cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 789 Documents
 15   16   17   18   19 
HUBUNGAN ANTARA STATUS KETERGANTUNGAN OPIOID DAN MASALAH PSIKIATRIK PADA PENGGUNA OPIOID INTRAVENA Iwan Arijanto
Sosiohumaniora Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v9i2.5382

Abstract

Penyalahgunaan opioid bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu dan berpotensi untuk menimbulkan komorbiditas gangguan fisik dan gangguan mental. Berbagai gangguan mental yang sering terjadi misalnya depresi, gangguan kecemasan, gangguan psikotik, gangguan paranoid, dan lain-lain. Subjek penelitian adalah kelompok pengguna opioid intravena dampingan program outreach Yayasan Bahtera Bandung yang bersedia untuk menjadi subjek penelitian, serta tidak sedang menjalani program rehabilitasi. Penelitian ini dilakukan di Bandung antara bulan Mei-Agustus 2006, bersifat deskriptif-analisis dilakukan secara potong lintang. Subjek diwawancara menggunakan Addiction Severity Index (ASI) yaitu suatu instrumen untuk mengukur derajat ketergantungan opioid. Subjek terdiri dari 70 responden; 35 orang (50%) mengalami ketergantungan ringan, 25 orang (35,71%) berat dan 2 orang (2,86%) sangat berat. Semua subjek berada pada golongan umur dewasa muda antara 20–38 tahun. Jenis kelamin subjek sebagian besar laki-laki (95,71%). Didapatkan hubungan yang bermakna antara keadaan depresi (p=0,035), keadaan cemas (p=0,05), keadaan bermusuhan/curiga (p=0,031), masalah uji realitas (p=0,025) pada pengguna opioid intravena dengan status ketergantungan opioid. Kebutuhan akan pengobatan bertambah sesuai dengan status ketergantungan opioid (p=0,000). Hal ini merupakan suatu keadaan yang baik karena bisa dijadikan titik awal pengobatan dan rehabilitasi para pengguna opioid intravena. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan dan pendekatan yang tepat untuk membantu para pengguna opioid intravena agar mau berobat. Kata kunci : Status ketergantungan opioid, masalah psikiatrik, pengguna opioid intravena
DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA A. Gau Kadir
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.478 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724

Abstract

Basis sosiologis partai politik adalah idiologi dan kepentingan yang diarahkan pada usahamemperoleh kekuasaan.Dalam perkembangannya, partai politik telah berfungsi dan berperan dalam sistem politikdemokrasi.Karena itu fokus bahasan dalam tulisan ini, ialah dinamika atau pasang-surut fungsi dan perananpartai politik dalam sistem politik demokrasi Indonesia dengan metode/pendekatan kwalitatif-deskriptif.BangsaIndonesia, telah akrab dengan partai-partai politik.Sebelum “Republik Indonesia” terbentuk, partai politik telahberfungsi dan berperanan sebagai sarana perjuangan yang menggelorakan nasionalisme untuk kemerdekaan,demikian pula halnya setelah proklamasi kemerdekaan.Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi dan perananpartai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik Indonesia. PeriodeDemokrasi Parlementer, partai politik menampilkan fungsi dan peranan yang kuat. Partai politik dan parlemen(DPR) merupakan kerangka pokok sistem politik Indonesia.Lain halnya, pada Demokrasi Terpimpin, terjadipenyederhanaan kepartaian. Kebijakan penyederhanaan kepartaian berlangsung pula dalam sistem DemokrasiPancasila era orde baru melalui undang-undang Nomor : 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yangmenyatakan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu : Partai Persatuan Pembangunan sebagai fusipartai-partai politik yang beraliran “Islam, Partai Demokrasi Indonesia sebagai fusi partai-partai politik beralirannasional/demokrasi, dan Golongan Karya. Di sini Golkar tampil sebagai organisasi kekuatan sosial politik yangpaling dominan yang menjadikan peranan partai politik melemah. Tetapi dalam sistem politik Demokrasi Pancasilaera reformasi; fungsi dan peranan partai politik kembali menguat bahkan sangat menentukan proses politik dalamsistem politik Indonesia.Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Pemilihan Umum
PENGARUH PROGRAM DANA DESA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR Dahyar Daraba
Sosiohumaniora Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.944 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524

Abstract

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasional.   Dengan teknik cluster random sampling diperoleh tiga desa dari Sembilan desa di Kecamatan Galesong Utara yaitu Desa Bontokaddopepe, Desa Tamalate dan Desa Pakkabba sebagai lokasi penelitian. Data diambil dari 55 responden dengan menggunakan kuisioner. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 16,00.        Hasil penelitian menjelaskan bahwa program dana desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang sudah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. Partisipasi masyarakat desa dimulai sejak penyusunan RPJM, RKP Desa, APB (Desa), pelaksanaan pembangunan desa, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan desa. Program dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat desa. Dari persamaan regresi linear sederhana diperoleh informasi bahwa program dana desa mempunyai konstribusi sebesar 0,329 terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Nilai R2  terkoreksi sebesar 0,789. Nilai ini menjelaskan bahwa sebanyak 78,9 % variasi yang berbeda dari tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh program dana desa pada taraf signifikansi   = 0,05. Kata Kunci: Dana Desa, Partisipasi Masyarakat.  ABSTRACT. This research aims to determine and analyze the influence   village fund program to the level  community participation in the North Galesong District  Takalar Regency. This research used a quantitative approach that was correlational. With random cluster sampling technique gained three villages of nine villages in the North Galesong District of Bontokaddopepe Village, this Village and Village Tamalate Pakkabba were the research location. Data taken from 55 respondents using questionnaires. Furthermore, the data were analyzed using simple linear regression with SPSS version 16.00.             The results of the research explained  the village fund programme implemented based on the Medium Term Development Plan (Plan) Villages that had been outlined in the Government Work Plan (RKP) Village and Budget (APB) Village. The participation of rural communities began RPJM, RKP Village, APB (village), rural development implementation, and it utilised the results  rural development. Village fund programme and a significant positive effected on the level of participation  rural communities. From simple linear regression equation obtained information  the village fund programme had a contribution amounting to 0.329 against public participation. R2 value corrected by 0.789. This value described that as many as 78.9% of  different variations  the participation rate = 0.05. Keywords: Village Fund, Public Participation.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Tentang Kewenangan dalam Aplikasi Otonomi Daerah Berdasarkan Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Bandung) Utang Suwaryo
Sosiohumaniora Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5558

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menulusuri masalah otonomi secara komperhensif menurut empiris dari para pelaksana kebijakan dan target group yang berkembang di masyarakat. Bagaimana implementasi kebijakan otonomi daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Factor apa saja yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan otonomi daerah. Bagaimana pemahaman dan tanggapan para pelaksana dan target groups kebijakan terhadap kebijakan otonomi daerah. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif kualitatif dalam bentuk kasus di mana instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sumber datanya adalah data primer berupa situasi dan kondisi empiris otonomi di lapangan dilengkapi dengan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak komponen (kewenangan, urusan,. Keuangan, sumber daya, sikap para pelaksana, partisipasi masyarakat dan sebagainya). Oleh sebab itu implementasi kebijakan otonomi daerah dapat dipandang sebagai suatu system yang terdiri dari banyak komponen yang saling berkaitan dan berjalan terus menerus serta tidak pernah final. Kata kunci: otonomi, kewenangan, implementasi kebijakan.
COFFEE AND IDENTITY: Consume Coffee, Build Identity, Maintain Variety on Palintang Community West Java Rahman Latif Alfian; Budiawati Supangkat; Johan Iskandar
Sosiohumaniora Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4004.028 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24424

Abstract

This article discusses the Palintang coffee and its social, cultural and ecological impacts on the people of the Palintang Hamlet. Palintang hamlet is located in directly adjacent to the forest under the management of the State Forestry Corporation (Perhutani). Last fifteen years, the government began to intensify the cultivation of coffee plant in the Palintang hamlet. Palintang hamlet is located approximately 1,400 above sea level. As a result, coffee of Arabica plant (Coffeea arabica L) grows well in the area. The purpose of this article is to elucidate at the impact of coffee on the social identity of the Palintang community. The method used in this study was ethnographic approach which aims to reveal meaning from the point of view which of cultural stakeholders. Some field research techniques, namely observation, deep interviews, and participant observation were applied in this study. The results of this study showed that the coffee cultivation in Palintang hamlet has been an important impact not only an economic, but also social and ecological aspects of the Palintang community. The community always highlight the distinctive characteristics of the Palintang coffee, even some people claim that Palintang coffee has a characteristic that no other coffee has. This process then makes coffee as one of the markers for the community of Palintang, because through coffee of the community members are known to other community groups. The distinctive characteristic of Palintang coffee also adds to the repertoire of varieties of archipelago coffee, especially those related to the character of coffee. 
RUANG PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Studi Terhadap Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2003 Caroline Paskarina
Sosiohumaniora Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5559

Abstract

Desentralisasi dan demokratisasi dalam era reformasi telah mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi peristiwa politik yang menarik dan sulit untuk diprediksi. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang bertarung dengan menggunakan bermacam-macam strategi, termasuk melalui penggunaan bahasa dalam pertarungan wacana. Analisis terhadap pertarungan wacana dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana (discourse analysis). Indikator yang digunakan meliputi setting, agents atau participants, political actions, dan mutual knowledge (basis kognisi) yang membentuk pemaknaan dari wacana-wacana yang saling berkompetisi. Pemaknaan terhadap wacana yang muncul, baik wacana utama maupun wacana tandingan dianalisis dengan mengacu pada konteks sosial. Selanjutnya, ketersediaan ruang publik sebagai arena berlangsungnya kompetisi wacana dapat diukur dari penggunaan dimensi-dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan dalam proses produksi dan reproduksi makna dari suatu wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi makna masih didominasi oleh elit. Dominasi ini diindikasikan dari penggunaan argumen-argumen yang bersifat legal, normatif, dan prosedural sehingga mempersempit peluang munculnya wacana tandingan. Wacana figur alternatif sebagai wacana tandingan mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit penguasa yang dinilai tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam praktik pemerintahan daerah. Dari ketiga dimensi yang diteliti, dimensi kapital berpotensi besar untuk memperluas ruang publik meskipun perannya dalam memunculkan wacana tandingan tidak terlepas dari kepentingan akumulasi modal sehingga perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas dua dimensi lainnya. Kata kunci: ruang publik, pertarungan wacana, pemilihan walikota
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI FISKAL Roni Ekha Putera
Sosiohumaniora Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.6 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075

Abstract

Tulisan ini barangkat dari keinginan untuk mempelajari dan mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar. Pertama, bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang transparan, kedua apa strategi yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dalam peningkatan PAD.Untuk memberikan kejelasan dalam menganalisis pertanyaan di atas, data-data dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi pustaka (literature) dan penelusuran di website resmi Kabupaten Tanah Datar. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa peningkatan PAD kabupaten Tanah Datar didasarkan pada kreativitas dan kemampuan dari pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan inovasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama menggali sumber-sumber yang berpotensi untuk menambah PAD dengan melakukan beberapa hal seperti; Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan, Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru, Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring, Melaksanakan Cash Management. Dengan melakukan hal-hal tersebut PAD Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan pemerintah daerah tanah datar telah menyampaikan laporan keuangannya secara periodik di website yang mereka miliki dan dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat, sehingga setiap masyarakat juga memiliki akses yang cukup luas untuk mengetahui perkembangan dana di daerah tersebut, terutama di tingkat pemerintahan nagari. Penyampaian laporan keuangan sperti ini kepada masyarakat umum menjadi sebuah indikasi adanya transparasi pemerintah dalam pemakaian anggaran pendapatan belanja daerah . Kata Kunci: Keuangan daerah, Transparan dan Desenetralisasi Fiskal
PERCEPTIONS OF THE UNIVERSE: THE PARADIGM SHIFT Rimbo Gunawan
Sosiohumaniora Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i2.5307

Abstract

This essay explores the development of people perception about the universe. There have been paradigms shift regarding time, space, and matter over the entire universe. What have the paradigms been? What is knowledge, how it relates to the reality and its implication to the human being in general and to the social sciences in particular? Keywords: Universe, time, space, matter, paradigm, social sciences
SISTEM SAPAAN BAHASA BALI MENURUT HUBUNGAN KEKERABATAN I Nyoman Suwija
Sosiohumaniora Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.958 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16731

Abstract

Sebagai bahasa ibu suku Bali, bahasa Bali masih diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mengamati eksistensi bahasa Bali seperti itu, penyusunan artikel ini bertujuan untuk memerikan sistem sapaan bahasa daerah Bali. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik Fishman (1986). Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi dan metode wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode distribusional. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal, dibantu dengan teknik induktif dan deduktif. Kata sapaan dalam bahasa Bali cukup banyak dan bervariasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa bentuk hubungan kekerabatan yang meliputi faktor: (1) usia partisipan, (2) kedudukan dalam keluarga, (3) jenis kelamin, dan (4) hubungan keluarga langsung. Bentuk sapaan bahasa Bali tergantung situasi dan status sosial para partisipan. Artinya, pada keluarga wangsa jaba atau orang kebanyakan berbentuk basa andap atau bahasa tingkatan biasa, sedangkan untuk keluarga triwangsa atau bangsawan menggunakan kata-kata bahasa Bali yang halus atau kruna alus.
SINTESIS NILAI-NILAI PARADOKSAL PADA TEKS BABAD PASIR DAN BABAD BANYUMAS Sugeng Priyadi
Sosiohumaniora Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v10i3.5405

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pada teks Babad Pasir cenderung menyajikan konflik di dalam, sedangkan nilai-nilai pada teks Babad Banyumas lebih didominasi oleh aktivitas asketisisme. Nilai-nilai yang terkandung pada kedua teks tradisi babad besar di Banyumas menunjukkan fenomena paradoksal antara nilai-nilai positif dan negatif. Relasi nilai positif sebagai tesis dan negatif sebagai antitesis menghasilkan sintesis yang berupa cablaka sebagai sistem nilai budaya lokal Banyumas. Berdasarkan sistem tersebut bisa dicermati bahwa orientasi nilai budaya Banyumas mengarah kepada, baik masyarakat tradisional maupun maju. Manusia Banyumas berada pada posisi masyarakat yang cenderung melihat masa lampau, tetapi mempunyai kemungkinan untuk melihat masa depan sebagai acuan dalam menghadapi tantangan zaman.

Page 17 of 79 | Total Record : 789

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue