Garuda - Garba Rujukan Digital

DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN MERAUKE Budi Wardono; Hikmah Hikmah; Hakim Miftahul Huda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10299

Keberadaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) diproyeksikan untuk mendorong pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. Salah satu lokasi pengembangan SKPT adalah Merauke, yang diproyeksikan menjadi pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu di wilayah perbatasan, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan berbasis kawasan di lokasi tersebut. Pertanyaannya adalah sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, seberapa jauh upaya pengembangan SKPT ini membawa dampak. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pengembangan SKPT di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut pada bulan Agustus— November 2018 dan dimutakhirkan berdasarkan data yang dikumpulkan pada pada Februari 2022. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus di kawasan SKPT Merauke dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SKPT membawa sejumlah dampak positif bagi perkembangan perikanan di wilayah itu. Dampak primer adalah berupa dorongan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha perikanan. Lebih lanjut, dampak primer tersebut memicu peningkatan aktivitas usaha perikanan dapat mendorong konektivitas dan perkembangan aktivitas usaha hulu maupun hilir. Termasuk dalam perkembangan aktivitas hulu adalah (i) penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, (ii) perkembangan galangan kapal, (iii) penyediaan perbekalan, BBM, perbengkelan, dan suku cadang. Termasuk perkembangan aktivitas hilir, adalah: (i) pengolahan, (ii) pembiayaan, (iii) distribusi ikan, (iv) jasa bongkar, dan (v) pergudangan. Terlepas dari dampak-dampak positif tersebut, penelitian ini menemukan kurangnya partisipasi swasta. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan tetap berlanjutnya investasi pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasanara fisik, yang diarahkan untuk menarik investasi swasta dan menjadi stimulus perkembangan perekonomian di Kabupaten Merauke.. Title: Impact of the Development of Merauke Regency Integrated Marine and Fisheries CenterThe existence of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is projected to encourage the development and utilization of potential fishery resources. One of the locations for the development of the SKPT is Merauke, which is projected to become an integrated marine and fisheries business center in the border area, from upstream to downstream based on the area in that location. The question is, since it was launched several years ago, how far has this SKPT development effort made an impact. Therefore, this study aims to analyze the impact of developing SKPT in Merauke Regency, Papua Province. This research was conducted at the location in August- ovember 2018 and was updated based on data collected in February 2022. The research was carried out using a case study approach in the SKPT Merauke area with a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the development of SKPT brought a number of positive impacts for the development of fisheries in the region. The primary impact is the encouragement to provide facilities and infrastructure for fishery business activities. Furthermore, the primary impact triggers an increase in fishery business activities that can encourage the connectivity and development of upstream and downstream business activities. The development of upstream activities includes (i) provision of fishing facilities and infrastructure, (ii) development of shipyards, (iii) provision of supplies, fuel, workshops, and spare parts. The development of downstream activities includes: (i) processing, (ii) financing, (iii) fish distribution, (iv) unloading services, and (v) warehousing. Despite these positive impacts, this study finds a lack of private participation. Therefore, this study recommends continuing government investment to improve physical facilities and infrastructure, which is directed to attract private investment and become a stimulus for economic development in Merauke Regency.

ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR Anggraeni Budi Pratiwi; Arief Darmawan; Sulastri Arsad
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10441

Mangrove yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir memiliki banyak manfaat ekologi, tetapi keberadaannya telah banyak terganggu karena alih fungsi menjadi lahan komersial dan mengalami degradasi. Degradasi mangrove menimbulkan masalah lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya perlu pengelolaan yang tepat, salah satunya melalui pengembangan ekowisata. Kasus Ekowisata Mangrove Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan merupakan contoh yang baik terkait hal ini. Berdasar itu, penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan tujuan (i) menganalisis kondisi dan potensi kawasan mangrove, dan daya dukungnya bagi pengembangan ekowisata, serta (ii) memberikan rekomendasi pengelolaan dan pengembangannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik: (i) pemotretan udara, (ii) sampling mangrove secara bertingkat (stratified), (iii) wawancara, dan (iv) reviu data sekunder. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan: (i) indeks kesesuaian wisata (IKW) dan (ii) analisis daya dukung kawasan (DDK). Analisis IKW menunjukkan bahwa: (i) tujuh stasiun berkategori sesuai bersyarat (S3), (ii) dua stasiun memenuhi kriteria sesuai (S2). Artinya, secara keseluruhan Ekowisata Mangrove Patuguran terkategorikan sesuai bersyarat. Analisis DDK menunjukkan bahwa: (i) kegiatan menyusuri mangrove dilakukan oleh 52 orang/hari, (ii) memancing 275 orang/hari, (iii) berekreasi dan berjemur masing- masing 9 orang/ hari. Dari hasil-hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut: (i) penanaman mangrove dengan spesies yang sudah ada, (ii) mempertahankan kerapatan mangrove, (iii) penambahan jenis mangrove, (iv) mempertahankan objek biota yang menjadikan mangrove sebagai habitatnya, (v) peningkatan aksesibilitas, (vi) perbaikan fasilitas pejalan kaki, (vii) pemberlakuan kuota kunjungan, dan (viii) peningkatan peran pemerintah dan Pokmaswas dalam aspek regulasi dan pengelolaan kawasan. Title: Analysis of Suitability and Carrying Capacity of Mangrove Ecotourism Development in Rejoso, Pasuruan, East JavaMangroves that grow in coastal areas have many ecological benefits, but their existence has been disrupted due to conversion to commercial land and degradation. Mangrove degradation causes environmental problems and community welfare, therefore, good management practices required where one of it could be achieved through the development of ecotourism. The case of Patuguran Mangrove Ecotourism, Rejoso District, Pasuruan Regency is one of the good example. Based on this condition, the research conducted at the location with objectives: (i) to analyst condition, potential of the mangrove area, and its carrying capacity for ecotourism development, (ii) to provide recommendation for a good management and development. In the research a set of survey with several techniques conducted to obtain data, those were: (i) aerial photography, (ii) stratified mangrove sampling, (iii) interviews, and (iv) secondary data review. Data analyzed by applied two approaches: (i) tourism area suitability index (IKW) and (ii) tourism area carrying capacity analysis (DDK). The IKW analysis shows: (i) seven stations in conditional suitable criteria (S3), (ii) two stations meet the suitable criteria (S2). It means that overall Patuguran Mangrove Ecotourism is categorized as conditional suitable. Analysis of DDK shows that there are: (i) 52 people/day activities along the mangroves, (ii) 275 people/day fishing, (iii) 9 people/day recreation and sunbathing. According to these research, a series of recommendations for Patuguran Mangrove Ecotourism as follow : (i) planting mangroves with existing species, (ii) maintaining mangrove density, (iii) adding mangrove species, (iv) maintaining the biota of the mangrove, (v) increasing accessibility, (vi) improving pedestrian facilities, (vii) enforcing a visit quota, and (viii) increasing the role of the government and Pokmaswas in regulatory and area management aspects.

APLIKASI BENEFIT TRANSFER PADA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PESISIR KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PENDEKATAN CIRCULAR ECONOMY Luthfi Alif Dinar Choirunnisa; Evi Gravitiani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i1.10048

Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untukmengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular economy. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit transfer dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati di Desa Sidomulyo, KecamatanNgadirojo, dan di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangrove 7 ha adalah sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memantau objek pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Konsep circular economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga meningkat. Title: Application of Benefit Transfer In Coastal Mangrove Ecosystem Management of Pacitan Regency Based on Circular EconomyMangrove ecosystems have great ecological and socio-economic benefits. The management of mangrove forests on the coast of Pacitan Regency has not been going well because the community has not realized the substantial benefit of a mangrove forest. This study aims to measure and expose the benefits of the option value based on a biodiversity value of the mangrove ecosystem in the coastal area of Pacitan Regency. The biodiversity value as a reference in preserving the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy. The research was conducted in May– June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected from secondary data related to the research. The method used to see the option value is the benefit transfer method by assessing the estimated benefits from other places, then transferred to obtain the option value of benefits from the environment. The results showed that the value of the selected economic option of mangrove forests was assessed based on biodiversity in Sidomulyo Village, Ngadirojo District, and Pacitan Bay, Sidoharjo Village, Pacitan District with an area of 7 ha of mangoves amounted to Rp1,018,470.00/ha/year. The economic value of the option value in the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency needs to be maintained through integrated management system with applications to monitor objects in the mangrove forest and monitor the relationship between the government and the community as mangrove ecosystem managers. Waste management activities need to be developed as well through the application of 3R (reduce, reuse, and recycle). The circular economy concept is used so that the value of the option benefits does not decrease and can increase the socio-economic and ecological benefits so that the welfare of the coastal community of Pacitan Regency increases.

Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah Iqlimah Rahmadina Duwila; . Suadi; Siti Ari Budhiyanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11106

Masa pandemi memunculkan berbagai permasalahan pada industri perikanan, salah satunya terkait isu ketersediaan, kualitas pasokan, dan pemasok bahan baku. Menyikapi hal itu, pelaku usaha melakukan upaya-upaya penanganan masalah, yang dituangkan dalam perbaikan pengelolaan rantai pasok untuk mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, mengidentifikasi model rantai pasok ikan cakalang mengukur kinerja rantai pasok ikan cakalang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kasus di PT ASTB Maluku Tengah pada bulan Januari-April 2021. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait secara deksriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode SCOR dan AHP untuk menilai kinerja rantai pasok. Hasil penelitian menunjukan hasil-hasil sebagai berikut: (i) aliran barang di PT ASTB bersumber dari pemasok yang berada di wilayah Maluku, (ii) transaksi finansial antara pelaku usaha dilakukan secara tunai atau transfer, dengan sistem relasi berbasis kepercayaan tanpa piutang, (iii) aliran informasi mengalir dari dan ke pemasok di PT ASTB terjadi melalui layanan telpon atau whatsapp, (iv) pandemi Covid-19 tidak menghentikan bisnis ikan cakalang beku (frozen) PT ASTB, (v) pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen dalam Maluku (pasar lokal, tradisional dan domestik) dan luar Maluku (ekspor), (vi) kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai “Baik/Good”. Perusahaan dapat lebih baik lagi (from good to excellent) dengan melakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok yang memprioritaskan perbaikan pada kriteria terendah yaitu return.Title: Lessons Learned From Skipjack Tuna Supply-Chain Management During the Covid-19 Pandemic by PT ASTB in Central MalukuThe pandemic period raises various problems in the fishing industry, one of which is related to issues of availability, quality of supply, and suppliers of raw materials. In response to this, business actors make efforts to handle problems, which are outlined in improving supply chain management to support business continuity. . This study aims to identify the issue of skipjack supply chain management during the Covid-19 pandemic, identify the skipjack supply chain model and, measure the performance of the skipjack supply chain. The research was conducted through a case study approach at PT ASTB in January-April 2021. This study used primary data obtained through interviews with respondents who were determined using purposive sampling technique and secondary data obtained from the Maluku Provincial Marine Service, Maluku Provincial Fish Quarantine Center and information from research results related descriptively qualitatively and quantitatively with SCOR and AHP methods to assess supply chain performance. The results of the study show the following results: (i) the flow of goods at PT ASTB comes from suppliers located in the Maluku region, (ii) financial transactions between business actors are carried out in cash or transfers, with a trust-based relationship system without debt and credit, (iii) the flow of information to and from suppliers at PT ASTB occurs via telephone or whatsapp services, (iv) the Covid-19 pandemic has not stopped PT ASTB frozen tuna business, (v) the actors in the skipjack supply chain consist of suppliers, processors and consumers in Maluku (local, traditional and domestic markets) and outside Maluku (exports), (vi) PT ASTB supply chain performance of skipjack tuna is categorized as “Good”. Companies can do better (from good to excellent) by making efforts to improve supply chain performance that prioritizes improvements on the lowest criterion, namely return.

Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium Rahmadi Sunoko; Asep Saefuddin; Rizal Syarief; Nimmi Zulbainarni
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11077

Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh pseudo-protectionism dalam bentuk under-standardization. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung fairness dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, under-standardization sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.Tittle: Protectionism and Iodized Food Salt Standardization Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material. In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whether it is part of protectionism or not and how it affects the competitiveness of salt farmers and small and medium industries (SMEs) for processing salt. The standardization of iodized consumption salt with NaCl content >94% is below the Codex recommendation (>97%). The implementation of the Indonesia National Standard (SNI) for iodized consumption salt is an example of pseudo-protectionism in the form of understandardization. This policy can provide a market for national salt production while upholding fairness in global trade. The implication of this policy emphasizes the position of the government which has a major role in increasing the competitiveness of salt farmers and IKM for processing salt. However, under-standardization as a form of protectionism will not be effective if there is no improvement in the quality of salt raw materials upstream. This policy has short-term benefits but cannot be a catalyst for increasing the competitiveness of salt processing SMEs and salt farmers themselves. Although there is a guarantee that there will be a market available for salt produced by national salt farmers, it does not guarantee a good price. This is due to the market of iodized consumption salt and fish salting which are unable to absorb the entire national production. Meanwhile, on the other hand, other industries use imported salt according to the specifications of the industrial needs.

Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia Akhmad Solihin; . Darmawan; Mohammad Fedi Alfiadi Sondita; Ari Purbayanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11145

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.Title: Port State Role Based on International Law and its Implementation in IndonesiaIndonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia’s readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia’s obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human resources. Other obligations have been contained in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 39/Permen-KP/2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Deters, and Elliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Number 52/Kepmen-KP/2020 on the designation of Ports for the Implementation of Port State to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna Radityo Pramoda; Tenny Apriliani; Armen Zulham; Riesti Triyanti; Nurlaili Nurlaili
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11468

Membangun keadilan biru terhadap pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, merupakan salah satu kebijakan penting dalam rangka menyejahterakan nelayan skala kecil. Nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dinamika kewilayahan maupun ekosistem sebagai media hidup sumber daya ikan. Kajian ini memiliki kebaruan pada materi pembahasan yang mengambil tema keadilan biru, karena pada skala nasional masih sangat jarang dijadikan sebagai topik penelitian. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif tentang kebijakan pemanfaatan potensi perikanan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna melalui 10 indikator pendekatan keadilan biru. Penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu diperbaiki diantaranya: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan kecil; 4) marginalisasi perempuan. Implikasi kebijakan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk: 1) menambah jumlah personel pengawas dan armada kapalnya; 2) membentuk tim khusus yang mengawasi pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kebutuhan operasional nelayan skala kecil; 3) melaksanakan pengawasan terpadu dan mengaktifkan kembali fungsi kelompok masyarakat pengawas; 4). melakukan pendekatan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendidikan formal kaum perempuan sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender. Title: Blue Justice Policy Approach for Small-Scale Fishery Management in Natuna Regency Developing blue justice for sustainable marine economic growth is one of the important policies in the context of the welfare for small-scale fishers. Small-scale fishers in Natuna Regency becomes is become an inseparable unit with the regional dynamics and ecosystems as a fish resource living media. This study has novelty in the discussion material that takes the theme of blue justice, because on a national scale it is still very rarely used as a research topic. Based on that, this study aim examine the policy of exploiting the potential of small-scale fishers in the Natuna Regency through 10 blue justice approach indicators. This qualitative research analyzes by empirical juridical methods with a case study and descriptive approach. The results show that equity indicators need to be improved: 1) dispossession, displacement, and ocean grabbing; 2) environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services; 3) livelihood impacts for small-scale fishers; 4) marginalization of women. The policy implications of this study provide recommendations to the central government and local governments to: 1) increase the number of supervisory personnel and their fleet of ships; 2) establish a special team that oversees the supply and distribution of subsidized fuel oil for the operational needs of small-scale fishers; 3) carry out integrated supervision and reactivate the function of the supervisory community group; 4). approach and socialize in order to improve women’s formal education as an effort to create gender equality.

Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya Praja Firdaus Nuryananda; Probo Darono Yakti; Wulan Anggit Utami
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11038

Selepas periode puncak pandemi Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera kembali pada kehidupan normal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Himbauan dikeluarkan menyusul masa-masa sulit di mana selama 1,5 tahun pergerakan masyarakat terkendala oleh kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang sangat masif di masa normal dan karenanya mengalami tekanan yang signifikan pada masa pandemi, kasus komunitas nelayan Kedung Cowek di Kota Surabaya memberi pelajaran baik untuk penerapan kebijakan serupa di masa yang akan datang. Dengan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan menganalisis situasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir Kedung Cowek terkait dengan pandemi dilihat dari perpektif sosiokultural. Penelitian dilakukan pada tahun 2021 menggunakan metodologi kualitatif, yang menerapkan analisis data etnografi dan mengacu pada kerangka pemikiran trinitas strategi Carl von Clausewitz dan etnografi baru James Spradley. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang terdiri atas pejabat pemerintah kelurahan, komunitas nelayan, dan masyarakat umum di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) pandemi tidak mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat nelayan terkait ekonomi dan lingkungan; nelayan tetap melaut meskipun ada himbauan pembatasan, (2) terjadi fenomena resistensi masyarakat terhadap himbauan pembatasan kegiatan terkait pandemi Covid-19, dan (3) masyarakat nelayan memiliki resiliensi sosiokultural yang menyebabkan pandemi tidak terpengaruh secara fundamental. Implikasi kebijakan dari penelitian ini pentingnya memandang perpektif sosiokultural masyarakat sebagai sebuah aspek penting yang karenanya perlu diakomodasikan sebagai salah satu konsideran utama dalam penerapan kebijakan terkait kondisi kebencanaan seperti terjadi pada masa pandemi Covid-19. Tittle: Sociocultural Perspective of Fishermen Community in Kedung Cowek on Covid-19 Pandemic In Surabaya The COVID-19 pandemic has become a new challenge for businesses and communities around the world. In particular, the community is encouraged to resume their activities to support the post-pandemic economic recovery program. This advisory was issued after almost one and a half years the community was asked to limit many activities, especially economic and social activities. Kedung Cowek fishermen in Surabaya City are an example of a fishing community facing post-pandemic socioeconomic recovery. This study aims to 1) describe the economic activities of coastal communities during a pandemic and 2) their interactions with market traders during a pandemic. This study uses a qualitative methodology by analyzing ethnographic data taken from primary data sources through in-depth interviews with community leaders consisting of village government officials, fishing communities and the general public in Kedung Cowek Village. The analysis was carried out using the strategic trinity framework by Carl von Clausewitz and the new ethnography by James Spradley. This research was conducted in 2021 in Kedung Cowek Village, Surabaya City, as the center of the fishing community in Surabaya City. The results of this study found that (1) the pandemic did not change the perspective and behavior of the fishing village community towards the economy, as well as environmental cleanliness so that they continued to go to sea despite the call for restrictions and (2) there is a phenomenon of community resistance to the call for restrictions on activities related to the COVID-19 pandemic which is indicated by the characteristics of fishing communities who have sociocultural resilience so that they are not fundamentally affected. This case study leads to the conclusion that COVID-19 does not have a significant influence on the social behavior of the fishing community in Kedung Cowek Village in Surabaya.

Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana Heri Ariadi; Tholibah Mujtahidah; Sri Hidayati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11315

Petik laut adalah tradisi kebudayaan masyarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berdasarkan wawancara mendalam (deep interview) dan pemberian kuesioner kepada 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tradisi petik laut oleh nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam adalah mirip. Nelayan Hindu melaksanakan tradisi petik laut berdasarkan pada keyakinan pancasradha selama 3 hari yang berlandaskan pada tattwa, susila, dan upacara. Nelayan Islam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan keyakinan iman kepada Tuhan selama 3 hari yang diiringi dengan pembuatan larung sesaji. Tradisi petik laut merupakan hasil akulturasi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai cara bersyukur dan memohon berkah kepada Tuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis pelaksanaan tradisi yang akan memberikan corak perbedaan. Tradisi petik laut di Jembrana yang berlangsung turun-temurun dapat memberikan fondasi kebijakan berupa (1) sebagai landasan dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir yang berbasis pada budaya masyarakat, (2) landasan religius tradisi petik laut dapat dijadikan sebagai visi pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari, dan (3) tradisi petik laut yang dijalankan oleh agama Hindu dan Islam dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan cultural tourisms bagi pemerintah daerah setempat.Title: Implementation of The Petik Laut Tradition on Hindu and Islamic Fishers with Correlation of Coastal Resource Management in Jembrana Petik Laut is a cultural tradition of the fishing community on the coast of Jembrana, Bali. The purpose of this study was to determine the pattern of differences in the process of implementing the petik laut tradition between Hindu fishermen and Muslim fishermen in Jembrana Bali and the pattern of policies in coastal areas that can be made from this cultural acculturation. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques based on deep interviews and giving questionnaires to 20 respondents. The results show that the implementation of the petik laut tradition by Hindu fishermen and Muslim fishermen is similar. Hindu fishermen carry out the petik laut tradition based on the five-day faith of five days, based on tattwa, morals, and ceremonies. Islamic fishermen carry out the petik laut tradition based on faith in God for 3 days accompanied by making offerings. The petik laut tradition is the result of cultural acculturation that has existed since the time of the ancestors as a way of giving thanks and asking God for blessings. The results of the study concluded that the pattern of implementing of petik laut tradition between Hindu and Muslim fishermen lies in the technical implementation of the tradition which will give a different style. The petik laut tradition in Jembrana which has been passed down from generation to generation can provide policy foundations in the form of (1) the basis for the preparation of regional regulations on coastal management based on community culture, (2) the religious foundation of the petik laut tradition can be used as a vision for sustainable coastal resource management, (3) the petik laut tradition carried out by Hinduism and Islam can be used as an option for developing cultural tourism for the local government.

Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Oki Oktaviana; Devi Triady Bachruddin; Bani Adi Darma
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v12i2.11156

Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), sedangkan analisis data menggunakan MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan. Title: Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and safety, improvement of the community’s economy, increase in village income and fisherman facilitation. The existence of street vendors in the port area will cause problems if not managed properly. The recommendations given are the need to optimize the role of all relevant stakeholders in the development of the Labuan Fishing Port, to synchronize the work programs of all stakeholders to develop a fishing port in Labuan so that its development goals are achieved and provide benefits to the community and the need to involve village institutions through land acquisition for street vendors in the port area.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA