance to the community. However, the challenges faced by SOEs are that there are too many SOEs, some SOEs have poor financial, operational and governance performance, and the roles and functions of SOEs themselves are still not efficient in supporting the national economy. Therefore, restructuring SOE has been carried out in an effort to streamline the number of SOEs in Indonesia, one of which is through a Merger. There are two road transport SOEs that currently play a role in the development and operation of national road transportation and have equivalent core businesses, namely Perum DAMRI and Perum PPD. Perum DAMRI and Perum PPD were both affected by the Covid-19 Pandemic so that both their financial and operational performance deteriorated. The Ministry of SOEs together with the Ministry of Finance initiated the merger of the two companies as a strategic effort to nourish the two companies. This study aims to analyze the legal aspects of the Merger of Perum PPD into Perum DAMRI. This research seeks to answer the following questions: what is the legal process for the merger of Perum DAMRI and Perum PPD based on regulations in force in Indonesia. The research method used is normative juridical. This study concludes that the merger of Perum with Perum has not been regulated directly in the existing laws and regulations in Indonesia. The merger of Perum PPD into Perum DAMRI currently still refers to regulations regarding the merger of SOE Companies. Several regulations related to the Merger of Public Corporations in Indonesia, especially regarding the Merger of Perum PPD into Perum DAMRI, including Law No. 19 of 2003 on SOE, GR No. 43 of 2005 concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions, Changes in Legal Entity Forms of State-Owned Enterprises, Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Perppu No. 2/2022, Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as amended by Perppu No. 2/2022, and Government Regulation No. 30 of 2021 concerning Implementation of the Road Traffic and Transportation Sector.
PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK SODOMI TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN Muhammad Arvi; Susi Delmiati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.510

Abstract

Recently there have been many criminal cases where the victims were not only adults but had reached teenagers, children, and even toddlers. One of the crimes that is being hotly discussed in our society today is crimes against decency such as rape and obscenity (sodomy) of minors. This research is analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form.
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN Neni Vesna Madjid; Mekky Putra
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.511

Abstract

The judge's considerations in applying the crime to the defendant for the criminal act of mining without a permit in a forest area in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr legally fulfill the element of carrying out production to obtain gold which is a metal mineral group mining commodity without a permit, which regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Non-juridically, it is an aggravating situation where the actions of the Defendants can result in environmental damage. In Decision number 167/Pid.Sus/2021/Pn.Kbr legally the Judge's consideration is fulfilling the element of participating in committing a crime, namely acting as a helper whose job is to refuel and clean 1 unit of excavator. Criminal Application by Judges Against Perpetrators of Criminal Acts of Mining Without Permits in Forest Areas in Decision No.42/Pid.Sus/2020/Pn.Kbr namely Convicting criminals with imprisonment for 6 (six) months each and a fine of each Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) with the provision that if it is not paid, it will be replaced with confinement for 5 (five) days. Verdict No. 167/Pid.Sus/2021/Pn. Kbr. decided to participate in mining without a permit.
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT Iyah Faniyah; Fahmiron Fahmiron; Romi Satriadi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.512

Abstract

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menerapkan unsur memberatkan pidana yaitu Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp adalah pertimbangan yuridis perbuatan terdakwa yang unsur-unsurnya yaitu unsur setiap orang dan unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada putusan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Pdp dengan pertimbangan yuridis yang sama namun dikaitkan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 DALAM KEGIATAN PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) Muhammad Reza; Otong Rosadi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.513

Abstract

Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated KPR Services has changed conventional mortgage services to an electronic system. With the enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020, every land office in Indonesia has provided pawning services electronically. The Pesisir Selatan District Land Office has implemented electronically integrated KPR services. The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative juridical approach as the main approach which is supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the research, discussion, and analysis it can be concluded as follows: First, the application of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 in Electronically Integrated Pawning Activities at the Land Office of Pesisir Selatan Regency is that when registering Mortgage Rights manually the PPAT must come in person to the BPN office representing the bank takes care of everything up to the issuance of the Mortgage certificate, now the PPAT's task is only to submit APHT through the electronic system. The second obstacle encountered in the Implementation of Permen ATR/BPN Number 5 of 2020 in Electronically Integrated Pawn Service Activities at the Pesisir Selatan District Land Office is more likely to be technical problems related to electronic systems, such as server interruptions and power outages.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA DPRD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fitriati Fitriati; Bisma Putra Pratama; Azhamu Suwaril
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.514

Abstract

The formulation of criminal acts of corruption is set forth in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Judge's Considerations in Sentence Decisions Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Juridically based on the indictment, evidence, the demands and beliefs of the Judge, the Defendant's actions fulfill the elements contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Juncto Article 55 of the Criminal Code, namely the act of abuse of authority to benefit oneself and or other people which results in losses to the state which are carried out jointly. While non-juridical considerations are burdensome considerations, as the chairman and deputy chairman of the DPRD already know that their actions violate the rules. The mitigating considerations were that the Defendant had returned state financial losses and admitted his actions. Criminal Application in the Sentence Decision Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in the Decision is based on Article 3 UUPTPK juncto Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. In Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Criminal against the Defendant with imprisonment for 2 (Two) Years and 4 (Four) Months and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah). The additional sentence imposed is the obligation to pay replacement money in the amount of IDR 190,014,090.00 (one hundred and ninety million fourteen thousand and ninety rupiah) in decision number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah).
PEMBERIAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) ANTARA KREDITUR DENGAN PERSEROAN KOMANDINTER (CV) SELAKU PENANGGUNG HUTANG Maria Queentine Setiawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian jaminan perusahaan antara Bank dengan akta Perseroan Komanditer (CV) selaku penanggung berdasarkan akta perjanjian penanggungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dari metode tersebut, disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian penanggungan antara Bank dengan Perseroan Komanditer (CV) selaku corporate guarantee adalah perjanjian tersebut mengikat para sekutu CV. Selain itu, perlindungan hukum bagi Bank yaitu dengan mengubah kedudukan sekutu CV selaku pemberi jaminan pribadi berdasarkan akta perjanjian penanggungan pribadi dan dapat menuntut ke pengadilan untuk sita harta sekutu CV selaku subjek hukum yang dapat berperkara di muka pengadilan.

Page 2 of 56 | Total Record : 552

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue