cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 580 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 4 (2024)" : 580 Documents clear
Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang) Nurbaliza, Violita; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1952

Abstract

feeling in everything from digestion to pain relief, and lead to dependency. In criminological theory, one of them is studying criminals from a sociological perspective,which is to look for different reasons for the crime rate in the social environment. In connection with the above problems, it can be linked to social control theory relating to sosialigical variables, including structure, family, education and dominant groups. From a sociological standpoint, criminological theory examines, investigates, and discusses the linkages that exist between location, ethnicity, and group membersas long as these ties have the potential to result in criminal activity. Based on the notion of social control and preventative measures against drug misuse among teens, the study seeks to investigate the elements that lead to drug abuse among teenagers, as conducted by BNN Karawang. An empirical juridical approach is used, which is a study of how the law is applied in society. The results of this research show that the factors causing the circulation of narcotics among teenagers in Karawang Regency are unternal factors causing the circulation of narcotics among teenagers in Karawang Regency, namely rehabilitation service efforts, socialization efforts, online media efforts and mitigation efforts by forming villages shining.
Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Upaya Penanggulangan oleh Ditreskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan Herman Supriyanto Gulo; Monica Margaret
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1953

Abstract

Tingkat kriminalitas terkait pencurian kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2019, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 23.476 kasus. Peningkatan ini sejalan dengan semakin beratnya beban ekonomi serta tingginya tingkat pengangguran. Pelaku tindak pidana tersebut sering kali terlibat dalam permasalahan modernisasi di mana mereka tidak mampu berkompetisi dalam dunia kerja, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kurangnya profesionalisme. Meskipun tersedia banyak lapangan pekerjaan, mereka tidak memiliki keterampilan profesional yang memadai, sementara di sisi lain mereka memerlukan penghidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana tersebut di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi lapangan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berasal dari faktor internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini dilakukan melalui penerapan manajemen dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian, serta penerapan upaya preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Kesimpulannya, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mungkin akan terus terjadi, namun dengan berbagai upaya pencegahan yang efektif, frekuensinya dapat ditekan atau dikurangi.
Tindak Kejahatan Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkotika Tembakau Sintetis di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau dari Rational Choice Theory Husaini Satria Muharam; Siagian, Amrizal
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1954

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di Indonesia tepatnya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dewasa ini mengalami peningkatan tajam, baik dari jumlah kasus dan pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Kebayoran Lama. Menggunakan Teori Pilihan Rasional dimana teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini berjumlah 3 narasumber, yaitu 2 pengedar dan 1 anggota BNN divisi berantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku penyalahgunaan dan pengedar di wilayah Kebayoran Lama masih cukup banyak yang dilatarbelakangi oleh pergaulan sehingga menyebabkan kecanduan. Seiring laju perkembangan zaman, jenis-jenis narkotika pun semakin banyak dan memiliki ragam variasi. Salah satu contoh bentuk narkotika jenis baru ialah tembakau sintetis. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoid (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I.
Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Habibiellah Huda; Ismansyah, Ismansyah; Edita Elda
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1956

Abstract

The increasing development of technology in the health sector has led to many new things that can be done, one of which is euthanasia which is often debated in Indonesia and around the world. Euthanasia comes from the words "eu" which means good and "thanatos" which means to die, so euthanasia means to die well. Euthanasia is a very complex and complicated problem so there are parties who are for and against euthanasia. On the one hand, euthanasia causes the loss of a person's suffering because they cannot tolerate the disease they are suffering from. However, on the other hand, euthanasia causes the loss of a person's life and violates the principles of human rights. Regulations related to this matter have not been specifically regulated in Indonesian positive law. This research aims to determine euthanasia regulations from the perspective of Indonesian criminal law, euthanasia in international regulation and comparisons with other countries, as well as the reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia. The research method used is normative legal research. The research results show that the regulation of euthanasia from the perspective of Indonesian criminal law is contained in Article 344 of the Criminal Code and Article 461 of the new Criminal Code for active euthanasia, while for passive euthanasia it is contained in Article 304 of the Criminal Code and Article 428 paragraph (1) of the new Criminal Code. In international regulation, euthanasia is not specifically regulated, but in the Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights euthanasia is contrary to the right to life, while the right to die is not regulated therein. From a comparison of 6 countries, there are countries that prohibit euthanasia, namely Indonesia, America, England and China, while the Netherlands and Germany allow euthanasia. The underlying reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia are in the aspects of religion, positive law, court decisions, health law and human rights.
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Rizky Al Ikhsan; Dahyul Daipon
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1957

Abstract

In discussing Islamic Law in the midst of National Law, the focus will be on the position of Islamic Law in the National Law system. The Indonesian legal system, as a result of its historical development, is plural. It is called that because until now in the Republic of Indonesia several legal systems have been implemented which have their own style and structure. In fact, Islamic law has become the living law in Indonesian society since the arrival of Islam to the archipelago. Many legal cases, especially those referred to in the Criminal Code as negligence that causes the loss of another person's life, can be resolved amicably by compensating for losses. Resolving the crime of taking another person's life by means of peace is similar to the qishas-diyat provisions in Islamic criminal law. The Problem Formulation (1) How is restorative justice implemented in resolving cases of the crime of illtreatment based on the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 15 of 2020? and (2) How to resolve criminal acts through a restorative justice approach to criminal acts of abuse from the perspective of Islamic Criminal Law. The conclusions of this research are: (1) The Prosecutor's Office as the agency that holds control over prosecution or Dominus Litis has a very important role in upholding justice in society, especially in implementing Restorative Justice. Restorative Justice is considered as a renewal of justice enforcement that is oriented towards restoring or restoring a person's condition as a victim of a crime. To ensure legal certainty in the implementation of Restorative Justice, Prosecutor's Regulation Number 1 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice was issued. With this Perja, giving prosecutors the authority to stop prosecutions based on restorative justice is a breakthrough in resolving criminal acts. Since the publication of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, the number of cases successfully resolved using the Restorative Justice approach is 4,443 cases. In detail, in 2020, 192 cases were approved using Restorative Justice and 44 were rejected. (2) The restorative justice approach provides attention and protection to victims or their families. Perpetrators of criminal acts can be held responsible for their actions and compensate for losses and future relationships can be restored. This also has similarities with the qishas-diyat provisions in Islamic Criminal Law. Criminal qishas (equivalent) and diyat (compensation) are the rights of the victim or their heirs, so that they can provide amnesty (forgiveness) to the perpetrator. If you forgive, then the crime of qishas will be extinguished, replaced with diyat (compensation), even without diyat at all.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar Lesta, Arelita cheisya; Kurniawarman, Kurniawarman; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1958

Abstract

The pagang gadai activity has become its own tradition in the customary law society in Minangkabau and is still developing and living in the community. In carrying out the pawn there is an agreement between the pawn giver and the pawn holder based on the agreement of the two parties with the provisions and conditions that must be fulfilled by the two parties. So that the pawn agreement can be made in verbally and in writing. In the pagang gadai agreement agricultural land, field and fish ponds are the objects that will be handed over later to the pawn holder. Various problems then arise when this pawn practice regarding the party who doesn’t want to return the pawn’s object when it is redeemed. So that the problem is formulated: 1) How is the practice of pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh Tanah Datar District. 2) How is dispute resolution to pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh. 3) How is the position of high heirloom property when the pagang gadai is not redeemed by the landowner. This research used an empirical legal approach, by collected data through interviews and literature studies, and used qualitative analysis. The conclusion of this research is: 1) The practice of pagang gadai especially in Nagari Koto Laweh has used a written agreement even though there are stiil those who use it in verbally, pagang gadai is measured in gold units, provided that if the agreement is more than three gold the the pawn agreement must be made in writing. 2) Settlement of pagang gadai dispute is carried out of consensus, starting at the level of the community, tribe and finally reaching the Nagari level at Kerapatan Adat Nagari (KAN). 3) The position of high heirloom property which is the object of pagang gadai it will not change even if it is not redeemed by the landowner, not that its position will change because in the practice of pagang gadai in Minangkabau there is no time period.
Analisis Strategi Pengamanan Objek Vital Nasional Studi Kasus: Kota Tua Jakarta Dewanti, Handaru Faradila; Wisnu Aji Patria Perkasa, Arsenius
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1960

Abstract

Based on the Decision of the Minister of Tourism of the Republic of Indonesia Number KM.70/UM. 001/MP/2016 regarding the Determination of National Vital Objects in the Tourism Sector, the Kota Tua tourist area has been designated as a National Vital Object. As one of the national vital objects, it certainly requires security strategies to protect historical artifacts, tourists, and individuals working in Kota Tua. Unfortunately, cases of crimes such as ATM theft, pickpocketing, and impersonation of police officers still occur. These security disturbances can create feelings of insecurity for individuals in the Kota Tua area. One security strategy that can be applied is the concept of crime prevention through environmental design (CPTED). The metode used in this research is a qualitative approach with descriptive research. Data collection is done through observation, interviews, and literature studies. This research will be conducted in Kota Tua, West Jakarta. The results of this study indicate that the Kota Tua Management Unit has implemented crime prevention through environmental design with three component which is access control, surveillance, and territoriality, despite some shortcomings.
Legal Protection of Copyright for the Literary Script I La Galigo as Communal Intellectual Property Mendila, Nelson
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1962

Abstract

This research aims to examine the legal protection of copyright for the literary script I La Galigo as communal intellectual property. The main issues addressed in this study are the implementation of legal measures to protect the I La Galigo manuscript, which holds high cultural and historical value, and whether this manuscript can be categorized as communal intellectual property. The research employs a normative-empirical legal approach, combining normative analysis of legislation with empirical studies on the application of law in practice. The analysis results indicate that the I La Galigo manuscript receives legal protection as part of copyright recognized by law, and the Indonesian government has taken steps to protect copyright and traditional knowledge, including this manuscript. This protection is further supported by UNESCO's international recognition as a Memory of the World. Additionally, the I La Galigo manuscript can be categorized as communal intellectual property due to its collective ownership and value for the Bugis community in South Sulawesi. The study emphasizes the importance of comprehensive and effective legal protection for traditional cultural expressions like the I La Galigo manuscript. More detailed regulations and better implementation are needed to ensure optimal protection for this communal intellectual property. The study concludes that strengthening regulations and raising awareness of the importance of cultural heritage preservation are crucial to safeguarding and protecting the I La Galigo manuscript as part of communal intellectual property.
Penegakan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Pemberian Upah Minimum Pekerja Di Era Globalisasi Ekonomi Rahman, Irham; Suwadji; Fahamsyah, Ermanto; Kumala Sari, Nuzulia
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1964

Abstract

The influence of economic globalization that is occurring in the current era has become a challenge for developing countries in the progress of national economic growth. To face these challenges, Indonesia made a legal breakthrough by enacting a law using the omnibus law method, namely Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (UU Job Creation). Apart from the polemic in the process of forming this law, the Job Creation Law issued a special Government Regulation relating to the latest minimum wage for workers. However, the legal issue still cannot be resolved because there are still workers who have not received the wages they should. The problem in this research is how to enforce the law regarding discrepancies in providing minimum wages for workers. The research method used in this research is normative research by examining related norms. And this research approach uses a statutory approach and a case approach. The results of this research are that law enforcement regarding non-compliance with the minimum wage for important workers is carried out by increasing inspections and supervision, namely by carrying out frequent inspections and supervision in workplaces. Administrative sanctions, legal demands. This can be done through courts or employment dispute resolution bodies, and campaigns and Advocacy, namely labor organizations publishing the names of violators as a more transparent form of law enforcement.
Illegal and Unauthorized Medical Treatment In Therapeutic Transactions Adianie, Nadya; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.1965

Abstract

In this era and age, doctors and patients are mostly bound by transactional relationship which generally written down under a therapeutic contract. The contract acts as mutual agreement between both the practitioner and patient that ensures the medical procedure will be performed professionally and highlights responsibilities of the practitioner towards patient. It becomes problematic when medical professionals performs beyond their responsibilities of what has been written under the contract which would cause of what should have been a legal procedure to become an unlawful act. Most common people wouldn’t understand and comprehend what is actually written under the contract so it becomes difficult to determine whether the medical procedure is legal or not.

Page 6 of 58 | Total Record : 580

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue