cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 228   229   230   231   232 
KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING Orba Manullang, Sardjana; Kusumadewi, Yessy; Pamungkas, Dedi Dwi; Br Tompul, Verawati; Isnaeni Nurwanty, Iis
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.541

Abstract

Konstruksi dan pembentukan suatu peraturan perundangan di pengaruhi oleh faktor politik didalamnya. Politik hukum yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya membuat suatu aturan yang dihasilkan akan terasa tujuan pembuatnya, begitupula dengan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai turunan dari aturan diatasnya diharapkan dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Peraturan Perundangan dibuat agar masyarakat bisa menjadi sejahtera, terutama bagi perempuan dan anak yang dianggap sebagai masyarakat yang rentan. Penulisan tulisan ini menganalisis konstruksi politik hukum di wilayah daerah. Peraturan daerah yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah di Wilayah CIAYUMAJAKUNING. Harapan penulisan ini adalah agar dilihat salah satu contoh di daerah terkait bagaimana konstruksi politik hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA Putri, Karin Andhita; Kartika, Adhitya Widya
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.542

Abstract

Perkara Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mengetahui bagaimana Penerapan Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, (2) untuk mengetahui mengenai bagaimana Akibat Hukum Atas Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum empiris, melalui penggunaan pendekatan kualitatif. Metode penyusunan data yang diterapkan yakni metode studi lapangan, wawancara, doumen, serta studi kepustakaan dideskripsikan dengan cara kualitatif alhasil memperlihatkan hasil yang diinginkan serta kesimpulan atas masalah. Hasil riset ini menunjukkan jika IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan mengajukan restrukturisasi kredit oleh debitur A dan debitur B pada Bank X cabang Diponegoro Surabaya, maka akan terwujudnya suatu implementasi hukum dan akan mencegah adanya akibat hukum atas tindakan wanprestasi.
TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PESERTA KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM MENANGANI PERKAWINAN ANAK Putri, Samitha Andimas; Purba, Hasim; Suhaidi, Suhaidi; Yefrizawati, Yefrizawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.543

Abstract

Child marriage still occurs in Indonesia, even though Law No. 16/2019 has increased the minimum age for getting married from 16 year old for the bride specified in Article 7, paragraph 1 and 19 year old for the groom to 19 year old for both of them. Indonesia is the country which participates in the Convention of Elimination of All Types of Discrimination Against Women as it is specified in Article 16, paragraph 2 which reads : “the betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.” Indonesia is also the country which participates in Beijing Declaration and Platform for Action in which there is the 12th of critical areas of concern : one of them is the elimination of all types of discrimination towards girls. Indonesia also participates in Sustainable Development Goals in which one of them is Target 5.3 the elimination of all harmful practices, such as child marriage
KETAATAN HUKUM MASYARAKAT MAKASSAR DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 Sagita J, Mutiara; Paserangi, Hasbir; Heryani, Wiwie
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.544

Abstract

The Makassar City Government has carried out government functions by demonstrating the realization of measurable programs and regulations in handling the Covid-19 pandemic in Makassar City. Several strategic steps have become examples for other local governments, such as procuring isolation places on ships in collaboration with PT—Indonesian National Shipping (Pelni) for Covid patients in the mild category. The level of legal compliance of the people in Makassar City in implementing health protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease in 2019, the majority are at the Compliance level (fulfillment of wishes) due to fear of being penalized. At the identification level, namely, compliance to maintain good relations with enforcement officials law enforcement, some of them have law enforcement relatives, and very few are at the level of internalization who comply with the rules because they know the purpose of the regulations for implementing health protocols and know the dangers of transmitting the Covid-19 virus. Factors that become obstacles in implementing health protocols in handling the Covid-19 pandemic are a) Community saturation factor. b) The inconvenience factor of using a mask. c) The factor of public knowledge of the dangers of Covid-19 is limited
PERLINDUNGAN INVESTOR ASING PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Putri Rafely, Vivi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.545

Abstract

Kegiatan investasi saat ini sangat dibutuhkan oleh setiap negara untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan investasi di Indonesia cenderung meningkat, dan pada akhirnya undang-undang yang berlaku dan menjadi payung hukum bagi investasi di Indonesia tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan tersebut. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disahkan pada tanggal 26 April 2007. Pasal 6 (1) Undang-Undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut asas MFN dan NT dalam rezim hukum penanaman modal Indonesia. Namun dalam Pasal 6 (2) terdapat klausul yang menyatakan bahwa prinsip MFN dan NT tidak berlaku bagi penanam modal yang memperoleh “keistimewaan” berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah Indonesia. Kedua klausul tersebut tampaknya saling bertentangan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Tampaknya ada masalah hukum terkait prinsip MFN dan NT dalam investasi. Penting untuk diulas bagaimana penerapan prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan prinsip National Treatment (NT) berlaku di Indonesia. Serta bagaimana akibat hukum bagi penanam modal yang diperlakukan tidak adil atau tidak memiliki hak khusus setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terkait dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Hasil dari penelitian ini adalah selama perjanjian bilateral tersebut tidak mengganggu investor negara lain, maka penjelasan “keistimewaan” bagi negara investor yang telah membuat kontrak tidak serta merta melanggar ketentuan prinsip MFN dan NT dalam aturan WTO.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA Pramudito, Muhammad Afrizal; Hutabarat, Rugun Romaida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.546

Abstract

The role of children in narcotics crimes, namely as couriers for narcotics transactions, triggers a social phenomenon that strengthens because children are one of the next generations of the nation and are the foundation of their families and even themselves. Considering that there is a high rate of Narcotics crimes, especially the use of children as Narcotics couriers, this research aims to analyze the legal arrangements for children who become couriers in Narcotics crimes and criminal responsibility for children who become Narcotics police. This research is a normative legal research that relies on library research and uses other secondary legal materials. The data analysis used in this research is descriptive data analysis method. The results of this study indicate that for children who become Narcotics couriers in Narcotics crimes, these children can be referred to as falling into major criminal acts. Criminal responsibility for children who become Narcotics couriers and are caught in Narcotics criminal cases will first be assessed for the age of the child to determine the punishment he will receive because when the child is 12-13 years old, he will only be subject to sanctions while if he is 14-16 years old years shall be sentenced to half the maximum threat of adult punishment
ANALISA YURIDIS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN YANG BISA DIJADIKAN JAMINAN UTANG Gode, Septhian Lucky Dwi Putra; Kurniawan, Aldo Trias; Rijanto, Okka Soegiharta; Hau Shen Oey, Victor Van's
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.548

Abstract

UUPA merupakan landasan yuridis bagi pengaturan permasalahan pertanahan di Indonesia. Hak Pengelolaan lahir dan berkembang sesuai perkembangan suatu daerah. Hak Pengelolaan (HPL) tidak diatur secara tegas di UUPA, hanya dalam penjelasan umum UUPA romawi II menjelaskan bahwa “negara dapat memberikan tanah kepada atau memberikannya kepada sesuatu badan penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.” HPL lahir dan berkembang sesuai perkembangan suatu daerah, HPL merupakan istilah baru dan diterbitkan sebelum diberlakukannya UUPA. HPL pada dasarnya tidak dijelaskan secara tegas dalam UUPA, namun tersirat makna HPL di dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA. Mengenai Hak Guna Bangunan (HGB), HGB diatur dalam Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA. HGB merupakan hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk membangun/mengusahakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. HGB dapat berdiri di atas tanah HPL dengan izin dari negara yang melimpahkan haknya kepada pihak lain. Dengan adanya pengaturan mengenai HPL dan HGB, HGB di atas tanah HPL dapat dijadikan jaminan utang, dimana HGB tersebut dijaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan yang diberikan melalui Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT tersebut harus dihadiri oleh debitur selaku pemberi hak tanggungan, dan kreditur selaku penerima hak tanggungan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
KEDUDUKAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR Alsyam, Alsyam
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.549

Abstract

Pengujian (judicial review) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, dari sisi struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal) akan memunculkan pertanyaan; apakah yang dijadikan “batu uji” adalah cukup pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau ‘plus’ pembukaan? Bagaimana kalau dalam permohonan pengujian undang-undang, pemohon memohonkan pengujian suatu undang-undang terhadap pembukaan dengan dalil tidak menemukan batu uji dalam pasal-pasal tetapi ditemukan dalam pembukaan serta mendalilkan pembukaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal II aturan tambahan?.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TIKTOK DI INDONESIA Geraldine Mumpuni, Jessica
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.550

Abstract

Intellectual property rights are rights that originated and are born from the creation of a creation. One form of intellectual property rights is copyright, and one form of copyrighted work is cinematography. Cinematography itself is protected by the rights contained in the copyright. Then, as the time evolves, technology also has a function that can distribute a work of cinematography, as for the creators, this also has a negative impact. Some problems that arise are related to the piracy of copyrighted works or the distribution of cinematographic works without a license or permission. Therefore, the author of the journal intends to discuss concerning the efforts that have been made through the existing legal provisions in Indonesia to protect cinematographic copyrighted works for unauthorized distributions, one of which is through Tiktok media. This research was conducted with normative juridical methods, namely conducting literature studies and studies through laws and regulations.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELELANGAN OBJEK SENGKETA YANG CACAT HUKUM (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2893 K/PDT/2021) Yeremiarim, Omega Kharisma; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.551

Abstract

Auction is a method of offering goods by verbally mentioning the price from the highest to the lowest. This writing aims to find out the material law that should be stipulated in this case and to find out the basis for the judge's considerations in deciding case Number 2893 K/Pdt/2021. This research approach is a normative juridical approach by discussing the doctrine or legal principles contained in statutory regulations. The results of this study are that the court can cancel the cancellation of auction for the execution of the Mortgage. Cancellations can only be canceled before the auction is held, this is by the provisions in Article 24 of the Minister of Finance Regulation No.106/PMK.06/2013 which states that the auction can be canceled by a court decision before the auction is held. Cancellations of auctions submitted after the auction has occurred cannot be carried out, this is in accordance with the provisions in Article 3 of Minister of Finance Regulation No.106/PMK.06/2013 which reads that auctions that have been carried out in accordance with applicable regulations cannot be cancelled.

Page 230 of 392 | Total Record : 3918

 228   229   230   231   232 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue