cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 789 Documents
 30   31   32   33   34 
DINAMIKA TRANSPARANSI DAN BUDAYA BADAN PUBLIK PASCA REFORMASI BIROKRASI (Studi Kasus tentang Badan Publik se-Indonesia sebagai Badan Publik Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008 di Propinsi Jabar dan Kalbar) Atie Rachmiatie; Dadi Ahmadi; Ema Khotimah
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.591 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8345

Abstract

Keterbukaan informasi berdasarkan UU 14/2008 telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan good governance dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Implikasinya, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undangundang.Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi masyarakat untuk turut “mewarnai” berbagai kebijakan pemerintah yang “pro publik”. Pemerintah Daerah, tidak terkecuali, dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menempati urutan pertama yang banyak memperoleh keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikannya. Permasalahannya : “Bagaimana Dinamika dan Transparansi Budaya Badan Publik Se-Indonesiadalam Meningkatkan Kualitasnya sebagai Badan Publik perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik no. 14/2008 ? Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan FGD, terhadap pejabat Humas, PPID, Komisi Informasi di Pemprov Jabar dan Pemprov Kalbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwatransparansi dalam konteks keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah daerah, secara formal telah memenuhi kesiapan kelembagaan, infrastruktur dan SDM , namun masih terkendala oleh “mindset” sebagai bagian penting budaya pasca Reformasi Birokrasi yang belum berubah. Semangat dan filosofi “good and cleangovernance” sendiri, umumnya tidak mendapat penentangan dalam tataran praksis, namun ada “hidden resistency” para pejabat, sehingga belum optimalnya pelayanan informasi publik.
PERSEPSI PASANGAN USIA SUBUR TERHADAP LOGO KELUARGA SEJAHTERA DI KOTAMADYA BANDUNG Sutedja -; Trie Damayanti
Sosiohumaniora Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v4i2.5263

Abstract

BKKBN sejak lama telah memiliki berbagai program yang ditujukan pada pasangan usia subur. Program terakhir adalah Program Keluarga Sejahtera. Agar masyarakat tertarik dengan program BKKBN salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyertakan logo pada setiap programnya. Untuk mengetahui sejauhmana persepsi masyarakat memahami pesan Program Keluarga Sejahtera melalui pesan yang ditampilkan pada logo, telah dilakukan penelitian deskriptif pada pasangan usia subur yang bertempat tinggal di Kotamadya Bandung. Sampel diambil secara multistage sampling sedangkan datanya dianalisis secara deskriptif. Masyarakat umumnya pernah melihat logo kebanyakan yang terpasang pada billboard, tetapi tidak memahami makna gambar logo tersebut. Sebagian besar responden ( 41.18% ) mempersepsikan makna logo sebagai orang tua dengan dua anak, makna keluarga sejahtera diartikan sebagai Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera ( 50% ), meskipun sebagian besar responden ( 67.65% ) memahami bahwa Program Keluarga Sejahtera merupakan kelanjutan Program Keluarga Berencana. Kata kunci : Persepsi – Pasangan Usia Subur – Logo Keluarga Sejahtera.
PENGEMBANGAN MINING TOURISM DI KAWASAN PERTAMBANGAN SAWAHLUNTO Rudy Anarta
Sosiohumaniora Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.951 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.11236

Abstract

Abstrak:Industri pertambangan di Indonesia menghasilkan pendapatan bagi negara, tapi di balik itu ada juga isu lingkungan, ekonomi dan sosial yang terjadi selama dan setelah kegiatan penambangan berlangsung. masalah lingkungan yang terjadi secara umum adalah kerusakan lahan karena tidak dilakukan reklamasi dengan benar pasca tambang ditutup. Selain sumber daya pertambangan dieksploitasi bahan tambang, juga memiliki potensi wisata. Di Indonesia, pemerintah daerah yang telah menjadikan daerah pertambangan menjadi kota wisata adalah Sawahlunto. Daerah pertambangan batubara Sawahlunto dan sekitarnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah Mine Tour, namun belum dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk identifikasi karakteristik dan merumuskan model pengembangan pariwisata pertambangan di wilayah pertambangan batubara. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan ini adalah deskripsi dan pendekatan sistem dinamik. Hasil penelitian untuk merumuskan model pengembangan pariwisata tambang di kawasan pertambangan batubara, yaitu dengan manajemen pengunjung, partisipasi masyarakat dan ekonomi. Pengembangan dilakukan dengan dua skenario yang ada dan skenario alternatif.Kata kunci: Tambang Batubara, Sistem Dinamik, Wisata Tambang, Sawahlunto
MODEL KEPERCAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM PENGOBATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HILIR - Caska
Sosiohumaniora Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.507 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i3.11556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perilaku pemanfaatan fasilitas kesehatan dan cara pemanfaatannya; 2) karakterisitik penderita dalam perspektif demografi dan jenis penyakit; dan 3) hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dengan perilaku pemanfaatan fasilitas kesehatan. Lokasi penelitian di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Sampelnya adalah Desa Panipahan 65 KK dan Teluk Pulai 45 KK. Hasil penelitian: 1) Perilaku pemanfaatan fasilitas kesehatan dilakukan dengan menggabungan pemanfaatan fasilitas kesehatan Sendiri (S), Medis (M),  dan Nonmedis (N). Dalam memanfaatkan fasilitas  kesehatan, keluarga penderita  memanggil dukun, bidan atau mantri ke rumah untuk melakukan pemeriksaan dan  memberikan pengobatan; 2) Karakterisitik penderita yaitu 33,63% tergolong penyakit yang berhubungan dengan kulit dan 30,9 % berkaitan dengan “saluran nafas” seperti batuk,  asma dan sebagainya; dan  3) Kondisi ekonomi keluarga berkaitan dengan pola pemeliharaan kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. 
MODEL KELEMBAGAAN PERIZINAN BAGI INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN BANDUNG Nur Efendi
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.634 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5763

Abstract

Perizinan adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan tekstil.Perizinan inibukan hanya penting dalam arti tertib administrasi tetapi juga sebagai legalitas bagi pemerintah untuk melakukanpengendalian atas izin yang telah diberikan.Pada tahun 2012 terdapat 855 perusahaan tekstil di KabupatenBandung dan 432 diantaranya adalah perusahaan yang secara formal memiliki izin. Untuk memberikan kepastiankepada calon investor maka pemerintah daerah mengeluarkan beberapa peraturan perizinan sebagai dasar dalampenyelenggaraan perizinan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kelembagaan perizinanbagi industri tekstil di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif danpengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara observasi.dan dokumentasi. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa selain aturan formal, terdapat juga aturan informal yang membuat kelembagaan perizinanjustru menjadi semakin tidak pasti dalam hal proses, biaya, dan waktu penyelesaian izin. Ketidakpastian initerjadi karena adanya hambatan-hambatan kelembagaan dan perilaku oportunis dari berbagai pihak yang terlibatpada proses perizinan yang pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan biaya transaksi bagi perusahaan.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa model kelembagaan perizinan yang ada di KabupatenBandung belum tertata dengan baik karena masih tingginya ketidakpastian dalam penyelenggaraan perizinan.
ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG Teguh Endaryanto
Sosiohumaniora Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.481 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9501

Abstract

Isu otonomi daerah di Provinsi Lampung adalah kinerja ekonomi maupun keuangan di kabupaten induk dan pemekaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja ekonomi dan kinerja keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan analisis deskriptif dan analisis statistik regresi panel data.  Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan keuangan daerah di kabupaten pemekaran lebih tinggi dibandingkan di kabupaten induk. Indikator penurunan angka kemiskinan adalah indikator yang paling signifikan mendongkrak kinerja ekonomi di kabupaten pemekaran. Kinerja keuangan kabupaten pemekaran yang tinggi dibandingkan kabupaten induk didorong oleh indikator turunnya ketergantungan fiskal, penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh pangsa pertanian, ukuran wilayah, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah.
KOMPLEMEN OBJEK DALAM BAHASA INGGRIS: KAJIAN SINTAKTIS DAN SEMANTIS Eva Tuckyta Sari Sujatna
Sosiohumaniora Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v10i1.5388

Abstract

Artikel ini berjudul Komplemen Objek dalam Bahasa Inggris: Kajian Sintaktis dan Semantis. Penelitian ini mengkaji tiga hal utama yaitu: 1) verba apa saja yang menuntut kehadiran komplemen objek, 2) bentuk apa saja yang dapat mengisi komplemen objek, dan 3) konstruksi dan makna apa saja yang terkandung dalam klausa yang berkomplemen objek. Data dijaring dari empat buah novel, satu buah majalah dan satu buah jurnal berbahasa Inggris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori campuran (eklektik), yang bersumber dari para pakar linguistik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik parafrase, transformasi aktif-pasif, dan tenik acuan (referensi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) verba yang diikuti Ko adalah verba kompleks transitif (bahasa Inggris) dan verba dwitransitif (bahasa Indonesia). Verba kompleks transitif yang digunakan dalam penelitian ini, dikelompokkan berdasarkan makna inheren verba (A) verba dinamis (i) verba aktivitas, (ii) verba momentan, (iii) verba sensasi tubuh, dan (iv) verba peristiwa transisional, (B) verba statif (i) verba persepsi dengan pengertian lamban, dan (ii) verba relasional; 2) bentuk komplemen objek yang muncul di dalam penelitian ini berupa kata (Adjektiva, Adverbia, Nomina, atau Verba), frasa (Frasa Adjektiva, Frasa Nomina, Frasa Adverbia, Frasa Verba, atau Frasa Preposisi), atau klausa; 3) konstruksi klausa bahasa Inggris yang mengandung kompelemen objek yang muncul di dalam penelitian ini SPOKo (klausa verba kompleks transitif) dan konstruksi bahasa Indonesia mengandung berkonstruksi SPOKo (klausa verba dwitransitif). Ada perbedaan makna tetapi mereka memiliki istilah yang sama (verba ditransitif) antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, verba ditransitif memiliki dua objek, sedangkan, dalam bahasa Indonesia verba ditransitif memiliki sebuah objek dan sebuah komplemen. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua konstruksi klausa yang mengandung komplemen objek dalam bahasa Inggris menjadi komplemen objek dalam bahasa Indonesia (ada yang SVOKo, SVO, atau SV). Kata Kunci: Komplemen, Komplemen Objek, Verba Kompleks Transitif
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Rosmery Elsye
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.142 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5730

Abstract

Permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan adalahbelum optimal dalam meningkatakan pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu tujuanpenelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep baru yaitu kebijakan publik dalammelakukan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dengan desain eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, opservasi dandokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, dengan menggunakanmodel implementasi kebijakan menurut Edward III akan diketahui faktor-faktor yang berperan dalam implementasikebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasikebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan optimal, dalam pengelolaan APBDdalam mendukung budgetair, terutama untuk mengalokasikan pengeluaran Pembangunan Pememerintah DaerahProvinsi Sumatera Selatan. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan pemahaman dan sikap konsisten para pelakupelaksana kebijakan, komitmen dan tanggungjawab dari pemerintah daerah selaku organizational level untukmengalokasikan semua anggaran, penetapan kejelasan kewenangan, metode dan prosedur kerja, dan kejelasanstandar yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya implementasi kebijakan tersebut.katakunci : Implementasi, Kebijakan, Desentralisasi, Fiskal, Sumatra Selatan
PRASANGKA SOSIAL DALAM PLURALITAS KEBERAGAMAAN DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT Wawan Hernawan
Sosiohumaniora Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i1.9543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih mendalam tentang prasangka sosial dalam pluralitas keberagamaan dan upaya meminimalisasi prasangka sosial tersebut sebagai upaya mewujudkan kerukunan hidup dalam pluralitas keberagamaan dari perspektif ilmu komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif  berupaya memusatkan perhatian studinya pada realita sebagai produk pikir manusia dengan segala bentuk subyektivitas, emosi dan nilai-nilai yang dianutnya. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan dapat terungkap gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian yakni prasangka sosial dalam pluralitas keberagamaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prasangka sosial dalam pluralitas keberagamaan terjadi karena kurangnya informasi individu ataupun kelompok dalam memahami berbagai peristiwa keagamaan yang terjadi di wilayahnya dan adanya kekhawatiran akan penguasaan suatu kelompok keagamaan terhadap kelompok keagamaan lainnya. Prasangka sosial yang berkembang antarkelompok keagamaan dapat diminimalisasi melalui pengembangan sikap saling menghargai/toleransi, pengendalian diri, tanggung jawab bersama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan melalui kerja sama yang saling menguntungkan sehingga konflik secara terbuka antarkelompok keagamaan di Kecamatan Cigugur dapat dihindarkan. 
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDAPATAN KELUARGA PETERNAK DENGAN TINGKAT KONSUMSI (Kasus di Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan) Maman Paturochman
Sosiohumaniora Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i3.5356

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS Pangalengan) yang mencakup tiga kecamatan, yaitu Pangalengan, Kertasari dan Pacet. Ke tiga kecamatan ini berada di daerah Bandung Selatan dan seluruhnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Obyek sasaran yang dituju dalam penelitian ini adalah para peternak sapi perah rakyat, yang memiliki sapi betina produktif antara 1 – 20 ekor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pendapatan dengan konsumsi pangan keluarga peternak sapi perah anggota KPBS Pangalengan. Metode yang digunakan adalah Survey dengan teknik pengambilan sampel Simple Random Sampling. Ukuran sampel yang terpilih sebagai wakil populasi adalah 106 orang responden dari anggota populasi 7.635 orang. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis varians dan regresi sederhana. Hasil analisis menunjukkan: 1. Makin tinggi skala usaha pemilikan ternak, maka makin besar tingkat pendapatan peternak. 2. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka makin tinggi tingkat konsumsi pangan peternak. Kata kunci: skala usaha, pendapatan keluarga peternak, konsumsi pangan.

Page 32 of 79 | Total Record : 789

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue