cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 230   231   232   233   234 
DINAMIKA IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.562

Abstract

Restorative justice has emerged as an alternative approach to the traditional criminal justice system, focusing on the restoration of relationships and addressing the needs of victims, offenders, and communities. This paper explores the concept of restorative justice and its role in achieving substantial justice in the resolution of criminal offenses. By emphasizing dialogue, accountability, and repair, restorative justice seeks to transform the traditional punitive model into a more inclusive and participatory process. The paper examines the key principles and practices of restorative justice, highlighting its potential benefits for both victims and offenders. It explores how restorative justice processes provide opportunities for victims to express their feelings, receive apologies, and actively participate in the decision-making process. For offenders, restorative justice offers a chance to take responsibility for their actions, make amends, and reintegrate into the community. Furthermore, the paper discusses the challenges and limitations of implementing restorative justice within the existing criminal justice system. It acknowledges the need for comprehensive legislative frameworks, trained facilitators, and community support to ensure the successful integration of restorative justice practices. The findings suggest that restorative justice holds promise in fostering healing, rehabilitation, and social reintegration. By prioritizing the needs and voices of victims and offenders, restorative justice promotes a more balanced and humanized approach to justice. Its emphasis on repairing harm and building stronger communities contributes to the overall effectiveness and fairness of the criminal justice system.
KAJIAN YURIDIS KONSEP PERSEROAN PERSEORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Fauzi, Wetria
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.563

Abstract

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnisnya sangat lazim dengan kehadiran Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Sehingga PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sering digunakan saat ini dengan ciri khas berupa pembatasan tanggung jawab di dalamnya.konsep Perseroan Terbatas yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya Perseroan Perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT karena Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Sehingga, bentuk badan usaha berupa perseroan perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (separate entity) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham (yang tunggal tersebut). Berbeda dengan Usaha Dagang (selanjutnya disebut UD) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja. berdasarkan pendekatan yuridis maka dapat disimpulkan bahwa stautus badan hukum perseroan perseorangan adalah sah berbadan hukum, karena men\mang sudah diatur keberadaannya dalam UU Cipta kerja yang mana diatur menyatu dengan pengertian perseroan Terbatas itu sendiri. Berdasarkan teori Insitusional dan perkembangan ilmu hukum moderna maka secara teori konsep perseroan perseorangan sesuai dengan teori innstitusional, dalam hal ini pengertioan perseroan menggunakan pendekatan teori perjanjian dan institusional.Pemerintah perlu mensosialisasikan keberadaan konsep perseroan perseorangan ini dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui usaha mikro dan kecil. Namun perlu dilakukan pengaturan khusus terkait perseroan perseorangan.
ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PADA KASUS KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (HOLDING COMPANY) Syuhada, Wahyu
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.564

Abstract

Bankruptcy is a risk that can occur to both a subsidiary or a parent company in a state-owned holding enterprise. It is not a trivial matter for the state-owned holding company if its subsidiary suffers from bankruptcy, considering the position of the subsidiary and the parent company are separated, yet in some cases, the subsidiary is instead treated equally as a state-owned enterprise. The first issue would be, what is the legal relationship between the parent company and its subsidiary in the state-owned holding company; and second, how is the responsibility towards the bankrupted subsidiary. This research uses the normative juridical method. In which, it is concluded that first, as separate and independent entities, both the parent company and its subsidiary are restricted by the nature of separate legal entities and limited liabilities in carrying out their respective activities, even though they are bound under the same holding company. Second, the bankruptcy of a subsidiary of the state-owned holding company can occur and the responsibility of the parent company is limited to the shares that it owns, and if it is discovered that in its financial management, the parent company contribute in the bankruptcy of the subsidiary, then the responsibilities can expand.
DISPARITAS PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DALAM JUAL BELI TANAH DAN PENDAFTARANNYA Farikha, Danur Alma; Adhim, Nur
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.566

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwewenang untuk membuat akta otentik, yang salah satunya ialah Akta Jual Beli (AJB). Ditemukan bahwa penentuan harga antara kesepakatan para pihak dengan hasil verifikasi lapangan pada proses pendaftaran ialah terjadi disparitas. Tujuan penelitian ini ialah guna menggali urgensi kepastian hukum atas disparitas penentuan harga transaksi dalam jual beli tanah dan pendaftaran sekaligus upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini berjenis normatif, dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas ialah karena kekosongan hukum. Kepastian hukum ini menjadi urgensi untuk diwujudkan, mengingat teori kepastian hukum menurut Hans Kalsen dan Jan Michael Otto bahwa kepastian hukum diwujudkan dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan konsisten. Kepastian hukum menjadi urgensi untuk diwujudkan agar tidak membingungkan masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Selain itu juga demi pendapatan negara dengan baik dari sektor pajak atas tindakan jual beli tanah, yaitu terkait Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengaturan hukum yang lebih spesifik ini perlu dilahirkan sebagai kunci untuk mewujudkan kepastian hukum atas adanya disparitas penentuan harga tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF Gunawan, Gunawan; Anggraeni, Happy Yulia; Pramesty, Ligar Ayu
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.567

Abstract

Indonesia as a state based on law has regulated public welfare, especially regarding ownership of land rights guaranteed in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 (UUPA). However, in practice regarding land registration there are still various problems. Because certificates, which are the end product of land registration, can still be canceled as a result of the publication system adopted. The purpose of this study is to understand the extent of legal protection and legal certainty of ownership of land rights through a positive negative publication system. The research method is Normative, a scientific research approach to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. Based on the results of this study it can be concluded that the ownership of land rights through land registration with a negative publication system with a positive dimension is appropriate but in its an implementation it does not guarantee legal certainty for certificate holders because certificates are strong evidence so that they can still be sued within a period of 5 years. Arrangements regarding the time period for a lawsuit to cancel a certificate need to be amended, because since the certificate is issued 5 years is enough time for the certificate holder to face the possibility of a lawsuit.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP PUBLIKASI KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI Aziz, Fahrul Abdul; Anggraeni, Yulia
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.568

Abstract

The rapid flow of globalization affects the way of thinking and human lifestyle towards a more modern, rapid development of information technology and the high use of social media causes the world relationship to be borderless so as to increase the spread of various pornographic content resulting in cyber bullying, nonconsensual pornography, and trolling The negative impact is also experienced by adolescents and children who experience internet harassment. Therefore, technology companies as platform providers have the authority to identify publishable content. Several laws, especially Law No. 19 of 2016, have provisions regarding the protection of private life, however, until now there has been no regulation that clearly regulates the responsibility of technology companies. This paper aims to find the legal basis for the responsibility of technology companies for the realization of the protection of private life so that the main problem in this paper is the extent of the responsibility of technology companies for content containing elements of pornography.
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng) Wijaya, Pande Komang Novia Arsita; Nurhayati, Dwi Endah; Wildana, Dina Tsalist; Iriyanto, Echwan; Halif, Halif
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.569

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi di bidang industri kertas yang telah terbukti melakukan dumping limbah B3 berupa buburan kertas sehingga mencemari Sungai Cilamaya. Korporasi di bidang industri kertas tersebut dijatuhi pidana sesuai Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Korporasi di bidang industri kertas tersebut dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp120.000.000 tanpa pidana tambahan. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang terdapat dalam pemidanaan korporasi di bidang industri kertas dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan pemidanaan terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/Lh/2021/PN.Sng dengan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH dan mengetahui penjatuhan pelelangan aset sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng menurut ketentuan UU PPLH. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Setelah membedah dan mengkaji pemidanaan terhadap korporasi di bidang industri kertas tersebut, pidana denda sebesar Rp120.000.000 yang dijatuhkan tidak menjamin adanya pemulihan atas kerusakan yang disebabkan korporasi tersebut karena pidana denda tersebut masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Korporasi di bidang industri kertas juga tidak diberikan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan dimana seharusnya dioptimalkan sebagai penerapan Asas Pencemar Membayar. Berkaitan dengan pidana denda sebagaimana tertera dalam UU PPLH, dibutuhkan adanya ketentuan detail terkait pelaksanaan pidana denda agar menjamin pertanggungjawaban korporasi.
POLEMIK DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114/P/2022 Amalia, Riska Ari; Ashari, Ashari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.572

Abstract

Controversy ensued when the public judged that the President had turned a blind eye to the unconstitutional removal of Aswanto by issuing a policy on dismissing Aswanto and at the same time appointing Guntur judges, namely Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. Based on this, problems were found, regarding the validity of a state administrative decision and how the validity of Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. The research method used is normative juridical method, using statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study show that the KTUN has validity if it fulfills the material and formal requirements, as well as the conditions specified in Article 52 of Law Number 30 of 2014. Then Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges is invalid because it does not comply with the provisions in Article 52 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014.
SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Shabranah, Andi Nur; Maskun, Maskun; Aswan, Muhammad
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.573

Abstract

This article aims to examine the form of personal data protection in electronic certificates. This is a normative research with statutory and conceptual approaches. At the beginning of 2021, the Regulation of the Agrarian Affairs Ministry/Head of the National Land Agency concerning Electronic Certificates (it is referred to as Ministerial Regulation of National Land Agency Number 1 of 2021) which was issued on January 12, 2021 to modernize the land handling and services. This modernization is a form of digital transformation of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of National Land Agency (BPN). The digital transformation which is carried out by The Agrarian Affairs Ministry includes improving digital services and processing personal data from manual to digital, transforming conventional certificates into electronic certificates. The massive data leaks has become public concern regarding personal data. The Law number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data, it can guarantee the rights of citizens by providing protection for personal data. The result of the research shows a product issued by the government with processing personal data. Based on the PDP Law, it must obtain approval from the Personal Data Protection Officer as a personal data protection form of the land rights holders.
SULITNYA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 178 K/PDT.SUS-PHI/2015) Khairani, Khairani; Harbi, Aldi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.574

Abstract

Kehadiran UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian dalam penyelesaian perselihan antara pekerja dan pemberi kerja. Harapan tersebut disebabkan karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan peraturan sebelumnya yakni UU No.22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) mempunyai prosedur yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut UU No. 2 Tahun 2004, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menganut prinsip penyelesaian yang murah, sederhana dan singkat, tetapi dalam kenyataannya penyelesaian perselisihan juga tidak murah karena meskipun ada azas yang menyatakan biaya murah bahkan gratis untuk kasus dengan nilai Rp.150 juta ke bawah tetapi karena kedudukan pengadilan yang hanya ada di ibu kota propinsi mengakibatkan biaya tinggi juga bagi pekerja yang berperkara. Ketidakefektifan juga disebabkan oleh sulitnya melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial? 2) Apakah penyebab sulitnya melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, mengakji peraturan yang terkait dengan objek kajian dan menghubungkannya dengan pelaskanaan pada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan eksekusi Putusan PHI di dalam UU No.2 Tahun 2004 tidak diatur secara tegas karena pada PHI berlaku Hukum Acara Perdata termasuk berkaitan dengan eksekusi putusan didasarkan pada HIR dan RBG. 2) Ekskusi Putusan PHI sulit dilaksanakan karena Pengadilan juga tidak mampu melaksanakan eksekusi putusan terhadap perusahaan yang tidak mau membayar hak-hak pekerja sebagaimana putusan Pengadilan, kalaupun Pengadilan akan melaksanakan sita terhadap aset Perusahaan, dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, Pengadilan menunggu pekerja mencari data aset-aset Perusahaan yang akan dieksekusi, sehingga Pengadilan tidak mau melakukan sita eksekusi kalau tidak jelas dan rinci data aset perusahaan yang akan dilakukan sita eksekusi. Perusahaan juga dengan berbagai alasan tidak mau memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan putusan hakim, malahan lebih mau membayar jasa untuk Pengacara dengan biaya lebih besar dari pada jumlah yang diminta pekerja untuk membayarkan hak-hak pekerja yang sudah lama mengabdi pada perusahaan.

Page 232 of 392 | Total Record : 3918

 230   231   232   233   234 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue