Articles
2,437 Documents
<![CDATA[Penerapan Bangunan Hijau Pada Kawasan Kantor Terpadu Pt. Hki Di Gebang ]]>
<![CDATA[Sari, Indah Novita]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4767
<![CDATA[The issue of global warming has recently been increasingly being discussed, so that people need a balanced source of energy and natural resources. Indonesia is one of the countries that has joined the movement to go green or reforestation as an activity to save the earth from damage due to global warming issues and change lifestyles to care more about the surrounding environment. The application of Green Buildings is the solution to the problem. This study discusses the application of green building principles in the integrated office area of PT. HKI in Gebang. Integrated office of PT. HKI in Gebang is the head office for all sections of the Trans Sumatra toll road project zone, Binjai–Langsa Section. Located on the Medan-Aceh crossroad, Gebang District, Langkat Regency, North Sumatra. The purpose of this research is that humans will try to use as few resources as possible to improve the quality of life of present and future generations so that they can use the earth's resources for a long time, of course this requires the response and cooperation of all parties so that the building concept green can go according to plan. The implementation of this research is very important to describe the picture of future plans.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Waralaba: Kasus Bisnis Waralaba 'Menantea' di Tebet ]]>
<![CDATA[Anggita, Syafimah]]>;
<![CDATA[Wafdannida, Wafdannida]]>;
<![CDATA[Ariesty, Amelia]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4486
<![CDATA[Currently, drinks and food can be processed with various variations and creations that make people compete to make new breakthroughs in the culinary field. This is driven by technological developments, so the culinary business is growing and there is competition among culinary businessmen. Various culinary businesses are now opening up business opportunities through franchising as a business development strategy in order to reach more consumers. Development and marketing strategies are needed because they greatly influence the development of the culinary franchise business. This study aims to determine the development and marketing strategy of the ‘Menantea’ franchise business, which is currently on the rise amid the dense franchise business. The method used in this study is qualitative, with data collection using interviews, literature studies, and documentation. Based on the results of the analysis, the ‘Menantea’ franchise business has four capitals according to Pierre Bourdieu's conceptual theory, namely economic capital, social capital, cultural capital, and symbolic capital, in developing the ‘Menantea’ business in the midst of the franchise business arena.]]>
<![CDATA[Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Surya, Ida]]>;
<![CDATA[Ashari, Ashari]]>;
<![CDATA[Wahab, Abdul]]>;
<![CDATA[Suhardi, Muh.]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4883
<![CDATA[Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, regulasi tersebut tentunya tidak keluar begitu saja namun melalui proses yang panjang dan sering disebut dengan proses kebijakan Setiap. langkah dari proses kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam dan ekstensif terhadap seluruh unsur dan komponen pemerintah daerah agar kebijakan publik tersebut dapat terwujud. Dari tahapan proses kebijakan tersebut salah satu yang terpenting adalah implementasi kebijakan karena sebaik apapun yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya jika implementasinya tidak berhasil maka gagallah kebijakan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan faktor penghambat dan pendukungnya, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga dapat mengungkap kejadian nyata di lapangan. Hasil penelitian ini berdasarkan Analisis yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 masih belum optimal mengingat Wisata halal menjadi pilihan karena baik pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal, disamping itu juga kegiatan wisata halal ini sangat sedikit koordinasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, terutama terkait keuangan dan studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal, sementara kendalanya adalah Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, sarana wisata, aksesibilitas, masyarakat dan wisatawan yang saling berhubungan dan utuh untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan, selain itu sturuktur orgnisasi penyelenggara wisata halal dari non pemerintah cukup banyak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.]]>
<![CDATA[Analisis Penyebab Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Raya Pandeglang Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten ]]>
<![CDATA[Tasya, Aleyda]]>;
<![CDATA[Sya’ban, Mohammad Balya Ali]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4693
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana transportasi di Jalan Raya Pandeglang Baros Kabupaten Serang dan untuk mengetahui penyebab kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang Baros Kabupaten Serang. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan eksploratif. Ditunjukkan faktor-faktor penyebab kemacetan lalu lintas di Jalan Tol Pandeglang Baros Kabupaten Serang sebagai berikut: a) Volume kendaraan b) Faktor persimpangan c) Pemberhentian lalu lintas umum di sisi jalan d) Penyalahgunaan fungsi jalan berdasarkan pengamatan yaitu. pinggir jalan digunakan sebagai ground parking yang menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan yang semula 6 meter kemudian digunakan sebagai tempat parkir di pinggir jalan, kapasitas jalan menjadi berkurang sehingga banyak kendaraan melambat dan menghentikan laju kendaraannya sehingga menyebabkan kemacetan di jalan Pandeglang Kabupaten Baros.]]>
<![CDATA[Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Salsabila, Sabrina]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4577
<![CDATA[Cash On Delivery (COD) adalah sebuah teknik yang digunakan dimana pemesanan barang dilakukan melalui marketplace atau situs belanja online kemudian kegiatan pembayaran pesanan yang telah dilakukan dibayarkan secara tunai kepada kurir pada saat pesanan tiba di tujuan atau saat tiba di tangan konsumen. Namun sistem pembayaran ini menimbulkan kecemasan di masyarakat karena pemerintah belum mengeluarkan bentuk kontrol tentang peraturan maupun pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka muncul permasalahan penelitian yaitu, apakah Cash On Delivery (COD) adalah sistem pembayaran, bagaimana Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Cash On Delivery (COD), dan bagaimana prospek pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ditaati di kehidupan masyarakat. Tesis ini ditulis dengan merujuk pada penelitian preskriptif untuk menjelaskan dan menyimpulkan suatu perdebatan yang berada dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Untuk mendapatkan pernyataan yang utuh, relevan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran informasinya maka penulis melakukan wawancara. Menurut Bank Indonesia sistem pembayaran hanya terdapat tunai dan non tunai. Dalam hal ini Cash On Delivery (COD) tidak memfokuskan diri terhadap pembayaran tunai dan non tunai tetapi memfokuskan pada sistem jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana marketplace dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari Cash On Delivery (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunanya, hal ini dapat dikatakan Cash On Delivery (COD) hanyalah sebatas strategi dari marketing agar pembeli tertarik untuk berbelanja online. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang Cash On Delivery (COD), namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang kontrak elektronik, Pasal 60 s.d. 62 tentang sistem pembayaran, Pasal 63 s.d. 68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang penukaran dan pembatalan pembelian barang atau jasa. Cash On Delivery (COD) perlu dilarang penggunaannya karena kekurangan dan penyalahgunaan sistem dalam transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik. Kelemahan dan penyalahgunaan yang terdapat pada sistem Cash On Delivery (COD) ini mengakibatkan pertentangan dan pelanggaran terhadap ketentuan serta prinsip-prinsip yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).]]>
<![CDATA[ANALISIS KONDISI EKSISTING STADION TELADAN TERHADAP STANDAR FIFA ]]>
<![CDATA[Nasution, Anisyah Khairani]]>;
<![CDATA[Fitri, Rahmadhani]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4849
<![CDATA[A stadium is a building used to hold football events or events in which there is a field or stage surrounded by seats and stands for spectators. In Indonesia, there are only three proper stadiums for national and international events. The rest is only for local matches. For the sake of advancing the level of a team, a stadium that has FIFA standards is very important and will also be the pride of the team. A feasibility analysis was carried out to determine the feasibility of an exemplary stadium by using a questionnaire. The purpose of this research is to conduct a stadium feasibility study in accordance with FIFA standards. The results of this study indicate that conditions in model stadiums do not meet FIFA standards. Analysis of the Existing Conditions of Exemplary Stadiums Against FIFA Standards, intended for football clubs and events, football lovers and all residents of Medan City to carry out football matches and exercise for residents by providing the main facilities of Football Stadiums for playing and watching matches.]]>
<![CDATA[Kemampuan Guru Bahasa Indonesia Di Kecamatan Sanggar Bima Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks ]]>
<![CDATA[Akbar, Jumratul]]>;
<![CDATA[Mahsun, Mahsun]]>;
<![CDATA[Saharudin, Saharudin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4938
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan guru bahasa Indonesia di Kecamatan Sanggar Bima dalam mengimplementasikan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penilitian ini memakai metode simak dan metode cakap. Sementara metode analisis data menggunakan metode padan intralingual dan eksralingual teknik HBB, HBS, dan HBSP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) kemampuan guru bahasa Indonesia di Kecamatan Sanggar Bima dalam mengimplementasikan tahap pemodelan berkategori cukup mampu dengan perolehan skor 68, (2) kemampuan guru bahasa Indonesia di Kecamatan Sanggar Bima dalam mengimplementasikan tahap menyusun teks secara bersama-sama berkategori sangat mampu dengan perolehan skor 100, (3) kemampuan guru bahasa Indonesia di Kecamatan Sanggar Bima dalam mengimplementasikan tahap menyusun teks secara mandiri berkategori kurang mampu dengan perolehan skor 61. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru bahasa Indonesia di Kecamatan Sanggar Bima dalam mengimplementasikan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks berkategori cukup mampu dengan perolehan skor 75.]]>
<![CDATA[Framing Pemberitaan Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya ]]>
<![CDATA[Hanafi, Hanafi]]>;
<![CDATA[Aldiansyah, Rizky]]>;
<![CDATA[Reza, Faisal]]>;
<![CDATA[Ilham, Yanuar]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4805
<![CDATA[The interfaith marriage passed by the Surabaya District Court is an event that needs to be reviewed by government agencies, because it is an opening tap for people to perform marriages in terms of legal loopholes that apply for applying for interfaith marriages. In this case, the Surabaya District Court has contradicted the first precept, namely the Almighty Godhead and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The MUI has confirmed that interfaith marriage cannot be carried out in the State of Indonesia and the MUI fatwa declares it haram related to interfaith marriages passed by the Surabaya District Court. This study used robert N. Entman's framing model analysis to determine the framing carried out by the two media, namely Detik.com and Republika.co.id in reporting on interfaith marriages passed by the Surabaya District Court. The purpose of this study is to find out how to Detik.com and Republika.co.id in describing the four elements of Robert N. Entman's analysis, namely define problems( definition of problems), diagnose causes (causes of problems), make moral judgement (make moral decisions), and treatment recommendations (problem solving) in the news of interfaith marriage was ratified by the Surabaya District Court edition 20 – 28 July 2022. This research uses framing theory. This research method refers to the paradigm of constructivism. The design of this study used a framing analysis study. In this study, the data collection technique carried out by the author used triangulation of data sources as a technique to check the validity of the data. Based on the results of the study, it can be concluded that Detik.com and Republika.co.id have different views in forming a news construction. This can be seen from the four elements of Robert N. Entman's framing analysis in the news of interfaith marriages passed by the Surabaya District Court..]]>
<![CDATA[Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah ]]>
<![CDATA[Lubis, Akma Qamariah]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4605
<![CDATA[Itsbat of marriage is an endorsement of the assignment process, which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance with the legislation in force in Indonesia, as provided for in article 2 paragraph (1) and (2) of law No. 1 of the year 1974 and article 7 paragraph (1), (2) and (3) Compilation Of Islamic Law. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in giving the setting of itsbat marriage in a religious Court of which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious court based on the provisions of article 7 paragraph (4) KHI, 2) Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage. This study aims to determine the legality of marriage registration through marriage isbat. This research uses the type of normative research. The results of the study indicate that the legitimacy of marriage registration through the determination of isbat. ]]>
<![CDATA[Faktor Komorbid Yang Mempengaruhi Kejadian Kematian Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Rajagukguk, Marlina]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4912
<![CDATA[Covid-19 is a pandemic outbreak determined by WHO. WHO recorded more than 118 thousand cases of infection in 114 countries, 4,291 died while others were hospitalized. The existence of comorbidities is one of the causes of death because comorbids increase the severity. The number of confirmed cases of Covid-19 in 2021 in the Medan city area was 15,872 people and 475 people died. The purpose of this study was to determine the prevalence of confirmed Covid-19 patients who died in hospital based on the presence of comorbidities. This research is a type of analytical research with a quantitative approach. The research design used was cross-sectional. Sampling used a secondary sample in the form of medical records of confirmed Covid-19 patients with comorbidities who died and lived and then processed using SPSS with the chi square test. Based on research conducted, the sex of the most confirmed Covid-19 case respondents was male (61%) than female (39%). Based on the degree of severity, severe severity (54%), and moderate (46%). Cases who died with the majority age of 46-65 years were 28 people (57%). Cases died with 1 comorbid 29 people; the majority of HT 18 people (62%), with 2 comorbid 19 people; the majority of HT and DM were 16 people (84.2%), and 3 comorbidities namely HT, DM and heart disease were 2 people (1%). Statistical test results with three variables, namely age, number of comorbidities and types of comorbidities. Variables with p = <0.001 were the type of comorbidity and the number of comorbidities. Age with a p value = 0.048 means that there is an influence of age on the incidence of death. Cases with a single morbidity were more common and the mortality rate was higher than ≥ 2 comorbidities.]]>
