cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 171   172   173   174   175 
Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua Vian, Polce Loei; Saleh, Moh.
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2164

Abstract

Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Korps Brigade Mobil menciptakan Kemanan dan Ketertiban di Papua. Hasil penelitian ini adalah : Penindakan terhadap KKB yang dilakukan anggota Brimob dengan melakukan kontak senjata juga dilakukan penegakan hukum terhadap anggota yang tertangkap. Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada pasal 106 dan pasal 107 yang menjelaskan bahwa makar (aanalag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebagaimananya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Salah satu hambatan utama (hambatan pertama) terletak pada lingkup yurisdiksi dan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB, letak geografis, daerah-daerah terpencil seringkali menjadi basis operasi KKB karena faktor geografis yang sulit dijangkau, kurangnya infrastruktur yang memadai, kemampuan anggota Brimob mengenai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menindak anggota KKB yang mereka sudah paham kondisi dan situasi serta mereka sering berbaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk membedakannya. Solusi dalam mengatasi hambatan utama yaitu sebagai berikut : Pemerintah harus membuat aturan hukum sebagai dasar anggota Brimob dalam melakukan penindakan anggota KKB yang melakukan kejahatan, Pemerintah harus sering melakukan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB dengan melakukan patroli yang dilakukan anggota Brimob, melakukan koordinasi antara anggota Brimob, masyarakat dan TNI dalam melakukan pengamanan wilayah yang menjadi basis-basis anggota KKB, Meningkatkan kemampuan anggota Brimob dengan mengikutkan dikjur-dikjur dalam rangka peningkatan SDM anggota Brimob.
Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby Piter, Ryanto; Moh. Yuda Sudawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2165

Abstract

Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations are crucial legal mechanisms in the Indonesian civil law system for dealing with insolvency and debt restructuring of debtors. This study analyzes two Commercial Court decisions at the Surabaya District Court, namely Decision Number 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby and Decision Number 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, in order to evaluate the effectiveness of bankruptcy procedures. civil law perspective. This analysis includes a review of regulations, theory and implementation of bankruptcy procedures and their implications for creditors and debtors. The research method used is normative juridical analysis based on court decisions and relevant literature. The research results show that, in a legal context, Articles 21 to 64 of the UUK-PKPU regulate the consequences of bankruptcy using two implementation methods, namely by law and rule of reason. An evaluation of two Commercial Court decisions in Surabaya shows the importance of protecting creditor rights in the bankruptcy process. The curator plays a key role in ensuring creditors receive fair payments from the liquidation of debtor assets. These two decisions emphasize the application of the pari passu prorata parte principle, the creditorium principle, and the business continuity principle to maintain a balance between creditor rights and debtor business continuity.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online Nur Alim, Bagas; Silaswaty Faried, Femmy; Suparwi, Suparwi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2166

Abstract

The role of a Notary in the process of establishing a Limited Liability Company Legal Entity through the Online Legal Entity Administration System includes creating a deed of Establishment. Because making the deed is an act of a Notary in holding office, he or she must obey and submit to the Notary's Code of Ethics. The purpose of this research is to analyze and find out 1) What are the roles and responsibilities of a notary in establishing a limited liability company (PT) legal entity at the notary office Wahyu Analista, SH., M.Kn. The method used is juridical-empirical, relying on primary data from interviews and secondary data from literature. This research adopts a legislative approach by examining applicable legal regulations, including Law no. 2 of 2014 concerning Notary Positions and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results of the research are: 1) The role and responsibilities of a notary include inputting data, making a deed of establishment, informing NPWP, domicile instructions, announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia, payment of PNBP, and inputting data for Ministerial Decrees. If there is a data error, the notary must compensate for the loss, correct the data, and make a deed of amendment in accordance with Article 1365 of the Civil Code.
Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia Minan, Minan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2167

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sebagai upagaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Keadilan transformatif adalah konsep yang coba memperluas keadilan restoratif, untuk keadilan restoratif hanya berfokus terhadap konflik pelaku dan korban, sedangkan keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan tidak hanya pada domain hukum yaitu mencoba unsur-unsur lain seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya, sehingga bisa dikatakan konsep Transformative Justice menekankan pada prinsip proposionalitas seta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadan pribadi seoarang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah menjadi dasar Transformtive Justice sebagai formulasi atau alternatif baru yang dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Fahrul Rozi; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2168

Abstract

Developers can carry out marketing or sales of the houses they build with one of the conditions, namely that the developer has carried out housing construction of at least 20% (twenty percent). However, this is still being violated by the developer, where the developer has done marketing or selling houses using model houses. The problems that can be raised in this thesis are How Legal Protection for Consumers is in the Preliminary Agreement for the Sale and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, What are the legal consequences for developers who enter into the Preliminary Agreement for the sale and purchase of houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, and what are the forms of supervision? against developers who enter into Preliminary Agreements for Sale and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency. The research method used in this study uses empirical juridical methods, its nature, this research is a descriptive analysis research. The collection method was carried out by field research (interviews) and library research (library research).
Kepastian Hukum Hak Imunitas dalam Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Damanik, Torangin; Syofyan, Syofirman; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2169

Abstract

In the healthcare service process, hospitals often face legal issues. This involves actions by hospitals that tend not to meet the expectations of patients or their families. The issues addressed in this research are: first, how is the legal certainty of hospital immunity rights regulated in health laws? Second, how is legal protection provided to patients who suffer losses due to negligence or errors by hospitals related to immunity rights under health laws? The research method used is a Juridical Normative/doctrinal approach that examines legislative approaches with literature study data collection techniques. The findings of this research conclude that: firstly, hospitals have been granted adequate legal immunity protection as stated in Article 192 paragraphs 1 and 2, where hospitals are immune as long as they do not violate laws and ethical codes, using immunity to carry out their duties. Secondly, hospitals are responsible for negligence by healthcare personnel causing patient harm, thus hospitals operate according to operational and healthcare service standards to minimize negligence resulting in patient harm. The hospital's responsibility towards patients suffering losses is governed by Article 193 of the Health Law.
Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim) Lumban Gaol, Selamat
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.2173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penggelapan dana investor dalam pelaksanaan perjanjian investasi dan tolok ukur penentuan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim dalam putusan perkara pidana, serta menganalisis tolok Hakim ukur menjatuhkan hukuman lepas dari segala sesuatu tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konsep, menggunakan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penempatan pertama penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah ada atau tidaknya itikad baik dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual tersebut, sehingga dapat dikecualikan antara tindak pidana penggelapan sebagai ranah hukum pidana dengan wanprestasi dengan itikad baik sebagai ranah hukum perdata, kedua tolok ukur penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim adalah perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual dengan itikad baik. Tolok ukur Ketiga Hakim menjatuhkan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim adalah perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi, karena adanya itikad baik Terdakwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dengan mengembalikan uang hasil investasi kepada korban.
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2023/PTUN.MDN tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Hafif Pasaribu, Kurniawan; Khalid, Khalid
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2174

Abstract

This study examines the decision of the Medan State Administrative Court (PTUN) Number 96/G/2023/PTUN.MDN regarding the cancellation of the North Sumatra Governor's decision on the dismissal of high-ranking officials. Using a qualitative method with a descriptive-analytical (normative-juridical) approach, this research aims to analyze the judges' considerations and review the decision from the perspective of Fiqh Siyasah (Qadha’iyyah). The results show that the Medan PTUN annulled the Governor's decision as it was deemed to violate the principles of good governance. From the viewpoint of Fiqh Siyasah, this decision aligns with the principles of justice (al-'adl), legal certainty (al-yaqin), and public interest (maslahah) in Islamic governmental administration. This study concludes the importance of applying Fiqh Siyasah principles in administrative decision-making to ensure justice and public benefit.
Optimalisasi Mekanisme Kontrol pada Sertipikat Elektronik Sebagai Upaya Yuridis Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Jaminan Kredit Nuryanti, Dian
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2175

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menjawab urgensi mekanisme kontrol terhadap Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit; dan bentuk optimalisasi mekanisme kontrol pada Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit. Perubahan kebijakan transisi sertipikat tanah konvensional menjadi sertipikat elektronik membutuhkan mekanisme kontrol. Hal ini bertujuan menjaga kepastian hukum dari sertipikat tanah dalam proses konversi maupun implikasinya dalam jaminan kredit. Penelitian ini normatif menggunakan pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan komparatif yang selanjutnya dianalisis dengan cara berpikir induktif. Hasil penelitian, yaitu urgensi diperlukan mekanisme kontrol terhadap Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit disebabkan konversi sertipikat tanah elektronik, belum tersedianya mekanisme pengawasan, sosialisasi dan pendampingan penggunaan sertipikat elektronik dalam jaminan kredit. Sedangkan, bentuk optimalisasi mekanisme kontrol pada Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit meliputi optimalisasi mekanisme kontrol melalui formulasi petunjuk teknis konversi sertipikat elektronik, optimalisasi melalui pemberdayaan mutu dan kompetensi pelaksana serta optimalisasi melalui sosialisasi dan pendampingan secara komperehensif.
Analisis Yuridis Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021) Stephanie, Stephanie; Surbakti, Anton Diary Steward
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2176

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of policies for the prevention and handling of sexual violence at Prima Indonesia University. Prevention measures are implemented to avoid, reduce the risk of, and/or mitigate the consequences of sexual violence. Sexual violence is an act of imbalance that results in psychological or physical suffering. Sexual violence within university environments has become a serious and widely discussed issue. This study employs a normative research method. The findings indicate that the prevention efforts carried out by Prima Indonesia University are considered quite effective, as there have been no reported cases of sexual violence at the university to date. However, the dissemination of information regarding prevention and handling policies is still lacking, necessitating increased socialization and education on sexual violence.

Page 173 of 391 | Total Record : 3910

 171   172   173   174   175 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue