Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Jatiswara

js
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 0853392X EISSN : 25793071 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.

Arjuna Subject : -

Articles 533 Documents

16 17 18 19 20

Dinamika Transisi Komunitas Wetu Telu Dalam Keyakinan Pelaksanaan Syari’at Islam Sri Hariati
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui keberadaan komunitas Wetu Telu dan mengetahui bagaimana dinamika transisi komunitas Wetu Telu dalam pelaksanaan keyakinan syar’at Islam. Di Dusun sangiang Desa kumbang Kecamatan masbagik Lombok timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan subyek penelitian antara lain, tokoh adat Wetu Telu, tokoh agama Wetu Telu dan masyarakat Wetu Telu serta tokoh agama, tokoh masyarkat wetu lima dan aparatur desa seperti kadus, kepala desa. Komunitas Wetu Telu yang ada di Dusun Sangiang Desa Kumbang Masbagik saat ini masih dalam proses verifikasi kepelaksanaan syari’at Islam, keberadaan mereka sangat minoritas tapi sebagian mampu bertahan di atas masifnya proses verifikasi oleh para pendakwah.

Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Arvita Hastarini; Orin Gusta Andini
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Berbagai kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik memunculkan kontroversi. Penerapan pasal delik pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Fokus permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur secara terperinci dengan salah satu pointnya yaitu melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan.

Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi Maemunah Maemunah
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, namun pelanggaran HAM terhadap anak masih terjadi berupa anak diterlantarkan, anak diperkerjakan, anak meminta-minta dijalan, kekerasan fisik anak dan anak diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan kajian hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan hukum tersier melalui study literature. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi adalah yang senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak jalanan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Pertama, street based, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para street educator datang kepada mereka berdialog mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Kedua, centre based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Ketiga, community based yakni metode penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.

Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia Roni Sulistyanto Luhukay; Abdul Kadir Jaelani
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dilema penataan sistem peraturan perundang-undangan yang obesitas dan over regulated ditengah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah memecahkan permasalahan obesitas peraturan perundang-undangan demi keberlanjutan ekonomi bangsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, penataan sistem peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional terhalang oleh kualitas, inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi yang tidak diiringi oleh ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Kedua,cara mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan reformasi regulasi dengan cara mengidentifikasi kriteria legalitas, kebutuhan dan situasional. Menginventarisasi regulasi dengan penguatan pengawasan kuantitas regulasi, pembuatan database peraturan perundang-undangan nasional dan penghapusan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus I Gusti Agung Wisudawan; Sumiati Ismail; Eduardus Bayo Sili
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang sangat berperan dalam pembuatan prospektus perusahaan emiten. Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya diharapkan berpegang pada kode etik profesi, sehingga terhindar dari kecurangan atau fraud dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan emiten yang dapat mengakibatkan terjadinya misleading prospektus. Dalam kajian ini Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Tanggung jawab Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap misleading prospektus, 2) Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap akuntan publik yang melakukan misleading prospektus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap Misleading Prospektus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan Misleading Prospektus Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Disimpulkan : 1)T anggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Akuntan Publik adalah tanggung jawab karena kesalahan yaitu memanipulasi laporan keuangan dan tidak menerapkan prinsip kode etik akuntan. 2) Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan Misleading Prospektus Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia Fatahullah Fatahullah
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Wakaf termasuk kategori amal jariyah yang pahalanya akan mengalir terus kepada si wakif atau orang yang mewakafkan. Selama ini objek wakaf diidentikan dengan benda yang tidak bergerak berupa tanah, bangunan, pohon-pohonan dan sumber air. Sedangkan wakaf uang atau surat berharga lain dianggap tidak sah. Wakaf dengan uang merupakan suatu instrument wakaf baru di Indonesia walaupun bukan suatu yang baru di dunia Muslim. Wakaf dengan uang menimbulkan pro dan kontra disebabkan karena wujud/fisik uang itu sendiri akan hilang ketika dimanfaatkan atau digunakan. Hal ini akan bertentangan dengan arti wakaf itu sendiri yaitu menahan pokoknya dan menyalurkan hasilnya. Sehingga untuk menahan pokok tersebut haruslah berupa benda atau barang yang tahan lama. Di Indonesia saat ini wakaf dengan uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2008. Sebelumnya Wakaf uang dibolehkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tangga 11 Mei 2002. Pengaturan secara yuridis formal tersebut bukan hanya menyangkut konsepsi terhadap wakaf dan wakaf uang tetapi juga menyangkut mekanisme administratif terhadap wakaf uang Pendayagunaan wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yakni Perbankan Syariah dengan menggunakan system bagi hasil melalui akad Mudharabah. Hasil yang diperoleh dari akad tersebut akan digunakan sesuai ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Michael Hartono
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Ketidakpastian hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang dasar hukumnya masih menerapkan konsep penggolongan penduduk. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metodek pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan bahan hukum yang diperoleh, kemudian menggambarkan permasalahan hukum yang ada secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan bagi pemecahan masalah dalam penelitian hukum ini.Semenjak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk Indonesia, menurut hukum Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak berlaku lagi pada saat ini.

Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Firzhal Arzhi Jiwantara
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrastif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif wajib (mandatory) ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua apakah akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administrasitif oleh pihak penggugat; Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding bagi rakyat khususnya dalam hal Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara seteleh menempuh upaya administratif.

Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum Fanny Priscyllia
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet (interconnection networking). Informasi berupa data pribadi menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi merupakan hal penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan hak privasi merupakan hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Ketiadaan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi data pribadi.

Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Ni Ketut Vivin Suganda; Minollah -; Lalu Wira Suhartana
Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.598 KB)

The purpose of this study is to know about the regulation of releasing land rights for public interest and to analyze the settlement of this issue which take place in Lombok Utara district. This thesis uses normative technique, which that examines the documents, using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and scholars opinions. regulations of releasing the land for public interest is based on Law Number 2 Year 2012 about Land Procurement for establishment of Public Interest. The disposal of land rights for public interest is done through four stages wich is Planning, preparation, implementation and submitting the results. From that four stages there is a problem in the preparation stage where there is a carelessness from the head official from land office of the district of of North Lombok. Regarding the examination of land rights which are used as land procurement for the public interest so that the issue of double certificate in one land object appeard. The settlement of this issue was conducted through a litigation which is in district court of mataram. Which case number is 156/PDT.G/2012/PN.MTR and in this stages won by the Regent of North Lombok District. and in this stages won by the Regent of North Lombok district and Then the appeal was made to the High Court of Mataram with Number 159/PDT.2013/PT.MTR which is the result won again for the regent of Lombok Utara District and furthermore cassasion was submitted by Sajudin, Sukadip and H.M Syaefudin with number 1795 K/PDT/2014 but gets rejected by the Supreme Court judge.

Page 18 of 54 | Total Record : 533

16 17 18 19 20

Filter by Year

2011 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Baiq Nurul Aini

Contact Email
baiqaini@unram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Baiq Nurul Aini

Contact Email baiqaini@unram.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Baiq Nurul Aini

Contact Email
baiqaini@unram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA