cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017" : 12 Documents clear
ANALISIS PERAN GURU DAN KEPALA MADRASAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 - Siskandar
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.21 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12194

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranguru dan kepala madrasah dalam mengimplementasikan kurikulum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Data diambil dengan menggunakan pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa, orang tua, dan anggota komite sekolah secara snowball. Orang kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru. Objek penelitian adalah pelaku, konsep, kurikulum, dan kegiatan. Keabsahan data dilakukan dengan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan komfirmabilitas. Langkah-langkah dan analisis data yang digunakan adalah model Lichman (2011). Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1) peran guru dalam implementasi kurikulum berperan sebagaitranslator, konselor, evaluator, leader; fasilitator, konseptor, implementor, partisipator, dan motivator,  (2) kepala madrasah berperan sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator; (3) kepala madrasah mempunyai peran lebih besar dibandingkan guru, karena kepala madrasah sebagai pemberi pengaruh, sementara guru sebagai pelaksana di kelas;namun, kedua pihak tersebut saling berkolaborasi, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan baik; (4) pelaksanaan kurikulum dapat terlaksana dengan baik, berkat adanya dukungan dari siswa, orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak yang terkait. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rossy Lambelanova
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.118 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12137

Abstract

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaanya masih terdapat fenomena-fenomena permasalahan di lapangan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan IPM ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat  
MODEL KEBIJAKAN PENINGKATAN LAPORAN KEMATIAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Achdiat -; Yaya Mulyana
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.1 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.9066

Abstract

Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan Pencatatan Peristiwa Kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum.  Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukkan akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan laporan kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi masalah karena data kependudukan tidak valid. Gambaran aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat masih rendah, indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat kutipan akta kematian pada Tahun 2015 hanya sebanyak 20 pemohon. Penelitian ini menemukan model kebijakan pencatatan akta kematian untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan SPM 70 % pada Tahun 2018,dengan menggunakan pendekatan model inkrimentalisme. 
BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016 Nia Kurniati; Efa Laela Fakhriah
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.269 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999

Abstract

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pertanahan, dapat bertindak secara administratif menyelesaikan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain kewenangannya. Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 merupakan dasar kewenangan BPN menjadi mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data bersifat yuridis kualitatif. Objek penelitian ini yaitu sengketa tanah yang menjadi kewenangan BPN. Dalam hal mediasi berhasil dicapai kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian ditandatangani oleh para pihak dan mediator, juga dibuat Berita Acara Pelaksanaan Mediasi yang ditandatangani oleh mediator. Perjanjian perdamaian yang dicapai melalui mediasi oleh mediator BPN semata-mata hanya merupakan alat bukti tertulis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. 
RESPONSIBILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BENGKULU Septi Rindawati
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11200

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor apa yang menyebabkan rendahnya responsibilitas pengelolaan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bengkulu tahun 2012. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa ketidak mampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dengan tepat dimana anggaran yang dikelola tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yaitu dengan adanya pos-pos yang dibiayai APBD yang digunakan untuk kepentingan pejabat  sangat kontras  untuk kepentingan masyarakat.             Dengan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Walikota dan Pimpinan DPRD sebagai informan pangkal dan kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan yang di wawancarai berkembang kepada Bappeda Kota Bengkulu, Pimpinan DPRD, Tim anggaran Pemda Kota, Badan Panitia anggaran DPRD, dan Tokoh masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data yang diperlukan  dalam penelitian ini dilakukan observasi atas latar belakang penelitian seperti berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan Responsibilitas pengelolaan APBD oleh walikota kepada DPRD Kota Bengkulu tahun 2012.             Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa yang mempengaruhi responsibilitas pengelolaan APBD disebabkan oleh 6 (enam) faktor yaitu : pertama, Adanya struktur administrasi yang memusat, kedua Sistim Administrasi yang ketinggalan zaman, ketiga Pembengkakan Birokrasi, keempat Kompleksitas dan kekakuan peraturan, kelima Struktur Gaji dan perpindahan pegawai, keenam, Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi aparat. Selanjutnya berkenaan dengan temuan penelitian, dapat menyampaikan sebuah konsep baru bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan yakni : rendahnya responsibilitas juga disebabkan oleh faktor perilaku pejabat politik dalam pengelolaan anggaran.  
NEW VALUE WITHIN OLD STRUCTURE: THE CREATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF NAGARI IN INDONESIAN DECENTRALIZATION ERA Ismail Nurdin
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.499 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11398

Abstract

Semenjak pelaksanaan kebijakan desentralisasi pada tahun 2001, struktur dan tata kelola pemerintahan Nagari telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Nagari telah menjadi arena dimana prinsip–prinsip tata kelola organisasi modern mencoba diterapkan pada struktur adat masyarakat Minangkabau, dengan tujuan untuk menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang mendukung demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini berupaya menganalisa  proses pembentukan budaya organisasi pemerintahan Nagari, dengan menggarisbawahi pada upaya menerapkan prinsip-prinsip manajemen organisasi modern pada struktur pemerintahan Nagari. Melalui studi kasus di Nagari Koto Tinggi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, ditemukan bahwa proses pembentukan budaya organisasi pemerintahan telah dilakukan dengan mensinergikan peran lembaga adat, lembaga perwakilan masyarakat dan lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Studi ini menemukan bahwa tidak semua tradisi bisa diakomodasi dalam mekanisme pemerintahan dan terinternalisasi dalam budaya organisasi. Dinamika interaksi antara lembaga adat, lembaga perwakilan dan lembaga eksekutif berlangsung sangat dinamis. Dalam proses transformasi yang belum sepenuhnya stabil, upaya untuk membentuk budaya organisasi pemerintahan sangat tergantung kepada kapasitas kepemimpinan lokal yang akomodatif dalam mengelola perubahan. Studi ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi para Wali Nagari. 
ANALISA PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR (STUDI KOMPARATIF SMA NEGERI 1 BALIGE DAN SMA NEGERI 2 BALIGE) Dearlina Sinaga
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.091 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12082

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran dari komite sekolah dalam meningkatankan mutu pendidikan di SMA negeri1 dan SMA negeri 2 di Kecamatan Balige. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan populasi sebanyak 138 orang. Kemudian diambil sampel sebanyak 103 orang dengan tingkat random sampling yang terdiri dari semua pengurus komite, Pengurus OSIS, ketua MGMP dan orangtua pengurus OSIS.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan menggunakan persentase, sedangkan pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji F dan uji t yang diolah dengan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menjelaskan Peran Komite Sekolah di SMA Negeri 2 Balige mempunyai rata-rata 167,21,  yang jauh di atas rata-rata peran komite sekolah di SMA Negeri 1 Balige, yaitu 148.25. Sedangkan rata-rata Mutu Pendidikan di SMA Negeri 2 Balige adalah 172,48 yang juga lebih tinggi dari rata-rata mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Balige yaitu 152,96. 
PROMOSI KESEHATAN HIV-AIDS DAN STIGMA TERHADAP PENGGUNA NARKOBA SUNTIK (PENASUN) DI KABUPATEN SUMEDANG Evie Ariadne Shintadewi; Suwandi Sumartias
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.978 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11403

Abstract

Di Indonesia, cara penularan HIV-AIDS melalui Injecting Drug User (IDU) atau  Pengguna Narkoba Suntik(Penasun) yang merupakan populasi beresiko dan sulit dijangkau (hard to reach) mencapai angka 40,4%. Salah satunya penyebab mereka sulit dijangkau adalah  sikap menstigma oleh masyarakat, karena stigma dapat mempersulit upaya intervensi pemerintah (melalui promosi kesehatan) dalam pengendalian HIV-AIDS.Tujuan penelitian ini adalah  : 1) untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan penanggulangan HIV-AIDS oleh KPA Kabupaten Sumedang 2) untuk memperoleh gambaran mendalam tentang makna stigma bagi Penasun dan 3) untuk mengetahui makna promosi kesehatan dalam menghapuskan stigma bagi Penasun.Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus, serta teknikpengumpulandata melalui:a) wawancaramendalam(indepthInterview), b) observasi, c) studipustaka, dan d)focus   group   discussion. Hasil Penelitian menunjukkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan promosi kesehatan sebagai upaya pencegahanpenularan HIV-AIDS menggunakan beberapa strategi secara simultan untuk sasaran yang berbeda. Di sisi lain, Penasun memaknai stigma secara positif dan negatif. Makna negatif melahirkan sikap menarik diri dari kehidupan sosial, masa bodoh, apatis, tidak peduli dan putus asa dalam menjalani sisa hidupnya, sedangkan makna postif justru memberikan sisa hidupnya untuk dapat berkontribusi di masyarakat dengan ikut menyampaikan informasi tentang bahayanya HIV-AIDS. Penasun juga memaknai kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan KPA Sumedang dalam tiga kategori, yaitu bagus untuk ranah kognitif, cukup untuk ranah afeksi dan masih kurang untuk ranah konasi. Kata Kunci : Stigma, Penasun, HIV-AIDS, Promosi Kesehatan.
PENGARUH EMOTIONAL CAPITAL TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA PADA SISWA SETARA SMA DI JATINANGOR Anissa Lestari Kadiyono
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.565 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12071

Abstract

Pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa setara SMA dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan bekal bagi pelajar untuk dapat berwirausaha karena wirausaha inilah yang dapat membuat bangsa ini menjadi mandiri dan sejahtera. Implementasinya berbeda-beda pada SMA, SMK, maupun MA. Selaku remaja, tahap eksplorasi karir dilalui dengan adanya stimulasi lingkungan dan pendidikan. Situasi emosi yang dimiliki oleh siswa selayaknya dikembangkan menjadi kompetensi emosional yang dapat dimanfaatkan dalam memanfaatkan kapasitas kognitif, personal, sosial, maupun pengembangan ekonominya yang terdiri atas sub facet kompetensi personal dan sub facet kompetensi sosial. Stimulasi pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan intensi siswa dalam berwirausaha. Penelitian dilakukan pada siswa kelas XII pada SMA negeri, swasta, SMK, dan MA di Jatinangor. Total responden sebanyak 496 orang dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangan individu, khususnya remaja yang sangat dipengaruhi oleh emosi, akan mendorong pentingnya modal emosional agar dapat mendorong munculnya intensi wirausaha pada individu. Modal emosional terbentuk dengan sumbangan kompetensi Sosial yang lebih besar, dibandingkan dengan kompetensi Personal. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan dan stimulasi lingkungan akan lebih mampu mengembangkan modal emosional siswa berupa kesiapan mental serta sikap positif terhadap wirausaha, yang sebaiknya tidak hanya dari sekedar menumbuhkan keterampilan, kemampuan, keahlian, ataupun jaringan yang sebaiknya dimiliki siswa namun juga aspek softskill yang dibutuhkan dalam mempersiapkan penciptaan pewirausahawan-pewirausahawan baru di masa yang akan datang.
KYAI SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL DAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL Robby Darwis Nasution
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.147 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.10346

Abstract

Globalisasi ekonomi telah merubah struktur masyarakat di dunia ini menjadi jauh dari kata sosialis atau perduli terhadap sesama. Ketidak perdulian ini merupakan salah sa tu bentuk dari modernisasi masyarakat global dan orientasi hidupnya lebih kepada hukum ekonomi daripada hukum kemanusiaan ataupun agama. Ciri khusus yang dimiliki masyarakat modern adalah lebih rasional terhadap segala hal termasuk dalam menyingkapi perbedaaan agama. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga telah mengklasifikasikan masyarakat dimana banyak peneliti mengatakan bahwa terdapat Islam Modern dan Islam Tradisional. Islam Tradisional masih memegang rasa daripada rasionalitas dan menempatkan tokoh agama seperti Kyai sebagai tokoh sentral yang akan selalu dipatuhi oleh kalangan Islam tradisional. Dengan berpegangan pada konsep Realisme yang diutarakan E.H. Carr mengatakan bahwa selama ada otoritas yang menaungi suatu sistem maka konflik akibat sistem anarkis tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu, Kyai sebagai tokoh sentral dan berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang selalu dipatuhi dan dipatuhi oleh penganut Islam tradisional merupakan kunci utama terbentuknya perdamaian didalam masyarakat tradisional. Dengan demikian, Kyai juga bisa dikatakan sebagai agen perubahan sosial dan perdamaian di dalam masyarakat tradisional.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue