cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roy Marthen Moonti
Contact Email
roymoonti16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gorontalo.lawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Law Review
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26145030     EISSN : 24165022     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Gorontalo Law Review (Golrev) adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang terbit setahun dua kali pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 7   8   9   10   11 
Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Al-Ghony, Mishbahul Ummah; Wijaya, Andy Usmina; Hadi, Fikri
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3294

Abstract

Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan melalui diversi. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai, penerapan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep keadilan restoratif justice. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep restorative justice  dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan melalui penerapan diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses dalam pengadilan)  ke proses informal, dengan cara musyawarah mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena melalui penerapan diversi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan dapat terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Tujuan penelitian ini diharapkan keadilan restorative justice dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang serta diharapkan dalam konsep seperti ini dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan tindak kejahatan. Konsep restorative justice merupakan keadilan bagi anak dengan mengganti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan meningkatkan kepentingan terbaik bagi anak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA Triani, Sela Dewi; Caesar Purwanto, Aldira Mara Ditta
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3863

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan publik sering kali penting untuk pembangunan, namun sering juga menimbulkan masalah, terutama dalam hal pemberian kompensasi yang tidak sesuai kepada pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum dari ketidaksesuaian tersebut dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam ganti rugi dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan masalah hukum bagi pemilik tanah. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mekanisme yang transparan dan adil dalam menentukan ganti rugi, yang mencakup nilai tanah, bangunan, tanaman, serta kerugian fisik dan non-fisik.. Proses ini memastikan mekanisme yang transparan dan adil dalam pemberian ganti rugi. Ketidaksesuaian penilaian dapat menimbulkan sengketa, namun pemilik tanah memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum preventif dan represif melalui pengadilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan tanah agar kepentingan publik bisa terpenuhi tanpa mengabaikan hak pemilik tanah. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU “HALO-HALO BANDUNG” YANG DIUBAH TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA Bidjaksono, Verda Raseindriyasari; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3715

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu "Halo-Halo Bandung" yang diubah tanpa izin pemegang hak cipta. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia terkait hak cipta dan bagaimana perlindungan terhadap karya cipta dan pemegang hak cipta dapat diterapkan dalam kasus seperti yang dihadapi oleh lagu "Halo-Halo Bandung". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan ahli waris selaku pemegang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang cukup untuk melindungi hak cipta, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks digital. Implikasi dari penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam undang-undang hak cipta serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat terhadap pentingnya melindungi karya cipta dari penggunaan yang tidak sah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA) ., Rahmawaty; Lasori, Siti Alfisyahrin; Yunus, Yudin; Pede, Albert; Lamanasa, Muh. Syarif
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3651

Abstract

Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dan Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. yaitu suatu metode peenlitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Isu hukum yang sedang dikaji yakni selain sudah ada aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, namun dapat juga di cegah dengan diberlakukan control serta pengawasan dari orang tua dan Masyarakat terhadap lingkup pergaulan anak sehingga tidak terjadi kekerasan seksual tersebut.
PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DI KABUPATEN FAKFAK Abaidata, Rusni; Ingratubun, Muhammad Husni; Tamher, Samsul
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4222

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepektif masyarakat adat pemeluk agama Islam terhadap pelaksanaan hak kewarisan Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hak waris Islam pada masyarakat adat di Kabupaten Fakfak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum Yuridis Normative dan pendekatan hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat adat Fakfak telah memberlakukan hak kewarisan adat secara turun temurun sebelum dan sesudah masuknya agama Islam. Hukum Kewarisan Islam mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai ketetapan Al-Quran dan Hadits. Hukum kewarisan Islam di Kabupaten Fakfak berjalan bersama-sama dengan hukum waris adat bagi masyarakat adat beragama Islam. Faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hak waris Islam pada masyarakat adat Fakfak antara lain: Negara (Pemerintah) dan Adat
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Erawan, Dhani I Ihza; Ilmar, Aminuddin; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.2904

Abstract

This study aims to analyze the dishonorable dismissal of state civil servants in corruption cases. This type of research is the type of research used is normative juridical research. The approach used is) in this study, namely the statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are based on the original intent of the former of Law no. 43/1999, the Government's interpretation, and the interpretation of the legal norms of PTDH civil servants who committed criminal acts of office before the entry into force of the ASN Law, the enforcement of administrative sanctions does not have to be dishonorably dismissed as civil servants, but becomes the discretion of the PPK. PPK assesses and considers whether to be dishonorably discharged, honorably discharged not at his own request, or not dismissed with or without imposition of disciplinary punishment by taking into account the factors that encourage civil servants to do this and paying attention to the severity of the criminal sentence imposed. SKB 3 of the Minister is a policy regulation issued as an implementation guideline for PPK which regulates the honorable or dishonorable dismissal of civil servants who commit criminal acts of office crimes or crimes related to their positions based on court decisions that have permanent legal force. Second, the SKB 3 Ministers can be qualified as a legal juridical instrument (rechtmatig), unless it is enforced backwards (terugwerkend).
Analisis Yuridis Pelaksanaan Sanksi Denda Tilang pada Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Wilayah Hukum DITLANTAS Rosy, Deuis Rina; Yunara, Edy; Mulyadi, Mahmud; Sihombing, Eka Nam
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3813

Abstract

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) is an electronic-based traffic law enforcement system that aims to increase the effectiveness of monitoring traffic violations. Although the implementation of E-TLE in Indonesia is based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, its implementation in several regions, including Medan City, has not run optimally. This study aims to analyze the legal basis of E-TLE, the application of ticket fines to traffic violators, and identify obstacles and resolution efforts so that the implementation of E-TLE runs effectively in Medan City. The research method used is empirical juridical method with a qualitative approach. The research data were obtained through interview studies and online questionnaires involving the community and the North Sumatra Police Traffic Directorate, and supported by a review of related regulations and literature. The results showed that the implementation of E-TLE has not been effective due to various obstacles, such as limited facilities and infrastructure, underutilization of human resources, the influence of weather, and the lack of synergy between local governments, police, and the community. These obstacles indicate the need for improvement in terms of technical and policy to support the optimal success of E-TLE implementation.
SISTEM INFORMASI DESA ADAT BADUY DALAM UPAYA OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK Zafar Sodiq, Edi Mulyadi; Furqon, Eki
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3165

Abstract

Sistem Informasi Desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah sebagai fasilitator di daerah. Keberadaan sistem informasi desa dapat memberikan gambaran mengenai kondisi geofrafis, budaya, dan fisik tentang desa itu sendiri. masyarakat hukum adat merupakan bagian terpenting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Kontribusi yang diberikan masyarakat hukum adat sejak zaman dahulu sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia terlebih pada aspek ketertiban yang ada dalam hukum adat. Suku Baduy merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih terjaga eksistensinya sampai saat ini di Provinsi Banten. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Sistem Informasi Desa untuk desa adat khususnya Desa Adat Baduy dan bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini dalam upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan desa.Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menggunakan data sekunder seperti literatur dan kepustakaan tetapi juga menggunakan data primer atau data lapangan sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Sistem Informasi Desa pada desa adat merupakan suatu hak bagi masyarakat desa adat dan harus dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait. Saat ini Desa Adat Baduy belum menggunakan Sistem Informasi Desa secara menyeluruh sebagai salah satu upaya optimalisasi potensi desa adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik. Oleh karena itu penerapan Sistem Informasi Desa pada Desa Adat Baduy harus segera dilaksanakan karena hal tersebut merupakan amanat undang-undang terlebih pada desa adat akan menjadi salah satu perangkat guna meningkatkan potensi dan kekhususan Desa Adat Baduy.
Efektivitas Program Kaliber (Kawal Pemilu Bersih) Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat dalam Penyelenggaran Pemilu di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Fahmi, Muhammad Zaky; Leonardo, Ari; Saputra, Feri Andri; Kurniawan, Ahmad; 'Ibad, Reza Irsyadul; Arman, Zuhdi
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3431

Abstract

The purpose of this research is to determine the effectiveness of the Clean Election Monitoring activity and to understand the community's understanding of money politics during the election period in Mandiangin Koto Selayan District. This research utilizes a qualitative research method with both normative juridical and empirical juridical types to observe legal realities within society. The study is conducted in Mandiangin Koto Selayan District, Bukittinggi City, West Sumatra. Data is collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions, following the Miles and Huberman (1992) methodology. The findings of this research explain that the Clean Election Monitoring activity has not been effective due to the limited socialization efforts targeting specific groups, resulting in incomplete information acceptance by the community, lack of public awareness in rejecting money politics, insufficiently trained personnel, and inadequate facilities.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN TANAH HAK MILIK DENGAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN margita, Susanto Agata; Kantihka, I Made; -, Nardiman; Widarto, Joko
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3773

Abstract

The practice of buying and selling plots of land by the community is often found not fully following applicable legal procedures. Seeing these things, it is felt that there is a need to guarantee legal certainty and certainty of rights to land control. Land is a fixed object or object that does not move based on the nature of the object itself. So land cannot be moved - what can be moved is the rights to a plot of land. In this research, the problem is raised, namely whether buying and selling carried out by buyers of freehold land who have good intentions with payments in stages and have fulfilled the legal requirements for buying and selling based on statutory regulations need to receive legal protection and what form of legal protection exists for the purchase of freehold land. carried out privately by means of gradual payments. The research used in this research is Juridical-Normative, namely legal research carried out by examining library materials or secondary materials

Page 9 of 12 | Total Record : 113

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review Vol 2, No 1 (2019) Volume 1 No.2 Oktober 2018, Gorontalo Law Review Volume 1 No. 1 April 2018, Gorontalo Law Review Gorontalo Law Review Journal