Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
552 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 4 (2023)"
:
552 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO ]]>
<![CDATA[Laras Yudari]]>;
<![CDATA[Ismansyah Ismansyah]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.696
<![CDATA[Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 2) Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 3) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 2) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum. 3) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Afrilya Aura Putri]]>;
<![CDATA[Ruth Sarah Magdalena]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.697
<![CDATA[Issuers or public companies with the intention of increasing share liquidity will gain profits by selling back shares after the price has increased or as a measure to reduce paid-up capital. The act of buying back shares on the stock exchange is specifically regulated in the provisions of the law so that strict supervision is required in its implementation. The buyback of shares in the Indonesian capital market is regulated in UU No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Bapepam-LK (OJK) Regulation Number XI.B.2 which specifically regulates Public Companies, while in market conditions that have the potential for crisis, the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.2/POJK.04/2013 apply regarding the buyback of shares issued by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO ]]>
<![CDATA[Muhammad Yudistira]]>;
<![CDATA[Ramadani Ramadani]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.698
<![CDATA[Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was passed by the President of the Republic of Indonesia on October 17, 2022 with the main aim of protecting people's personal data managed by electronic system operators (PSE), such as the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), as well as preventing crimes committed by irresponsible individuals. The need to address the problem of data leakage is the main focus that must be addressed immediately with a definite and secure solution. With the enactment of this personal data protection law, it is expected to be an effective solution in dealing with the problem of personal data leakage that often occurs in Indonesia. This Personal Data Protection Act was created with the aim of protecting the privacy rights of individuals. The Academic Paper of the Personal Data Protection Law explains that "the right to privacy through the protection of personal data is a key element for individual freedom and dignity". Therefore, this personal data protection regulation is enacted to safeguard the interests of the public to avoid misuse of their personal data. The author applies a normative juridical approach method that involves analyzing each writing, rules, and its application, Kominfo collaborates with the Siberkreasi movement to provide digital education to the public. The goal is for people to be smarter in sorting information, not easily influenced by hoaxes, and less dependent on information that cannot be ascertained. Kominfo continues to collaborate with the police in law enforcement related to the spread of hoaxes. Cyber security has a very important role in protecting data security. This is because of the importance of maintaining the information stored and ensuring the data transmitted remains safe.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PENGUSAHA ]]>
<![CDATA[Sopyan Sopyan]]>;
<![CDATA[Deny Guntara]]>;
<![CDATA[Muhamad Abas]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.699
<![CDATA[The purpose of this writing is to learn how the Collective Labor Agreement (PKB) is governed by law and what legal recourses can be taken against the alleged rejection of the PKB. This examination is an illustrative subjective exploration. The methodology utilized is an exact juridical methodology, in particular breaking down an issue utilizing regulations and guidelines which are then deciphered with experimental information in the field. The method of legal reasoning, which is an activity to find a legal basis contained in a legal event, is the method of data analysis utilized in this study. whether it is a legitimate demonstration or an unlawful demonstration (criminal, common or regulatory) and remember it for the current lawful guidelines. The consequences of this study show that there are charges that businesses with different reasons reject the presence of an Aggregate Work Understanding (PKB) in their organization despite the fact that the circumstances for worker's guilds have been satisfied to apply for the option to arrange. Conflicts with labor unions followed the implementation of the Collective Labor Agreement (PKB). despite the fact that, in accordance with PERMENAKER RI No. Employers are required to serve trade unions and labor unions that submit written requests to negotiate collective labor agreements (PKB) under Section 28 of 2014, which is about the Procedures for Making and Ratifying Company Regulations and Making and Registering Collective Labor Agreements.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN SISTEM MERIT PADA MANAJEMEN DAN NETRALITAS ASN DARI UNSUR POLITIK BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG ASN DI KOTA TERNATE ]]>
<![CDATA[Fahrul Alhadad]]>;
<![CDATA[Rasji Rasji]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.700
<![CDATA[The merit system intends to develop employee careers and also to reward the achievements of employees in carrying out their duties. This means that the merit system must be applied to all components or functions in ASN management. In this case the author will examine the Implementation of the Merit System in the Management of the State Civil Apparatus (ASN) and the Neutrality of ASN from Political Elements Based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus in the City of Ternate. In this case the author uses the juridical-normative legal research method. namely studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and becomes a reference for everyone's behavior.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM FOREIGN DIRECT INVESTMENT ]]>
<![CDATA[Sarah Ully Puspita Rana]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.701
<![CDATA[Foreign Direct Investment is an international capital flow where companies from one country establish or expand their companies in other countries. Therefore, there is not only a transfer of resources, but also the exercise of control over companies abroad. In Foreign Direct Investment there are parties who have legal relations. The party is the Multinational Corporation or Multinational Company and the Host State or host country. Foreign Direct Investment has benefits for the Host State, some of which are technology transfer, economic improvement, employment opportunities, foreign exchange reserves, and industrial growth. The purpose of this study is to analyze the implementation of the responsibilities of multinational companies in foreign direct investment and the responsibilities of multinational companies that violate investment agreements against national law. This research is a juridical-normative legal research with statutory and conceptual approaches. The sources of legal entities used are in the form of primary and secondary legal materials which are collected using inventory techniques and then analyzed normatively in order to interpret the law (interpretation). The results of the study found that the Implementation of Multinational Company Responsibilities can be seen in the Indonesian legal system which is regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. According to Indonesian legal provisions, multinational companies that violate investment agreements against national law can be subject to sanctions. Sanctions can be in the form of criminal or administrative sanctions]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP KONSUMEN PADA AKAD KREDIT DALAN KREDIR PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI SUMATRA BARAT ]]>
<![CDATA[Andalusia Andalusia]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.702
<![CDATA[Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang disamping kebutuhan akan pangan (makanan), sandang (pakaian). Di tengah lonjakan perekonomian tidak semua masyarakat dapat menempati rumah layak. Pemerintah dengan program sejuta rumah menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan melalui metode Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihak yang terlibat dalam pengajuan perumahan bersubsidi tidak hanya konsumen dan Bank Pelaksana, melainkan melibatkan perusahaan pembangunan perumahan atau yang dikenal dengan istilah developer. Konsumen akan melakukan akad (agreement) harus memenuhi tahap-tahap melalui permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi. Tetapi terdapatnya suatu permasalahan di lapangan seperti adanya kerusakan akan fasilitas, sarana dan prasarana hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Metode penelitian berupa Yuridis Empiris dengan penelitian secara deskriptif melalui analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa, tanggung jawab developer setelah akad (agreement) berupa bertanggungjawab dengan jangka waktu atas ketentuan Bank Pelaksana baik permasalahan pada bangunan, kerusakan sarana dan prasarana hingga utilitas terhadap kelengkapan fisik bangunan. Kendala baik eksternal maupun internal yaitu pasifnya konsumen dalam melakukan pelaporan atas kerusakan dan developer harus melakukan penyediaan dana lebih dan tenaga buruh untuk melakukan perbaikan atas permasalahan dari bangunan perumahan bersubsidi tersebut.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN DARI SURAT EDARAN MENTERI ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 ]]>
<![CDATA[Muhammad Rhobiul Akhir]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Anis Rifai]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.705
<![CDATA[The transition process in the process of buying and selling land requires the active participation of land buyers in the JKN-KIS program, so the buying and selling process will take quite a long time and seem complicated. The purpose of this study is to find out the legal consequences and obstacles encountered in implementing Circular Letter Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in transferring land rights. This study uses empirical research using two research approaches, namely Sociology of Law and Legislation. The results of this study indicate that the implementation of the implicit law of Circular Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in the transfer of land rights is a delay in the completion and ownership of documents. Certificates, lack of legal certainty, emergence of disputes between PPAT and BPN, violation of legal standards regarding the implementation of BPJS requirements and the effect of ineffective service processes and no relevant rights between BPJS ownership and registration of land ownership. . The obstacles faced were complaints from PPAT that not all customers were registered as active BPJS participants and there was an exception for land certificates of 25% because the buyer did not meet the requirements as an active BPJS participant.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS POLRES TANAH KARO) ]]>
<![CDATA[Annisa Claudia Br Regar]]>;
<![CDATA[Rajin Sitepu]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.706
<![CDATA[The phenomenon of gambling is nothing new in people's lives, from the past until now the practice of gambling has existed. In essence, this gambling is contrary to religion and decency, it is very dangerous for the life of society, nation, and state. But in fact, gambling is growing rapidly and is increasingly being carried out, either clandestinely or transparently, in a simple way or in a modern way. So, the role of the police is needed in dealing with this one social problem. This study discusses gambling that is rife in the Tanah Karo area. The increase in gambling that occurs from year to year, why can there be an increase whether it is the lack of education received by the public or the lack of firmness of the police in handling criminal acts of gambling. So, this study aims to discuss how the efforts made by the police in eradicating gambling in Tanah Karo and what obstacles the police have in handling criminal acts of gambling. Based on the objectives to be achieved, this study uses an empirical juridical method which reveals laws and regulations related to legal theories which are the object of research. The results of this study reveal how the efforts made by the Tanah Karo Police in acting against criminal acts of gambling in Tanah Karo, have they been efficient in reducing gambling cases in Tanah Karo.]]>
<![CDATA[PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (STUDI PADA LURAH PEREMPUAN DI KELURAHAN BANDAR BUAT KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG) ]]>
<![CDATA[Muhammad Takdir]]>;
<![CDATA[Riswanto Bakhtiar]]>;
<![CDATA[Jusmita Weriza]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.707
<![CDATA[Bandar built village is one of the villages located in the Lubuk Kilangan sub-district, Padang, West Sumatra, Indonesia. Bandar Create Village is also a Village with potential in agriculture, plantations, animal husbandry, and trade in Lubuk Kilangan District, Padang City, West Sumatra Province. Associative causal research methods quantitative techniques. Data collection techniques with questionnaires. The population in this study were all RT, RW in Bandar Create Village, Lubuk Kilangan District, Padang City. With a total of 61 samples that are representative of the existing population. Data analysis used descriptive analysis, classic assumption test, and hypothesis testing. The results showed that the influence on the emotional intelligence variable (X) with Decision Making (Y) was 0.245 or 24.5% while the remaining 20.2% was influenced by other factors not included in this study.]]>
