Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
580 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 4 (2024)"
:
580 Documents
clear
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020) ]]>
<![CDATA[Azhari, Azli]]>;
<![CDATA[Marjon, Dahlil]]>;
<![CDATA[Adelina Manas, Yussy]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2224
<![CDATA[Dalam menjalankan profesinya pemain sepakbola profesional wajib melakukan suatu perjanjian dengan klub berupa kontrak kerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57, ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.” Pada kenyataannya di lapangan profesi sepak bola banyak terjadi permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Faktor penyebab terjadinya karena kondisi keuangan klub sedang dalam krisis yang disebabkan dana dari sponsor tidak cukup, penjualan merchandise tidak banyak dan penjualan tiket penonton yang tidak capai target, sedangkan dana subsidi dari PT LIB tidak cukup membiayai tunggakan gaji pemain pada saat dicairkan. Kontrak kerja yang dibuat antara atlet dengan klub sepak bola memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Burgelijk Wetboek dan UU Ketenagakerjaan. Namun, FIFA sebagai organisasi sepak bola internasional dengan tegas melarang anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan diluar ketentuan FIFA. Berdasarkan pada lex sportiva, permasalahan yang dihadapi oleh atlet sepak bola dengan klub sepak bola dapat diselesaikan pada forum penyelesaian masalah yang sudah disediakan oleh FIFA yaitu National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, dan Court of Arbitration for Sport maupun yang sudah disediakan oleh PSSI yaitu Arbitrase PSSI dan Komite Status Atlet. Perlindungan hukum bagi atlet sepak bola mencakup lex sportiva, hukum nasional, statuta PSSI, serta statuta FIFA.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan ]]>
<![CDATA[Mulyati, Nani]]>;
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya penegakan kemanusian dan kesejahteraan sosial diatur dalam konstitusi dan direalisasikan dengan menyediakan sarana kemanusian dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme pendirian Kementrian Sosial dan badan hukum oleh pihak swasta. Salah satu bentuk ikut sertanya masyarakat dalam menciptakan kemanusian dan kesejahteraan sosial dengan mendirikan badan hukum yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melalui pendirian badan usaha, maka yayasan butuh subjek yang bisa dipercaya mengelola yayasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata organ yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab perdata organ yayasan menurut Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Tanggung jawab yang dimaksud oleh fakta bahwa organ-organ yayasan berinteraksi satu sama lain saat melaksanakan fungsi dan tugas yang diembannya. Untuk mencegah konflik internal yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain, dibuat pemisahan yang jelas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ serta hubungan antara pihak ketiga organ yayasan. Organ yayasan bukanlah pemilik yayasan, melainkan mengelola kegiatan dan keberlangsungan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.]]>
<![CDATA[Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Aurelia Vani , Putri]]>;
<![CDATA[Ferdi, Ferdi]]>;
<![CDATA[Andora, Hengki]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2227
<![CDATA[Permasalahan yang sering terjadi adalah Perjnajian Pengikatan Jual Beli tidak dapat ditingkat menjadi Akta Jual Beli dikarenakan Pihak Penjual meninggal dunia dan sebahagian dari ahli warisnya meminta pembatalan terbahadap PPJB tersebut. Berdasarkan ketentuan ahli waris para pihak dikemudian hari menggantikan hak dan kewajiban yang meninggal dunia. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdata tersebut, yakni para ahli waris ab intestato hanya merupakan satu kategori dari golongan yang memperoleh hak karena titel umum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata tentang ahli waris ab intestato. Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1. Kedudukan hukum ahli waris dalam PPJB yang dibatalkan secara sepihak oleh ahli waris, Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris tersebut tidak mengetahui adanya pewarisan, Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris. 2. Akibat hukum pembatalan PPJB secara sepihak oleh ahli waris pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 BW. Pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan dapat menuntut penggantian biaya (kosten), ganti rugi (schaden), dan bunga (interesten) karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. 3. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam hal PPJB yang secara sepihak dibatalkan oleh ahli waris bahwa pihak pembeli memiliki kekuatan pembuktian dari akta PPJB yang dibuat oleh notaris dihadapan pengadilan. Pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan untuk para ahli waris melaksanakan akta jual beli.]]>
<![CDATA[Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ]]>
<![CDATA[Rahayu Triningsih, Puja]]>;
<![CDATA[Fendri, Azmi]]>;
<![CDATA[Syofiarti, Syofiarti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2233
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalah ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalah Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis scara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4/Kabupaten Agam atas Nama PT Mutiara Agam di Kabupaten Agam ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Hesty]]>;
<![CDATA[Khairani, Khairani]]>;
<![CDATA[Rosari, Anton]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2235
<![CDATA[Perbedaan luasan terhadap HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam yang semula seluas 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) menjadi 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar) pada saat perpanjangan haknya. Salah satu penyebabnya karena terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha (empat ratus lima koma delapan hektar). Namun area PIPPIB tersebut dapat dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB dengan adanya pengajuan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh PT Mutiara Agam. Namun belum ada harmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primair yang diperoleh dengan cara mewawancarai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan PT Mutiara Agam dan juga menggunakan data sekunder berupa dokumen terkait permasalahan dimaksud. Dari hasil Penelitian diperoleh:1) Mengapa terjadi perbedaan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam semula seluas 8.625 Ha menjadi 6.067,79 Ha pada saat perpanjangan Hak Guna Usaha 2) Penyelesaian perbedaan luas lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berdasarkan Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, sehingga dalam prakteknya terdapat disharmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan.]]>
<![CDATA[Badan Hukum Yayasan di Indonesia : Suatu Kajian dalam Perspektif The Doctrine of Charitable Immunity ]]>
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Daulay, Zainul]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2238
<![CDATA[Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota yang bersifat umum. Tujuan dari yayasan yang memiliki konsep nirlaba memiliki kesamaan dengan lembaga amal yang diatur dalam The doctrine of charitable immunity. Doktrin hukum ini menyatakan bahwa Doktrin imunitas amal membebaskan lembaga amal dari tanggung jawab perdata apa pun yang mungkin melekat sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga amal tersebut. Permasalahan adalah yayasan di Indonesia merupakan badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum serta memiliki hak untuk mendirikan badan usaha. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan normatif yuridis yang bertujuan ingin mengetahui pola kerja yayasan yang sesungguhnya sesuai aspek hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan terutama yang memiliki badan usaha tidak lagi konsisten dengan prinsip nirlaba yang sesungguhnya seperti halnya lembaga amal menurut The doctrine of charitable immunity. Ini dikarenakan melekatnya status badan hukum kepada yayasan sehingga yayasan memiliki tanggung jawab hukum. Pemerintah seharusnya memisahkan pengaturan yayasan yang memiliki prinsip nirlaba dengan aturan pendirian badan usaha dibawah pengelolaan yayasan karena kecenderungan penghindaran pajak oleh yayasan.]]>
<![CDATA[Perjanjian Nikah Sebagai Dispensasi Perkawinan dalam Mewujudkan Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Sibarani, Steven]]>;
<![CDATA[Pardosi, Aydo]]>;
<![CDATA[Andana Putra, Defa]]>;
<![CDATA[Dwi Anjani, Naurah]]>;
<![CDATA[Candraningtyas Harianto, Syarifa]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2239
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah syarat umur menikah dan memperkenalkan frasa “Sangat Mendesak” untuk dispensasi. Frasa ini dianggap ambigu dan telah meningkatkan permohonan dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Jember. Data dari Pengadilan Agama Jember menunjukan bahwa permohonan dispensasi meningkat dari 1.311 pada tahun 2022 menjadi 1.361 pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan perjanjian pranikah dalam dispensasi pernikahan di Kabupaten Jember serta meningkatkan Wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum lebih baik bagi pasangan yang menikah . Perjanjian ini juga mendukung Wajib belajar 12 tahun dengan komitmen tertulis untuk melanjutkan pendidikan sebelum menikah. Karena kecakapan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian pranikah tidak dapat diintegrasikan dalam dispensasi pernikahan untuk pihak yang belum cukup umur. Solusi alternatifnya adalah melibatkan orang tua atau wali yang cakap hukum.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis Of Legal Certainty Of Property Rights To Management Rights In Batam City (Research Study At Batam City Land Office) ]]>
<![CDATA[Kurnia Wati, Dita]]>;
<![CDATA[Erniyanti, Erniyanti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2243
<![CDATA[This study aims to determine the Implementation and implementation of Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office) and to find out what factors are the obstacles / constraints and solutions to Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office). The results of the study explain that the legal arrangements for the issuance of several certificates of property rights in the city of Batam due to errors in interpretation to the application of legislation carried out at that time by the Batam Authority in issuing Decree (SK) Number 734/UM-KPTS/XII/1998 signed by the Chairman of the Batam Authority (OB) at that time. The legal arrangements for the implementation of land ownership rights affirmation of the old kampong community in Batam Island are based on Presidential Instruction No. 2 of 2018 on the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Regions of the Republic of Indonesia and Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency No. 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration. BP Batam in cooperation with the City Government provides land rights status in the form of Property Rights by not recommending the Old Village to be part of BP's Management Rights so that the old village area on Batam Island is under the management of the Batam City Government. The existence of the issued Hak Milik is valid, recognized and applicable in Batam City. Property Rights on land in the area with the status of Management Rights in Batam City have absolutely been released from the supervisory authority of the BP Batam land authority.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Yuni Shaputri, Siti Nurewah]]>;
<![CDATA[Mulyana, Yusep]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2244
<![CDATA[The city of Bandung is one of the regions in Indonesia where the practice of online prostitution or the crime of human trafficking is rampant. Business people take advantage of accommodation facilities in the city of Bandung. The perpetrators took advantage of the ease of access to communicate by using the Michat application with fellow users who were located relatively close by. This business uses it as a service offering sexual services to potential consumers or users of the same application. The analytical tool used is legal interpretation, namely legal interpretation. Legal interpretation or legal interpretation itself is an effort to explain, explain, confirm both in a broad and narrow sense the existing legal understanding to use it to solve the problem being faced. The results of the research show that the regulation regarding the Michat application as a criminal act of online prostitution is determined in Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 because the seller or alter deliberately uses the MiChat application to promote sexual services by broadcasting electronic information which clearly has content that violates decency. Proof for perpetrators of criminal acts on the Michat application is that chat history, profile photos and other information obtained from the MiChat application can be used as valid legal evidence as stipulated in Article 5 of Law Number 1 of 2024. And the efforts made by the government for users The Michat application is a preventive effort carried out to prevent the practice of online prostitution, and a repressive effort carried out by closing localization places in various regions, imprisoning (ultimatum remndium) for commercial sex workers for violating Article 27 paragraph (1) of the Law Number 1 of 2024.]]>
<![CDATA[Analysis Of Disclosure Of Criminal Acts Of Abuse Of Subsidized Fuel Based On Justice Values (Research Study At The Riau Islands Special Criminal Research Directorate) ]]>
<![CDATA[Ade Kuncoro Ridwan]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Eniyanti3, Eniyanti3]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2245
<![CDATA[Misuse of transportation and commercial crimes are strictly regulated in Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. Carrying out misuse without permission (illegal) has a specific aim and purpose to benefit oneself by exploiting or taking advantage of the conditions of a place or area that has a scarcity of fuel oil or is far from petrol stations.Methodologically, this research is a juridical empirical research with a legal and sociological approach. Finally, this research found that the enforcement of criminal law against commercial acts of subsidized fuel oil was found. As for the research results of the Special Criminal Investigation Directorate of the Riau Islands Regional Police, facts were found regarding the disclosure of 4 cases in 2022, 2 cases in 2023 and 2 cases in 2024, all of which advanced to the 2nd stage of delegation to the public prosecutor, the author assesses Law enforcement in theory, namely a form of effort carried out by law enforcement officials, which in the case above is the Police and aims to ensure whether existing and regulated laws are running as they should, and are in accordance with what is happening in the field. The efforts as intended consist of preventive and repressive efforts. Based on the results of research conducted by the author regarding the obstacles faced, namely internal controls including a) Limited Number of Personnel Number of personnel, b) Limited Operational Facilities; c) Personality or Mentality of Personnel in the practice of carrying out police duties and authority; d) Lack of Quality Personnel To create professional police; e) Limited Operational Funds To carry out their duties and roles as law enforcers, external obstacles include, a) Community factors b) lack of Legal Awareness; and finally the efforts made by the Special Criminal Investigation Directorate of the Riau Islands Regional Police a) Increasing community participation by conducting outreach; b) Placing Police personnel in distribution routes and vulnerable points; c) Conduct legal education to the community.]]>
