Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Nelayan Banjang (Kasus KUB Mina Sero Laut, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi) Melisa priskila patrescia; Rokhani Rokhani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i1.11552

Pendapatan nelayan tergantung pada jumlah tangkapan, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti peredaran bulan, siklus musim, dan jenis alat tangkap. Nelayan Desa Wringinputih, Banyuwangi merupakan salah satu contohnya. Kondisi ini mendorong adanya upaya untuk mendapatkan pemasukan tambahan melalui optimalisasi keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sero Laut. Keanggotaan KUB dibagi ke dalam dua golongan: (i) keluarga nelayan banjang penuh, (ii) keluarga nelayan banjang sambilan utama. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis pada penggolongan tersebut terutama sehubungan dengan perbedaan pengelolaan aset dan strategi nafkah. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, in-depth interview, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, aset atau modal nelayan banjang sambilan utama termanfaatkan secara lebih optimal; ini terjadi karena mereka juga memanfaatkan keberadaan modal alam, sosial, ekonomi, fisik, dan manusia secara efektif. Disisi lain, nelayan banjang penuh hanya memanfaatkan dua modal saja, modal sosial dan fisik. Kedua, perbedaan pola pemanfaatan aset tersebut berimbas pada strategi nafkah yang diterapkan oleh nelayan. Nelayan banjang sambilan utama menerapkan tiga strategi nafkah: (i) intensifikasi, (ii) diversifikasi, dan (iii) migrasi. Sebaliknya, nelayan banjang penuh hanya menerapkan dua strategi: (i) intensifikasi dan (ii) migrasi. Ketiga pemenuhan kebutuhan keluarga, khususnya pada keluarga nelayan banjang penuh, masih dapat ditingkatkan. Implikasi utama dari hasil ini adalah perlunya kebijakan komplemen yang diarahkan pada dukungan terhadap upaya optimalisasi modal manusia khususnya keterampilan nelayan. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui pemberian fasilitas permodalan dan peningkatan keterampilan nelayan. Tittle: Strategy for Fulfilling the Needs of Banjang Fishermen’s Families (Case Study of KUB Mina Sero Laut, Wringinputih Village, Muncar District, Banyuwangi Regency) The lives of fishermen in general are highly influenced by the dynamic resources of the sea, with income uncertain depending on the amount of fish they catch. The amount of catch is determined by a number of factors, including the circulation of the moon, seasonal cycles, and traditional fishing gear. The fishermen of Wringinputih Village, Banyuwangi are a case in point; their fisheries do not provide a steady income. This uncertainty has prompted them to make efforts to obtain additional income by optimizing the existence of the Mina Sero Laut Joint Business Group (KUB). In this regard, the KUB membership is divided into two groups, namely: (i) members from full-time banjang fisher families and (ii) members from part-time banjang fisher families. This study aimed to analyze these categories, especially in relation to differences in asset management and livelihood strategies. This research was conducted using a qualitative descriptive analysis approach. Data were collected through observation techniques, in-depth interviews, and documentation; meanwhile. The determination of informants for interviews was done using a purposive sampling method. The research results show the following. First, the assets or capital of the main part-time banjang fisher families are utilized more optimally; this is because this group also uses the existence of natural, social, economic, physical, and human capital effectively. On the other hand, the full banjang fishing families only utilize two capitals, namely social and physical capital. Second, the difference in asset utilization patterns has an impact on the livelihood strategies applied by the fishermen. Part-time banjang fishermen primarily apply the livelihood strategies of intensification, (ii) diversification, and (iii) migration. Meanwhile, full-time banjang fishers only implement two strategies, namely: (i) intensification and (ii) migration. Third, the fulfilment of fisher families’ needs, especially in full banjang fisher families, can still be improved. This can be done through the optimization of human capital, and fishermen’s skills, directed at the ability to increase income. Policy implications are needed to optimize human and economic capital by providing capital facilities and fishermen skills.

Strategi Pemasaran Dalam Masa Pandemi: Pelajaran dari Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas Annisa Wening Maharani Putri; Muhammad Hanief Ihsanuddin; Kusdiarti Kusdiarti; Lies Emmawati; Endhay Kusnendar Muljana Kontara
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i1.11379

Pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan aktivitas sampai dengan kegagalan bisnis, memberi pelajaran berharga bagi keberhasilan pengembangan usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Hasil Perikanan di Kabupaten Banyumas melalui penerapan strategi SO (Strenght-Opportunities). Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Tujuan penelitian untuk mengkonfirmasi validitas strategi keberhasilan poklahsar Banyumas dalam mengatasi dampak pandemi. Data utama diperoleh melalui konsultasi dengan pejabat Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kabupaten Banyumas, dan wawancara dengan anggota poklahsar melalui teknik purposive sampling. Poklahsar diwakili oleh pengurus dan/atau anggota aktif yang pada umumnya adalah perempuan berusia usia 20–60 tahun, yang melakukan usaha pengolahan nila, lele, gurami, tuna, dan salmon. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak 10 responden dari total 37 anggota dari lima poklahsar aktif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pokok analisis pertama adalah rekonstruksi strategi yang diterapkan oleh masyarakat pada masa pandemi Covid-19, melalui analisis SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada hasil identifikasi aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan dengan situasi. Analisis kedua adalah pengukuran kinerja dari strategi tersebut, melalui analisis usaha poklahsar terkait. Hasil menunjukkan bahwa: (i) strategi Strenght-Opportunities terbukti valid dan sesuai dengan analisis SWOT yang didasarkan pada pada aspek-aspek internal dan eksternal terkait, (ii) analisis usaha menunjukkan kinerja finansial positif, yang mengindikasikan berjalannya strategi yang diterapkan. Implikasi kebijakan dari kesimpulan ini adalah bahwa strategi tepat yang menyertakan pertimbangan segenap aspek relevan sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaku usaha untuk menghadapi situasi sulit seperti pandemi. Tittle: Marketing Strategy During a Pandemic: Lessons from Fishery Product Processors and Marketers Group (Poklahsar) in Banyumas RegencyThe impact of the COVID-19 pandemic on reducing activity to the point of business failure provided valuable lessons for the successful development of the Fishery Product Processing and Marketing Group (Poklahsar) business in Banyumas Regency through the implementation of the Strenght-Opportunities strategy. This research is a case study conducted in Kedungbanteng, Kembaran, and Sokaraja Districts, Banyumas Regency from April to May 2021. The aim is to confirm Poklahsars’ successful strategy to overcome the pandemic impact. The primary data was obtained through consultation with the Agriculture and Fisheries Agency (DPP) officials of Banyumas Regency, and interviews with Poklahsars’ members using a purposive sampling technique. Poklahsars were represented by the active members who are generally women aged 20–60 years, operating processing businesses of tilapia, catfish, gourami, tuna, and salmon. Sampling was conducted from 10 respondents from 37 members from five active Poklahsars according to predetermined criteria. The strategy-implemented reconstruction of the community during the pandemic through a SWOT analysis. SWOT analysis is based on the identification of strengths, weaknesses, opportunities, and threats to the situation. The strategy performance was measured through Poklahsars’ business analysis. The results show that: (i) the Strength-Opportunities strategy is proven to be valid by the SWOT analysis based on internal and external aspects, (ii) the business analysis shows positive financial performance, which indicates the strategy accomplishment. The policy-implication conclusion is that an appropriate strategy that includes all relevant aspects of consideration is essential to support the businesses actor’s success in dealing with the pandemic.

Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Pengembangan Pariwisata Pada Kesejahteraan Masyarakat: Kasus Pantai Ammani, Pinrang Sri Wahyuni; Subari Yanto; Andi Alamsyah Rivai
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i1.11850

Salah satu pemangku kepentingan yang paling berpotensi terdampak program pembangunan, termasuk program pengembangan pariwisata, adalah masyarakat sekitar. Karenanya, informasi mengenai dampak positif maupun negatif yang terjadi pada masyarakat, dan persepsi mereka tentang hal tersebut sangat krusial dalam pengembangan kebijakan terkait. Penelitian ini dilakukan pada kasus Pantai Ammani, Kabupaten Pinrang, dengan tujuan untuk: (i) mengukur tingkat kesejahteraan, yang didasarkan pada indikator Badan Pusat Statistik (BPS, dan (ii) menganalisis persepsi masyarakat terkait kesejahteraan dihubungkan dengan pengembangan wisata di wilayah mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara menggunakan kuesioner. Penentuan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling. Uji Kruskal-wallis H digunakan untuk menganalisis perbedaan persepsi masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (i) Persepsi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Pantai Ammani adalah positif atau berdampak baik terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) Tidak terdapat perbedaan signifikan dari persepsi masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (p>0,05), (iii) Berdasarkan indikator menurut BPS, tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar (Desa Mattiro Tasi), termasuk ke dalam kategori sejahtera dengan pendapatan rata-rata penduduk di atas Rp 3.000.000/bulan, tingkat pendidikan hingga jenjang SMA / sederajat, dan fasilitas tempat tinggal yang lengkap, (iv) Terdapat perbedaan signifikan untuk indikator pendapatan dan pengeluaran berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (p < 0,05). Implikasi kebijakan penelitian ini adalah pentingnya penekanan aspek dampak kesejahteraan, baik yang terbaca melalui pengukuran objektif maupun terefleksikan dari persepsi masyarakat dalam pengembangan program pembangunan, termasuk pengembangan pariwisata. Untuk itu, kebijakan komplemen yang mengakomodasikan aspek ini merupakan hal yang sangat relevan. Tittle: Public Perceptions of The Impact of Tourism Development on Community Wellbeing: Lessond from the Case of Pinrang’s Ammani Beachne of the stakeholders that most potentially affected by development programs, including tourism development programs, is the community. Therefore, information about the positive and negative impacts that have occurred on the community, and their perceptions of this issue is crucial in the development of related policies. This research was conducted on the Ammani Beach, Pinrang Regency, with the aim of: (i) measuring the level of welfare, which is based on the indicators of the Central Statistics Agency (BPS), and (ii) analyzing people’s perceptions regarding welfare related to tourism development in their area. The data was collected using observation, documentation and interview techniques using questionnaires. The respondents were determined using a purposive sampling technique. The Kruskal-Wallis H test was used to analyze differences in people’s perceptions regarding the level of welfare based on gender and education level. The results showed the following : (i) The community’s perception of Ammani Beach tourism development is positive or has a good impact on aspects of community welfare, (ii) There is no significant difference from the public’s perception based on gender and level of education (p> 0.05), (iii) Based on indicators according to BPS, the level of welfare of the surrounding community (Desa Mattiro Tasi), is included in the prosperous category with an average income of over Rp. 3,000,000/month, education level up to high school level/equivalent, and complete housing facilities, (iv ) There are significant differences for income and expenditure indicators based on gender and level of education (p <0.05). The policy implication of this research is the importance of emphasizing aspects of welfare impacts, both readable through objective measurements and reflected from public perceptions in the development of development programs, including tourism development. For this reason, complementary policies that accommodate this aspect are very relevant.

Penyelesaian Konflik Nelayan Melalui Pembangunan Permukiman Bersama (Studi Kasus di Kota Cilacap) Agus Darwanto; Lili Pujiastuti; Silvi Fatika Wulandari
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i1.11093

Penerapan larangan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (trawl) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 telah menimbulkan konflik antara nelayan trawl dan nelayan lainnya. Hal itu terjadi juga di Cilacap, yang melibatkan nelayan Bonbaru versus nelayan Sidakaya Bakung yang terjadi pada tahun 1985, yang disebut perang perahu. Konflik yang diikuti tawuran antarpemuda dari kedua kampung itu menciptakan nuansa permusuhan hingga bertahun-tahun, dan baru benar-benar terhenti ketika pemerintah membuka kawasan perumahan nelayan dan pembagian kaveling di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi antara dua komunitas nelayan tersebut, dan mengukur tingkat efektivitas pembauran warga dari kedua daerah di Perumahan PPNC untuk melerai dampak konflik perang perahu. Metode penelitian yang digunakan adalah mix method dengan memadukan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk numerik dan grafik. Hasil survei menunjukkan bahwa penyebab kerukunan warga dalam pembauran di Perumahan PPNC adalah kebutuhan untuk bersosialisasi. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan para nelayan dari kedua daerah yang berkonflik, bahkan 13,3% menyatakan sangat efektif. Survei juga menunjukan bahwa 60% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan remaja dari kedua daerah tersebut, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif. Dengan demikian, pembangunan perumahan PPNC terbukti efektif melerai permusuhan bertahun-tahun sebagai dampak dari perang perahu. Title: Resolving Fishermen Conflict through the Development of Co-settlement (Case Study in Cilacap City)The implementation of the ban on fishing using trawlers through Presidential Decree (Keppres) Number 39 of 1980 has created conflict between trawl fishermen and other fishermen. The conflict also happened in Cilacap, which involved a boat war involving Bonbaru fishermen versus Sidakaya Bakung fishermen that occurred in 1985, which was called a boat war. Then, the conflict was followed by brawls between youths from the two villages, creating an atmosphere of hostility that lasted for years. Was only recently that the dispute really stopped when the government opened a residential area for fishermen and distribution of plots in the Cilacap Archipelago Fishing Port (PPNC) area. The purpose of this study aims to describe the conflict that occurred between the two fishing communities, and this is to measure the level of effectiveness of assimilation of residents from the two areas in PPNC housing to break up the impact of boat war conflicts. The research method used is the mixed method by combining qualitative methods and quantitative methods. Data analysis used is descriptive analysis by presenting data in numerical and graphical forms. The results of a survey involving 30 respondents from PPNC Housing residents produced data, namely 70% of respondents considered that the cause of the harmony of residents in assimilation in PPNC Housing was the need to socialize. In addition, the survey results show 80% of respondents stated that assimilation in PPNC Housing was effective in reconciling fishermen from the two conflicting areas, even 13.3% said it was very effective. The survey also showed that 60% of respondents stated that assimilation in PPNC housing effective in reconciling youth from the two areas, even 23.3% said it was very effective. Thus, the construction of the PPNC Housing proved effective in dissolving the years of hostility as a result of the boat war.

Silvofishery Ecopreneurship - Strategi Untuk Pengembangan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Budi Daya Berkelanjutan Amal Arfan; Muhammad Azrul Muin; Hasriyanti Hasriyanti; Muhammad Yusuf; Irwansyah sukri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i1.12339

Areal hutan mangrove berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kawasan budidaya pada ekosistem mangrove tanpa merusak fungsi ekologisnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metodologis deksriptif kualitatif, dengan data-data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan profesi responden. Data-data dari responden tersebut diverifikasi dengan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Lokasi penelitian adalah ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, di mana masyarakat melakukan kegiatan penangkapan dan budi daya ikan di kawasan sekitarnya. Hasil SWOT menunjukkan bahwa lokus strategi terbaik berada pada kuadran I (0,55; 0,68) (strategi agresif), yaitu memaksimalkan kekuatan serta peluang untuk meraih keuntungan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup tiga poin utama: (1) penerapan konsep silvofishery-ecopreneurship, yang memadukan budidaya dengan pelestarian ekosistem mangrove, dan (2) peningkatan peran lembaga masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. (3) pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian dengan inovasi yang berbasis kegiatan budidaya berkelanjutan. Implikasi dari hasil ini adalah bahwa pendekatan ecofishery-ecopreneurship perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan hutan mangrove di berbagai lokasi. Tittle: Silvofishery Ecopreneurship – A Strategy for Developing Mangrove Ecosystem as a Sustainable Aquaculture Area Mangrove forests are potential to be developed as sustainable cultivation areas to increase the income of coastal communities. This study aims to analyze the strategy for developing cultivation areas in mangrove ecosystems without destroying their ecological functions. A qualitative descriptive method was conducted in this study based on primary data obtained from in-depth interviews. Sampling using the purposive sampling technique based on the profession of the respondent. The data of respondents are verified by observation and documentation. The data were analyzed using SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The research location is a mangrove forest ecosystem in Sanrobone District, Takalar Regency, where the community carries out fishing and fish farming activities in the surrounding area. The SWOT analysis results show that the best strategic locus is in quadrant I (0.55; 0.68) (aggressive strategy), namely maximizing strengths and opportunities to gain sustainable profits. The strategy includes three main points: (1) application of the silvofishery-ecopreneurship concept, which combines cultivation with the preservation of mangrove ecosystems, and (2) increasing the role of community institutions in managing mangrove areas. (3) community empowerment to create independence with innovation based on sustainable cultivation activities. The implication of these results is that the ecofishery-ecopreneurship approach needs to be considered in the development of mangrove forest management policies in various locations.

Persepsi Masyarakat Untuk Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Pesisir Madura Ris Yuwono Yudo Nugroho; Mochammad Reza Adiyanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i1.12285

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyusun rencana untuk mengoptimalkan potensi wilayah pesisir melalui pembangunan wisata berkelanjutan di Desa Tajungan. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait merupakan hal yang sangat relevan. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat, terutama mengenai dampak terkait, yang harus diprioritaskan penanganannya oleh pengambil kebijakan. Terdapat tiga kriteria dampak pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik positif maupun negatif, yang dijadikan fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pendekatan penelitian bersifat kuantitatif, dengan pemilihan responden secara purposive. Jumlah responden sebanyak 25 orang dari 8 kategori. Model yang diacu dalam penelitian ini adalah Analytic Hierarchy Process. Hasil menunjukkan bahwa dampak positif yang menjadi harapan masyarakat dan harus menjadi prioritas perhatian adalah dampak ekonomi berupa dorongan untuk perkembangan kewirausahaan, dampak sosial budaya terkait penambahan infrastruktur baru, dan dampak lingkungan peningkatan kesadaran lingkungan. Sementara itu, dampak negatif yang menjadi kekhawatiran utama masyarakat dan perlu menjadi fokus perhatian pengambil kebijakan adalah dampak ekonomi terkait ketergantungan terhadap pencaharian berbasis pariwisata, dampak sosial berupa tekanan infrastruktur dan kemacetan. Implikasi kebijakan dari hasil-hasil tersebut adalah: perlunya program-program untuk mendorong kewirausahaan, misalnya melalui penyelenggaraan pelatihan dan pembimbingan usaha, dan penguatan modal usaha. Sisi infrastruktur perlu didukung dengan alokasi anggaran khusus yang diarahkan pada perbaikan jalan dan infrastruktur desa. Untuk aspek lingkungan, hasil penelitian mengarah pada implikasi tentang perlunya upaya masif untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang berbagai aspek lingkungan.Tittle: Community Perception for the Development of Sustainable Tourism on Coastal Madura The government of Bangkalan Regency has developed a plan to optimize the potential of the coastal area of Tajungan Village for sustainable tourism development. In this case, it is relevant to involve community in formulating related policies. The research aims to identify public perceptions, especially regarding the related impacts, that must be put in priority for by policymakers. There are three criteria of the impact of sustainable tourism development, both positive and negative, which are the focus in this study, namely economic, sociocultural, and environmental impacts. The research approach is quantitative, with a purposive selection of respondents. The number of respondents was 25 people from 8 categories. The study refer to the model of Analytic Hierarchy Process. The results of the study showed that the positive impacts, which are expected by the community and must be put in priority, are economic impacts in the form of encouragement for entrepreneurial development, sociocultural impacts related to the addition of new infrastructure and environmental impacts of increasing environmental awareness. The negative impacts, which become the community’s main concern and need to be the focus of policymakers, are economic impacts related to dependence on tourism-based livelihoods and social impacts in the form of pressure on infrastructure and congestion. Policy implications of those results are the need for entrepreneurship programs include business training and mentoring, and capital reinforcement. The infrastructure must be encourage with financial support to improve roads and village infrastructure. For environmental aspects, implications regarding the need for massive efforts to increase public awareness of various environmental aspects.

Penguatan Kelembagaan Korporasi Pembudidaya Tambak Udang dan Ikan di Kawasan Pertambakan di Indonesia Nensyana Shafitri; Radityo Pramoda; Sumaryanto Sumaryanto; Saptana Saptana; Budi Wardono; Muhammad Pahlevi Yamani; Dadan Permana; Armen Zulham; Adhita Sri Prabakusuma; Dongqi Shi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i1.11847

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya pembentukan korporasi pada kawasan pertambakan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah: (i) melakukan pemetaan keragaman penguasaan luasan tambak di berbagai pulau dan provinsi dalam kaitannya dengan pengembangan korporasi; (ii) mengidentifikasi peran komponen kelembagaan korporasi pertambakan; (iii) menyusun strategi pengembangan kelembagaan korporasi tambak di Indonesia, yang dituangkan pada model generic korporasi petambak untuk kawasan tambak dengan luas minimal 100 hektar. Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Data Sensus Pertanian 2013 (jumlah sampel 138.865 responden) dan data hasil survey tahun 2023 di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu (100 responden) digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan korporasi pembudidaya tambak dapat dibentuk pada beberapa lokasi di provinsi tertentu, dengan lima komponen korporasi walaupun belum berperan. Model generik korporasi pembudidaya tambak tersebut, menjadi basis untuk membangun bisnis on farm–off farm korporasi dengan memfungsikan lima komponen korporasi pembudidaya tambak melalui prinsip konsolidasi, kolaborasi dan integrasi. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah relevansi pemahaman bahwa: (i) identifikasi dan pemetaan sebaran petambak dan luas kawasan pertambakan harus ditempatkan sebagai langkah paling awal dalam pengembangan korporasi pada sektor kelautan dan perikanan, (ii) petambak mutlak harus diorganisasikan dalam Gapokkan sehingga dapat mengatasi masalah produksi dan pasar, dan (iii) komponen-komponen korporasi dari model generik merupakan hal yang vital di dalam upaya membangun korporasi pada satu kawasan pertambakan. Tittle: Strengthtening Institution of Shrimp and Fish Farmer Corporates in the Brackish Water Area in IndonesiaThis research is motivated by the slow formation of corporations in brackish water areas in Indonesia. The aims of the study were: (i) Mapping the diversity of pond control over various islands and provinces about corporate development; (ii) identifying the role of the institutional components of the aquaculture corporation; (iii) developing a strategy for developing pond corporation institutions in Indonesia, on the generic model of corporation farmers for pond areas with a minimum area of 100 hectares. The methodology of the study is a quantitative approach using descriptive statistical analysis. The answer research hypothesis used Agricultural Census data for 2013 (sample of 138,865 respondents) and survey data for 2023 in Brebes and Indramayu Regencies (100 respondents). The study highlights that pond cultivator corporations can be formed in several locations in certain provinces, with five corporate components, even though they have not played a role yet. The generic model of the pond cultivator corporation is the basis for building a corporate on farm – off farm business by functioning the five components of the pond cultivator corporation through the principles of consolidation, collaboration and integration. The policy implications of the results of this study are the relevance of the understanding that: (i) identification and mapping of the distribution of farmers and the area of brackish water must be placed as the earliest step in corporate development in the Maritime and Fisheries Sector, (ii) absolute farmers must be organized into Gapokkan so that they can overcome production and market issues, and (iii) the corporate components of the generic model are vital in the effort to build a corporation in a brackish water area.

Peningkatan Kinerja Sistem Rantai Pasok Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Irnad, Irnad; Romdhon, M Mustopa; Novanda, Ridha Rizki; Sukiyono, Ketut; Dinata, Indra Cahya
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i2.11892

Mitra pemasaran dalam sistem rantai pasok ikan nila di Provinsi Bengkulu berupaya memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya tersebut, melalui pengkajian komprehensif terhadap kepuasaan pelaku usaha dalam sistem rantai pasok komoditas tersebut. Penelitian dilakukan di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan pendekatan Importance Performance Analysis (IPA) yang dimodifikasi dan Customer Satisfaction Index (CSI), melibatkan 161 responden. Hasil menunjukkan sebagai berikut: (i) terdapat tiga saluran dalam rantai pasok ikan nila, (ii) mayoritas pelaku usaha merasakan ‘kurang puas’ terhadap pelayanan dari mitra pemasarannya, (iii) mitra pedagang antar kota memiliki persepsi ‘cukup puas’, (iv) aktor pemasok pakan perlu memperhatikan atribut resolusi konflik, bantuan kepada konsumen, fisik usaha dan layanan, (v) aktor petani ikan nila harus memberikan informasi tentang kondisi produk, kecepatan layanan dan transaksi, (vi) aktor pedagang pengumpul antar kecamatan harus mampu memberikan jaminan keamanan bertransaksi, dan jaminan standar layanan sama terhadap mitra usaha, (vii) pedagang pengumpul antar kota diharapkan memiliki emphaty yang tinggi terhadap pengecer, (vii) pengecer harus mampu memenuhi perbaikan kualitas, fisik, dan layanan usahanya. Implikasi kebijakan dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah memberikan pelatihan usaha; penyuluh perikanan dapat melakukan sosialisasi mengenai pemasaran produk dan layanan cepat tanggap kepada petani ikan nila; pemerintah daerah melakukan pelatihan manajemen transaksi yang aman kepada pedagang pengumpul agar memiliki layanan penjualan yang baik; manajemen pemasaran; teknik penentuan harga jual dan meningkatan penjualan pada pedagang pengumpul; serta pemerintah melakukan pelatihan fasilitas layanan fisik dan teknologi kepada pedagang pengecer ikan nila agar memiliki layanan penjualan yang baik. Title: Improving the performance of the Tilapia Supply Chain System in Bengkulu Utara Regency, Bengkulu ProvinceMarketing partners in the tilapia supply chain system in Bengkulu Province strive to provide the best service to consumers. This research aims to evaluate these efforts, through a comprehensive assessment of the satisfaction of business actors in the commodity supply chain system. The research was conducted in Padang Jaya District, Bengkulu tara Regency, using a modified Importance Performance Analysis (IPA) approach and Customer Satisfactifnorthon Index (CSI), involving 161 respondents. The results show the following: (i) there are three channels in the tilapia supply chain, (ii) the majority of business actors feel ‘less than satisfied’ with the service from their marketing partners, (iii) inter-city trading partners have the perception of being ‘quite satisfied’, (iv) feed supplier actors need to pay attention to the attributes of conflict resolution, assistance to consumers, physical business and services, (v) tilapia farmer actors must provide information about product conditions, speed of service and transactions, (vi) inter-district collector trader actors must be able to provide guarantees transaction security, and guarantee of the same service standards for business partners, (vii) inter-city collecting traders are expected to have high empathy for retailers, (vii) retailers must be able to fulfill improvements in quality, physical and business services. The policy implications of this research are that local governments provide business training; fisheries instructors can provide outreach regarding product marketing and responsive services to tilapia farmers; regional governments conduct safe transaction management training for collecting traders so that they have good sales services; marketing Management; techniques for determining selling prices and increasing sales to collecting traders; and the government provides training on physical and technological service facilities to tilapia fish retailers so that they have good sales services.

Strategi Mitigasi Risiko Pemanfaatan Rumpon Dalam Mendukung Kebijakan Penataan Ruang Laut Berkelanjutan (Studi Kasus: Penangkapan Tuna di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur) Triyanti, Riesti; Sari, Yesi Dewita; Witomo, Cornelia Mirwantini; Huda, Hakim Miftakhul; Putri, Hertria Maharani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i1.14045

Demi keserasian ruang laut, pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan pengeloaan ruang laut dan perizinan untuk alat tangkap rumpon. Namun perlu dipahami terlebih dahulu beberapa risiko penggunaan rumpon dalam penangkapan ikan. Risiko yang ada disebabkan karena faktor eksternal (faktor alam), maupun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal (sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan dan teknologi) sehingga menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Faktor ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi level risiko penggunaan rumpon terhadap kelestarian sumberdaya, lingkungan perairan, dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan tuna. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi karakteristik usaha penangkapan ikan tuna dengan alat tangkap rumpon, (2) Memetakan dan menganalisis risiko penggunaan rumpon dalam usaha penangkapan ikan tuna, dan (3) Merumuskan strategi pengurangan risiko penggunaan rumpon dalam usaha penangkapan ikan tuna sehingga dapat digunakan sebagai basis awal pengaturan ruang laut terkait alat tangkap rumpon. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada bulan Juli-Desember 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui statistik perikanan dan tinjauan pustaka. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan House of Risk. Hasil penelitian menunjukkan pemetaan risiko penggunaan rumpon dalam penangkapan ikan dapat ditinjau dari lima aspek yaitu abiotik, biotik, kelembagaan, pemangku kepentingan, dan bisnis penangkapan. Terdapat 19 kejadian risiko dan 18 agen risiko penggunaan rumpon oleh nelayan, serta 7 sumber risiko kritis berdasarkan nilai potensi risiko agregat terbesar. Pemerintah harus melakukan penataan ulang rumpon dengan memperhatikan kondisi karakteristik gelombang, pengawasan berupa pengawasan bersama dengan masyarakat maupun pemasangan alat GPS dan insentif kebijakan seperti akses terhadap keuangan formal. Penataan ulang rumpon sesuai penilaian risiko diharapkan akan meningkatkan produksi ikan dan keberlanjutan sumber daya ikan akan dapat dikendalikan dengan baik. Title: Risk Mitigation Strategies of The Utilization of Fish Aggregating Devices (FADs) to Support Sustainable Marine Spatial Layout Policy (Case study: Tuna Fishing Business in Pacitan Regency, East Java) The government has now issued a marine space management policy and permits for FAD fishing gear for harmony in marine space. However, it is necessary first to understand some of the risks of using FAD fishing gear in fishing. Existing risks are caused by external factors, such as natural factors, and those influenced by various internal factors, such as human resources, institutions, policies, and technology, giving rise to high uncertainty. These uncertainty factors can affect the level of risk of using FADs for resource sustainability, the aquatic environment, and the sustainability of tuna fishing businesses. For this reason, this research aims to: identify the characteristics of tuna fishing businesses using FAD fishing gear, map and analyze the risks of using FADs in tuna fishing businesses, and formulate strategies to reduce the risk of using FADs in fishing businesses. Therefore, catching tuna using FADs can be an initial basis for regulating marine space regarding FAD fishing equipment. The research was conducted in Pacitan Regency, East Java, in July–December 2021. The data used in this research were primary data obtained through interviews and secondary data obtained through fisheries statistics and literature reviews. Data analysis uses descriptive analysis and the House of Risk. The research results show that risk mapping for using FADs in fishing can be viewed from five aspects: abiotic, biotic, institutional, stakeholder, and fishing business. There are 19 risk events and 18 risk agents for the use of FADs by fishermen, as well as seven critical risk sources based on the most significant aggregate potential risk value. The government must reorganize FADs by paying attention to wave characteristics, joint monitoring with the community, and installing GPS equipment and policy incentives such as access to formal finance. The rearrangement of FADs according to the risk assessment will increase fish production, and the sustainability of fish resources will be well controlled.

Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Iswardhana, Muhammad Ridha
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v13i2.12542

Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak peluang dan ancaman. Hal tersebut memerlukan adanya perhatian yang lebih besar terhadap wilayah laut. Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peluang ekonomi dan mengatasi tantangan melalui Poros Maritim Dunia. Tujuan riset ini adalah menganalisa kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pengembangan wilayah pesisir menggunakan teori geopolitik dan teori kekuatan laut. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan publikasi daring. Penulis menemukan bahwa sinergitas penegak hukum, diplomasi maritim sudah cukup baik, namun perlu lebih aktif melibatkan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan dan peningkatan SDM masyarakat pesisir. Sementara Visi Gubernur DIY bernama Abad Samudera Hindia belum terlaksana dengan maksimal. Masyarakat membutuhkan tambahan pembangunan TPI baru dan pengembangan TPI menjadi PPN dan PPS untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus selalu memperhatikan pengelolaan laut, khususnya untuk pemanfaatan sumber daya dan pangan. Bahwa laut memiliki kekayaan alam yang berlimpah dapat digunakan meningkatkan gizi masyarakat dan pendapatan negara. Title: Indonesian Maritime Governance Analysis: Implementation of the Vision of the Yogyakarta Special Region GovernmentIndonesia, as a maritime country, has many opportunities and threats. This condition requires greater attention to the sea area. This research discusses the strategy of the Government of Indonesia to increase economic opportunities and overcome challenges through the World Maritime Fulcrum. This research aims to analyze the policies of the Government of Indonesia and the Provincial Government of DIY in developing coastal areas using geopolitical theory and the theory of sea power. This study uses a qualitative case study method. The data used are primary data through interviews and secondary data obtained from books, journal articles and online publications. The author finds that the synergism between law enforcement and maritime diplomacy is good enough. However, it is necessary to involve the community more actively in the sustainable management of biological resources and to increase the human resources of coastal communities. Meanwhile, the vision of the Governor of DIY called the Century of the Indian Ocean, has not been implemented optimally. The community needs additional construction of new TPI and development of TPI to become PPN and PPS to increase the productivity and welfare of fishermen. It can be concluded that the central and regional governments must always pay attention to marine management, especially for utilising resources and food. That the sea has abundant natural wealth can be used to improve people’s nutrition and state income.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA