JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
JAKP, terutama berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Ini mencakup pengembangan administrasi, kebijakan daeerah, otonomi dan birokrasi, aparatur negara, desentralisasi, pengembangan ekonomi dan sains, manajemen publik, proses dan Teknik pengambilan keputusan publik, dan setiap ilmu sosial yang mencakup ilmu perkembangan ilmu Pendidikan, kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan daerah. Dalam tahun terbitnya JAKP akan menerbitkan jurnal dua kali dalam dua periode: April dan Oktober. Silakan kirim naskah Anda. Template dan pedoman penulisan bias diunduh pada laman ini.
Articles
232 Documents
<![CDATA[Strategi Pemerintah Kota Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT): Sebuah Implikasi Intervensi Kebijakan Pengembangan Pariwisata ]]>
<![CDATA[Rini Zumaida]]>;
<![CDATA[Hendri Koeswara]]>;
<![CDATA[Desna Aromatica]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7 No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.7.2.160-176.2022
<![CDATA[The research is a city government policy intervention in the form of a tourism development strategy in the Padang City Integrated Tourism Area. The strategic initiative carried out by the Government of the City of Padang by making a tourist destination an Integrated Tourism Area has changed the face of the City of Padang which is increasingly oriented towards becoming a tourist destination that can improve the economic welfare of the community. The necessity that is carried out by the Padang City Government is to design and develop a strategy to develop an Integrated Tourism Area (KWT). This study used a qualitative approach by elaborating primary and secondary data where the selection of informants was carried out purposively. The strategy used by the Municipal Government of Padang is through organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The results of the study show that all of these strategies are carried out massively and show the relationship between policy interventions that effectively influence the governance of tourism development. And, this tourism policy intervention has implications for increasing the number of domestic and foreign tourists which also has implications for increasing local revenue (PAD)]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten ]]>
<![CDATA[Titi Stiawati]]>;
<![CDATA[Firstly Vanya Salsabilla]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.122-132.2023
<![CDATA[Fokus penelitian ini pada Hak Guna Bangunan yang merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun. Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan di Kanwil BPN Provinsi Banten sudah cukup baik namun masih ditemui masalah yaitu kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan banyaknya permohonan pemberian Hak Guna Bangunan yang masuk dan terdapat beberapa berkas permohonan Hak Guna Bangunan yang terpisah ketika diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan pada Bidang Penetepan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang terdiri dari variabel komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan pada Bidang Penetepan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN sudah cukup baik namun terdapat beberapa hal yang belum maksimal. Variabel komunikasi sudah baik karena terjalin koordinasi yang baik dari kepala bidang sampai pegawai. Variabel sumber daya masih kurang sebab jumlah SDM sedikit dibandingkan banyaknya permohonan dan sumber daya informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan masih belum maksimal karena masih terdapat beberapa berkas yang terpisah ketika diterima. Sedangkan variabel struktur birokrasi sudah baik karena sudah terdapat struktur organisasi dan SOP yang jelas, untuk variabel disposisi sudah baik karena para pegawai sudah menunjukkan sikap bersungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaannya.]]>
<![CDATA[Kritik Ekologis: Evaluasi Keberhasilan Program Kolam Konservasi di Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung ]]>
<![CDATA[Camila Camila]]>;
<![CDATA[Edy Syahputra Sihombing]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.61-74.2023
<![CDATA[ABSTRACT Preservation of the environment with the concept of conservation is one part of the science of ecology. Land use in the riparian area or watershed area is one of the conservation areas needed to fulfill the environmental sustainability of water areas. The purpose of this study was to evaluate the conservation pond program carried out in the Cikapundung watershed, Kampoeng Tjibarani. By collecting data through observation, interviews, and studies of policy literature governing the management and development of project development in watersheds. Based on data collection and analysis of descriptive data that has been carried out, it was found that there were several factors for the failure of this program (1) non-functional land use, (2) unsustainable program and management (3) did not meet the standards and criteria for development policies on regional land River flow . With restoration using the ecopark concept, conservation ponds can be a new breakthrough for management and development of watershed land in accordance with land functional and standards and criteria for management and development of watershed land. Keywords: watershed; preservation of the environment; ecopark ABSTRAK Pelestarian lingkungan dengan konsep konservasi termasuk salah satu bagian dari ilmu ekologi. Pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk salah satu konservasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kelestarian lingkungan kawasan air. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi program kolam konservasi yang dilakukan di kawasan sempadan sungai Cikapundung, Kampoeng Tjibarani. Dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pembangunan pembangunan proyek di DAS. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis data deskriptif yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ada beberapa faktor kegagalan program ini (1) pemanfaatan lahan yang tidak fungsional, (2) program dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan, dan (3) tidak memenuhi standar dan kriteria kebijakan pembangunan di lahan DAS. Dengan pemugaran yang menggunakan konsep ecopark, kolam konservasi dapat menjadi terobosan baru untuk pengelolaan dan pengembangan lahan DAS sesuai dengan fungsional lahan dan standar serta kriteria pengelolaan dan pengembangan lahan DAS. Kata kunci : daerah aliran sungai; pelestarian lingkungan; ecopark]]>
<![CDATA[Inovasi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Persoalan Keamanan Kota: Studi Kasus Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Mutahharatul Azizia]]>;
<![CDATA[Muhammad Luthfi]]>;
<![CDATA[Muhammad Takdir]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.111-121.2023
<![CDATA[Seiring kemajuan teknologi informasi saat ini, perkembangan teknologi industri keamanan informasi juga semakin berkembang, dan perangkat serta aplikasi mengontrol keamanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi pemerintah terkait tentang keamanan kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam hal keamanan kota inovasi pemerintah kabupaten sinjai melakukan pengadaan cctv. Penggunaan teknologi CCTV (closed circuit television) dapat mempermudah akses informasi, monitoring dan penggunaan di area tertentu. Keberadaan kamera cctv sudah banyak yang menggunakan, bahkan hampir setiap pembelanjaan umum atau tempat tertentu banyak memasang CCTV untuk membantu keamanan. Penggunaan CCTV bukan hanya untuk perusahaan besar atau toko toko saja, namun rumah pribadi juga banyak yang memasangnya untuk mengawasi anak anaknya ketika sedang keluar rumah ataupun barang yang mungkin berharga bagi sang pemilik rumah. Dengan adanya kebijakan pemerintah kabupaten sinjai terkait kemanan kota dengan pengadaan CCTV banyak membantu warga maupun pihak kepolisian untuk melihat insiden seperti kecelakaan, kekerasan dan pencurian di titik-titik tertentu dengan memperoleh pengawasan video.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Komunikasi Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Memerangi Misinformasi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fatimah Nur Hasanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.1-22.2023
<![CDATA[Misinformation has become a barrier to public trust in a policy, especially during the Covid-19 pandemic crisis. The role of communication between government and non-government actors is indispensable in implementing policies and combating Covid-19 vaccination misinformation on social media. This study aims to understand the roles and communication strategies of government and non-government actors in combating misinformation about the Covid-19 vaccination policy in Indonesia. This paper used the content analysis research method. Data were collected from tweets from 1 January to 31 December 2021. The results show the role of communication between government and non-government actors through the guiding principles of crisis communication such as calls to action, clarity, compassion and empathy, tone of dialogue, correction of misinformation, and transparency. This research used information communication technologies (ICTs), public involvement, response, collaboration, and utilization of the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) strategy. Finally, a collaboration between actors in various sectors will strengthen policy communication in eradicating misinformation. This study contributed to relevant literature and has practical implications for sustainable policy communication in times of crisis.]]>
<![CDATA[Penerapan Absensi Berbasis Online Melalui Smartphone untuk Meningkatkan Disiplin Pegawai di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Nur Annisa]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.75-85.2023
<![CDATA[Penulis fokus pada masalah dimana absensi online aplikasi hanya dapat dilakukan di Android sehingga karyawan yang tidak menggunakan Android mengalami kesulitan melakukan absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasinya absensi online dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai dan untuk mengetahui kendala dan upayanya dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif pendekatan dan analisis teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Belum adanya SOP dalam pelaksanaan absensi online sehingga tidak adanya SOP, karyawan hanya memahami dasar-dasarnya saja dan tidak mengetahui penjelasan detailnya, ini berbeda jika admin absensi menjawab. Bahwa Penerapan Online Meningkatkan Disiplin Pegawai di Aparatur Sipil Negara Di Sumatera Barat sudah terlaksana dengan cukup baik dalam dimensi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Namun pada dimensi struktur birokrasi masih terdapat kendala.]]>
<![CDATA[Public Policy Analysis and The Aspirations Of The Community In The Process Of Driving Perda ]]>
<![CDATA[Norbertus Jegalus]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.86-97.2023
<![CDATA[This study discusses the role of community participation in making "PERDA", using the Normative Political Science (Political Philosophy) approach. The main idea is that "good governance" is a concretization of the idea of democracy at the local government level. The demand for the involvement of all "stakeholders" is the demand for democracy, with the framework of thinking that the owner of the government is not the government itself but all citizens. Therefore, all policy planning and implementation are not the business of the government alone but the affairs of the whole community. Local government is required to carry out good governance in its implementation. That means the local government must be organized democratically involving three elements, namely the government bureaucracy (state), parliament (political society), and the whole society (civil society). What is new here is the role of public participation in formulating policies in the form of "procedural" and at the same time "substantial" PERDA.]]>
<![CDATA[Pengaruh Tugas Pokok Dan Fungsi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ]]>
<![CDATA[Mapyanis Zalukhu]]>;
<![CDATA[Desna Aromatica]]>;
<![CDATA[Fatia Fatimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.98-110.2023
<![CDATA[This research which aims to determine the effect of the main tasks and functions on the performance of Civil Servants at the Regional Secretariat of the Mentawai Islands Regency is motivated by the existence of complaints and public dissatisfaction with the service that is not good and factual, there are still civil servants who do not understand the main tasks and functions, employee performance is still classified as not good, there are still employees who lack mastery of their work, there are many employees who carry out indirect work once so, so that the time required is longer and does not match the existing time standards, and there are still employees who have not carried out work duties in accordance with the objectives set at the Regional Secretariat of the Mentawai Islands District. This type of research uses a quantitative approach with multiple linear regression method. Data collection techniques with questionnaires. The respondents of this study were 90 Civil Servants at the Regional Secretariat of the Mentawai Islands District. The sampling method used the total sampling method where the entire population in this study was used as the research sample. Hypothesis testing is calculated with the IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) version 24.0 program. From the results of this study it was found that partially the main tasks have a significant effect on performance, functions have a significant effect on performance, and simultaneously the main tasks and functions have a significant effect on the performance of Civil Servants at the Regional Secretariat of the Mentawai Islands District.]]>
<![CDATA[Analisi Regulatory Impact Assesment (RIA) untuk Mengevaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tanggerang Selatan ]]>
<![CDATA[Shinta Wahyuni Chairuddin]]>;
<![CDATA[Evi Satispi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.45-60.2023
<![CDATA[Efforts that must be made by the regional government in tackling or breaking the chain of the Covid-19 pandemic are issuing regulations governing community activities and actions that need to be taken by the regional government. This effort has been made by the City Government of South Tangerang by issuing Mayor Regulation no. 13 of 2020 concerning Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019. The purpose of this research is to evaluate the Regulation of Mayor using a qualitative descriptive method with a normative legal study approach using Regulatory Impact Analysis (RIA). The results of the study concluded that it was necessary to revise the Regulation of Mayor, especially on the points: social organization activities, the obligation of workplace leaders to ensure that employees do not have co-morbidities, the obligation to provide temperature test kits, regulation of worship activities, explanations about public facilities, the obligation to use masks, community rights, provision of incentives and vaccines, and criteria for administrative sanctions.]]>
<![CDATA[Tantangan Kebijakan Publik Menghadapi Disruption Era di Indonesia : Sebuah Pandangan ]]>
<![CDATA[Junaidul Fitriyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8 No 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jakp.8.1.23-44.2023
<![CDATA[Kualitas Kebijakan Publik di Indonesia mengalami peningkatan seiring semakin besarnya tantangan yang dihadapi. Perubahan secara drastis, cepat dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan (disruptive) menjadi salah satu pemicu semakin tingginya kualitas kebijakan di Indonesia. Dengan menggunakan artikel terkait, tulisan ini hendak memberikan gambaran langkah yang dapat dan telah dilakukan Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan tersebut. Transformasi teknologi, pembagian peran dengan pihak swasta, peningkatan kualitas tenaga kerja dan memperluas kolaborasi yang dilakukan, menjadi langkah yang dapat menjadi solusi. Peluang kebijakan publik mengambil peran yang lebih besar dalam menghadapi tantangan global menjadi salah satu kunci untuk dapat bertahan. Sinergi antara transformasi teknologi dan kolaborasi harus tetap dikembangkan sehingga Indonesia dapat tetap meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan publik yang dimiliki.]]>
