cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Slamet Hari Sutanto
Contact Email
litbang.jatimprov@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
litbang.jatimprov@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gayung Kb. Sari No.56, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur
ISSN : 19780354     EISSN : 2622013X     DOI : 10.32781
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Scope: Redaksi menerima naskah berupa hasil penelitian, pengembangan dan tinjauan kepustakaan. Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan pada jurnal maupun media lainnya. Materi tulisan meliputi bidang kajian kebijakan: Pemerintahan [Goverment] Ekonomi dan Keuangan [Economic and Financial] Sumberdaya alam dan teknologi [Natural Resources and Technology] Ilmu Sosial [Social Science]
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 1: Juni 2019" : 8 Documents clear
MENDORONG KINERJA BIROKRASI MELALUI STRATEGI ENTREPRENEUR DI KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR HT, M. Amir.; Sayyidati, Adiba
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.284

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap strategi birokrasi melalui entrepreneur dalam memajukan kabupaten lamongan. Ada kecenderungan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sumber-sumber dana dengan menaikkan retribusi dan pajak, metode yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengekplorasi terhadap suatu obyek dan SWOT untuk melihat peluang, dan tantangan daerah yang mengarah kepada kinerja birokrasi melalui enterpreneur, dengan demikian temuan yang didapat dalam peningkatan retribusi dan pajak akan menyulitkan investor menanam modalnya di daerah. Kesimpulan, pelaksanaan Reinventing Goverment yang menjadi kreteria kebijakan birokrasi yang bervisi entrepreneur, salah satunya seperti Perda Transparansi kabupaten lamongan yang mendorong segala aspek yang ada dalam masyarakat ikut memiliki danbertanggungjawab atas pembangunan di wilayahnya.Kata Kunci: Kinerja Birokrasi Melalui Entrepreneur
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGUATAN HULU PADA KLASTER INDUSTRI RUMPUT LAUT Arisandi, Apri; Sholeh, Moh.; Triadjie, Haryo
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.174 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.292

Abstract

Salah satu upaya untuk mempercepat proses dan memenuhi permintaan pasar akan rumput laut kelas I ini perlu sentuhan teknologi yang spesifik untuk industri budidaya dan penanggulangan penyakit rumput laut untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas rumput laut sebagai salah satu produk unggulan Madura.  Berdasarkan prospeknya, telah banyak pengusaha tertarik akan keunggulan rumput laut Madura.  Di dalam even-even pameran, para peminat mulai banyak berdatangan/berkunjung ke kelompok ini untuk melihat secara langsung dan mempromosikan serta berkeinginan menanamkan modal. Tujuan dari kegiatan ini [WU1] adalah mengidentifikasi permasalahan produksi rumput laut di Jawa Timur, pengembangan penerapan teknologi budidaya rumput laut pada kelompok tani di Jawa Timur, peningkatan produksi rumput laut yang berkualitas. Ketersediaan produksi rumput laut seringkali terhambat, hal ini disebabkan pada bulan-bulan tertentu pertumbuhannya lambat dan mengalami gagal panen akibat infeksi penyakit ice-ice.  [WU2] Walaupun telah menguasai teknologi budidaya dengan baik dan menggunakan bibit rumput laut berkualitas, akan tetapi kemampuan produksi masih rendah. Metode perendaman kalium permanganat (KMNO4) dengan konsentrasi 200 ppm dan larutan probiotik dengan konsentrasi 500 ppm, dapat meningkatkan laju pertumbuhan harian rumput laut hingga 3,27%.  Laju pertumbuhan harian yang tinggi memberikan dampak terhadap biomass yang dihasilkan saat panen[WU3] .  Strategi produksi bibit berkualitas agar lebih efektif adalah dengan menguatkan kelompok tani untuk membuat kebun bibit rumput laut sebagai stok bibit untuk semua anggota dengan menggunakan metode perendaman kalium permanganat (KMNO4) dan larutan probiotik. Kata Kunci: Budidaya, Rumput laut, KMNO4, Probiotik, Pertumbuhan 
PENGEMBANGAN MODEL AKSES MODAL BAGI KOPERASI DAN UMKM DI JAWA TIMUR Wuryani, Eni; Puspasari, Durinda; Puspasari, Durinta
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.619 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.297

Abstract

Tujuan Penelitian meningkatkan peluang akses modal perbankan bagi koperasi dan UMKM, meningkatkan pembiayaan non bank bagi koperasi dan UMKM, meningkatkan pemanfaatan idle money perbankan bagi Koperasi dan UMKM dengan jaminan kredit dari Jamkrida. Pengembangan dalam penelitian ini melibatkan dinas koperasi dan UMKM dalam memberikan rekomendasi koperasi dan UMKM berkinerja baik dalam mengajuan kredit dan Jamkrida sebagai penjamin kredit yang diberikn kepada koperasi dan UMKM. Rekomendasi sebagai wujud penyataan koperasi dan UMKM tersebut fesible  diberikan dana pinjaman. Metode pengumpulan data dengan data sekunder dan data primer. Pada Koperasi untuk meningkatkan modal bisa dari internal dan eksternal. Sumber pendanaan dari internal berasal dari anggota yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sumber pendanaan dari luar bagi koperasi wanita belum banyak yang memanfaatkan dan hampir tidak ada yang memanfaatkan kredit dari Bank. Hal ini terkait aset yang sebagai syarat jaminan. Pada Koperasi Wanita belum mepunyai aset yang  dijaminkan atas nama Koperasi. Solusi untuk akses modal koperasi, perlunya masing-masing koperasi primer membentuk atau ikut dalam koperasi sekunder, sehingga sarana penambahan modal dengan syarat sebagai anggota koperasi sekunder.  Pada Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan modal bisa melalui dana yang berasal dari perbankan dengan bunga yang rendah atau kecil. Bank akan memberikan kredit dengan melihat potensi UMKM dapat berkembang dan mempunyai potensi untuk didanai. Upaya meningkatkan pembiayaan non Bank banyak dilakukan oleh perusahan BUMN atau BUMD. Beberapa BUMN dan BUMD ada yang langsung memberikat kredit langsung kepada UMKM dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kajian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Sugianti, Elya
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.69 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.295

Abstract

PP ASI merupakan peraturan yang diterbitkan pemerintah guna melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP ASI di Puskesmas Ngempit dan Beji, Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Sampel dalam penelitian dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan secara deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP ASI di puskesmas lokasi penelitian belum dapat berjalan dengan baik, terutama pada larangan pemberian susu formula, penyediaan tenaga konselor menyusui, penyediaan fasilitas menyusui, , ketersediaan dana, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi, dan sanksi terhadap pelanggaran PP ASI. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi PP ASI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan dengan banyaknya dukungan, keberhasilan pemberian ASI eksklusif segera tercapai dan cakupan semakin meningkat. Kata kunci : implementasi, peraturan pemerintah tentang ASI, ASI eksklusif,  puskesmas
MODEL PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN PENDAMPINGAN BERBASIS KOTORAN TERNAK SAPI SEBAGAI LAHAN BISNIS Hakim, Ahmad Khairul; Mauludin, Muchammad Firman; Hermanto, M.; Rokhim, Saiku
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.394 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.291

Abstract

Kemiskinan di pedesaan dan perkotaan merupakan permasalahan utama yang harus segera diatasi. Kabupaten Tuban dan Bojonegoro merupakan dua kabupaten mempunyai permasalahan yang hampir sama yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah menerapkan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi yang digunakan sebagai media pembudidayaan cacing di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan yang dilaksanakan di dua lokasi di Jawa Timur, yaitu Desa Talun Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Kelompok sasaran adalah kelompok ternak di masing-masing wilayah. Data hasil penelitian yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan berbasis kotoran ternak sapi yang digunakan sebagai media pembudidayaan cacing di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro dikemas dalam bentuk FGD dan praktik pembudidayaan yang selanjutnya dilakukan observasi dan pendampingan secara intensif. Produk yang dihasilkan antara lain : cacing hidup, cacing kering, cacing bubuk, dan kascing. Adapun pemasaran pada hasil pembudidayaan cacing termasuk produk yang dihasilkan yaitu dengan menerapkan pemasaran melalui e-marketing. Kesimpulan yang didapat bahwa estimasi peningkatan pendapatan dari pembudidayaan cacing tanah dapat meningkatkan pendapatan 25% hingga 100% dari pendapatan sebelumnya.Kata kunci : e-marketing, pembudidayaan cacing, kotoran sapi, pendampingan masyarakat, dan peningkatan pendapatan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DI BOJONEGORO Irwantoro, Irwantoro; Noviandari, Indah
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.98 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.283

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro bertitik tolak dari permasalahan dari penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, antara lain (i) Bagaimana kondisi Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (ii) Hambatan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (iii) Strategi peningkatan Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa lembaga keuangan non bank untuk pengembangan usaha perempuan di Jawa Timur diantaranya Koperasi Wanita dan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang memang ditujukan bagi usaha perempuan, hambatan dalam yang dijumpai dalam hal pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir, peran pemerintah dalam pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan sudah dilaksanakan dengan menyediakan anggaran bagi usaha perempuan melalui program Jalin Matra PFK maupun pengembangan Kopwan. Sedangkan rekomendasinya antara lain dalam hal pemanfaatan maupun pengembangan  Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks-program PNPM maupun Gerdutaskin yang mempunyai unit usaha Simpan Pinjam Perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus memfasilitasi dalam hal penyusunan regulasi atau payung hukum untuk menentukan langkah berikutnya berkaitan dengan pengembangan usaha perempuan maupun mendorong agar lembaga tersebut bisa menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersinergi mendorongdan memfasilitasi serta melakukan maping terhadap Pemberdayaan LKM sentra sebagai embrio terbentuknya koperasi baru dan sebagai LKM agar  berorentasi kepada OJK sesuai dengan UU No 1 tahun 2013 tentang OJK.Kata Kunci: kebijakan pemerintah, lembaga keuangan non bank, kesejahteraan              perempuan The research was conducted in bojonegoro district dotted reject some of the problem of government policy research in the development of bank bonds among non bank financial institutions in an effort to increase women welfare , among others ( i ) the conditions of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( ii ) obstacles in the development of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( iii ) strategy an increase in bonds among non-bank financial institutions development bank in an effort to improving the welfare of the women in the Bojonegoro regency. This research uses qualitative descriptive method, i.e. a contextual research which makes human beings as instruments and adapted to the situation are reasonable in relation to the collection of data that is generally qualitative in nature. The conclusion from this study is there is some non bank financial institutions for business women in East Java, including the cooperative Program established by women and the feminization of poverty Relief Committee was indeed intended for business women, barriers encountered in terms of the development of the non financial institutions bank for business women is not yet as well as the legal umbrella regulation mainly to institutions born of the poverty alleviation program has ended , the role of Government in the development of the non bank financial institutions for women's efforts have been conducted to provide a budget for business women through programs established by Matra PFK are both development Kopwan. While the recommendations, among others in terms of utilization as well as Implementing development activities (UPK) ex-PNPM program as well as Gerdutaskin which has business units Save Borrow Women, the Government of East Java province or district/city Governments should facilitate in terms of drafting the regulation or the umbrella law for determining the next steps with regard to women's enterprise development as well as encourage the institution could be part of a Village-owned enterprises. The Government of East Java province or district/city Governments should work together to facilitate and mendorongdan efficiency of mapping against the empowerment of MFI centers as the embryo formation of new cooperatives and  so as bound to OJK in accordance with law No. 1 year 2013 about OJK. Key words: the role of Government, non financial institutions bank, business woman
WACANA HUKUM UJI KONSTITUSIONALITAS PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations) Setyonagoro, Permadi
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.466 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.294

Abstract

Sebagai salah satu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sudah selayaknya keberadaan peraturan daerah menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaaan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peraturan daerah merupakan sebuah keniscayaan. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan kewenangan pengujian perda kabupaten/kota berada di tangan Mahkamah Agung, sejatinya ada persoalan hukum terkait bagaimana kedudukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Bukan tidak mungkin jika materi muatan dalam perda kabupaten/kota bertentangan dengan misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan dengan perda provinsi. Padahal jelas berbagai peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak hanya terhadap undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengakomodasi pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk dibawah undang-undang dan oleh karenanya sangat argumentatif jika dalam konteks negara kesatuan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara serta pemerintah daerah sebagai penyelenggara sebagian kekuasaan pemerintahan negara untuk menempatkan pemerintah pusat melalui gubernur dalam melakukan pengujian perda kabupaten/kota terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Ke depannya revisi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengakomodasi hal ini. Kata Kunci: Negara Hukum, Konstitusionalitas, Pengujian Peraturan Daerah
MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI WILAYAH PESISIR PANTAI KABUPATEN SUMENEP Soetriono, Soetriono; Soejono, Djoko; Zahrosa, Dimas B.; Maharani, Ariq Dewi
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.154 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.293

Abstract

Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai sifat kompleks, dinamis, dan unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem lautan dan daratan. Di lain pihak wilayah pesisir merupakan wilayah tempat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui model pengembangan dan strategi pengembangan industri kreatif di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dan analitik. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dan FGD dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis pendapatan, Force Field Analysis (FFA) dan Analisis Hierarki Process (AHP). Hasil yang diperoleh adalah karakteristik sosial ekonomi, pendapatan dan model pengembangan industri kreatif di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sumenep. Produk yang perlu dikembangkan yaitu petis, abon ikan tuna, baso ikan dan kerajinan kerang Hasil FFA diperoleh Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pendorong dengan nilai urgensi sebesar 1,15 yaitu pesisir bagian utara di dominasi produk olahan basah dan bagian selatan produk kering dan FKK penghambat dengan nilai urgensi sebesar 2,77 yaitu para pelaku industri kreatif cenderung individual dalam mengembangkan usahanya.Kata Kunci : Industri, Kreatif, Pesisir, Model

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1: Juni 2025 Vol 18, No 2: Desember 2024 Vol 18, No 1: Juni 2024 Vol 17, No 2: Desember 2023 Vol 17, No 1: Juni 2023 Vol 16, No 2: Desember 2022 Vol 16, No 1: Juni 2022 Vol 15, No 2: Desember 2021 Vol 15, No 1: Juni 2021 Vol 14, No 2: Desember 2020 Vol 14, No 1: Juni 2020 Vol 13, No 2: Desember 2019 Vol 13, No 1: Juni 2019 Vol 12, No 2: Desember 2018 Vol 12, No 1: Juni 2018 Vol 11, No 2: Desember 2017 Vol 11, No 1: Juni 2017 Vol 10, No 2: Desember 2016 Vol 10, No 1: Juni 2016 Vol 9, No 2: Desember 2015 Vol 9, No 1: Juni 2015 Vol 9, No 1: Desember 2014 Vol 8, No 1: Juni 2014 Vol 8, No 1: Desember 2013 Vol 7, No 2: Juni 2013 Vol 7, No 1: Desember 2012 Vol 6, No 2: Juni 2012 Vol 6, No 1: Desember 2011 Vol 5, No 2: Juni 2011 Vol 5, No 1: Desember 2010 Vol 4, No 2: Juni 2010 Vol 4, No 1: Desember 2009 Vol 3, No 2: Juni 2009 Vol 3, No 1: Desember 2008 Vol 2, No 2: Juni 2008 Vol 2, No 1: Desember 2007 Vol 1, No 2: Juni 2007 Vol 1, No 1: Desember 2006 More Issue