Articles
114 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Novie Indrawati Sagita]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.119 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v4i2.194
<![CDATA[Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan di daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mendayagunakan secara optimal unit-unit pemerintahan yang ada di daerah, termasuk unit-unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, unit kerja pemerintahan daerah yang dimaksud adalah kecamatan dan kelurahan. Keberadaan kecamatan dan kelurahan sangat penting karena menjadi grada terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran penting kelurahan dan kecamatan menjadi pokok pertanyaan dari penelitian ini, utamanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kasie pemerintahan kecamatan dan kelurahan di Bandung dan hambatan apa saja yang dihadapi terkait pelaksanaan tupoksi tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengutamakan data primer dengan dukungan data sekunder. Adapun hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kasie Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Berbagai perbaikan diantaranya melakukan revisi peraturan walikota terkait pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi kecamatan dan kelurahan, membuat payung hukum untuk menjaga legalitas dan meminimalisir dampak penyimpangan aturan/hukum dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan kewenangannya, optimalisasi kinerja yang didukung melalui peningkatan sumber daya, serta untuk masalah pertanahan dan aset daerah, Kasie Pemerintahan perlu didukung oleh unitunit kerja lainnya yang berkaitan dalam hal kemudahan koordinasi dan layanan informasi aset daerah.]]>
<![CDATA[Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 ]]>
<![CDATA[Laksmi Nurita Tanjung]]>;
<![CDATA[Dyah Mutiarin]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.720
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif karena untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung, bertujuan mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana saat penelitian dilaksanakan. Sehingga memudahkan penelitian tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 oleh SKPD memberikan informasi tentang pemanfaatan dana keistimewaan melalui program dan kegiatan. Serta terdapat program, kegiatan maupun anggaran yang belum terserap 100% sehingga menjadi tugas bagi SKPD urusan keistimewaan untuk dapat mengolah pemanfaatan dana keistimewaannya dengan baik agar proses pembangunan daerah dan masyarakat dapat sejahtera. Meningkatkan kualitas dari program dan kegiatan dana keistimewaan, SKPD dapat melakukan proses monitoring dan evaluasi. Dengan cara mengikuti proses monitoring dengan baik dan dapat mengetahui perkembangan pemanfaatan dana keistimewaan pertahapannya maupun satu periode. Apabila program dan kegiatan tidak memenuhi perencanaan awal terdapat evaluasi yang dapat memberikan solusi untuk penerapan selanjutnya. Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD urusan keistimewaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 telah sesuai dengan teori Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System sehingga hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk perencanaan selanjutnya agar program dan kegiatan tersebut dapat dikerjakan per tahap maupun tahun berikutnya.]]>
<![CDATA[Inovasi Peningkatan Sumber Daya Mnusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo ]]>
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>;
<![CDATA[Ummi Zakiyah]]>;
<![CDATA[Helen Dian Fridayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.152 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v5i2.444
<![CDATA[Otonomi daerah dan demokrasi membawa dampak yang luas bagi pemerintahan di Indonesia, salah satunya yaitu Pemerintahan Desa hal ini didukung dengan terbitnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-Undang tentang Desa maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa, salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Munculnya UU Desa diharapkan seluruh desa yang ada bisa memaksimalkan pengelolaan pemerintahan, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan UU Desa salah satunya inovasi dalam peningkatan kemampuan perangkat desa melalui seleksi terbuka. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan mengutamakan metode wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seleksi terbuka bagi perangkat desa merupakan metode atau inovasi baru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan seleksi terbuka ada beberpaa tahapan yang harus dilalui diantaranya adalah pertama, melakukan pembentukan panitia seleksi, kedua mensosialisasikan, ketiga membuka pendaftaran, keempat seleksi administrasi dan kelima seleksi tertulis bagi peserta perangkat desa. Hasil dari seleksi tertulis akan diumumkan secara langsung secara transparan, sehingga tidak ada unsur nepotisme yang terjadi pada pelaksanaan seleksi terbuka perangkat desa. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia di desa maka harapannya pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel juga bisa dilaksanakan di tingkat desa.]]>
<![CDATA[DAMPAK LITERASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU ]]>
<![CDATA[Nora Eka Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.012 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.219
<![CDATA[Perkembangan demokratisasi di negara-negara Asean belum merata, terdapat negara dengan tingkat demokratisasi yang meningkat namun ada juga yang stagnan bahkan mengalami kemunduran. Salah satu negara di kawasan Asean yang mengalami perkembangan demokrasi dengan cukup baik adalah Indonesia dengan salah satu parameternya adalah pelaksanaan Pemilu yang relatif baik tanpa konflik yang luas baik Pemilu maupun Pilpres. Di antara aspek yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu adalah Tingkat melek politik masyarakat. Melek politik upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik termasuk mengenai Pemilu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat melek politik masyarakat adalah: Kebutuhan terhadap informasi politik, strategi pencarian, gerakan mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi produk dari proses akhir politik. Selanjutnya dengan melihat faktor tersebut akan diketahui tingkat melek politik masyarakat setelah itu dapat disarankan kebijakan apa yang nantinya dapat dirumuskan untuk meningkatkan melek politik masyarakat tersebut. Salah satu daerah yang disorot dalam melihat pengaruh melek politik dalam partisipasi pemilih adalah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia]]>
<![CDATA[Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia ]]>
<![CDATA[Hasan Supriyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (697.397 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1136
<![CDATA[Indonesia merupakan bangsa yang secara politik dan secara formal merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan diakui dari negara luar yaitu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yaitu Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan. Presiden juga dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintaha sehari-hari.Sejarah perjalanan lembaga Kepresidenan Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, dengan khas-khas siapa yang menjadi pemimpin saat itu. Pada konstitusi pun indonesia setidaknya ada tiga sampai empat kali perubahan konstitusi. Selama lebih dari tujuh puluh dua tahun kemerdekaan, Indonesia telah memiliki tujuh presiden. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Setiap presiden memiliki gayanya sendiri dalam memimpin. Semua Presiden diharapkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia, di mana kepemimpinan akan bertanggung jawab, baik di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan nanti]]>
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Samugyo Ibnu Redjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.175 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v4i2.195
<![CDATA[Demokrasi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses check and balances yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi bagi pertumbuhan actor-actor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini seyogyanya didasarkan nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan jauh kedepan/visionair terhadap masalah Negara. PILKADA merupakan cerminan pelaksanaan Pancasila Sila ke empat. Artinya rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar.]]>
<![CDATA[Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[M Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.613
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) dalam melestarikan budaya Melayu yang menjadi salah satu tujuan wisata di Propinsi Riau. LAM Riau harus andil dalam membantu pemerintah daerah untuk melestarikan wisata budaya di Riau, sebab salah satu fungsi LAM Riau tersebut adalah untuk menjaga kelestarian budaya Melayu di Riau. Mekanisme LAM Riau sebagai pressure group dalam hal membantu pemerintah daerah untuk memajukan wisata budaya di Riau. Penyelesaian artikel ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan analisa datanya melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa LAM Riau melakukan mekanisme penanaman nilai-nilai budaya melayu, praktik nilai-nilai budaya melayu dalam masyarakat, dan implementasi arsitektur bangunan melayu. Usaha-usaha yang dilakukan oleh LAM Riau masih belum sampai pada ranah pemangku kebijakan yang bersifat tuntas, melainkan hanya dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang belum tentu menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia ]]>
<![CDATA[Samugyo Ibnu Redjo]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.028 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v5i2.445
<![CDATA[Pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara dan bangsa, hal ini menyangkut batas negara serta perlindungan terhadap seluruh potensi negara. Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga dan sebagian besar pulau kecil terluar di Indonesia masih kosong/ belum berpenghuni sehingga diperlukan kebijakan strategis karena masih banyaknya kasus illegal fishing di perairan Indonesia terutama di laut Cina Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam perspektif pandangan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, dengan menggunakan metode kualitatif menitikberatkan pada teknik wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara snowoball.Hasil penelitian menggambarkan manajemen pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia diperlukan restrukturisasi organisasi pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suryanto LNU]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (479.143 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.220
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Adapun mengenai pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh stakeholders untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus mengikuti peraturan perundangundangan. Ada beberapa opini yang sering diberikan oleh BPK sebagai lembaga independen yang memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain: Wajar Tanpa Pengencualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini yang menunjukkan akuntabilitas yang paling baik adalah WTP. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK selama 5 (lima) tahun, maka rata-rata persentase pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP antara lain: pemerintah provinsi lebih banyak dibandingkan pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kota memperoleh persentase WTP lebih banyak dibanding pemerintah kabupaten.]]>
<![CDATA[Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi ]]>
<![CDATA[Muhammad Quranul Kariem]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.666 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1137
<![CDATA[Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang bersifat istimewa dan menjalankan praktik desentralisasi asimetris dalam penyelengaraan pemerintahannya. Kekuasaan monarki Sultan Hamengku Buwono sebagai raja mempunyai andil dalam keputusan – keputusan politik yang dibuatnya. Peranan ganda dijalankan oleh Sultan sebagai Raja dan Gubernur, secara tidak langsung menjadikan posisi eksekutif menguat.Penguatan posisi eksekutif tersebut menciptakan jarak (space) dengan institusi legislatif yang sesungguhnya mempunyai peranan yang seimbang. Kerangka demokrasi pada hekekatnya mengupayakan keterbukaan dan kedilan (fairness) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Keputusan politik Sultan dalam perspektif monarkhi memang dibenarkan, namun dalam koridor demokrasi ia harus memahami pemerintahan berdasarkan tatanan peraturan perundang – undangan]]>
