Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
580 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 4 (2024)"
:
580 Documents
clear
<![CDATA[Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Attamimi, Fahim]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2186
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak ganti rugi anak korban kekerasan seksual. Apalagi langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika anak korban tidak mendapat restitusi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (penelitian hukum, rechtsonderzoek). dengan fokus pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual, khususnya terkait hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Penelitian hukum tidak mengakui adanya hipotesis atau istilah data. Dalam penelitian hukum, istilah bahan hukum digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak-anak korban berhak atas restitusi dan kompensasi serta layanan pemulihan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Mariana Mugiono]]>;
<![CDATA[Steven, Anthony]]>;
<![CDATA[Athina Indradewi, Astrid]]>;
<![CDATA[Carissa Amanda Siswanto]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2187
<![CDATA[Researches asses problems related to the role of BPOM in providing service to ensure all products that have and haven't been released to public are safe to consume. BPOM have those products gone through several phases again and again, both before release (pre-market) and after release (post-arket), to ensure that those products are safe to consume. BPOM must also work together with state officials and people in general to speed up the process of detecting illegal products. If such products, which has dangerous effects on consumer's health, are found, BPOM must immediately take a decisive action by removing release permit, withdrawing, reassess, destroying the products, and invoking the penal law if needed. To provide maximum protection for consumers, BPOM must always be on alert to oversee products that have and haven't been released in ensuring that they are safe to consume. In conclusion, BPOM must always give an information update for any products that have been released to public]]>
<![CDATA[Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Perkara Nomor 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Usulan Penelitian Hukum ]]>
<![CDATA[Mulyadi Rusmana, Akbar]]>;
<![CDATA[Saleh Indrapradja, Irwan]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2188
<![CDATA[This research is motivated by the fact that a husband cannot force a divorce. Instead, he must present his case to the court and the reasons why he wants to divorce his wife. The purpose of this research is to determine the basis of the judge's legal considerations regarding the divorce decision by granting custody of the child to the father according to Indonesian positive law in case number 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Proposed Legal Research. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. The results of the research show that a positive legal view regarding post-divorce child custody being given to the father is something that could happen if the father had more ability to care for and educate their child, but communication and agreement between parents is more important for their child's future. There are many other supporting factors for the judge to give custody of the child to the father after the divorce, such as the ability to look after him, educate him, provide a good and comfortable environment, and provide facilities to meet his biological mother. However, the facts that occurred during the trial are also the basis for the judge in deciding the case.]]>
<![CDATA[Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia: (Studi: Sengketa Pemenuhan Hak Atas Air Antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan Warga di Perumahan Sentul City) ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Ridha]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2189
<![CDATA[Sumber daya air merupakan elemen terpenting di dalam kehidupan manusia. Ketiadaan akses atas air bersih yang berkulitas tentu menimbulkan permasalahan bagi keberlanjutan hidup manusia. Hal inilah yang melandasi pentingnya keterserdiaan air bersih sebagai bagian pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Penguasaan atas sumber-sumber daya alam khususnya sumber daya air merupakan kewenangan negara namun di dalam pengelolaannya yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tertutupnya akses manusia untuk memperoleh layanan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya maka akan menimbulkan pelanggaran HAM, apalagi perbuatan itu dilakukan oleh entititas pelaksana tanggung jawab negara termasuk Badan usaha pemerintah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis berdasarkan konsep-kosep yang relevan mengenai kewajiban pemenuhan dan penghormatan HAM oleh Perusahaan Daerah.Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang jelas antara kewajiban penghormtan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh perusahaannya sebagai manifestasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 guna perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya di bidang pelayanan air bersih. Hal ini mengingat di dalam perkembangan konsep HAM juga menempatkan Perusahaan sebagai pengemban kewajiban dan tanggung jawab HAM terutama dalam rangka penghormatan dan memenuhi hak-hak dasar manusia termasuk pemenuhan hak atas air bersih.]]>
<![CDATA[Hak Pasien dalam Menentukan Layanan Kesehatan dalam Hubungannya dengan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan ]]>
<![CDATA[Susanti, Yulia]]>;
<![CDATA[Syofyan, Syofirman]]>;
<![CDATA[Khairani, Khairani]]>;
<![CDATA[Hermanto, Bambang]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2190
<![CDATA[Bentuk upaya negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara Indonesia diwujudkan melalui penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan melakukan pembaruan aturan dan kebijakan, salah satunya adalah perubahan skema kelas rawat inap yang sebelumnya terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 menjadi kelas rawat inap standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan serta hak pasien dalam menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam konteks Kelas Rawat Inap Standar tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan data hukum sekunder lainnya untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelas Rawat Inap Standar merupakan standar minimum pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan berdasarkan 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit menuju kelas tunggal. Penerapan standar ini mencerminkan prinsip sosial dan ekuitas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Namun, pelaksanaan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sehingga setiap individu dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pasien, sebagai penerima layanan kesehatan, memiliki hak untuk memilih fasilitas kesehatan yang diperlukan secara mandiri dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kesehatan.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Redani Suryanata, Andi]]>;
<![CDATA[Zaki Mubarrak, Muhammad]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2191
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2023 terkait sengketa Pemilihan Presiden menandai keputusan bersejarah karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terdapat dissenting opinion. Dari delapan hakim yang memutus sengketa ini, tiga hakim tidak setuju. Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyoroti peran Presiden Joko Widodo dalam bantuan sosial yang berpotensi mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon, pengerahan aparatur negara, dan keterlibatan langsung Presiden. Dissenting opinion berfokus pada peran Presiden dalam Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Presiden dalam Pemilu 2024 dari perspektif politik hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU PRES-XXII/2024 serta mengetahui urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur norma etika menurut teori konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan sumber data sekunder seperti literatur hukum, peraturan, dan putusan pengadilan sebelumnya. Tindakan Presiden Joko Widodo selama Pemilu 2024 telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, menekankan perlunya kerangka hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk memastikan rule of ethics Presiden dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Hidayat, Yusinta]]>;
<![CDATA[Fahrul Rizal, Lutfi]]>;
<![CDATA[Saptaji, Aji]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2192
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, dengan menyerap 60% tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang dalam meminimalisir angka pengangguran dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan analisis terkait peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang penyerapan tenaga kerja mengenai program skala prioritas 60% menyerap tenaga kerja lokal kini belum dapat dikatakan efektif dikarenakan angka pengangguran lokal di Kabupaten Karawang masih bersifat flutuaktif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dan masih maraknya praktik percaloan. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah terdapat teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yang mana negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran untuk mereka. Peraturan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, maka seorang pemimpin dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan umatnya.]]>
<![CDATA[Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Nur Azzahra, Annisa]]>;
<![CDATA[Janwari, Yadi]]>;
<![CDATA[Fahrul Rizal, Lutfi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2193
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi terjadinya penggelembungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggelembungan suara Sirekap pemilu tahun 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam Sirekap disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem sirekap, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat noise pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena fiqh siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penggunaan Sertipikat Tanah Sebagai Objek Gadai Pada PT Pegadaian ]]>
<![CDATA[Rahmadhani, Vina]]>;
<![CDATA[Astiti, Jazilah]]>;
<![CDATA[Salsabila Labaika, Venska]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2194
<![CDATA[PT Pegadaian merupakan perusahaan umum yang melakukan usaha pergadaian sebagaiamana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Dalam menjalankan usahanya, PT Pegadaian mengembangkan usahanya dengan menerima sertipikat tanah sebagai objek gadai, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1150 jo. Pasal 1153 BW yang membatasi objek gadai hanyalah benda bergerak, sementara sertipikat tanah adalah benda tidak bergerak. Penelitian ini membahas keabsahan penggunaan sertipikat tanah sebagai objek gadai dikaji melalui metode doktrinal dengan menganalisis undang-undang dan doktrin mengenai hukum jaminan. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga jaminan yang digunakan untuk sertipikat tanah seharusnya adalah hak tanggungan. Gadai atas sertipikat tanah tersebut tidak memenuhi unsur gadai yang ada dalam Pasal 1150 BW dengan demikian perjanjian gadai tersebut tidak sah dan tidak lahir jaminan kebendaan sehingga PT Pegadaian tidak dapat melakukan eksekusi atas tanah apabila kreditor wanprestasi. Namun, dalam POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian telah mengakomodasi gadai syariah yang memungkinkan menggunakan Sertipikat tanah sebagai objek gadai melalui akad Rahn Tasjily.]]>
<![CDATA[Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan ]]>
<![CDATA[Putra Rivaldo, Yudha]]>;
<![CDATA[Yasniwarti, Yasniwarti]]>;
<![CDATA[Syam, Misnar]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2196
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS) Pusat untuk tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota dan untuk daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun lain hal nya dengan Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak berjalan semestinya. Pengawasan pengelolaan zakat hanya dilakukan secara internal saja oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deksripif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengumpulan zakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengumpulan zakat harta diperoleh dari penghasilan ASN saja. 2). BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan penyaluran zakat terdiri dari penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif dengan membentuk 5 program kerja yaitu Pessel Cerdas, Pessel Religius, Program Kesehatan, Pessel Peduli dan Pessel Makmur. 3). Pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara internal dan eksternal.]]>
