cover
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 349 Documents
Analisis Bioekonomi Ikan Terubuk (Tenualosa Macrura) di Perairan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Agna Khuluqi; Darwis AN; Trisla Warningsih
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v17i2.11415

Abstract

Perairan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu daerah yang di dalamnya saat ini masih dapat dijumpai ikan terubuk. Ikan terubuk memiliki telur yang bernilai ekonomi tinggi sehingga penangkapan ikan ini dilakukan pada saat ikan akan memijah. Penangkapan tersebut menyebabkan kelangkaan ikan terubuk, bahkan keberadaannya sudah terancam punah. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juli 2022 di perairan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat upaya serta tangkapan ikan terubuk terhadap keadaan maximum sustainable yield (MSY), maximum economic yield (MEY), dan open access (OA), menghitung renten ekonomi, serta menganalisis tingkat pemanfaatan sumber daya ikan terubuk di perairan Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian ini digunakan metode survei melalui kegiatan FGD (focus group discussion), yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dan diskusi terarah dengan nelayan terubuk dengan bantuan kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bioekonomi dengan pendekatan model Schaefer. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh efisiensi terbesar pada kondisi MSY, yaitu hMSY 42 ton/tahun dan EMSY 216 unit/tahun. Keuntungan optimum diperoleh pada kondisi MEY, yaitu Rp2.601.532.551,00. Tingkat pemanfaatan pada tahun 2020 mencapai angka 64% pada status moderately exploited yang berarti persediaan sumber daya telah dieksploitasi mendekati nilai MSY. Peningkatan jumlah upaya penangkapan masih dianjurkan dengan tidak mengganggu kelestarian sumber daya. Akan tetapi, catch per unit effort (CPUE) mungkin akan menyusut.Title: Bioeconomic Analysis of Terubuk Fish (Tenualosa Macrura) in the Waters of Bengkalis Regency, Riau ProvinceThe waters of Bengkalis Regency are one of the areas in which currently terubuk fish can still be found. Terubuk fish have eggs that have high economic value so that this fish is caught when the fish are about to spawn. This fishing causes a scarcity of terubuk fish and even its existence is already endangered. The purpose of this study is to analyze the level of effort and catch of terubuk fish in terms of maximum sustainable yield (MSY), maximum economic yield (MEY) and open access (OA), calculate economic rent and analyze the level of utilization of terubuk fish resources in the waters of Bengkalis Regency. This research uses a survey method with FGD (focus group discussion) activities, namely conducting direct interviews and directed discussions with the help of questionnaires for terubuk fishers. This study uses bioeconomic analysis with the Schaefer model approach. Based on the results of the study, the greatest efficiency was obtained in MSY conditions, namely hMSY 42 tons/year and EMSY 216 units/year. The optimum profit obtained in MEY conditions is IDR 2,601,532,551. Utilization rate in 2020 reached 64% in moderately exploited status, where the inventory of resources that have been exploited is close to the value of MSY. An increase in the number of arrest attempts is still encouraged by not interfering with the preservation of resources. However, catch per unit effort (CPUE) may shrink.
Estimasi Nilai Ekonomi Pelestarian Kawasan Pesisir di Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Contingent Valuation Method Riesti Triyanti; Indah Susilowati
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v17i2.11464

Abstract

Pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Gunungkidul cukup pesat dan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jika dibandingkan dengan biaya pelestarian ekosistem. Pelestarian kawasan pesisir membutuhkan partisipasi baik dari masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik ekonomi pemanfaatan kawasan pesisir, menganalisis faktor penentu kesediaan membayar pengunjung dan masyarakat lokal, dan menganalisis nilai ekonomi pelestarian kawasan pesisir. Penelitian dilakukan di Pantai Baron, Drini, Gesing, Ngandong, Ngrenehan, dan Siung di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan pada bulan April—Agustus 2018. Metode pengambilan responden pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sample dengan teknik accidental sampling. Objek penelitian adalah masyarakat pesisir dan pengunjung pantai. Metode analisis yang digunakan adalah valuasi ekonomi dengan metode penilaian kontingen dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) karakteristik ekonomi existing pemanfaatan kawasan pesisir yang mendominasi kawasan pesisir terdiri atas perikanan skala kecil dan pariwisata, (2) kesediaan membayar untuk pengelolaan kawasan pesisir lestari dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, pekerjaan, frekuensi kunjungan, dan status perkawinan, sedangkan faktor pendapatan merupakan faktor yang kurang berarti dalam pengelolaan kawasan pesisir; dan (3) nilai rata-rata willingness to pay pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul adalah Rp9.773,00 per orang per tahun, sedangkan nilai ekonomi pelestarian kawasan pesisir sebesar Rp8,3 miliar per tahun. Strategi pengelolaan kawasan pesisir lestari dilakukan dengan penetapan zonasi pemanfaatan, perbaikan infrastuktur, peningkatan sinergisitas antar-stakeholders, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat.Title: Estimating Economic Preservation Values of The Coastal Area in Gunungkidul Regency Using a Contingent Valuation Method The development of coastal areas in Gunungkidul Regency is quite rapid and is only oriented towards economic interests compared to the cost of preserving ecosystems. Preservation of the coastal regions require participation of the community and all relevant stakeholders. The aims of the study are to analyze the economic characteristics of the use of coastal areas, analyze the determinants of the willingness to pay of visitors and local communities, and the economic value of coastal areas. The research was conducted at Baron, Drini, Gesing, Ngandong, Ngrenehan, and Siung Beach, Gunungkidul Regency. Research time from April to August 2018. The method of taking respondents in this study used a non-probability sample technique with an accidental sampling technique. The object of research is the coastal community and beach visitors. The analytical method is the economic valuation with contingent valuation and descriptive analysis. Results of the study show that the existing economic characteristics of the use of coastal areas that dominate consist of small-scale fisheries and tourism, also willingness to pay for sustainable coastal area management is influenced by education level, age, gender, occupation, frequency of visits, and marital status. At the same time, income is a less significant factor in coastal area management. The average value of willingness to pay for coastal area management in Gunungkidul Regency is IDR9.773,00 per person per year, while the economic value of the coastal area is IDR8.3 billion per year. Strategy of sustainability coastal area management is carried out by determining utilization zoning, improving infrastructure, increasing collaboration between stakeholders, and increasing public education.
DOES COVID-19 REALLY IMPACT ON EXPORT FISHERIES BUSINESS? (Case Study: Kolaka Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia) Campina Illa Prihantini; Muhtar Amin; Nurfadila Nurfadila; Nursalam Nursalam; Yuli Purbaningsih; Ramlah Saleh
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 17, No 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v17i2.11448

Abstract

This study aims to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on fisheries sector, including the export fishery business. Tanggetada Subdistrict, located in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, is one of the suppliers of export fishery commodities through Makassar City in South Sulawesi Province. The analytical method used is a different test of costs, revenues, and income in the export fishery business before and during the COVID-19 pandemic. The selected sample is four export fishery business actors using purposive sampling. The data used are primary data in the form of export fishery business data from each respondent gathered from interviews through questionnaires. While secondary data is supporting data from the Central Statistics Agency, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries as well as several research results on the topic of scientific journals. The data then were analyzed using income analysis, which was carried out with a different test using the SPSS application. The results of the analysis of the different tests (paired sample t-test) show that there are significant differences in the income level of the export fishery of the four entrepreneurs before and during the Covid-19 pandemic.
Stakeholders Collaboration to Stimulate the Economic Empowerment for Salt Farmers in Pamekasan Regency Rendra Eko Wismanu; Yudha Prakasa; Lestari Eko Wahyudi; Durratun Nashihah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.11835

Abstract

Previous studies about the dynamics of salt farming in Indonesia have shown several problems. One of the main problems is related to the management context of salt farming. An attempt to enhance salt farming management is to increase salt farmers empowerment. One of the policies declared by the government to overcome this problem is People’s Salt Business Program/ Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR). This study aims to: (1) describe, explain and analyze the condition of the salt commodity supply chain in Pamekasan Regency, and (2) describe and explain a model of community empowerment of salt farmers in Pamekasan Regency with a value chains analysis approach, so that with this community empowerment model salt farmers in Pamekasan Regency can optimize positive impacts and minimize the negative impacts of salt business implementation in the regions aforementioned.This research uses qualitative research with a value chains analysis approach. Value chain analysis is the process by which a company identifies key activities and aids that add value to a product, then analyzes them to reduce costs or increase differentiation. The location of the study was conducted in Pamekasan Regency.The results of the research through value chain analysis show a diagram model of community empowerment of salt farmers in Pamekasan Regency, namely through the PUGAR program it has been running well in increasing the production and quality of salt commodities in Pamekasan Regency. Production activities up to salt distribution cannot be separated from the role of 3 stakeholders, including: government, private sector, and community. This study emphasizes the impact of stakeholder collaboration in community empowerment. The result of the research is expected could be used as a reference by stakeholders in formulating policies for the increase of farmers welfare.
Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba Eka Aprilya Handayani; Asti Sugiarti; Shidik Burhani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.11339

Abstract

Kawasan Ekowisata Mangrove Luppung yang berada di Kabupaten Bulukumba menjadi tujuan wisata yang semakin populer. Agar kondisi alam dan ekosistem pesisir tetap terjaga, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan konservasi sumber daya mangrove. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung Kabupaten Bulukumba. Partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove diukur dari pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem mangrove, serta strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan konservasi mangrove secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data primer melalui survei berbasis kuesioner terstruktur. Teknik nonprobability sampling, yaitu purposive sampling, digunakan untuk memilih 30 responden dari masyarakat, pemilik usaha di kawasan ekowisata, dan pihak pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove meliputi lima kriteria, yaitu kepedulian, keterlibatan, keterampilan, pendapatan, dan kepercayaan. Dalam pengelolaan hutan mangrove, partisipasi masyarakat dikategorikan baik dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, partisipasi masyarakat didukung oleh beberapa lembaga seperti Kelompok Tani Hutan Mangrove, karang taruna, pemerintah Desa Manyampa, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba.Title: Community Participation in Supporting Mangrove Ecosystem Conservation in the Luppung of Bulukumba RegencyThe Luppung Mangrove Ecotourism Area in Bulukumba Regency is one of tourism destinations that its popularity increases. Community participation is essential in managing, preserving, and conserving the mangrove resources to preserve nature and coastal ecosystem. This study aims to analyze community participation in mangrove ecosystem conservation in the Luppung Ecotourism Area in Bulukumba Regency. Community participation is formulated from management and preservation of mangrove ecosystem, and alternative strategies for community involvement in the development of sustainable mangrove conservation. This study employs descriptive method of primary data collected from survey using a structured questionnaire. Non-probability sampling techniques was carried out to determine 30 respondents including community, business owners in the ecotourism area, and government agencies. The results show that community participation in mangrove conservation involves five criteria: concern, involvement, skills, income, and trust. Community participation in mangrove forest management involves planning and implementation. Community participation is also supported by several organization such as Mangrove Forest Farmer Group, Youth organization, Government of Manyampa Village, Agency of Fisheries and Marine of Bulukumba Regency and  Agency of Forestry and Environmental of Bulukumba Regency.
Does Having Insurance Beneficial for The Indonesian Fisher’s Welfare? Pramu Maisandi; Alin Halimatussadiah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.12063

Abstract

Fishing is one of the occupations with a significant risk of occupational accidents, which is compounded by the advent of health problems resulting from the Covid-19 pandemic. Both of these risks can lower fisher’s earnings and affect their welfare. This research aims to examine how insurance ownership affected the degree of welfare among Indonesian fishers during the Covid-19 Pandemic. The author uses two different datasets from the National Socioeconomic Survey (Susenas) and applies the Propensity Score Matching (PSM) approach to address the research questions. The PSM method, one of the quasi-experiments approaches, ensures a causal relationship between the dependent variable and the independent variable. The fisher’s household expenditures serve as a proxy for its revenue, hence the greater the value, the more prosperous the fisher’s household. According to the study’s findings, owning health and occupational accident insurance can raise household expenses for fishers, which indicates that insurance ownership may have an impact on the degree of the well-being of Indonesian fishers. Furthermore, it was discovered by this study that the advantages enjoyed by a fisher in Western Indonesia and Eastern Indonesia differed significantly. Another finding is that the percentage of fishers in Indonesia who were covered by insurance was still relatively low. On the other hand, the value of the benefits that come with insurance ownership in fisher’s households is relatively high. As a result, the best advice that can be provided to the government of Indonesia is to encourage insurance ownership on the part of the fishers.
Strategi Pengembangan Perikanan Bubu di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan Kurniawan Kurniawan; Chyntia Angelika; Siti Aisyah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.11443

Abstract

Bubu merupakan alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Potensi sumber daya ikan dari alat tangkap bubu cukup melimpah dan memiliki harga ekonomis tinggi, khususnya komoditas rajungan sebagai salah satu peluang pendapatan ekonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesejahteraan nelayan bubu dan menganalisis strategi pengembangan perikanan bubu serta merekomendasikan peta implementasi strategi pengembangan perikanan bubu di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan administrasi desa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November hingga Januari tahun 2022 di Desa Tukak, Desa Sadai, Desa Pasir Putih, dan Desa Tiram di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis nilai tukar nelayan (NTN), analisis spasial, dan analisis SWOT dengan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap nelayan bubu. Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan rumus Slovin dengan jumlah responden sebanyak 173. Penelitian ini menunjukkan bahwa NTN di Kecamatan Tukak Sadai pada tahun 2022 sebesar 101 sehingga NTN pendapatan sebesar >100 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan baik. Adapun tiga strategi yang dihasilkan dari pengembangan perikanan bubu adalah adanya pengoptimalan SDM dari dukungan pemerintah dengan rekomendasi wilayah di Desa Tukak, Desa Sadai, Desa Tiram, dan Desa Pasir Putih; peningkatan sarana dan prasarana usaha penangkapan dengan wilayah usaha kegiatan di Desa Sadai; dan perluasan pemasaran produk dengan wilayah rekomendasi di Desa Tukak dan Pasir Putih. Rekomendasi wilayah untuk pengembangan perikanan bubu disajikan dalam bentuk peta.Title: Development Strategy of Bubu Fisheries in Tukak Sadai District, South Bangka RegencyBubu (fish trap) is the dominant fishing gear used by fishers in Tukak Sadai District, South Bangka Regency. The potential of fish resources from this fish trap is quite abundant and has a high economic value, especially crabs that may incrase regional economic income. This study aims to assess the welfare level of fish trap fishers, analyze development strategies and recommend the implementation map of fish traps based on village administration in Tukak Sadai District, South Bangka Regency. This research was conducted in Tukak, Sadai, Pasir Putih and Tiram Villages from November to January 2022. This research employs NTN analysis, spatial analysis and SWOT analysis with quantitative descriptive data analysis. Data collection was carried out by direct observation through interviews with trap fishers. purposive sampling method was used with 173 number of samples are calculated using Slovin formula. The results show that NTN value of Tukak Sadai fishermen was around 135.24 to 240.47; hence, those fishermen income can be categorized as a good welfare because its NTN value was higher than 100. There are 3 strategies to develop the trap fisheries: first, increase in government supports to develop human resources with the regional recommendations of the villages of Tukak, Sadai, Tiram, and Pasir Putih; second, improvement of fisheris facilities and infrastructure in the village of Sadai business activity area; and third, market expansion of fisheries products with recommended areas in Tukak and Pasir Putih villages. Regional recommendations for trap fisheries development are presented in the form of maps.
Kemiskinan dan Strategi Penghidupan Nelayan Kecil di Tanjung Kait, Banten Fitriani Fitriani; Rilus A Kinseng; Djuara P Lubis; Dedi Supriadi Adhuri
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.12364

Abstract

Nelayan kecil adalah komunitas yang sering dipandang sebagai komunitas miskin. Faktor penyebab kemiskinan pada nelayan kecil bersifat multidimensional. Tidak hanya karena faktor ekologi, faktor pengguasaan aset penghidupan yang tidak merata dapat digunakan untuk memahami kemiskinan pada nelayan kecil. Sebagian besar nelayan kecil masih terperangkap dalam kemiskinan, tetapi ada sebagian kecil dari nelayan kecil yang sukses keluar dari perangkap kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemiskinan nelayan kecil serta faktor penyebabnya dan menganalisis strategi penghidupan rumah tangga nelayan kecil untuk keluar dari kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2022 di Kampung Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan jenis strategi sequential exploratory. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan survei terhadap nelayan dengan kategori pemilik kapal dan buruh. Metode analisis data yang digunakan adalah analysis interactive mode untuk data kualitatif dan analisis deskriptif untuk pengolahan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di rumah tangga nelayan bersifat tidak permanen dan hanya terjadi pada musim paceklik. Di level kelompok nelayan, isu kepemilikan aset pada cara produksi menentukan keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh nelayan kecil. Di level rumah tangga, kesenjangan akses dan perbedaan dalam mengelola aset penghidupan menentukan kemiskinan di rumah tangga nelayan kecil. Beberapa rumah tangga dengan strategi penghidupan melalui diversifikasi pekerjaan dengan pengelolaan aset penghidupan yang baik dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Peran kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung strategi penghidupan nelayan kecilTitle: Poverty and Livelihood Strategy of Small-Scale Fishers in Tanjung Kait, BantenSmall-scale fishers are community that is often seen as a poor community. The causes of poverty of the small-scale fishers are multidimensional, not only due to ecological factors, the unequal control of livelihood assets can be used in understanding poverty in small-scale fishers. Most of small-scale fishers are still trapped in poverty, but there are a small number of small-scale fishers who managed to get out of poverty trap. This study aims to analyse the poverty of small-scale fishers and its causes and livelihood strategies of small-scale fisher households to get out poverty. The research uses a sustainable livelihood approach.  The research was conducted in January until June 2022 in Tanjung Kait District, Tangerang Regency, Banten. The method used in this research was mixed methods with sequential exploratory strategy. Data collection techniques are in-depth interview and survey to fishing vessel owners and fishing vessel crews. The data analysis method used is interactive analysis mode for qualitative data and descriptive analysis for quantitative data. The result showed that poverty in small-scale fisher households are not permanent and only occurs during the lean season. Ownership of assets in the mode of production determines the economic obtained by small-scale fishers. At the household level, disparities in access and differences in the managing of livelihood assets determine the poverty of small-scale fishers. Several small-scale fisher households with livelihood strategies through job diversification by good management of livelihood assets can get out of the poverty trap. Institutional roles and the use of information and communication technology can support the livelihood strategies of small-scale fishers.
Pilihan Rasional Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah: Studi Etnografi Permasalahan Kenelayanan Septi Wulandari; Pandu Saptoriantoro; Kristina Setyowati; Maya Marliana
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.11524

Abstract

Nelayan Desa Bendar, Pati, Jawa Tengah, Indonesia tidak berbeda seperti nelayan pada umumnya yang memanfaatkan hasil laut serta memiliki pemikiran yang rasional dalam menghadapi kebijakan yang ditetapkan, misalnya pada penggunaan alat tangkap, wilayah penangkapan, dan kebijakan lain yang harus dipenuhi. Karena dipicu dengan fenomena konsumtif berupa kepemilikan rumah dan mobil mewah oleh nelayan Desa Bendar, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana rasionalitas nelayan tersebut dalam menyikapi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Metode kualitatif dengan analisis studi etnografi digunakan untuk menggali pandangan komunitas purse seine dan jaring tarik berkantung (JTB). Teknik wawancara secara mendalam digunakan untuk pengumpulan data dalam mencapai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menyajikan rasionalitas nelayan dalam berhubungan dengan aktor pemangku kepentingan, seperti pemerintah, investor, tengkulak, dan bank sebagai sumber pendukung jalannya industri perikanan. Peningkatan advokasi oleh KKP kepada nelayan menjadi rekomendasi kebijakan utama yang disarankan. Selain pelibatan dan partisipasi nelayan dalam perumusan kebijakan selanjutnya, penyebaran informasi yang edukatif menjadi alternatif rekomendasi dalam kajian ini.Title: Rational Choice of Bendar Village Fishers, Pati, Central Java: An Ethnographic Study of Fisheries ProblemsBendar Village Fishers, Pati, Central Java, Indonesia, are not different from fishers in general who use marine products and have rational thoughts in dealing with established policies, for example in the use of fishing gear, fishing areas, and other policies that must be met. Triggered by a consumer phenomenon in the form of Bendar Village fishers owning houses and luxury cars, this study aims to compare the fishers rationality in addressing government policies. Qualitative methods with ethnographic study analysis are used to explore the views of the purse seine community and pocket tensile nets (JTB). In-depth interview techniques were used to collect data toward achieving the objectives of this study. The results of the study present the rationality of fishers in dealing with stakeholder actors, such as the government, investors, middlemen, and banks, as a source of supporting the course of the fisheries industry. The increase in advocacy by the MMAF for fishers is the main recommendation for the policy maker. In addition to the involvement and participation of fishers in the formulation of further policies, the dissemination of educational information is an alternative recommendation in this study.  
Model Inovasi Kolaboratif Redistribusi Aset dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Jayamukti, Kabupaten Subang Iskandar Syah; Busthomi Muhammad; Endang Masduki; Asropi Asropi
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 18, No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v18i1.12093

Abstract

Redistribusi aset tidak hanya menyerahkan tanah kepada masyarakat tetapi juga upaya memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola tanah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan program tersebut diperlukan adanya inovasi kolaborasi yang dapat melibatkan dan mendorong peran aktif berbagai pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana model inovasi kolaborasi, aktor penting dan peran aktor dalam redistribusi aset di Desa Jayamukti Kabupaten Subang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Subang, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, serta pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Adapun data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan gugus tugas dan program reforma agraria di Kabupaten Subang. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan model analisa Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model inovasi kolaborasi yang digunakan yaitu pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang merupakan bentuk inovasi pemerintah Kabupaten Subang dalam melaksanakan redistribusi aset dan pemberdayaan masyarakat. Aktor penting yang terlibat berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah Kabupaten Subang dan organisasi masyarakat. Aktor tersebut memiliki peran dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan program redistribusi aset. Diperlukan kolaborasi lebih lanjut antar pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu perubahan rencana tata ruang tanah timbul dan juga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu pengenaan tarif PNBP atas tanah timbul.Title: Collaborative Innovation Model of Asset Redistribution for Coastal Community Empowerment in Jayamukti Village, Subang DistrictAsset redistribution hands over lands to the community to empower them by managing the land to improve their welfare. To implement, collaborative innovation is needed by involving annd encouraging  various parties to actively engage. This study aims to describe collaborative innovation model, important actors  and their roles in asset redistribution at Jayamukti Village, Subang Regency. This study employs descriptive qualitative methods by collecting primary data and secondary data. Primary data were obtained by interviews with Section Heads of the Subang Regency Land Office, employees of the Subang Regency Fisheries Office, employees of the Subang Regency Development Planning and Research and Development Agency (BP4D), and employees of the Subang Regency Community and Village Empowerment Office. The secondary data collected were documents related to the form of Agrarian Reform Task Unit  (GTRA) at Subang Regency. The data obtained were analyzed by the Miles and Huberman analysis model with data reduction, presentation and conclusions. The results show that the collaborative innovation model used was the establishment of GTRA as an innovation from the government Subang Regency to implement asset redistribution and community empowerment. Important actors involved were various local government agencies of Subang Regency and community organizations. Those actors involved in planning, coordinating, establishing, implementing, supervising and reporting asset redistribution programs. Further collaboration among governments is needed to solve some problems where the provincial government was authorized on spatial plans of  arising land while  the central government was authorized on nontax revenue and arising land.