cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 789 Documents
 14   15   16   17   18 
RESPONSIBILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BENGKULU Septi Rindawati
Sosiohumaniora Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11200

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor apa yang menyebabkan rendahnya responsibilitas pengelolaan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bengkulu tahun 2012. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa ketidak mampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dengan tepat dimana anggaran yang dikelola tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yaitu dengan adanya pos-pos yang dibiayai APBD yang digunakan untuk kepentingan pejabat  sangat kontras  untuk kepentingan masyarakat.             Dengan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Walikota dan Pimpinan DPRD sebagai informan pangkal dan kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan yang di wawancarai berkembang kepada Bappeda Kota Bengkulu, Pimpinan DPRD, Tim anggaran Pemda Kota, Badan Panitia anggaran DPRD, dan Tokoh masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data yang diperlukan  dalam penelitian ini dilakukan observasi atas latar belakang penelitian seperti berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan Responsibilitas pengelolaan APBD oleh walikota kepada DPRD Kota Bengkulu tahun 2012.             Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa yang mempengaruhi responsibilitas pengelolaan APBD disebabkan oleh 6 (enam) faktor yaitu : pertama, Adanya struktur administrasi yang memusat, kedua Sistim Administrasi yang ketinggalan zaman, ketiga Pembengkakan Birokrasi, keempat Kompleksitas dan kekakuan peraturan, kelima Struktur Gaji dan perpindahan pegawai, keenam, Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi aparat. Selanjutnya berkenaan dengan temuan penelitian, dapat menyampaikan sebuah konsep baru bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan yakni : rendahnya responsibilitas juga disebabkan oleh faktor perilaku pejabat politik dalam pengelolaan anggaran.  
THE CHALLENGE OF HARDIN’S IDEA ON THE TRAGEDY OF THE COMMONS Johan Iskandar
Sosiohumaniora Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i1.5359

Abstract

Menurut pandangan Hardin, padang penggembalaan dan berbagai sumberdaya milik bersama lainnya, biasanya dimanfaatkan oleh setiap orang secara bebas, tanpa ada insentif untuk mengkonservasinya. Karena itu, tidaklah heran bahwa berbagai sumberdaya milik bersama atau tidak ada pemiliknya sangat rentan mengalami “the tragedy of the commons”. Di samping itu, menurut Hardin, berbagai sumberdaya milik bersama hanya dapat dikelola dengan baik melalui swastanisasi atau dikontrol pihak pemerintah. Namun, berdasarkan hasil-hasil studi dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa berbagai sumberdaya milik bersama, seperti maritim, padang penggembalaan, dan hutan tidak selalu mengalami degradasi. Hal ini dikarenakan berbagai sumberdaya milik bersama tersebut tidak selalu merupakan akses tanpa pemilikan, dan bebas dimanfaatkan oleh setiap orang. Selain itu, kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya milik bersama tidak selalu dapat dikelola secara efektif oleh pihak swasta atau pemerintah. Karena itu, tidaklah heran bahwa pandangan Hardin tersebut banyak dikritik oleh berbagai kalangan ilmuwan pasca Hardin. Artikel ini mendeskripsikan tantangan terhadap teori Hardin mengenai “the tragedy of the commons” bahwa berbagai sumberdaya milik bersama selalu rentan mengalami degradasi. Kata kunci: tragedi milik bersama, berbagai sumberdaya milik bersama, degradasi lingkungan.
KONSTRUKSI MASKULINITAS SUNJAYA PURWADISASTRA (Perwira TNI AD dan Bupati Cirebon) Ahmad Fauzan
Sosiohumaniora Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.84 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.10099

Abstract

Penulis akan menganlisis konstruksi Sunjaya Purwadisastra, konstruksi terhadap kepemimpinan Sunjaya sebagai perwira TNI AD dan sebagai Bupati Cirebon. Sunjaya adalah salah satu putra daerah Cirebon yang memiliki karir cukup baik. Alasan peneliti mengambil objek ini karena Sunjaya adalah orang yang hidup mandiri atau menjalankan hidupnya hampir tidak selalu bersama orang tuanya ataupun keluarganya. Sunjaya di asuh oleh pembantu orang tuanya di hari ketiga sejak lahir hingga menjadi Bupati Cirebon, hanya masa SMP Sunjaya tinggal bersama orang tuanya. Peneliti akan lebih fokus terhadap konstruski Sunjaya menjadi pemimpin baik di militer sebagai kolonel maupun sebagai bupati Cirebon periode 2013-2018. Peneliti akan manganalisis kepemimpinan Sunjaya sesuai dengan teori maskulinitas dan teori kecerdasan ESQ sehingga Sunjaya benar menjadi pemimpin yang mempunyai maskulinitas seutuhnya. Adapun penulis akan menggunakan metodologi pendekatan kualitatif data untuk mendiskripsikan konstruksi Sunjaya dengan perbedaan kepemimpinan atau setidaknya mempunyai gaya khas kepemimpinan militer dan sipil. 
IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DAERAH (STUDI PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT) Diharna -; Dede Mariana; Utang Suwaryo
Sosiohumaniora Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i3.5525

Abstract

Hubungan eksekutif dengan legislatif dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran sangat didominasi oleh legislatif karena legislatif lebih berwenang menentukan diterima atau tidaknya LPJ yang disampaikan Gubernur. Ketiadaan persamaan persepsi dan pemahaman di antara eksekutif dan legisatif mengenai tolok ukur penilaian membuat penilaian legislatif menjadi subyektif. Karena itu, evaluasi kinerja eksekutif harus dilihat dalam rentang waktu yang terus berkelanjutan untuk memonitor sejauhmana eksekutif itu telah memperbaiki kinerjanya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pada publik, maka ruang partisipasi publik bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut memberikan penilaian terhadap LPJ harus diperluas. Kata Kunci : Otonomi daerah, pertanggungjawaban, eksekutif, legislatif
KELEMBAGAAN PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DI JAWA BARAT Erna Maulina; Nur Efendi
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.069 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8339

Abstract

Industri tekstil adalah salah satu industri padat karya yang terkena dampak langsung dari kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan sebuah analisis kritis atas kelembagaan pengupahan pada industri tekstil di Jawa Barat. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pengupahan pada industri tekstil di Jawa Barat di tandai oleh banyaknya pelanggaran atas aturan pengupahan dan lemahnya upaya penegakan oleh pemerintah.Pelanggaran yang terjadi diantaranya adalah membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum atau tidak sesuai dengan norma pengupahan. Penegakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah tanpa diikuti sanksi hukum telah memunculkan aturan informal dalam bentuk konvensi untuk memberikan suap kepada oknum pengawas.Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelembagaan pengupahan pada industri tekstil di Jawa Barat ditandai oleh masih banyak perusahaan yang melanggar aturan pengupahan. Hambatan dalam kelembagaan pengupahan ini adalah mekanisme penetapan upah minimum yang kurang memperhatikan kondisi riil perusahaan tekstil danlemahnya penegakan aturan formal oleh pemerintah.
ECONOMIC CRISIS, TRADE UNION AND EDUCATION (AN OVERVIEW OF INDONESIA CASE, 1999) Soeganda Priyatna
Sosiohumaniora Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v4i1.5257

Abstract

Indonesia was still enjoying the 7 % of economic growth on March 1977, when suddenly was shocked by the rapid depreciation of rupias, especially against US dollar. It was really a disaster, the price of imported goods became very high and it was a very heavy and risky burden to Indonesian economic. This also influenced the price of domestic products, due to necessity of imported parts/materials in the production process. The crisis pushed President Soeharto to step down and created the democracy euphoria. The right to organize was recognized. New trade unions were found and registered neglecting strong base membership. The decline of buying power of the people had increased the number of millions of poor children had to quit school created the education crisis. Key Word : Enonomic crisis, political crisis, trade union and education.
UPAYA DISASTER DIPLOMACY PEMERINTAH INDONESIA DI KONFLIK ACEH TAHUN 2005 Arfin Sudirman; Naura Nabila Haryanto
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.965 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.15586

Abstract

Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 merupakan salah satu bencana alam terbesar yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Aceh juga merupakan zona konflik yang dibatasi akses dengan komunitas internasional. Sejak tahun 1976 sampai tahun 2004, Aceh berfokus pada konflik berkepanjangan akibat usaha Pemerintah Indonesia dalam meredam perjuangan gerakan separatisme GAM. Namun, peristiwa bencana alam gempa bumi dan tsunami merupakan momentum titik balik konflik RI dengan GAM ke arah negosasi dan perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Helsinski tahun 2005. Dengan menggunakan pendekatan Disaster Diplomacy dan metode kualitatif deskriptif analitis, artikel ini bertujuan untuk memahami upaya Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum bencana alam untuk mencapai perdamaian dengan GAM. Artikel ini menyimpulkan bahwasanya hambatan terhadap upaya diplomasi perdamaian di Aceh yang selama ini terjadi dapat dihilangkan akibat dampak destruktif bencana gempa bumi dan tsunami. Bencana ini membawa konflik mencapai titik jenuh hingga GAM tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat untuk memberontak kepada Pemerintah Indonesia. Sementara Pemerintah Indonesia pun sadar bahwa momentum ini dapat ‘dimanfaatkan’ untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut. 
PEMANFAATAN PELAYANAN INFORMASI PASAR OLEH PETANI DAN PEDAGANG KUBIS BUNGA : Kasus di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Hepi Hapsari; Ronnie S. Natawidjaja; Yuni Astuti
Sosiohumaniora Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.401 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i2.5416

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik informasi yang dibutuhkan petani dan pedagang kubis bunga. Penelitian menggunakan metode survei dengan analisis data secara deskriptif dan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber, isi, media dan frekuensi penyampaian informasi PIP sesuai dengan keinginan petani dan pedagang. Namun informasi harga yang disajikan PIP tidak dimanfaatkan oleh petani dan pedagang. Petani menggunakan informasi harga dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul memperoleh informasi dari pedagang besar. Pedagang besar memperoleh informasi dari loper (pengecer). Informasi harga PIP cenderung lebih tinggi dari harga faktual yang terjadi di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dan pedagang tidak menggunakan informasi harga PIP karena (1) kesenjangan harga PIP dengan harga pasar faktual, (2) publikasi melalui papan harga dan surat kabar sudah tidak ada lagi, (3) kurangnya pengetahuan petani dan pedagang tentang PIP.
EMPLOYING AGENT-BASED SIMULATION TO UNDERSTAND THE BEHAVIOR OF DOMESTIC BEEF-CATTLE PRODUCTION Andre R Daud; Utomo S Putro; Dhanan S Utomo
Sosiohumaniora Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.194 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5757

Abstract

The purpose of this paper is mainly to understand the behavior of domestic beef productionthrough estimating the dynamics of domestic cattle population. Agent based model (ABM) approachand its simulation is employed in this study. The main reason to use this approach is on its capabilityto accommodate the complexity given existing characteristics in cattle and beef production system.Based on the findings, agent-based model approach performs well in explaining the emergent behaviorfor agricultural production system, especially cattle production system. Several important implicationshave also been drawn from this study. Therefore, this study has generated several new insights that willbe advantages for further studies.
ANALISIS RISIKO PADA RANTAI PASOK SUSU: SEBUAH PENDEKATAN MODEL BERBASIS AGEN Andre Rivanda Daud
Sosiohumaniora Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.56 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i3.12888

Abstract

Usaha-usaha pertanian pada umumnya menghadapi banyak risiko dan ketidakpastian. Hal ini mengharuskan para pelaku usaha pertanian untuk membuat banyak keputusan produksi dibawah tekanan risiko tersebut. Oleh karena itu, keberadaan risiko diperkirakan memiliki keterkaitan yang erat dengaan kinerja produksi. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko di dalam usaha sapi perah serta memperkirakan dampaknya terhadap kinerja rantai pasok susu secara keseluruhan. Survey telah dilakukan di wilayah produksi susu sapi di Kabupaten Bandung dalam periode bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2016. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 154 peternak sapi perah di wilayah tersebut. Sumber-sumber risiko ditentukan dengan menggunakan teknik analisis komponen pokok (PCA), sementara perkiraan dampaknya terhadap kinerja produksi diperoleh melalui pemodelan berbasis agen (ABM). Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang dianggap paling signifikan dalam mempengaruhi kinerja produksi adalah risiko menurunnya ketersediaan sumberdaya pakan dari waktu ke waktu. Berdasarkan simulasi model, faktor ini diyakini juga menjadi pemicu timbulnya faktor-faktor risiko lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh risiko yang ada di dalam rantai pasok susu berkaitan antara satu dan lainnya secara sistemik. Sebagai implikasinya, pengelolaan risiko rantai pasok susu tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan holistik.

Page 16 of 79 | Total Record : 789

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue