cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ananda Reicardo; Mia Hadiati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1967

Abstract

The development of culture in society has various impacts including on social life, such as the rise of interfaith marriages in Indonesia. Generally, interfaith marriages are not common in Indonesian society because marriages in Indonesia are very thick with religious and ethnic rules which often cause conflicts and problems in the family aspect, the Marriage Law also emphasizes that marriage is considered valid, if it is carried out according to each religion or belief that has agreed. As a result of this provision, interfaith marriages are often not allowed because they are not permitted according to religious provisions. In this modern era, interfaith marriages do not yet have special regulations so that there is no clarity on the rules of marriage validity and child inheritance in interfaith marriages. Therefore, this research will conduct a legal review of the granting of a permit for an application for an interfaith marriage. This normative juridical research uses secondary data supported by the results of interviews which will be analyzed qualitatively and described descriptively. The results of this study indicate that the granting of permission for interfaith marriages is not in accordance with the theory of legal certainty because the Marriage Law and KHI do not allow interfaith marriages or if both religions of the bride and groom do not allow it.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Properti di Indonesia Rava Syhafa Maharani; Amad Sudiro
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1968

Abstract

The purpose of this research is to describe the form of legal liability that can be carried out by real estate companies that experience bankruptcy against consumers who are harmed by them. The method used in this research is normative juridical because the author seeks to conduct a critical analysis related to legal protection to consumers who are bound in a sale and purchase agreement with a real estate company. The rise of real estate companies experiencing bankruptcy due to the impact of the COVID-19 event has caused a situation that is detrimental to consumers of the real estate industry. The results of this study show that the bankruptcy condition experienced by PT Cowell has harmed consumers who are in the weakest position in the compensation repayment mechanism. Consumers as concurrent creditors are the last party to receive compensation after separatist creditors and preferred creditors have received compensation. Even though it has gone bankrupt, PT Cowell is still responsible for providing compensation to its consumers in accordance with the written agreement that was previously agreed upon and approved. The author considers that in order to protect consumers who have been harmed, government officials must act firmly against companies that cannot carry out their responsibilities properly.
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Perjanjian Nominee Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 259/Pdt.G/2020/Pn.Gin Budiyanto, Budiyanto; Ismansyah, Ismansyah; Fendri, Azmi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1969

Abstract

This study discusses the Gianyar District Court Decision No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin, which declared that Deed No. 10 and Deed No. 12, related to the purchase of land, constitute an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The focus of this research is: (1) How is the regulation of the creation of valid agreement deeds by a notary; (2) The notary's responsibility in the creation of nominee agreements; and (3) The judge's considerations in the court's decision regarding the nominee agreement. Using a normative juridical approach, this study utilizes both secondary and primary data. The results show that the notary has a significant responsibility to ensure that the deeds comply with the prevailing laws and regulations, and to prevent any coercion or fraud. Regarding the nominee agreement, the judge ruled that the agreement was made to circumvent the law, violating Articles 1337 and 1320 of the Indonesian Civil Code, as it does not meet the objective requirement of a valid agreement, namely "a lawful cause." This nominee agreement was created with the intention of evading legal provisions prohibiting foreign nationals from owning land titles in Indonesia.
ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI ALASAN PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN YURISPRUDENSI Lumban Gaol, Selamat
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1970

Abstract

Adakalanya salah satu pihak yang dirugikan dalam dan atas pelaksanaan kontrak mengajukan gugatan wanprestasi dan pelaporan tindak pidana penipuan. Artikel ini mengkaji bagaimana pengaturan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual dalam sistem hukum Indonesia ?, bagaimana penentuan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual ?, dan bagaimana konsistensi MA dalam penerapan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas pertanggungjawaban tindak pidana penipuan ?. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsep, menggunakan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan pertama dalam sistem hukum Indonesia, itikad baik ada pada tahap pra, penandatangan dan pelaksanaan kontrak (vide Pasal 1338 Ayat (3) Jo. Pasal 1321 KUH Perdata), kedua penentuan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual terletak pada itikad baik atau itikad tidak baik yang mendasarinya, dikualifikasi wanprestasi, apabila kontrak dibuat didasari itikad baik, dan dikualifikasi tindak pidana penipuan, apabila kontrak dibuat didasari itikad tidak baik berupa tipu muslihat. Ketiga MA telah konsisten, perbuatan seseorang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak yang sah dan didasari itikad baik bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, melainkan masalah keperdataan, oleh karenanya harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.
Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia Alifiar Fattati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1971

Abstract

Sistem pidana dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kelemahan dimana apabila tersangka tindak pidana korupsi meninggal dunia sehingga pengembalian kerugian negara terkendala. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan dibuatnya peraturan mengenai gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan secara perdata seperti kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan menjelaskan sejauh mana batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia atas kerugian negara ialah dengan mengganti kerugian negara secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab terbatas pada harta dari tersangka tindak pidana korupsi yang dikelola atau diterimanya dan selama belum terlampaui masa kadaluwarsa penuntutan berdasarkan asas keadilan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Berbeda hal dengan hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut dikarenakan kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutangnya.
Telaah Terhadap Alasan Memperingan Sanksi Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813/K/PID/2023 Silviana Putri, Szyva; Adhari, Ade
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1972

Abstract

Considering Indonesia is a nation of laws, as stated in Article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the rule of law, not man, should govern the state. But when we examine this issue, we find that an authority figure who is meant to lead by example and safeguard the public is still negligent and has an insufficient comprehension of the law. A senior police officer can nevertheless be included in the "Whoever" part of Article 340 of the Criminal Code when it comes to organized murder proceedings because he acknowledges that the person being assaulted is a human being with legal status. This paper aims to examine the legal importance of prohibiting high-ranking police personnel from committing intentional murder as a type of official crime. This paper applies a normative legal research methodology that involves a statutory approach and a literature review. After the data is gathered, it is processed and given a descriptive explanation to allow for a factual explanation of the correlation between the data. The outcomes of the research lead to the conclusion that office crimes are covered by Article 52 of the Criminal Code and that offenders who hold senior police positions may face sanctions to discourage their actions and punish them for their accountability.
Perlindungan Konsumen Berkaitan dengan Penyedia Jasa Makeup dan Produsen Kosmetik Palsu: Kajian Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Terkait Louhenapessy, Isabelle Farradiva
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1973

Abstract

Di tahun 2024 ini, perkembangan industri kecantikan telah melejit, secara spesifik dalam dunia tata rias. Jasa tata rias ini kemudian menjadi idola karena memberikan akses untuk banyak orang agar bisa tampil lebih cantik. Makeup Artist sendiri adalah seorang seniman professional yang menggunakan kulit, terutama wajah manusia sebagai medium karyanya, dan kosmetika sebagai alatnya. Persaingan yang ketat telah muncul, dan menyebabkan perias tertentu melakukan kecurangan dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu bentuk dari kecurangan tersebut adalah dengan menggunakan kosmetik palsu. Hal ini bisa terjadi karena merk kosmetika ternama bisa dibeli dengan harga yang murah, dengan perbedaan yang cukup jauh, bisa berupa lebih murah, yang tentu sangat menggiurkan para konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makeup artist yang menggunakan kosmetik palsu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian eksplanatoris yaitu dengan memperkuat keadaan hukum yang sudah ada untuk memperkuat penerapan teori dan norma hukum, serta memberikan hasil penelitian ini dengan bentuk laporan yang bersifat deskriptif. Bagian akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa konsumen yang dipakaikan produk kosmetik palsu dilindungi oleh UU Perlindungan konsumen, dan dapat melakukan beberapa upaya hukum terhadap perihal tersebut.
Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar Vidianta, Raihanka
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1974

Abstract

Sumber hukum penodaan agama di Indonesia terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang didalamnya juga mencantumkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum tersebut memiliki tujuan untuk melindungi kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, terlihat kelemahan dalam kepastian hukum yang diberikan hukum penodaan agama serta kegagalannya dalam melindungi kebebasan beragama tersebut, hal ini terlihat jelas setelah kasus Alexander Aan yang membuat media internasional menyorot hukum penodaan agama dan memberikan kritik atas hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisa buku, hukum, serta sumber tertulis maupun tidak tertulis lainnya. Dalam penelitian penerapan hukum penodaan agama dalam kasus Gafatar ditemukan bahwa hukum tersebut adalah produk masa lalu yang sudah tidak lagi relevan. Ambiguitas hukum penodaan agama memberikan celah multi interpretasi yang berresiko melanggar hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan beragama dan memberikan wewenang penetapan suatu aksi sebagai penodaan agama kepada instansi yang tidak memiliki kewenangan secara hukum seperti organisasi agama. penerapan Pasal 156a KUHP tidak memenuhi syarat dalam Penetapan Presiden. Untuk memberikan perlindungan hak masyarakat, diperlukan definisi jelas atas penodaan agama serta tindakannya dan evaluasi atas efektivitas hukum penodaan agama di Indonesia.
Kedudukan Harta Perkawinan yang Sedang Dijaminkan: Studi Akibat Pembuatan Perjanjian Pasca Perkawinan / Postnuptial Agreement Muhammad Dhafin Almanda Fauzan; Abdul Salam
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1976

Abstract

Dengan hadirnya dan pemberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terjadi beberapa perubahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan pertama ialah waktu dibuatnya perjanjian, berlakunya perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, dan pencabutan perjanjian perkawinan. Dengan dimungkinnya pembuatan perjanjian kawin pasca kawin maka akan berakibat mengenai kedudukan harta perkawinan seperti contohnya bila mana harta perkawinan tersebut sedang dijaminkan. Bagaimana kedudukan harta bersama yang sedang dijaminkan tersebut apakah kemudian bertentangan dalam ketentuan yang ada dalam putusan konstitusi dan bagaimana keabsahan dari perjanjian kawin yang dibuat tersebut serta peran apa yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin. Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu bentuk penelitian doktriner yang akan mengacu kepada peraturan ketentuan perundang-undangan yang mana baik berupa asas-asas tertulis maupun tidak tertulis. Apabila para pihak menjadikan harta bersama dalam perkawinan mereka tersebut menjadi objek dalam perjanjian perkawinan, kemudian pasangan dalam hal ini melakukan perjanjian kawin maka dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut perlu dilakukannya terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut melalui inventarisasi harta bersama. Inventariasi tersebut berperan untuk mencatat seluruh harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menentukan kemudian bagaimana kedudukan harta bersama tersebut ketika dibuatnya perjanjian kawin pasca kawin. Peran Notaris dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang membuat perjanjian perkawinan dan dalam hal ini perlu menerapkan prinsip kehatia-hatian agar perjanjian perkawinan yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga.
Pelaksanaan Perkawinan Cino Buto di Kabupaten Tanah Datar dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wulandari, Gustia; Nurdin, Zefrizal; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1978

Abstract

Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka suami istri tersebut tidak boleh rujuk kecuali apabila si istri telah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Permasalahannya adalah ketika perkawinan istri dengan laki-laki lain itu dilakukan dengan rekayasa dan laki-laki tersebut dibayar untuk melakukan perkawinan tersebut atau dikenal dengan istilah perkawinan Cino Buto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perkawinan cino buto tersebut di Kabupaten Tanah Datar, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan cino buto di Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana keabsahan perkawinan cino buto tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu penelitian yang tidak hanya melihat dari aspek hukum positif namun juga melihat penerapannya di lapangan dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan cino buto di Kabupaten Tanah Datar dimulai dengan adanya rekayasa perkawinan antara pihak pasangan yang telah terkena talak tiga dengan si muhallil untuk menyepakati jangka waktu dan bayaran dari perkawinan tersebut setelah itu akan dilakukan prosesi akad nikah layaknya akad nikah pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan hubungan suami istri lalu si muhallil akan segera menceraikan perempuan yang dinikahinya tersebut agar si perempuan bisa kembali menikah dengan mantan suami sebelumnya. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan ini dapat dilihat dari 2 sisi, yakni dari sisi pelaku dan sisi muhallil. Dari sisi pelaku, faktor penyebab dilakukannya perkawinan cino buto ini adalah pemahaman terhadap agama Islam, pemahaman terhadap mazhab syafii, penyesalan atas perceraian, praktik turun menurun, adanya kekosongan hukum, dan pertimbangan terhadap anak. Sedangkan dari sisi muhallil penyebabnya adalah faktor ekonomi, ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga, dan karena adanya kekosongan hukum. Perkawinan Cino Buto apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum agama Islam yang menginginkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang kokoh dan kekal serta dilakukan atas niat ibadah dan atas keinginan sendiri bukan atas dasar rekayasa karena perjanjian dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Filter by Year

2018 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue