cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roy Marthen Moonti
Contact Email
roymoonti16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gorontalo.lawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Law Review
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26145030     EISSN : 24165022     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Gorontalo Law Review (Golrev) adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang terbit setahun dua kali pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 6   7   8   9   10 
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH Hutabalian, Roida
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3648

Abstract

Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu negara. Permasalahan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan dokter spesialis yang sangat minim, berdampak tidak mendapatkan pelayanan seperti daerah lain yang lebih baik. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh  pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan pada daerah dengan geografis sulit di Provinsi Papua. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder atau data kepustakaan dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini belum ada. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten mamberamo tengah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah belum adanya keseriusan/komitmen dari pemerintah daerah dan keterbatasan dana/anggaran.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VALIDITAS HASIL PENGECEKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PENGECEKAN SERTIFIKAT SECARA LANGSUNG (STUDY KASUS PADA KANTOR ATR/BPN KOTA JAYAPURA) Wato, Lusklarita Y.; Herniati, Herniati; Bakti, Yohanis Sudiman
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4225

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan proses pengecekan Elektronik yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT ) di kota jayapura dan pengecekan secara langsung pada kantor Pertanahan kota jayapura oleh Pajabat Kantor Pertanahan Kota Jayapura serta bagaimana tanggung Jawab Pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam permasalahan Pengecekan sertifikat elektronik yang di lakukan PPAT maupun yang langsung dilakukan  pada kantor pertanahan kota jayapura. Metode penelitian ini mengunakan Yuridis Empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dngan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan bagaimana proses pengecekan secara elektronik seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2017 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mengetahui tanggung Jawab Pejabat Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam menangani permasalahan sertifikat secara langsung yang di di atur dalam Peraturan Kepala BPN  Nomor 8 tahun 2012, pada kantor Pertanahan Kota jayapura.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Rantjalobo, Stanzanusa; Azisa, Nur; Maskun, Maskun
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.2908

Abstract

Crimes of child pornography in Indonesia are becoming increasingly widespread and increasingly worrying. This is caused by the negligence of parents who do not supervise and provide education to children about the dangers of using the internet. So that this provides an opportunity for perpetrators of child pornography to commit all forms of unlawful acts against children as the target of perpetrators in creating child pornographic content so that the actions caused by the perpetrators must be accounted for according to the legal provisions set by the government. Even though the policies on the Pornography Law, the ITE Law, the Child Protection Law, and the Criminal Code have been stipulated by the government, it turns out that these policies are still not optimal in protecting Indonesian children from pornography crimes. This is because the concept of criminal responsibility in Indonesian positive law still uses the determination of the ability to be responsible in determining mens rea/the inner attitude of perpetrators of child pornography crimes. In addition, child pornography crimes are special crimes (Lex Specialis) so that child pornography liability needs to be studied whether child pornography crimes in the concept of criminal liability are regulated in special provisions or return to general provisions. So from these problems it is necessary to formulate the concept of criminal responsibility in Indonesian positive law, especially in dealing with perpetrators of child pornography, in order to suppress the rapid growth of these crimes and protect Indonesian children from perpetrators of child pornography.
Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/PN MJK) Wardani, Sharlyta Sapta Eka; Apriyani, Maria Novita
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3816

Abstract

Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dengan studi kasus Studi Kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia serta penerapan hukum pidana materil oleh penegak hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyertaan yang tidak melaporkan atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dijatuhi hukuman yang lebih besar dibandingkan pelaku utama. Dalam kasus ini, pengadilan menggunakan tuntutan alternatif dan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali, mengingat korban masih di bawah umur.
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Suryanti, Lili; Nida, Qotrun; Furqon, Eki
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3160

Abstract

Peningkatan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk menerapkan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut. Ini terutama berlaku untuk mempercepat proyek strategis nasional, mengatur administrasi perpajakan daerah, dan menyediakan kemudahan berusaha. Dengan demikian, beberapa peraturan pajak daerah telah diubah. Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan terkait tarif pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Masalah hukum kemudian muncul bagaimana pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah apakah telah mampu mengantisipasi terjadinya ketidakslarasan kebijakan pajak daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kewenangan dalam penyelenggaraan penetapan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mecangkup: (a). peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b). peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (c). kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan (d).  peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Kedua, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan tarif pajak daerah sebelum dan sesudah pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kondisi faktual saat ini Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana hal tersebut diuraikan di dalam Pasal 189 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah daerah yang menyesesuaikan dengan program-program prioritas nasional dalam menentukan tarif pajak daerah sesuai batasan tarif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. 
Access to Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Apriyani, Maria Novita; Suharto, Miko Aditya; Baharudin, Achmad Khozin
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3732

Abstract

Problematika penegakan hukum khususnya dalam perkara pidana yang dihadapi di Indonesia tidak hanya dalam penjatuhan pokok pidananya. Korban tindak pidana ialah pihak yang merasakan penderitaan terdalam dalam suatu kejahatan, justru lebih sulit mengakses perlindungan yang diberikan Undang-Undang dibandingkan pelaku kejahatan. Akibatnya, saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, keadaan dan kondisi korban kejahatan sering diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian. Access to justice merupakan penyedia sarana (fasilitas) dalam pemberian arahan penegakan hukum. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan pada artikel ilmiah hukum ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan didapat melalui studi kepustakaan dan bersifat kualitatif. Bantuan hukum sebagai awal Access to justice memfokuskan pada tujuan dari landasan adanya sistem hukum yang dapat mengakomodasi penggunaan dan pemberian akses bagi siapapun dan dari kalangan ekonomi apapun dan sistem hukum juga harus membentuk putusan atau aturan hukum yang berlandaskan keadilan bagi individual maupun kelompok.
PEDOFILIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF Rahman, Fadhlur; Suparmin, Sudirman
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang tindak pidana kejahatan pedofilia yang pada umumnya terjadi pada anak-anak sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Langkat, pada penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pengaturan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, bagaimana pengaturan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pedofilia , bagaimana analisis yuridis tentang tindak pidana pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam KUHP pidana ada menjelaskan secara khusus mengenai sanksi hukum bagi pelaku pedofilia  pada anak, akan tetapi di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 81 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa orang yang melanggar ketentuan pasal 76d maka dijerat pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000. Dalam ketentuan hukum pidana Islam mengenai tindakan pedofilia atau terhadap anak adalah jarimah dan hukumannya adalah hukuman ta’zir, Praktik tindak pidana pedofilia misalnya yang terjadi di Jln. Tengku Amir Hamzah No.1 Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dialami oleh dua orang anak di bawah umur, yang mana berdasarkan ketentuan hukumnya maka pelaku dijerat dengan  jarimah ta’zir.
Fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Hippy, Janwar; Rahim, Erman; Arief, Supriyadi
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3824

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk memberikan ide dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, melalui penguatan dan fungsionalisasi produk hokum di daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda). Artinya, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengaturan Perda, khususnya substansi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pendekatan kearifan lokal. Tujuan penelitian untuk memperkuat serta mempertimbangkan budaya dan konteks lokal dalam pembentukan Perda khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkades, agar ide yang dikembangkan sesuai norma yang tumbuh serta hidup di masyarakat dan regulasi dimaksud memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah normatif, mencakup penelitian asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta penelitian sejarah hukum. Analisis data menggunakan statute approach atau pendekatan undang-undang dengan menelaah regulasi mengenai UU Desa beserta aturan pelaksana lainnya. Selain itu, pendekatan lain adalah historical approach, dengan menelaah latar belakang pembentukan, tujuan, termasuk alasan pemberlakuannya, dan case approach guna menambah referensi yang kemudian diolah menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Hasil riset dimana fungsionalisasi Peraturan Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia dimana Perda mengamanatkan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dengan mencantumkan bentuk sengketanya yang bermacam-macam. Tak hanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perda, namun pula pula mengenai lembaga atau pihak yang menangani penyelesaian sengketa yang dipisahkan dengan panitia pemilihan. Selain itu, Perda juga perlu memuat aturan yang disertai ancaman pidana terhadap pelanggaranya, sehingga tak hanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara administrasi melainkan juga pemberlakuan sanksi pidana dalam Perda
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak terkait Harta Perkawinan Beda Agama septiani, indri
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3257

Abstract

As a public official, the notary has the authority to create authentic deeds concerning joint marital property. It is the notary's responsibility to provide legal education to the parties and the public regarding legal actions related to joint property. Joint marital assets result from a valid marriage, unless there is an agreement regarding the separation of assets. A valid marriage, according to the Marriage Law, is one that is carried out in accordance with the laws of each respective religion and belief. Indonesia is a country with diverse ethnicities and religions, so it is not uncommon to find interfaith marriages. However, interfaith marriages cannot be legally registered according to the law and the country. Until the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 was issued, judges were instructed not to grant requests for registration of interfaith marriages. Keywords: notary; marital property; interfaith marriages. .
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pembunuhan Berbasis Femisida Di Indonesia Amelia, Fernanda; Kusnadi, Sekaring Ayumeida
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3897

Abstract

The women in Indonesia often become victims of gender-based violence, one of which takes the form of femicide, that is, the murder of women committed for gender-related reasons. This phenomenon raises important issues regarding legal protection for women. This research aims to analyze the forms of legal protection for women victims of femicide in Indonesia, as well as to identify violations that occur within the context of existing legal regulations. The method used in this research is normative juridical, with a legislative approach, which examines relevant legislation, Such as the Criminal Code (KUHP), Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), Law No. 12 of 2002 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS), and Law No. 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). This research utilizes primary legal materials obtained through literature study and documentation to examine how these regulations protect women victims of femicide. The results of this study are expected to provide insights into the weaknesses and opportunities in enhancing legal protection for women in Indonesia.

Page 8 of 12 | Total Record : 113

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review Vol 2, No 1 (2019) Volume 1 No.2 Oktober 2018, Gorontalo Law Review Volume 1 No. 1 April 2018, Gorontalo Law Review Gorontalo Law Review Journal