Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
533 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum ]]>
<![CDATA[Nuralinda, Zahrotunnisa]]>;
<![CDATA[Rusli Arafat, M.]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.409
<![CDATA[Adanya Visum et repertum berperan penting bagi penyidik terutama bagi keluarga korban, untuk melengkapi alat bukti dalam suatu kasus. Walaupun VeR ini merupakan laporan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diyakini telah terjadi atau bisa disimpulkan bisa terjadi adanya manipulasi. Kasus pemalsuan hasil visum et repertum di Indonesia sendiri sebenarnya memang jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi kedepannya. Jenis peneltian ini berbentuk Yuridis normative yakni penulis akan menganalisa dan membahas secara lebih lanjut tentang bagaimanakah pertangunggjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan alat bukti visum et repertum yang tujuannya untuk mengtahui sanksi hukum apa saja yang dijatuhkan terhadap pelaku. Metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hasilnya yaitu melalui kajian bahan kepustakaan yang berfokus pada penerapan aturan positif melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal hukum, pendapat ahli/akademisi, internet dan kasus hukum terkait yang digunakan dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Yang Berkunjung Di Provinsi NTB Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Zuhairi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Febryan Fitrahady, Khairus]]>;
<![CDATA[Rahmad Hakim BF, Ari]]>;
<![CDATA[Riadhussyah, M.]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.431
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak wisatawan yang berkunjung di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut penting dikaji mengingat pariwisata sudah mulai perlahan digelorakan namun membutuhkan kajian yang lebih dalam pada isu arah kebijakan yang semestinya memberikan perlindugan terhadap hak wisatawan untuk berkunjung dalam masa pandemi. Jenis penelitian ini yaitu sosio legal research, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya wisatawan merupakan konsumen pengguna jasa pariswisata dan berhubungan dengan pelaku usaha parisiwata sehingga hukum perlindungan konsumen yang harus dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan terhadap wisatawan tersebut terhadap keselamatan jiwa dan raganya selama berada dan berkunjung di NTB. Perlindungan Konsumen lahir karena dorongan tiga kelompok kepentingan yang mengatur atau disebut dengan threeangulasi concept yaitu Negara, Pelaku Usaha, dan Kebutuhan Masyarakat. Di NTB sendiri terdapat berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi namun masih belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan secara komperhensif dalam menjamin hak yang dimiliki oleh wisatawan tersebut.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>;
<![CDATA[Chai, Vivi Dominica]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.458
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menganalisis tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan menganalisis penyebab faktor tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan penelitian sekunder. Pupuk bersubsidi adalah barang yang di awasi yang pengadaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Petani. Kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di lingkup lembaga pemerintahan saja melainkan pada pelayanan masyarakat seperti pendistribusian pupuk bersubsidi. Faktor penyebab pada tindak pidana korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara teoritis faktor penyebab tindak pidana korupsi di pendistribusian pupuk bersubsidi berkaitan dengan teori Gone dan teori Willingness dan Opportunity. Dibutuhkan upaya pencegahan dan penegakan hukum dari Pemerintah dan penegak hukum baik secara preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terdahap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam) ]]>
<![CDATA[Rofiana, Reine]]>;
<![CDATA[Mohas, Muhyi]]>;
<![CDATA[Mega Jaya, Belardo Prasetya]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.474
<![CDATA[Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal asing masih sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Salah satunya Dalam perkara perikanan yang dilakukan oleh Do Thanh Nhan, telah terbukti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta diketahui telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan unsur IUU Fishing dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kapal asing yang melakukan IUU Fishing di ZEEI : Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan dan unsur IUU Fishing diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Do Thanh Nhan, WNA dari Vietnam yang melakukan IUU Fishing di ZEEI diberikan Pidana Denda atau disebut uang jaminan yang layak (reasonable bound) sebesar Rp. 200.000.000 tanpa dilengkapi dengan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia. Ketentuan tersebut juga diatur dalam SEMA Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta di Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016.]]>
<![CDATA[Penerapan TRIPs Agreement Berdasarkan Perspektif Sociological Jurisprudence dan Efektifitas Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Studi Kasus Perdagangan Sepatu Tiruan Merek Nike di Indonesia. ]]>
<![CDATA[Djody Riktian Morajaya]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.516
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan penerapan TRIPs Agreement yang bersifat individualistik terhadap masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Tulisan ini berpedapat bahwa perlu dilakukan langkah-langkah sosiologis untuk mengefektifkan penerapan TRIPs Agreement di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan pada tulisan ini merupakan metode yuridis normatif. Tulisan ini menguji aliran sociological jurisprudence yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam melihat pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pendahuluan artikel ini membahas mengenai kesenjangan antara individualitas hak kekayaan intelektual dan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Pembahasan pertama pada artikel ini menemukan bahwa dalam penerapan TRIPs Agreement kedalam hukum Indonesia dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur sosiologis dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Pembahasan kedua dalam tulisan ini memberikan contoh kasus tidak efektifnya penegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembahasan ketiga tulisan ini memberikan pendekatan sosiologi hukum yang dapat membuat penegakkan hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia menjadi lebih efektif. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa penerapan TRIPs Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak sesuai dengan pemikiran aliran sociological jurisprudence dan memberikan solusi agar perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat menjadi lebih efektif.]]>
<![CDATA[TRIPS Waiver: Pembelajaran dari Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Brhaspati, I Made Bayu]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.517
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dampak TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap sektor farmasi dan teknologi serta relevansinya dengan TRIPS Waiver dalam mengatasi pandemi Covid-19. TRIPS merupakan perjanjian multilateral yang ditandatangani oleh anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994, yang memberikan perlindungan hak paten obat selama minimal 20 tahun. Namun, hal ini mempengaruhi akses negara-negara berkembang terhadap obat-obatan dengan harga terjangkau. Di tengah pandemi Covid-19, beberapa negara berkembang, seperti India dan Afrika Selatan, mengajukan proposal TRIPS Waiver untuk mencabut sementara perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terkait teknologi Covid-19. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis data deduktif untuk membahas pengaruh TRIPS dan implikasi TRIPS Waiver dalam mengatasi krisis kesehatan global.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pelaku Pertunjukan Atas Hak Cipta Karya Musik Yang Dibajak Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Dan Trips Agreement di Era kontemporer ]]>
<![CDATA[Dedy alviyan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.518
<![CDATA[Penelitian bertujuan unutuk mengulas tentang Perlindungan Hukum Bagi pelaku Pertujukan Atas Hak Cipta Karya Musik Yang di Bajak di Era Kontemporer. Mengingat bahwa maraknya penyalahgunaan hak cipta pelaku pertunjukan oleh seseorang secara ilegal demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang berdampak pada kerugian pemegang hak cipta secara ekonomis.hak cipta karya musik merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intekkectual Property Rights (persetujuan TRIP’s). Metode penelitian yang yang digunakan adalah yuridis normatif degan mengunakan data sekunder. Maraknya pembajakan ilegal hak cipta karya musik seringkali terjadi dan menjadi permasalahan yang yang sampai sekarang belum terselesaikan. Peraturan hukum yang ada belum secara spesifik mengatur terkait mekanisme perlindungannya secara detail. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan TRIP’s Agreement memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas karya musik yang dibajak serta bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan hak cipta atas karya musik merupakan kejahatan atas kekayaan intelektual. Perlu adanya revisi terhadap Undang-undang yang mengatur agar dapat mengatur perlindungan hak cipta secara lebih spesifik.]]>
<![CDATA[Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Starbucks Vs PT Sumatra Tobacoo Trading Company Menggunakan Pendekatan Realisme Hukum Amerika Dan Skandinavia ]]>
<![CDATA[Hidayat, Iran Raksa]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.519
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana putusan hakim terhadap kasus merek terkenal yang terdapat kesamaan pada pokoknya apabila ditinjau dengan menggunakan pendekatan realisme hukum. Analisa putusan hakim ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis normatif dengan melihat pada putusan yang ada serta kemudian ditinjau berdasarkan faktor-faktor lain diluar hukum sebagaimana bentuk pendekatan aliran realisme hukum. Pembahasan dalam artikel ini adalah dengan melihat kronologis masalah dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan keputusan hakim dalam memutus kasus sengketa merek dan kemudian disusul dengan membahas kesesuaian putusan hukum dengan pendekatan aliran realisme hukum. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh hakim dapat menghasilkan keputusan yang berbeda juga sebagaimana adanya perbedaan hasil keputusan hakim pengadilan negeri jakarta pusat dengan hakim mahkamah agung.]]>
<![CDATA[Kebijakan Terhadap Dampak Penutupan PLBN Badau Terhadap Perdagangan Lintas Batas Selama Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Bangun, Budi Hermawan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.534
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak penutupan perbatasan di PLBN Badau akibat Covid-19 terhadap aktivitas perdagangan lintas batas dan kebijakan pemerintah, khususnya pihak yang terkait dengan urusan pengelolaan perbatasan dalam menyikapi dampak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak penutupan PLBN Badau akibat pandemi Covid-19 dari aktivitas perdagangan lintas batas dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Badau dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya namun dengan adanya akses transportasi yang kondisinya baik telah menyebabkan jalur distribusi logistik barang-barang produksi dampak tersebut dapat diimbangi dengan tersedianya barang-barang produksi dalam negeri yang harganya tidak jauh berbeda dengan produksi sejenis asal Malaysia yang selama ini digunakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dampak penutupan PLBN Badau dengan berbagai kebijakan dan program untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat menghilangkan efek negatif bagi masyarakat di Kecamatan Badau dan sekitarnya yang selama berpuluh-puluh tahun memiliki ketergantungan yang kuat terhadap wilayah negara tetangga, akan tetapi terbukti dapat mengurangi ketergantungan tersebut secara signifikan.]]>
<![CDATA[Pengaturan Aktifitas Marine Bioprospecting Di Wilayah Laut Diluar Yurisdiksi Nasional ]]>
<![CDATA[Puspitawati, Dhiana]]>;
<![CDATA[Vandy Wardana, Rangga]]>;
<![CDATA[Savira, Sarah]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.541
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa aktifitas bioprospecting yang dilakukan di ABNJ. Baik UNCLOS 1982 maupun Convention on Biodiversity 1992 (CBD) tidak mengatur tentang aktifitas bioprospecting ini. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) mengatur bahwa di wilayah laut diluar yurisdiksi nasional berlaku beberapa macam kebebasan, diantaranya adalah freedom of fishing dan freedom of scientific research. Penelitian ini merupakan tulisan hukum yang menggunakan metode yuridis normative, yang berangkat dari kekosongan hukum yang mengatur tentang aktifitas bioprospecting, khususnya di ABNJ. UNCLOS 1982 selanjutnya juga membedakan sumber daya alam sebagai sumber daya alam hayati (living resources) dan sumber daya alam non-hayati (non-living resources). Dalam perkembangannya, eksploitasi yang dilakukan negara terhadap sumber daya alam di laut berkembang dengan dilakukannya aktifitas bioprospecting, yang menghasilkan apa yang disebut sebagai marine genetic resources (MGRs), yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Apakah bioprospecting dapat dikategorikan sebagai aktifitas fishing atau scientific research? Jika fishing, kenyataannya MGRs bukan ikan. Sedangkan jika scientific research, pada umumnya bioprospecting akan menghasilkan commercial benefit sehingga bukan riset murni sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Selanjutnya apakah MGRs dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati atau non-hayati? jika hayati, apakah atas MGRs yang dihasilkan dari bioprospecting tersebut diberlakukan rejim freedom of high seas? jika demikian, maka akan menimbulkan adanya potensi komersial yang dikuasai oleh negara tertentu saja. Dengan demikian dibutuhkan pengaturan yang pasti akan aktifitas bioprospecting yang dilakukan di ABNJ.]]>
