cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 249   250   251   252   253 
Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Wardhani, Mellinia Dilla; Musyafah, Aisyah Ayu
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.785

Abstract

The making of an authentic deed from a notary is not based solely on existing regulations but is the wish of each related party so that there is certainty regarding the rights and obligations they have. A notary who does not read out the deed that has been made may be subject to punishment in accordance with Article 16 paragraph 9 UUJN. In its implementation (Das Sein), there are Notaries who often do not read the notes they have made even though in the last sentence they say it is explained that what has been made has been read out by the Notary concerned. This raises new problems and makes the roof related to a deed under the hand and makes the party who wants it loses. The research to be carried out is a type of normative legal research through the study of literature and other legal materials, for example related to legal principles, positive law, legal principles and also the rule of law. The results of the study show that according to article 16 paragraph 1 letter (m) UUJN which explains that a notary is required to read every deed that has been made before the appearers and the legal consequences of a deed that are not in accordance with Article 16 paragraph 1 letter (1) UUJN are deed that made with a stamp or stamp that includes the symbol of the Unitary Republic of Indonesia and in a circular space the name, position and location of office of the relevant notary who makes the deed a private deed are stated in the circular space. This makes assets unable to be used according to the interests facing which of course makes the related parties lose money.
Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik Firli Rahma, Fathia; Yuniarlin, Prihati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.792

Abstract

Perjanjian jual beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan di bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dan akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan setelah mendapat pengesahan melalui pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normative yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa hakim mengabulkan gugatan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan atas dasar terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa surat perjanjian jual beli tanah, kuitansi jual beli, dan keterangan para saksi sehingga putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dapat dijadikan pengganti akta PPAT guna syarat balik nama sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat Cantiqa, Karenina; Ismansyah, Ismansyah; Khairani, Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.794

Abstract

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha atau pihak di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP. Dimana sampai saat ini masih banyak pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum kepada pekerja. Rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat di bidang Tindak Pidana Ketenagakerjaan.?, 2. Bagaimana koordinasi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan antara PPNS Sumatera Barat dengan Penyidik Polri? dan 3. Apa saja kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerjanya tidak optimal?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebelum dilakukan pemeriksaan, PPNS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan, maka selanjutnya adalah pemeriksaan, Apabila terdapat temuan tindak pidana, salah satunya di bidang upah, PPNS Ketenagakerjaan harus membuat nota I dan nota pemeriksaan II jika tidak berhasil, maka PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Berita Acara untuk mendapatkan surat tugas yang berguna untuk berlangsungnya pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilindungi oleh Korwas Polda, Korwas bertugas membantu secara administratif dengan surat-surat untuk dapat melakukan penyidikan, Selanjutnya dilakukan suatu gelar untuk dapat menentukan apakah suatu tindak pidana telah memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan, koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Korps Polri, Yakni pada saat penangkapan, penggeledahan, dan penahanan langsung, kendalanya adalah tumpang tindih undang-undang terkait upah, biaya minimal untuk setiap pembinaan hingga tahap penyidikan, kurangnya evaluasi administratif dari pemerintah.
Pelanggaran Kode Etik Lembaga Penyelenggara Pemilu pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Syahir H. Wibowo, R. Farhan; Adrian Rizky Akbar, Wan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.795

Abstract

Dalam proses menylenggarakan pemilihan umum yang demokratis, maka keberadaan dan peran Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) menjadi sangat signifikan dalam pelaksanaannya. Khususnya di Indonesia, LPP tidak hanya diisi oleh satu lembaga saja, melainkan tiga lembaga utama penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang secara keseluruhan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilihan yang efektif-tepat sasaran. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dilaksanakan secara serentak di 270 daerah, yang terdiri dari sembilan daerah provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten di seluruh Indonesia; menjadi berbeda karena Pilkada 2020 dilaksanakan ditengah penyebaran pandemi global, sehingga pada saat itu pelaksanaan pemilihan selalu beriringan dengan pelaksanaan dan pengetatan kesehatan, termasuk di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menganalisis kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh LPP Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020, yang melibatkan beberapa permasalah penting: ketidakcermatan LPP dalam menyelenggarakan pemilihan, sampai pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT Rinawati, Rinawati; Fitri, Annisa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.796

Abstract

This study aims to answer the formulation of the problem regarding how to implement child-friendly policies (KLA) in the Kinali District, West Pasaman Regency, and the importance of this policy in West Pasaman. To answer the research problem, field research was used. The method used was a qualitative method with a descriptive approach based on data collection techniques in this study including observation, interviews, and documentation. Data were analyzed namely data reduction, data presentation, and data verification or conclusion. The results of this study indicate that the successful implementation according to Edward III --namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The implementation of child-friendly districts in the Kinali sub-district is protected by legal force in the form of regional regulations and regent regulations. However, it needs to be followed by other supporting actions and policies. Because in the disposition variable as measured by the commitment of the executors, there are still deficiencies. The importance of Child-Friendly District Policies (KLA) in Kinali District, West Pasaman Regency, namely to: Carry out the Mandate of Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection and Fulfillment of Children's Human Rights and Providing space for children to address environmental issues where children, like adults, can be invited to cooperate and solve problems related to the environment.
KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN HASIL KORUPSI DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN Hastarini, Arvita
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.797

Abstract

The reduced central supervision of the regions causes budgetary and authority deviations so that they tend to commit acts of corruption. Various methods were used to hide the money resulting from corruption, one of which was by placing the funds in a company. Through normative juridical research, it is found that notaries can play a role in preventing money laundering by reporting perpetrators who are suspected of committing money laundering crimes even though the Notary Office Law requires Notaries to keep everything confidential regarding the deed, unless the Law stipulates other. The legal position of a Notary, apart from being a public official (openbaar ambtenaar) who is authorized to make authentic deeds, can be held responsible for his actions in connection with his work in making deeds and is obliged to keep the contents of the deed secret, but also a Notary as part of law enforcement officials and citizens of Indonesia. who comply with the law according to government regulation Number 43 of 2015 is one of the parties that is obliged to report a party suspected of having committed a crime of money laundering.
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KASUS PERUNDUNGAN (BULLING) DENGAN SISTEM DIVERSI BERDASARKAN UU RI NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Sariadi, Banias; Herman, Asep
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.798

Abstract

In the 1945 Constitution (UUD 1945) Article 28B paragraph 2 states that children are the future of a nation that needs protection for the lives of children to guarantee the right of every child to live, grow and develop. In legal problems, children are always exposed to criminal cases which are often found in the community which always cause problems with the association of children, both as suspects and victims of a crime. Criminal cases are generally rigid and standard in nature to resolve the problem of a case with minors because it is always linked to the child's parents. Soa juvenile criminal settlement is needed which has the principle of prioritizing the best interests of the child and presenting restorative justice. Method: Using Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 04 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, the process of settling child cases can be carried out outside the criminal or ordinary mechanisms known as Diversion. Findings: research results According to the SPPA Law, Differentis the transfer of settlement of child criminal cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice. Diversion has the goal of achieving peace between victims and children by facilitating the role of community counselors and resolving child cases outside the judicial process to prevent children from being deprived of independence and encouraging the community to participate in instilling a sense of responsibility towards children. Conclusion: Settlement of juvenile criminal cases through diversion can also be described as a system when the facilitator's role as a social advisor regulates the process of resolving conflicting parties to achieve a satisfactory resolution as restorative justice.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN Nooryanto, Fista Hery; Endah Listyowati, Maria Yosepin; Setyaningrum, Diyah
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.799

Abstract

The purpose of the study is to identify the legal protection of marital agreements on joint property due to divorce and the benefits of marital agreements as a form of prevention, as well as legal protection of husband and wife's property in the event of divorce. The research method with a normative approach using a conceptual approach analyzes the problem using legal theory and conducts research on legislation that applies and is relevant to the problem. A marriage agreement is considered valid if it is made in writing in the form of a notarial deed before a notary and legalized by the civil registry, namely the KUA for those who are Muslims and a legal entity of citizenship for non-Muslims. Islam. and register with the local District Court, as stated in Chapter V Article 29 Paragraph (I) of the Marriage Law with the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its contents also apply to other parties who have an interest. It is concluded that the legal protection of a marriage agreement on joint property due to divorce provides freedom in determining the time for couples to make a marriage agreement and protect their property in the event of a divorce.
Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Malie, Adi Muliawansyah; Sathya, Talitha Alfreda; Refiananda, Alysha; Anbiya, Nur Ilmi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.801

Abstract

Permasalahan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang kerap terjadi ialah seperti penerima dana yang berujung gagal bayar hingga penagihan pinjaman dan data pribadi disalahgunakan. Berdasarkan hal tersebut, patut digali terkait perlindungan hukum represif dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), mengingat keseluruhan kegiatannya ialah dilakukan secara online. Hal tersebut ialah kemudian dapat mengetahui bagaimana perwujudan asas penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, biaya ringan, dan bermanfaat secara berkelanjutan. Tipe penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) cenderung dilakukan melalui litigasi secara online. Pengaturan mengenai non litigasi secara online terkait hal tersebut belum diatur di Indonesia. Non litigsi secara online menjadi urgensi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, biaya ringan, dan berkelanjutan sekaligus sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap para pihak dan perekonomian nasional yang baik, serta dunia bisnis yang sehat. Kepastian hukum terkait pengaturannya tersebut dengan ini perlu untuk diwujudkan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER: SUATU TINJAUAN DALAM PERSPEKTIR HUKUM KESEHATAN Lira, M. Adnan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.802

Abstract

Doctors are a noble profession that must be protected from wrongful criminalization because of their duty to save human lives. This does not mean that doctors have absolute legal immunity and cannot be prosecuted if it is proven that they violated the patient's rights. The goal of this article is to examine the doctor's legal liabilities through the perpespective of medical law. Through library research, the issues are analyzed using a normative and conceptual approach to primary and secondary legal materials. As a type of contract, the relationship between doctors and patients is governed by law. As a result, a doctor can face legal consequences under both criminal and civil law. In terms of criminal law, a doctor who fails to perform his duties and profession in accordance with procedures may be subject to a number of Criminal Code provisions, particularly if the patient dies as a result of his negligence. Furthermore, any unlawful act that harms a third party gives rise to a civil law obligation on the person who unintentionally caused the injury to make up for the harm. If an intentional or negligent act results in a damage to or disability of a limb, the victim is entitled to compensation for the costs of healing as well as compensation for losses brought on by the injury or disability.

Page 251 of 392 | Total Record : 3918

 249   250   251   252   253 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue