Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
552 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 4 (2023)"
:
552 Documents
clear
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013)
Nidya Sari, Tri;
Ismansyah, Ismansyah;
Fendri, Azmi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.484
Dalam pemberian Hak Tanggungan dengan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT terlebih dahulu dibuat perjanjian utang piutang yang menjadi dasar Hak Tanggungan. Fransisca terhadap PT Bank Central Asia (BCA), Kantor Notaris/PPAT R. Sabar Partakosoema, Dinny Herlela, Kepala Badan Ketahanan Nasional Jawa Barat, dimana dalam hal ini Tergugat II yaitu Kantor Notaris/PPAT R.Sabar Partakosoema kalah penggugat Surat Hak Milik (SHM) dan juga APHT atas nama tergugat, penggugat juga merasa dirugikan karena kerugian tersebut, penggugat sebagai pihak yang melaporkan kerugian tersebut dibuat, namun penggugat yaitu Maria Fransisca tidak merasa bahwa dia telah kehilangan SHM dan APHT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris/PPAT dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan. Dalam hal ini Notaris membuat dan mengesahkan akta otentik dalam perjanjian Kredit, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat dan mengesahkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT). Akibat hukum yang timbul karena pemasangan hak tanggungan yang tidak dilakukan oleh UUJN adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kreditur pemegang hak tanggungan akan kehilangan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam UUHT. Tanggung Jawab Notaris Dalam Memasang Hak Tanggungan Yang Menyimpang Dari UUJN Terkait Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013 Seperti Mencabut Minuta Akta Jika minuta akta hilang maka dapat dikatakan Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyimpan minuta akta dengan benar.
ANALISIS YURIDIS LEGALITAS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA
Margaretha, Selviana;
Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.485
Abstract The flow of world globalization has greatly impacted technological advances, especially in the payment technology sector which can assist in a fast, safe and secure payment system. At this time we have realized that there is a named currencycryptocurrency, but in Indonesia it has not been regulated concretely regarding the use and legal protectioncryptocurrency. This study aims to examine the regulation of legality and legal protection of cryptocurrencies based on laws and regulations and policies made by the Indonesian government using normative juridical law methods and statutory regulations approaches. Regarding the legal materials used by the authors in the form of primary and secondary legal materials obtained by the authors from books, journals, literature, and data from the Indonesian Government, then the authors analyzed the data using descriptive and legal arguments to obtain systematic and comprehensive research results. Regarding the results of the research, it explains that Cryptocurrency in Indonesia has not been fully regulated, but several rules and policies have been issued by the authorities. Bank Indonesia prohibits the use of Cryptocurrency as a legal means of payment, but the use of Cryptocurrency as a digital asset is still permitted. Bappebti regulates Crypto exchanges, DGT regulates taxes on profits from Cryptocurrency transactions, and OJK warns the public about the risks of investing in the Crypto market. The Indonesian government is in the process of regulating cryptocurrencies more comprehensively through revisions to the capital market law and tax laws.
FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERINTEGRITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Arsyi Jailolo, Muhammad;
Ilmar, Aminuddin;
Ilyas, Anshori
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.486
This study aims to examine the effectiveness of the supervisory function of the Makassar City DPRD on the performance of the Makassar City Government itself as an ideal variable aspect of regional government administration. This research was conducted at the Makassar City DPRD and Makassar City Government. The time of this research is for two months (February to March 2023). This study uses an empirical-qualitative method and uses primary data collected by giving questions in the form of interviews to respondent representatives from DPRD and Makassar City Government. Furthermore, the method of data analysis was systematically inventoried and then the content material was analyzed using an analytical conceptual approach with qualitative analysis. The results of this study indicate that the substance of the DPRD's oversight function in Makassar City runs with the process of budgeting, legislation, and supervising the enforcement of local regulations. the implementation mechanism is by monitoring evaluation and absorption of community aspirations. The obstacle is that not all DPRD recommendations are implemented by the Makassar City Government. The problem lies in the firmness of human resources in the Makassar City DPRD
DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PELAKSAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NO. 622/PDT.P/2018/PN.MKS.)
Hidayah, Nur
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.487
In the provisions of the Marriage Law, there are no clear provisions regarding the arrangement of interfaith marriages, giving rise to a legal vacuum, to carry out marriages of different religious statuses, they must first obtain a stipulation granted by the PN. PN can be granted by the judge. Even though the Marriage Law does not regulate marriage with different religious statuses. The type of research chosen by the author in this study is normative (normative juridical). This relates to reviewing, explaining, and analyzing legal regulations relating to interfaith marriages, by examining legal materials such as a copy of Case Determination No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks regarding Basis for Judge Considerations in Granting Applications for Execution of Different Marriages Religion. Whereas the basis for the Makassar District Court judge in granting the request of the applicant named X (pseudonymized name) of the applicant and the applicant named Y (pseudonymized name) regarding the implementation of marriages of different religions is to prevent the application of smuggling of social and religious values "samen leven" or cohabiting and smuggling applicable laws. Then the judge's consideration was that the wishes of the applicants must be respected as part of human rights according to what was mandated in articles 27 and 29 of the 1945 Constitution and guided by the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No: 1400 K/Pdt/1986 dated 20 January 1989.
KAJIAN TEORI HUKUM CHAOS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR
Hasdiwanti, Hasdiwanti;
Heryani, Wiwie;
Mayasari Muin, Audyna
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.488
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana formil dan materil terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan bagaimana kajian teori hukum chaos terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LSKP, LSM GMBI, KNIP, AJI, Ormas Oi, dan PBHI-LBH Makassar. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegak hukum belum menerapkan hukum pidana formil dan materil dalam menangani begal dengan baik. Adapun penanganan terhadap begal yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan hukum pidana formil maupun materil, mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan Pasal 365 dan Pasal 170 KUHP serta Pasal 44 dan Pasal 33 ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2) Kegagalan penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya begal di Kota Makassar membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja penegak hukum hingga menggunakan cara sendiri dalam menanganai begal telah mengakibatkan kekacauan hukum. Namun, terlepas dari kekacauan yang terjadi, menurut teori chaos, maka hukum akan kembali pada kondisi yang teratur dengan kerjasama masing-masing pihak.
ASPEK KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Muallif, Rizqi;
Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.491
Economic and trade developments caused many debt problems in the community, followed by the monetary crisis that occurred in Indonesia, which had a negative impact on the national economy. Regarding the Debt Payment Obligation Postponement (“PKPU”) and bankruptcy, the case process has reached the highest number of up to 1,298 within one year. The number of PKPU processes is a serious concern considering that if this continues, the process of national economic recovery will take a long time. Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation (“Bankruptcy and PKPU Law”) was established to meet the interests of the business world and to resolve debt problems effectively. The effectiveness of PKPU in preventing bankruptcy depends on the existence of good faith and a sense of cooperation (cooperative sense) from both the debtor and creditor so that the Reconciliation Plan can be negotiate and determined properly until the fulfillment of all debts is achieved. One example that has an impact when a company goes bankrupt is when the employees in the company that will be terminated will also have an impact on the state’s burden on the economy. The determination of the application of PKPU or bankruptcy declaration lies with the debtor who is expected to consider everything, especially the things that will have the most impact, including in the period of economic development in Indonesia. management and/or settlement of assets.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG
Harris, Algazali;
Maskun, Maskun;
Aspan, Zulkifli
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.492
Deforestation causes the availability of forest land for ecosystem and environmental, Forest management activities in Indonesia have been regulated in Law Number 41 of 1999 concerning. The Forestry Law states that all forests within the territory of the Republic of Indonesia, including the natural wealth in them, are controlled by the state for the greatest prosperity of the people. there is an environmental law enforcement agency appointed to supervise or take action against illegal loggers as well as a forest use licensing mechanism, however, the facts on the ground show that there are still many forestry activities that damage forest ecosystems and are even increasing. This research was conducted at the Kalaena Forest Management Unit (KPH) which carried out supervision in the Protected Forest Area area, This research is Empirical Research. The data used are primary, secondary and tertiary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively and presented descriptively.
THE EXISTENCE OF THE BEAUTY TOWER IN MAINTAINING THE SAFETY AND SECURITY OF SHIPPING
Tahir, Muh.;
Pasanda, Danil;
Maulana, Arif
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.493
The Navigation Assistance Facility (SBNP) is an essential component that affects shipping safety and security, so a study was conducted to find out the role of the light tower guard in shipping and what obstacles were encountered in optimizing the part of the light guard. Normative research techniques to study the laws and regulations related to shipping implementation in Indonesia. The data came from statutes, regulations, expert theory, previous research, and books. The results showed that lighthouse keepers have two main objectives in shipping: assisting ship navigation in determining direction and location, warning ships when there is danger, and supporting shipping safety and security according to standards in SOLAS 1947 and ISM Code in the Shipping Law. The obstacles damaged buildings, electrical networks, installations, and light balloons that endangered shipping. The damage affects the performance of the light tower in determining the direction and location when the ship is sailing
KEKUATAN HUKUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ATAS PERINTAH PENANGKAPAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN
Irni, Shenny Mutiara;
Prasetiya Arrafi, Dimas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.494
Konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 lalu telah mengundang perhatian besar bagi Negara-negara diseluruh dunia. Konflik antara keduanya dimulai karena timbul kehendak dari Ukraina untuk bergabung sebagai anggota the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Alhasil, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia lantas melaksanakan operasi militer terhadap Ukraina dengan tujuan untuk mengambil alih keseluruhan Negara tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar kekhawatiran Rusia terhadap ancaman independensi Rusia yang mungkin timbul sebab kemungkinan besar perbatasan di Ukraina-Rusia akan dibangun pos pertahanan oleh NATO. Rusia melakukan sejumlah tindakan seperti agresi, aneksasi, dan yang sekarang menjadi sorotan adalah deportasi anak-anak secara ilegal. Sehingga, di tahun 2023, International Criminal Court (ICC) kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara ilegal. Di beberapa kesempatan, Rusia sempat merespon tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh masyarakat internasional. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apakah tindakan Rusia dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran atas kejahatan internasional, mengingat Rusia selalu mengklaim hal sebaliknya atas tuduhan-tuduhan tersebut.
URGENSI PEMBUKTIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
Lift Irwanto, Engga;
Syofyan, Syofirman;
Adelina Mannas, Yussy
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.496
The development of science also has a significant impact on the development of good health service provision. One of the developments in the field of health services is the renewal of electronic medical records. Where the benefits of electronic medical records are of course as a basis or guide to knowing and analyzing diseases and knowing the treatment, care and medical action that must be given to patients, as well as improving the quality of service to protect medical personnel in the promotion of optimal public health. Then this electronic medical record can also be used as a type of evidence to be able to make light of a certain legal event. The medical legal basis for electronic records is evidence based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Then this research is a normative research or library research that will examine the urgency of proving electronic medical records based on a legal perspective in Indonesia.