cover
Contact Name
Roy Marthen Moonti
Contact Email
roymoonti16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gorontalo.lawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Law Review
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26145030     EISSN : 24165022     DOI : -
Core Subject : Social,
Gorontalo Law Review (Golrev) adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang terbit setahun dua kali pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
Analisis Yuridis Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Platform Facebook Saputro, Hermawan Dwi; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3883

Abstract

The development of information and communication technology in Indonesia has grown rapidly. This development is reflected in activities such as online buying and selling. Nowadays, there are various forms of online transactions, including those that do not require stock, such as dropshipping. However, this system still causes many issues that lead to unlawful actions. This study uses a juridical-normative approach, referring to the Indonesian Civil Code (KUHPer) and the Consumer Protection Law (UUPK). The research reveals that illegal dropshipping often occurs due to the misuse of information and digital transaction systems, resulting in harm to consumers and the original product owners. The conclusion emphasizes the importance of legal measures, both litigation and non-litigation, to protect the rights of consumers and business actors who are harmed.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU AKIBAT MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM WAKTU PERJANJIAN KERJA BERAKHIR Hidayat, Khoirul; Abadi, Suwarno
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3292

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa tentang aturan pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Terdapat perbedaan pengaturan dalam hal apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis adalah pengaturan tentang pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya perjanjian kerja diatur dalam Pasal 62 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dalam artian, jika pekerja yang mengundurkan diri wajib membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja. Berbeda dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, menjelaskan dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT maka Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEBERATAN DIMUTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-PHI/2022/PN MKS) Hasanudin, Yulita Erika; Rahmi, Adelia Hidayatul; Melati, Nanda Sukma; Antonio, Christofher Dylan; Atriani, Dewi
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3540

Abstract

While it's true that some mutations try to improve workers' wellbeing, others cause Termination of Employment (PHK) as a result of refusal of transfers. Consequently, it is essential that the regulation of employee transfers be carefully considered to ensure compliance with all applicable laws. This study has shown that the legislative provisions pertaining to the termination of employment (PHK) have been met by the action taken by KSP Nasari Makassar against Plaintiff Idiamin Sartian Umar so that it does not harm the party concerned. plaintiff's workers' rights. Then, the transfer carried out by KSP Nasari Makassar was aimed at improving welfare through increasing salaries and promotions for the Plaintiff. However, the Plaintiff refused for personalreasons which violated the Nasari Savings and Loans Cooperative (KSP) Regulations which emphasized that workers must prioritize the interests of the Cooperative above personal reasons. During these negotiations, the Plaintiff was also not present to fulfill his obligations as a worker at the company even though he had received a warning letter. Thus, the Judge decided that the Plaintiff had no right to demand severance pay from the company. In order to accomplish its research goals, this study used a normative research methodology that relied on legislative approaches, a case approach, and the collection of both primary and secondary legal documents. 

Page 12 of 12 | Total Record : 113