cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 40   41   42   43   44 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TIKTOK DI INDONESIA Jessica Geraldine Mumpuni
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.550

Abstract

Intellectual property rights are rights that originated and are born from the creation of a creation. One form of intellectual property rights is copyright, and one form of copyrighted work is cinematography. Cinematography itself is protected by the rights contained in the copyright. Then, as the time evolves, technology also has a function that can distribute a work of cinematography, as for the creators, this also has a negative impact. Some problems that arise are related to the piracy of copyrighted works or the distribution of cinematographic works without a license or permission. Therefore, the author of the journal intends to discuss concerning the efforts that have been made through the existing legal provisions in Indonesia to protect cinematographic copyrighted works for unauthorized distributions, one of which is through Tiktok media. This research was conducted with normative juridical methods, namely conducting literature studies and studies through laws and regulations.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA YANG MENGANCAM WARTAWAN MELALUI MEDIA SEHINGGA MENIMBULKAN RASA BENCI DAN PERMUSUHAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN (Studi Putusan Nomor:175/Pid. Risti Dwi Ramasari; Angga Alfiyan; Imam Juliansyah
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.599

Abstract

Ujaran kebencian pula bisa dikaitkan menggunakan minoritas serta masyarakat adat, mempengaruhi satu komunitas tertentu serta mengakibatkan mereka sangat menderita sementara lain mengabaikannya. Hate speech tak sama menggunakan ujaran pada biasanya, meskipun ujaran kebencian mengandung, menyerang, serta mengobarkan kebencian. Perbedaan tadi terletak di maksud suatu tuturan untuk menyebabkan suatu akibat, baik langsung (aktual) juga tak langsung (berhenti pada niat). Terkait menggunakan permasalahan pada penelitianF, bagaimana pertanggungjawaban pidana individu anggota LSM, gerakan warga terhadap pelaku mengancam wartawan Indonesia melalui media sebagai akibatnya mengakibatkan rasa kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar group? (Nomor Keputusan Kajian: 175/Pid .Sus/PN Gdt)? Serta apa pertimbangan hakim pada memutus pelaku oknum anggota LSM, gerakan rakyat, bahwa Indonesia mengancam wartawan melalui media sebagai akibatnya menyebabkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antargolongan (Studi Putusan No:175/Pid .Sus /PN Gdt)?.Metode penelitian dipergunakan pada disertasi merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Data sekunder merupakan data didapatkan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), seperti literatur buku serta karya ilmiah perihal persoalan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data primer merupakan data didapatkan menggunakan hasil penelitian lapangan langsung terhadap obyek penelitian (field research), dilakukan melalui observasi serta tanyajawab langsung terhadap obyek pada waktu penyusunan skripsi.Sesuai hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa oknum anggota Gerakan warga Indonesia menuntut pertanggungjawaban pidana LSM mengancam wartawan melalui media serta mengakibatkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan (Studi Keputusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt merupakan terdakwa dipidana menggunakan pidana penjara 6 bulan serta denda sebanyak Rp10.000.000 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim memutuskan Putusan No:175/Pid.Sus /PN Gdt, terdakwa sudah menandakan res judicata serta meyakinkan bahwa beliau melakukan tindakan pidana dimaksud pada Pasal 28(2) jo 45A(2) UU informasi serta Transaksi elektronika serta perbuatan memberatkan yaitu sebab terdakwa membangkitkan perbuatan menggunakan wartawan pada Kabupaten Pesawaran serta meringankan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa tak pernah dihukum, terdakwa serta korban berdamai sebelum persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Saran bisa diberikan pada penelitian merupakan warga sebaiknya lebih mampu menahan diri serta mengontrol untuk tak melakukan ujaran kebencian lagi sebab bisa mengakibatkan malapetaka di perbuatan kita lakukan sebab pula menyinggung suku atau ras tertentu dituding wajib tahu dilakukan, benar atau salah serta ada tidaknya dampak hukum. Serta usulan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan pada menanggulangi serta menjatuhkan perkara tindak pidana ujaran kebencian sangat perlu melihat kemaslahatan bagi warga serta memastikan putusan bisa diterima baik oleh terdakwa juga korban bisa membawa perdamaian. Serta perdamaian membangun kenyamanan bagi warga, tetapi kepentingan hukum lebih diutamakan.
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Ismail, Subiyanto; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.608

Abstract

Sesuai dengan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karenaPasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Namun sebelum badan peradilan khusus tersebut dibentuk, maka MK masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Kewenangan MK tersebut adalah kewenangan konstiturional yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum (Rechtvakum). Oleh karena itu pembentuk undang-undang haru segera membentuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN MENGENAI SKEMA PONZI DI INDONESIA Madelin Ezra Sari; Patricia Rinwigati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.609

Abstract

The emergence of the phenomenon of illegal investment which is often associated with Ponzi schemes is an issue that deserves to be studied because it is very close to our surrounding life. The Ponzi scheme that is developing in Indonesia is actually not the same as investment fraud, but is the method used to carry out this crime. In its development, ponzi schemes have evolved into various forms of investment products. However, the ongoing developments in Indonesia have not been followed by the strengthening of regulations governing ponzi schemes. Therefore, there are obstacles in handling cases that use ponzi schemes as well as in ineffective prosecutions due to sectoral regulations used to prosecute ponzi scheme users.
KEABSAHAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEMBALI TANPA SURAT PENETAPAN SEBELUMNYA Aryo Hatmoko
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.610

Abstract

The purpose of this study is to analyze the validity of the SPKTNP without the SPTNP which has been regulated in the Customs Law which underlies the decision of the Supreme Court. The research is descriptive-analytical with a normative juridical approach. Collecting data by library or document study conducted by searching and studying and making an inventory of secondary legal documents or materials. As a result, the validity of the issuance of SPKTNP without SPTNP is regulated in Law Number 10 of 1995 Article 16 and its explanation which is closely related to Law Number 17 of 2006 Article 17 which is a re-stipulation. However, Article 16 paragraph (4) concerning the amount of the fine jo. Article 17 paragraph (4) which adds a fine from the construction of state administrative law is a positive fictitious decision considering that the function of government is active. Issuance of SPKTNP without SPTNP is a state administrative decision by Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Court Article 1 point 3 jis Law Number 51 of 2009 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Court Article 1 point 9. The re-stipulation decision by the Supreme Court requires the issuance of the SPTNP before the issuance of the SPKTNP, then the Supreme Court did not defend the issuance of the SPKTNP without being preceded by the issuance of the SPTNP because it contradicted Article 17 jo. Article 16 of Law Number 17 of 2006 in conjunction with Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN Indah Putri Jayanti Basri; Muhammad Said Karim; Amir Ilyas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.614

Abstract

Penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder, dimana Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Postingan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial oleh FH dan RS sempurna sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, sekalipun telah dihapus. Terpenuhinya alasan-alasan pertanggungjawaban pidana berupa sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga FH dan RS dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
PANDANGAN HERMENEUTIKA TERHADAP KASUS MEREK DAGANG GOTO VS GoTo Imelda Martinelli; Ivan Richard Sugiarto; Ernita Dewy Hartono
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.615

Abstract

Hermeneutics is a discipline or method of interpretation used to understand and interpret texts, especially complex texts such as literature, religious texts, or philosophy. Hermeneutics involves the process of studying texts comprehensively, analyzing the structure of the text, understanding the context, and searching for the meaning contained therein. A mark is a sign used to distinguish a product or service from similar products or services provided by other parties. A trademark is a mark that is registered with the Mark Registration Office and Geographical Indications, which grants an exclusive right to use the mark in business activities. This study examines the hermeneutical view of the GOTO vs GoTo trademark case contained in the Court Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. The purpose of this study is to find out the protection regarding Trademarks in Indonesia and how the hermeneutical view of the case of the GOTO vs GoTo Trademarks. The research method used in this journal is normative juridical, which is an approach made by examining the principles, theories, concepts, principles, and legislation related to the research problem being studied. The results of this study are that PT TFT has a class and type that is different from Gojek Tokopedia, therefore in the trial the lawsuit against PT TFT was rejected. In this case, hermeneutics or interpretation is also used so that we can find out the existing meaning and the causes of the case.
PERTANGGUNGJAWABAN GB DAN PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI LAPCHIONG Tri Putra Gunawan; Anita Cornelia
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.616

Abstract

GB sebagai platform penyedia jasa layanan memiliki berbagai fitur yang dipergunakan untuk mempermudah hidup manusia. Salah satu fitur GB yang sering digunakan oleh konsumen dalam hal pemesanan makanan. Hal tersebut dikarenakan pemesanan makanan melalui GB memiliki berbagai keuntungan seperti menghemat waktu dan tenaga. Konsumen tidak perlu datang pada toko konvensional untuk mendapatkan makanan yang diinginkannya karena driver GB akan mengirimkan makanan sesuai dengan alamat yang diinginkan oleh konsumen. Lapchiong merupakan sosis keras berbahan dasar daging babi. Pelaku usaha lapchiong yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada aplikasi GB mengakibatkan konsumen beragama Islam membeli dan mengkonsumsi lapchiong tersebut. Konsumen mengetahui bahwa lapchiong mengandung daging babi setelah konsumen tersebut mengkonsumsinya. Dalam Surat Al-Baqarah 173 terdapat larangan bagi Umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pihak yang bertanggung jawab akibat kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang telah sah dan berlaku di Indonesia dan dikaitkan dengan kasus yang terjadi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KADALUWARSA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA DAN MALAYSIA) Alicia Valda Veyfra Walangitang
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.618

Abstract

In buying and selling activities, business actors as product providers try to avoid losses as much as possible. Not a few frauds are committed by business actors who sell expired products that are detrimental to consumers. Consumer protection is urgently needed given the weaker position of the consumer. Indonesia and Malaysia as ASEAN members regulate consumer protection. Indonesia established Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Malaysia holds Consumer Protection in the 1999 Consumer Protection Act (CPA). The problem formulation of this writing is to discuss the regulatory provisions regarding expired products and the perpetrators are responsible for losses due to expired products in Indonesia and Malaysia. In this paper the research method is normative legal research. The approach in this paper is the statutory approach and the comparative approach. The conclusion of this paper is that the provisions of Indonesian and Malaysian consumer protection laws both regulate business actors who are prohibited from trading expired products and require business actors to put information labels or explanations including the expiration date of a product. For the responsibility of business actors, Indonesia and Malaysia apply reverse verification in the Consumer Protection Law.
TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP PEMBURUAN DAGING PENYU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS KECAMATAN PULAU BANYAK) Siti Khatijah; Nila Trisna
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.619

Abstract

Article 21 paragraph 2 of law number 5 of 1990 concerning living natural resources and their ecosystems. Violation of the provisions of article 21 paragraph 2 is regulated in article 40 of law number 5 of 1990. However, the reality that occurred in the Pulau Banyak sub-district was resolved through customary law that grew within the community and the community still violates the provisions of customary law that exist in society. The type of research method is empirical juridical using primary data through interview data, literature study of written materials such as books and documents. The results of this study say that in the Pulau Banyak District area there are still violations of customary law provisions that live in the community, so that people still violate customary law regarding turtle protection. Based on the case of turtle meat hunting, customary law cannot provide a definite resolution, so it is contrary to the law, therefore it must be resolved through positive law.

Page 42 of 391 | Total Record : 3910

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue