Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi Suyanto LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak daerah di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunde. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas pemungutan, analisis pertumbuhan, analisis kontribusi masing-masing pajak daerah, analisis klasifikasi pajak daerah, dan analisis proyeksi potensi pajak daerah di Kota Cimahi. Dari hasil analisis diketahui bahwa jenis pajak daerah di Kota Cimahi berdasarkan Perda No 9 Tahun 2011 terdiri dari sepuluh jenis pajak daerah. Namun yang telah berhasil dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi ada sembilan jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PBB Perkotaan. Kesembilan jenis pajak daerah tersebut yang memiliki tingkat efektivitas pemungutan tertinggi adalah pajak reklame. Adapun pertumbuhan pajak daerah tertinggi dicapai oleh pajak hotel, sedangkan yang memiliki kotribusi pajak terbesar adalah pajak penerangan jalan. Beberapa jenis pajak seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan termasuk kategori prima yaitu pajak daerah yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi diatas atau sama dengan 1%. Berdasarkan estimasi potensi pajak daerah, ada tiga jenis pajak daerah yang memiliki potensi pertumbuhan sangat pesat yaitu pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan.

Peranan Aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Air (Puslitbang SDA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Geografis Bidang Sumber Daya Air (SIGSDA) Henri Prianto Sinurat
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Perkembangan sosial budaya, teknologi dan informasi merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Tingkat kemajuan masyarakat juga akan menghasilkan suatu sosial budaya baru, teknologi yang lebih maju dan informasi yang lebih beragam. Penyelenggaraan transparansi informasi bidang sumber daya air masih dirasakan kurang oleh masyarakat. Penyelenggaraan transparansi informasi membutuhkan peranan aparatur. Peranan aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sangat menentukan kualitas pelayanan informasi bidang sumber daya air. Maka dari itu peranan aparatur sangat diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan melalui Sistem Informasi Geografis bidang Sumber Daya Air (SIGSDA).Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Soerjono Soekanto mengenai Peranan. Peranan aparatur dinilai berdasarkan hak dan kewajiban aparatur, perilaku aparatur, serta tanggapan masyarakat atas pelayanan aparatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi serta dengan melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air dan masyarakat yang menggunakan layanan SIGSDA. Penentuan informan dengan menggunakan teknik purposif.Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban aparatur Puslitbang SDA tidak berjalan seimbang. Perilaku aparatur Puslitbang SDA dalam melaksanakan kerja bersifat normatif. Tanggapan masyarakat bahwa pelayanan SIGSDA dinilai. masyarakat sudah cukup baik. Hal ini ini menunjukkan bahwa aparatur Puslitbang SDA sudah menjalankan peranan dengan baik.

Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi Agus Subagyo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pentingnya sinkronisasi RTRW Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat dengan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi dalam proses penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur / studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat perbedaan persepsi antara Pemda Propinsi Jawa Barat dengan Kodam III/Siliwangi dalam menyusun RTRW Pembangunan yang berbasis prosperity approach dan RTRW Pertahanan Darat yang berbasis security approach; (2) Perlunya formulasi kebijakan Amdal Pertahanan sebagai katalisator dalam sinkronisasi RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan Darat; (3) Perlunya kesiapan instrumental, struktural, dan kultural dalam melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat.

Fenomena Pemasaran Politik Suwandi Sumartias; Santi Susanti
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Era reformasi dan globalisasi telah mendorong perubahan massif dalam pemahaman dan praktik politik masyarakat Indonesia. Praktik politik berada dalam ranah komersialisasi luar biasa, kegiatan pemasaran, kampanye dan iklan politik dalam berbagai media (massa, nirmassa dan media online). Situasi ini diperkuat oleh para opinion leader, organisasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan yang turut menjadi agen dan aktor politik yang sangat berpengaruh dan menempatkan politik menjadi panglima. Media massa dan media sosial memiliki kekuatan besar sebagai pembentuk opini, fungsi pendidikan politik dan perubahan, selain menghibur dan informasi secara netral, fair, profesional dan bertanggung jawab, alih-alih terjebak kepentingan bisnis politik para kandidat dan parsial. Sementara kualitas SDM politisi dan pengetahuan serta kesadaran warga tentang politik masih jauh dari profesional, bahkan menjadi antiklimaks, di mana maraknya pelanggaran etika, hukum dan moral (KKN, konflik sosial, money politics, dan lainnya) dalam relasi politik politisi/birokrat dengan warga semakin transparan keberadaannya sehingga politik tak lagi dipahami sebagai ilmu yang mampu memberi solusi yang nyaman, damai dan menyejahterakan, namun hanyalah retorika (lip service) yang semakin meneguhkan reputasi dan citra buruk politisi dan birokrat. Akibatnya, pemilu hanyalah rangkaian seremonial/pesta demokrasi dengan berbagai tindak politik penuh rekayasa, intrik yang penuh dengan pelanggaran hukum, sosial dan moral.

FUNGSI KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA WAREMBUNGAN KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Welly Waworundeng; Nasrullah Natsir; Dede Mariana; Samugyo Ibnu Redjo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Berbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agraris, dengan luas wilayah pertanian 1.060 ha/m2 dari 1.100 ha/m2, dengan jumlah penduduk yang mayoritas sebagai petani yaitu 2.300 jiwa (56,31%) dari 4.084 jiwa. Pembangunan pertanian di desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan mendasar dalam mengoptimalisasi mengelola potensi yang ada. Hukum Tua sebagai salah satu stakeholder di desa, punya tanggung jawab untuk mengolah potensi tersebut menjadi modal pembangunan desa. Hukum Tua sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin masyarakat desa, berfungsi melaksanakan pembangunan pertanian di desa. Permasalahannya, Hukum Tua, tidak melaksanakan fungsi kepemimpinnya dalam melaksanakan pembangunan pertanian di desa Warembungan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa Hukum Tua tidak melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan parapemangku kepentingan di desa. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan kelompok diskusi terfokus.Dari hasil penelitian disimpulkan, Hukum Tua tidak memiliki kemampuan menciptakan visi pembangunan pertanian, mengembangkan budaya desa pertanian, menciptakan sinergitas membangun pertanian, menciptakan perubahan pembangunan pertanian, memotivasi masyarakat petani, dan memberdayakan masyarakat petani.

Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung Nia Karniawati
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Penyediaan aksebilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tugas Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan pada trotoar di Jalan Ir.H.Djuanda, yang dikenal juga dengan Jalan Dago. Jalan Ir.H.Djuanda merupakan salah satu icon Kota Bandung. Fokus penelitian ini pada aspek tangible dalam pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan akses trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan case study dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi terhadap trotoar di Kota Bandung, termasuk trotoar di Jalan Ir. H.Djuanda pada tahun 2016. Namun revitalisasi ini tidak dilakukan pada seluruh trotoar Jalan Ir. H.Djuanda. revitalisasi difokuskan pada trotoar Jalan Ir.H.Djuanda mulai dari perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan Dipati Ukur sampai dengan perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan REE.Martadinata. Sedangkan trotoar Jalan Ir.H.Djuanda dari Terminal Dago sampai Pasar Simpang Dago tidak dilakukan revitalisasi, sehingga kondisinya memprihatinkan. Sedangkan untuk trotoar yang telah mengalami revitalisasi kondisinya sangat baik. Fasilitas yang tersedia sangat lengkap. Demikian pula dengan fasilitas aksebilitas trotoar bangi penyandang disabilitas tunanetra

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI INDONESIA (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) Ade Kadarisman; Ilham Gemiharto
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus.Pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah dalam pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sejak tahun 2008, yang diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mendukung upaya pencapaian 100% SPM di Kota Cimahi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga secara rata-rata capaian SPM Kota Cimahi masih di bawah 100%.Kelemahan yang ditemukan diantaranya adalah kompentensi aparat pelaksana dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata kola pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah penerima manfaat pelayanan publik berbasis SPM, aparat pelaksana di Pemerintah Kota Cimahi, lembaga swadaya masyarakat dan para pejabat terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cimahi telah melakukan upaya yang konsisten dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis SPM dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks SPM dalam Pelayanan Publik di Kota Cimahi yang terus meningkat presentasenya dari tahun ke tahun.

Etika Otonomi Daerah dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Fatmawati Fatmawati
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Tuntutan perbaikan pemerintahan daerah ini sebagai akibat dari efek adanya gerakan Reformasi pada 1998 sejak Pemerintahan Suharto dilengserkan oleh gerakan mahasiswa yang ingin adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Penulis melakukan metode penelitian menggunakan penulisan deskriptif berdasarkan studi kepustakaan tentang etika otonomi daerah dalam perspektif filsafat pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945.Filsafat, jika dilihat dari fungsinya secara praktis adalah sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dihadapinya, termasuk dalam problematika di bidang pendidikan. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan persoalan pendidikan secara luas, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan arah dan pedoman atau pijakan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan yang merupakan penerapan analisis filosofi dalam lapangan pendidikan (Jalaluddin & Abdullah Idi, 2012: 9). Filsafat pendidikan ini berkaitan dengan manusia, filsafat, dan pendidikan. Karena itu, etika otonomi daerah dalam perspektif filsafat pendidikan ini berkenaan dengan bidang kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu tentang tujuan, hakikat, dan manfaat pendidikan bagi sumber daya manusia sebagai landasan etika otonomi daerah.Dengan demikian, maka etika otonomi daerah berkaitan dengan manusia, filsafat, dan pendidikan. Etika menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika otonomi daerah dalam perspektif filsafat pendidikan, hal ini berhubungan dengan etika manusia dalam kepemimpinan yang terbentuk melalui proses pendidikan karena tujuan pendidikan itu sendiri adalah baik.The demands for the improvement of this regional government as a result of the effect of the Reformation movement in 1998 since the Suharto Government were ousted by the student movement that wanted to change in the life of the nation, the society and the state. The author conducted a research method using descriptive writing based on literature studies on regional autonomy ethics in the perspective of educational philosophy. The purpose of National Education itself is to educate the life of the nation and develop a complete humanity of Indonesia, the man who believes and piety to God Almighty and virtuous noble character, possessing knowledge and skills, physical and spiritual health, a stable and independent personality and sense of responsibility. the responsibility of society and nationality based on the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution.Philosophy, when viewed from its function is practically as a means for human beings to be able to solve various problems of life faced, including in the problems in the field of education. Therefore, if it is related to the issue of education widely, it can be concluded that philosophy is the direction and guidance or basic foundation for the achievement of the implementation and objectives of education. Thus, the philosophy of education is a science that is essentially the answer to the questions in the field of education which is the application of philosophy analysis in the field of education (Jalaluddin & Abdullah Idi, 2012: 9). This educational philosophy deals with human beings, philosophy, and education. Therefore, the ethics of regional autonomy in the perspective of educational philosophy is concerned with the field of ontology, epistemology, and axiology studies, namely the objectives, nature, and benefits of education for human resources as the foundation of ethics of regional autonomy.Thus, the ethics of regional autonomy relate to human beings, philosophy, and education. Ethics according KBBI (Big Indonesian Dictionary) is the science of what is good and what is bad and about moral rights and obligations (morals). Ethics of regional autonomy in the perspective of educational philosophy, it is related to human ethics in leadership that is formed through the education process because the goal of education itself is good.

Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka Ilham Gemiharto
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009- 2029 dan RTRW Kabupaten Majalengka 2003-2013, Bandar Udara Internasional Jawa Barat telah ditetapkan sebagai salah satu infrastruktur strategis di provinsi Jawa Barat, yang dikuatkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menempatkan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebagai Bandar Udara Sekunder di Indonesia. Pengadaan tanah merupakan kebijakan pemerintah yang sangat krusial dan sangat menentukan terlaksananya suatu pembangunan infrastruktur. Dalam pengadaan tanah ini pemerintah seringkali tidak dapat menyelesaikan secara maksimal dikarenakan proses negosiasi dan penerimaan masyarakat, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembebasan lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pemilik tanah yang terkena pembebasan, serta para pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekpektasi yang terjadi di masyarakat setempat.

Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Triono Triono
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui Pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi upaya dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jurdil dan luber. Pemilu menjadi sarana partai politik dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat. Pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, tujuannya adalah membangun pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan maupun parlemen. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga diperlukan peran partai politik dan penyelenggara pemilu. Pendidikan politik yang dilakukan secara terprogram, terbuka, komunikatif, dan persuasif serta berkesinambungan akan membuat masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu. Harapannya dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap momen pemilu akan melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang baik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dewi Kurniasih

Contact Email dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA