cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 388   389   390   391   392 
Kegiatan Eksekutif Dan Perizinan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional Aloysius Jayden; Reyza Reswara; Muhammad Ilham Putra Hashandy
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ndb3dz18

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengawasan terhadap kegiatan eksekutif dalam kebijakan perizinan yang memiliki implikasi hukum tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional. Dalam praktik pemerintahan modern, tindakan eksekutif seperti penerbitan, perubahan, dan pencabutan izin sering kali menimbulkan persoalan yuridis akibat lemahnya penerapan asas legalitas dan akuntabilitas publik, serta potensi pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara simultan bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi negara mengatur dan membatasi kewenangan eksekutif dalam perizinan, serta bagaimana tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional apabila melanggar perjanjian atau norma global yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional seperti Articles on State Responsibility dan Vienna Convention on the Law of Treaties. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan merupakan manifestasi kewenangan eksekutif yang wajib dijalankan berdasarkan asas rule of law dan good governance, serta harus sejalan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas hukum pemerintahan Indonesia di tingkat global.
Implementasi Prinsip Good Governance di Indonesia (Tinjauan dari Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional) Rivan Riza; Jusup Aprilius Nainggolan
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4chj2141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance di Indonesia ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung Good Governance, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum aparatur, serta campur tangan politik dalam penegakan hukum. Dari perspektif internasional, Indonesia telah berkomitmen terhadap norma global melalui ratifikasi berbagai konvensi antikorupsi. AKan tetapi, masih terdapat hambatan seperti lemahnya mekanisme pengawasan dan independensi lembaga antikorupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek hukum administrasi dan hukum internasional yang menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan kapasitas institusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/2005 Terkait Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Salsabilah Khoirotun Nisa; Mahendra Wardhana
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e1z4r632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli tanah yang dilaksanakan di bawah tangan sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/2005. Praktik jual beli tanah tanpa akta PPAT masih sering dijumpai di masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian bagi para pihak, serta potensi sengketa mengenai status kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan akibat hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi para pihak yang beritikad baik. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jual beli tanah hanya sah apabila dilaksanakan melalui akta PPAT dan memenuhu asas terang dan tunai sebagaimana diatur dalam hukum agraria. Transkasi di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memindahkan hak milik. Putusan ini juga memperkuat asas kepastian hukum dan memberikan nilai edukatif dan preventif bagi masyarakat untuk mematuhi prosedur hukum pertanahan.
Perbedaan Regulasi Kosmetika Global: Analisis Komparatif terhadap Persyaratan Wajib Penilaian Keamanan dan Daftar Zat yang Dilarang dalam Kerangka Uni Eropa dan Indonesia Dwi Putra Nugraha; Callista Caesaria Lionoro; Keiser Shanderos Partogi; Tricia Laurent Sutanto
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5k6gh833

Abstract

Industri kosmetik mengalami perkembangan yang pesat karena kesadaran konsumen terhadap estetika dan kesehatan kulit. Akan tetapi, dibalik peningkatan ini terdapat juga tantangan terkait keamanan produk, terutama akibat penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak memenuhi standar. Dalam hal ini Uni Eropa menerapkan beberapa regulasi ketat yang terdiri dari Regulation (EC) No. 1223/2009, REACH, dan Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) untuk menjaminkan keamanan produk sebelum diedarkan dalam pasar. Disisi lain, Indonesia menerapkan sistem notifikasi dengan pengawasan administratif yang masih terbatas dari segi kapasitas laboratorium dan tenaga ahli. Penelitian ini membandingkan regulasi dari kedua negara tersebut dengan mengidentifikasi gap dan peluang harmonisasi. Adopsi model penilaian keamanan berbasis risiko (Cosmetic Product Safety Report) dari Uni Eropa dianggap penting dalam memperkuat perlindungan konsumen Indonesia di era globalisasi.
Kepastian Hukum Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Online menurut Perspektif Perlindungan Konsumen M Radhitya Arkananta; Rafael Samuel
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qgppjf67

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya aktivitas jual beli online yang menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian elektronik serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa perjanjian baku sepihak dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum digital, dan peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan ekosistem transaksi elektronik yang adil dan aman bagi seluruh pihak.
Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Pengikatan Jaminan Perjanjian Kredit Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar Ferri Sandy; M. Hasbi; Misnar Syam
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9shyg432

Abstract

Penggunaan Akta Surat Kuasa Jual Beli sebagai Penjaminan Perjanjian Kredit yang Mengikat di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang, Kabupaten Kampar tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Hak ketergantungan adalah satu-satunya jaminan atas tanah yang diakui sebagai jaminan pelunasan utang. Oleh karena itu, kreditur atau bank harus memasang hak ketergantungan atas jaminan yang telah dibuat oleh perjanjian kredit, sebagai kepastian hukum untuk memperoleh hak eksekutori yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Objek Terkait Tanah dalam hal kredit macet. Penelitian pertama adalah untuk mengetahui apa yang dipertimbangkan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang dalam menggunakan surat kuasa untuk menjual sebagai jaminan suatu perjanjian kredit, kedua untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dari penggunaan surat kuasa untuk menjual sebagai jaminan perjanjian kredit oleh Bank Riau Kepri Syariah Bangkinang Cabang Kampar Kabupaten. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah pengikatan jaminan perjanjian kredit menggunakan akta surat kuasa penjualan notaris dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan persaingan harga antar bank yang semakin ketat. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang, Kabupaten Kampar mempertimbangkan penggunaan surat kuasa untuk menjual lebih efisien dan hemat biaya bagi debitur. Surat kuasa untuk menjual memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Artinya, pihak yang memberikan surat kuasa dan pihak penerima surat kuasa terikat dengan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam surat kuasa. Namun, surat kuasa untuk penjualan tidak bersifat eksekutori sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berarti surat kuasa tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar pelaksanaan hukum tanpa melalui proses tambahan.
Nabun Sang Pengancam Ruang Udara Publik Trisulo Mustafa
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/pagdy487

Abstract

Artikel ini mengkaji praktik pembakaran sampah domestik berulang yang disebut "Nabun" kebiasaan masyarakat Betawi untuk mengurangi sampah-sebagai kontributor signifikan terhadap krisis pencemaran udara di Jakarta. Nabun mengancam udara bersih sebagai Sumber Daya Alam (SDA) dan menimbulkan risiko kesehatan parah dari polutan seperti PM 2.5. Melalui tinjauan Gustav Radbruch (Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan) dan Max Weber, analisis ini menyimpulkan bahwa tantangan utama bukanlah pada kekosongan hukum (karena UU dan Perda telah melarang pembakaran sampah terbuka), melainkan pada kelemahan penegakan hukum terhadap sumber polusi yang tersebar (mikro). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum progresif yang memprioritaskan Kemanfaatan (melindungi kesehatan publik) dan Keadilan (menjamin hak atas lingkungan sehat) untuk menghentikan perilaku Nabun yang merugikan ruang publik.
Yurisdiksi Fungsional Berbasis Teori Hukum Pembangunan Sebagai Rekayasa Kedaulatan Ekonomi Di Zona Maritim Indonesia Jovansyah Ali; Muhammad Putra Syawal Al Mahdi; Agus Ridwan; Diani Sadia Wati
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/a4t41r92

Abstract

Penelitian ini menelaah konsistensi instrumen hukum nasional dalam kerangka Teori Hukum Pembangunan (HP) dengan orientasi pada penguatan fungsi bela negara di kawasan maritim Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa pembangunan hukum berhasil meletakkan fondasi kedaulatan melalui Ketertiban Teritorial yang dimulai dari Deklarasi Djuanda 1957 dan diperkuat oleh UNCLOS 1982. Penarikan garis pangkal lurus tidak hanya membangun kepastian yuridis, tetapi juga berperan sebagai strategi bela negara yang memformalisasi ruang hidup bangsa dalam konteks pertahanan-ekonomi. Namun, fase Pembaharuan ekonomi menghadirkan dua bentuk inkonsistensi: Ketertiban Prosedural, berupa disharmoni antara kewenangan represif penenggelaman kapal dengan prinsip due process of law; dan Ketertiban Ekologis, berupa konflik antara paradigma eksploitasi dalam kebijakan perikanan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Untuk menjembatani ketegangan tersebut, penelitian mengajukan Penafsiran Teleologis-Ekologis yang menempatkan Pembangunan Hukum sebagai instrumen bela negara berkelanjutan. Dalam arah ini, Blue Economy berfungsi sebagai teleologi nasional yang memastikan bahwa kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran intergenerasi terintegrasi dalam satu sistem pertahanan maritim yang utuh.

Page 392 of 392 | Total Record : 3918

 388   389   390   391   392 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue