cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 350   351   352   353   354 
Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020 Margaret Mutiara Manurung; Ade Adhari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1990

Abstract

Sebagai sebuah negara hukum, maka segala kegiatan yang terjadi di dalam negara harus dapat dilakukan dengan berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terhadinya pelanggaran hukum yang disebut juga dengan pelanggaran pidana. Salah satu pelanggaran hukum yang tidak sedikit terjadi adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kasus ini, kerap kali terjadi individu korban yang dijadikan sasaran oleh pelaku akan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri karena merasa terancam, sehingga individu yang seharusnya menjadi seorang Korban dapat terancam dengan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri. Adapun, metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber yang diperoleh oleh studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) melalui data sekunder yang nantinya dianalisis secara deduktif. Apabila seluruh data tersebut telah terkumpul akan dijelaskan secara deskriptif agar dapat menjelaskan hal terkait secara sistematis di dalam penulisan. Muara dari penulisan ini adalah pentingnya pembuktian pembelaan terpaksa yang harus dilakukan di muka pengadilan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk melakukan penalaran sebelum memberikan putusan atas tindak pidana yang terjadi. Di mana dalam hal ini hakim harus dapat memberikan keputusan dengan melakukan legal reasoning.
Analisis Fenomena Drifting Liar dalam Perspektif Asosiasi Diferensial: Studi Kasus di Pondok Indah Yusuf Mujaddid; Lucky Nurhadiyanto
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1991

Abstract

: Street drifting is a phenomenon in which drivers perform high-risk manoeuvres on public roads without permission, has become an increasingly acute social and security issue. In Indonesia, the legality of this activity refers to compliance with the regulations of the applicable laws. Drifting permitted on the circuit under the provisions of the Indonesian Motor Union (IMI), however, often develops in an illegal context. The research uses a qualitative approach to explore the phenomenon of wild drifting in the Indah Pondok area, South Jakarta. Data collection methods involve field observations, interviews with two active perpetrators drifting wild in the area, and literature studies. The data obtained was then analyzed using the differential association theory by Edwin Sutherland (1939). The results of the analysis show that the motivation to engage in wild drifting is heavily influenced by social interaction, intimate groups, attitudes to the law, and physical conditions of the location. Wild drifters greatly appreciate the sensation of adrenaline, freedom, and flexibility offered by this activity.
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada Pihak Ketiga Mutmainah, Lailatul; Yasir, M.; Novianto, Herta
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1992

Abstract

Dalam penelitian ini menarik pembaca untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dan kekuatan hukum sertipikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa menjadi tanah negara.Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Dan jika sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak maka perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan akan dilakukan penggantian yaitu berupa sertipikat pengganti, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama.
Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah Rizky Hardianti Evendi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak inisiatif pembangunan Rempang Eco City terhadap hak asasi manusia dan hubungannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari pembangunan Rempang Eco City. Penelitian ini menggunakan semacam metodologi penelitian hukum normatif. Karena pendekatan analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian, maka data akan bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk kalimat. Terkait dengan masyarakat Pulau Rempang, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilakukan harus sejalan dengan projeksi penguatan hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai masyarakat lokal. Tidak boleh ada ego pemerintah yang mengalahkan hak-hak dasar warganya. Pemerintah harus menjalankan peran mereka dengan kebijakan yang bijak, berfokus pada partisipasi masyarakat, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, Rempang Eco City bisa menjadi contoh sukses di mana pembangunan yang berkelanjutan dan hak asasi manusia bersatu dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga Pulau Rempang.
Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan Rosa Amalia Fatma; Triny Srihadiati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1994

Abstract

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis containment theory terhadap pengaruh minuman keras sebagai faktor determinan dari tindak kejahatan penganiayaan di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory atau teori penahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara tindak kejahatan penganiayaan akibat pengaruh minuman keras dengan faktor inner containment dan outer containment. Bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum yaitu dengan upaya preventif dan represif.
Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN) Belicia Widhyana Yulia Putri; Adhari, Ade
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1995

Abstract

A criminal act is something committed by an individual who deliberately violates the provisions of the Criminal Code Book II Chapter XIX (Articles 338 to Article 350) due to the loss of someone's life. One example of this case is the murder incident in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. In this case, there was a child who murdered the victim with the motive of self-defense, because the victim asked for the perpetrator's belongings and had sex with the witness. The perpetrator was subject to a sentence based on Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code regarding abuse resulting in death by the Panel of Judges. However, this caused a polemic because the perpetrator committed the murder by stabbing a knife into the victim's vital organs in the chest. The author uses a normative juridical approach to examine the judge's views regarding the fulfillment of the element of intent (opzet) in the crime of murder using secondary data obtained through literature study. Based on the research results, the judge's consideration of the use of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in this decision was considered inappropriate because the judge simply did not review the jurisprudence, the opzet element in this incident, and only relied on the Criminal Code and subjective reasoning. In criminal law, it is important to consider the element of intent or opzet, even though the consequences are the same, namely the loss of the victim's life, the element of intent in each article is different. Article 338 of the Criminal Code requires the victim to lose their life, while Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code only wants the victim to feel pain without wanting the victim to die.
Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs Henna Kurniasih; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1996

Abstract

The practice of child adoption has existed since ancient times. In the past, particularly among couples who had not been blessed with offspring by God, it was common to adopt a child who was still a relative, albeit a distant one. Consequently, child adoption in those times was not based on legal regulations, as the adopted child remained within the family. Therefore, the legality of adoption was not a significant concern in the past. The issues addressed in this paper include the factors and evidence considered by judges in granting adoption petitions and the regulations regarding child adoption under positive law in Indonesia. The research method employed is normative juridical, which involves legal research conducted through the examination of library materials, also known as library research. The findings reveal that the panel of judges considers several points of law, primarily the judges' conviction to grant the petitioners' request based on various pieces of evidence presented during the trial, including testimonies from the biological parents of Child X and witnesses from the relatives of Petitioner I and Petitioner II. The implementation of child adoption in Indonesia is based on the Child Protection Law and Government Regulation No. 54 of 2007 on Child Adoption, which stipulate that the adoption process involves several requirements and is carried out to meet the needs and best interests of the child.
Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Penjualan Tiket Umroh oleh Perusahaan Penerbangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Khanifa Fauziah; Ariawan Gunadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1997

Abstract

The issue of consumer protection has in fact become a hot topic that needs attention from various parties, especially considering that every business activity involves consumers and there are consumer rights that must be fulfilled by entrepreneurs based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cases that have been widespread include discriminatory practices carried out by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in selling Umrah tickets, closing access to ticket reservations by Garuda Indonesia to 301 PPIUs (Umrah Travel Organizers), so that consumers cannot reserve tickets directly. This problem then invites the author to discuss further regarding consumer protection in this case and the implementation of legal protection that should be for consumers in discriminatory practices in business activities. This research uses a normative juridical research method using literature study and a legal approach. The research results show that in constructing consumer protection, you must actually look at legal principles, both in terms of legal certainty, legal protection and justice, as well as referring to the principles of Islamic law. In implementing legal protection referring to the Consumer Protection Law, it is necessary to take several steps, including collaboration in supervising entrepreneurs by utilizing technology, clear and integrated regulations and the imposition of strict and proportional sanctions, as well as education for entrepreneurs to can always uphold consumer protection values including transparency, fairness, openness, equality.
Perlindungan Hukum Konsumen atas Penjualan Properti Menggunakan Sistem Pre Project Selling Rafi Erdian Wibowo; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1998

Abstract

The pre-project selling system implemented by housing developers often results in consumer losses. When consumers suffer losses, they have the right to claim compensation from the respective developers. These compensation claims are governed by the legal protection framework outlined in the Consumer Protection Act and the Civil Code. This research aims to identify the legal consequences arising from the pre-project selling system conducted by housing developers and to evaluate the legal protection available to consumers in this context. The type of research used is normative research, which is based on the study of theories and applicable legal rules. This normative research also serves to provide legal arguments in situations of voids, ambiguities, and conflicts of norms. Thus, this research is considered very important as policy input to provide justice for the community.
A Legal Examination on Russia’s Threat on the Use of Nuclear Weapons during the Invasion of Ukraine based on the Applications under International Law Christopher David Nagaria; Ariawan Gunadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1999

Abstract

The purpose of this research hopes to provide viewers further awareness and contributions that promote the abolishment of nuclear weapons. The issue the researcher has found include what are the legal applications and laws regarding the threat and use of nuclear weapons. The research method used is doctrinal legal research which aims to examine and analyze the norms that govern the threat and use of nuclear weapons based on existing laws. The findings of this research include various regulations and treaty’s such as the Non-Proliferations Treaty which establishes the recognition of nuclear and non-nuclear weapon states, as well as the limits on the use of nuclear weapons, The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty is an agreement which aims to limit the development and testing of nuclear weapons, and most recently the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons which prohibits nuclear weapons. However, the results have shown that the current laws are insufficiently enforceable and mainly agreed upon under good faith. President Putin’s threats to nuclear warfare and the transfer and stationing of nuclear weapons to Belarus are evidence for further developments and amendments to the treaties in addressing this problem.

Page 352 of 387 | Total Record : 3862

 350   351   352   353   354 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue