Articles
487 Documents
SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL PASCA PERUBAHAN TATA RUANG KAWASAN SURAMADU
Tri Weda Rahardjo
CAKRAWALA Vol 5, No 1: Desember 2010
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1946.003 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v5i1.32
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) Kondisi tata ruang sebelum dan sesudah pembangunan Jembatan Suramadu; (b) Kebijakan pemberdayaan sektor informal di wilayah Jembatan Suramadu; (d) Kondisi sosialisasi kebijakan penataan dan pengembangan sektor informal di kawasn Jembatan Suramadu.
IDENTIFIKASI WILAYAH KRISIS AIR BERSIH BERDASARKAN ANALISA KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN AIR DI KABUPATEN BANYUWANGI
Husein, Acmad
CAKRAWALA Vol 10, No 1: Juni 2016
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3910.318 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v10i1.48
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wilayah kecamatan mana saja yang masih membutuhkan air bersih di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Lokasi yang menjadi obyek penelitian meliputi 5 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Licin, Kecamatan Songgon, Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Pesanggaran. Metode penelitian ini menggunakan 2 analisis, yaitu analisis kebutuhan air bersih dan analisis ketersediaan air bersih dengan pendekatan 4 parameter yakni : a). Luas kawasan hutan; b). Curah hujan; c). Luas wilayah; dan d). jumlah penduduk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke lima wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, hanya wilayah Kecamatan Kalibaru yang termasuk kategori daerah krisis air dengan jumlah penduduk 61.820 jiwa dan luas wilayah 18.741,80 Km2. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan kebutuhan air menunjukkan (K) = 1353.870,9 m3/tahun. Sedangkan hasil perhitungan imbuhan air tanah (RC) menunjukkan = 556.633 m3/tahun (belum tercukupi). Solusi yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan kegiatan reboisasi pada lahan hutan yang masih gundul seluas 0,78 % untuk mencapai target luas hutan minimal 30 % dari luas total wilayah Kecamatan Kalibaru sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, sehingga peran hutan menjadi optimal dan mampu memberikan manfaat terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
PENANGGULANGAN KEKERINGAN DAN KEKURANGAN AIR BERSIH DI JAWA TIMUR *)
Achmad Husein
CAKRAWALA Vol 1, No 1: Desember 2006
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5676.384 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v1i1.64
Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi air, sebaran batuan sebagai pengontrol keterdapatan air tersebut dan cara mengatasi krisis air bersih di wilayah Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar batuan penyusun wilayah Kabupaten Tulungagung dapat dibagi dua. Yang pertama menempati daerah di sebelah utara yang merupakan jalur gunung api kwarter, terdiri dari batuan vulkanik hasil erupsi dari Gunung api Wilis, Gunung api Lawu dan sebagian lagi berasal dari erupsi Gunung api Kelud. Daerah yang tersusun oleh batuan vulkanik kwarter ternyata banyak mengandung air, sehingga daerah tersebut merupakan daerah yang sangat subur. Yang kedua menempati daerah di bagian selatan yang merupakan jalur Pegunungan Selatan, terdiri dari dominan batu gamping/batu kapur, breksi gunung api bawah laut dan sebagian kecil berupa lava. Di daerah yang tersusun oleh dominan batu gamping ternyata sulit didapatkan air, karena sifat fisik batu gamping di wilayah studi banyak dijumpai rekahan (diaklas). Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi langsung meresap kedalam lapisan tanah dan hanya sebagian kecil saja yang mengalir diatas permukaan tanah. Kecamatan Pucanglaban dalam hal ini termasuk daerah yang berada di jalur Pegunungan Selatan, sehingga di daerah ini sulit didapatkan air bersih. Kekeringan dan kekurangan air bersih dapat diatasi dengan penanggulangan kekeringan dan kekurangan air bersih, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber air atau dengan bantuan sumur bor bila debit pada bagian sumber-sumber air terlalu kecil.
STRATEGI MENINGKATKAN KEPUASAN DAN MENARIK INVESTOR DI JAWA TIMUR
Priyambodo Priyambodo
CAKRAWALA Vol 1, No 2: Juni 2007
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4519.54 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v1i2.80
Kebijakan Pemerintahan Daerah untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa berakibat kontra produktif karena yang terjadi bukan PAD yang meningkat, akan tetapi justru mendorong para pengusaha memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain yang lebih menjanjikan. Pemerintah haru berhati-hati dalam mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pajak, dan jangan smapai terjadi ekonomi biaya tinggi akibat beban pajak yang terlalu tinggi.
PENERAPAN KONTRAK PELAYANAN (CITIZEN’S CHARTER) UNTUK MEWUJUDKAN STANDAR PELAYANAN PRIMA DI KOTA BLITAR
Susi Ratnawati
CAKRAWALA Vol 3, No 1: Desember 2008
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1554.097 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v3i1.91
Kondisi umum penyelenggaraan pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur masih dihadapkan pada sistem pelayanan dari aparatur pemerintah yang belum maksimal atau pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat masih kurang efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa tentang rendahnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Hasil yang didapat pada penelitian ini antara lain bahwa pelaksanaan Citizen’s Charter atau CC adalah suatu cara pendekatan pelayanan publik yang terbaik di Puskesmas Bendo, dimana aspirasi atau keinginan masyarakat lebih bisa diakomodasikan di tengah-tengah perilaku feodalisme dari para birokrasi yang masih banyak memilih untuk tidak mau disentuh atau dimasuki oleh masyarakat terutama dengan kritikan-kritikan dari masyarakat. Namun dengan adanya CC ini kedudukan antara masyarakat dan birikrat menjadi sejajar, tidak ada yang dimenangkan dan yang dikalahkan. Masyarakat dianggap sebagai pusat perhatian dan bukan sebagai raja. Tetapi dengan CC ini pemda mencoba menerima kritikan dan keinginan dari masyarakat serta segala macam kebaikan atau aturan yang dikeluarkan oelh pemerintah dengan tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
GAGASAN PENGEMBANGAN AGROWISATA DI JAWA TIMUR
I Dewa Gde Satrya Widyaduta
CAKRAWALA Vol 3, No 2: Juni 2009
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2043.2 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v3i2.107
Agrowisata terdiri dari lima daya tarik wisata : kebun raya, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, dan pertanian. Penelitian deskriptif ini berdasarkan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber literatur dan penelitian terkait, seperti penelitian agrowisata di kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Tujuan penelitian ini untuk menemukan upaya mengintegrasikan dan memperkuat destinasi agrowisata di beberapa daerah di Jawa Timur. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya membangun sinergi, komunikasi, dan koordinasi di antara pengelola agrowisata di berbagai daerah. Dengan begitu diharapkan memperkuat citra destinasi agrowisata di Jawa Timur.
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN SIDOARJO
Susanto, Joko;
Priyambodo, Priyambodo
CAKRAWALA Vol 7, No 2: Juni 2013
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2016.97 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v7i2.139
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan analisis kajian pustaka hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi telah bergeser dari yang semula bertumpu pada sumberdaya alam (SDA) berubah kea rah pembangunan atau pengembangan ekonomi berbasis pada pengembangan dan peningkatan mutu sumberdaya manusianya (SDM) melalui eksplorasi ide-ide kreatif masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu segera mengembangkan ekonomi kreatif dengan cara mengadop perkembangan industry kreatif yang telah berjalan di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dengan langkah awal membuat klasifikasi subsector ekonomi dan bisnis kreatif. Membuat rencana pengembangan dan membangun sentra-sentra industry kreatif sesuai dengan karakteristik Kabupaten Sidoarjo.
Analisis Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo
Nurul Imamah;
Irwantoro Irwantoro
CAKRAWALA Vol 6, No 2: Juni 2012
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1893.838 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v6i2.155
Retribusi Pelayanan Pasar merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan retribusi pasar seperti tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap retribusi daerah dan PAD, tingkat efisiensi dan efektivitas serta proyeksi penerimaan retribusi pasar di masa yang akan datang di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis tingkat pertumbuhan,kontribusi,efisiensi dan efektifitas serta Trend. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan penerimaan retribusi pasar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,86 persen per tahun dan persentase realisasinya sebesar 99,18%, artinya selama periode penelitian rata-rata realisasi penerimaan retribusi pasar dibawah target, sedangkan kontribusinya terhadap retribusi daerah rata-rata 7,46 persen per tahun, dan PAD sebesar 2,94 persen per tahun, hasil tersebut tergolong kurang besar karena nilainya berada pada kelompok kisaran 0 – 25% sehingga penerimaan retribusi pasar masih dapat ditingkatkan.
Identifikasi Enzim Lipase Dalam Santan Kelapa
Su'i, Moh.
CAKRAWALA Vol 7, No 1: Desember 2012
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1433.519 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v7i1.171
Penelitian ini mempelajari aktivitas enzim lipase dalam santan kelapa. Santan kelapa disentrifuse sehingga diperoleh fraksi krim,skim dan endapan. Dengan menggunakan uji laboratorium, penelitian ini menggunakan bahan baku buah kelapa yang berasal dari desa Donomulyo Kabupaten Malang. Bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penelitian adalah aquades, VCO,gum arab, alcohol, buffer fosfat. Sementara bahan kimia yang digunakan antara lain adalah Ca(OH)2, K2HPO4, KH2PO4, CuSO4, KNa-tartrat, dan kasein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enzim lipase terdapat pada fraksi skin dan endapan.
Sinergitas Perencanaan Kebijakan Program Antar Sektor Di Kabupaten Gresik
Kusbandrijo, Bambang
CAKRAWALA Vol 9, No 1: Desember 2014
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (12049.49 KB)
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.187
Untuk meningkatkan kualitas kepemerintahan lokal dengan semangat membangun,melayani dan memberdayakan masyarakat, diperlukan sinergitas antar sektor. Penelitian ini bermaksud; mendeskripsikan dan menganalisis perumusan program antar sektor, dan membangun model sinergitas perumusan dan pelaksanaan program antar sektor dikabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut; meskipun kebijakan,sarana dan prasarana pendukung telah ada ternyata sinergitas antar SKPD kurang optimal. Perlu pembenahan birokrasi dan budaya birokrasi.paradigma good governance harus dipahami dan dijalankan sehingga pelaksanaan musrenbang bukan ssekedar memenuhi peraturan tetapi suatu kewajiban menampung aspirasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai harapan warga masyarakat. Perlu peraturan tentang prosedur pelayanan birokrasi,meliputi pembagian tugas,koordinasi dan SOP.