cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 318 Documents
 12   13   14   15   16 
HAK OPORTUNITAS JAKSA DALAM MENYIKAPI PENGADUAN KASUS PERZINAHAN Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.192

Abstract

ABSTRACTIn the case of adultery occurred in Mataram, the public prosecutor used the right of discretion as not to accuse the complainant's wife. The use of this right has afterward become a polemic pertaining to the interpretation of crime by complaint in the context of adultery and the right of discretion as contained in the formulation of Article 284 paragraph (1) and (5) of the Criminal Code, and Article 35 of Law on the Attorney of the Republic of Indonesia. The author of this article argues that the use of right of discretion undermines the legality principle which is still highly respected in the enforcement of criminal law. Therefore, this right must be used very carefully. And the Attorney General who should have the authority of discretionary in deciding the suitability the use of the right of discretion. Keywords: the right of discretion, prosecution, adultery, crime by complaint. ABSTRAKDalam kasus perzinahan yang terjadi di Semarang, JPU menggunakan hak oportunitasnya untuk tidak menuntut isteri terdakwa. Penggunaan hak demikian tetap menjadi polemik berkenaan dengan penafsiran delik aduan dalam tindak pidana perzinahan dan hak oportunitas sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (1) dan (5) KUHP dan Pasal 35 UU Kejaksaan RI. Penulis artikel ini setuju bahwa penggunaan hak oportunitas ini harus tetap dihormati dalam penerapan hukum pidana, dan oleh karena itu harus pula dipakai secara ekstra berhati-hati. Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kelayakan penggunaan hak tersebut. Kata kunci: hak oportunitas, tuduhan, perzinahan, delik aduan.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI Mufidatul Ma'sumah
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.363

Abstract

ABSTRAKTulisan ini mengkaji tentang Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN tanggal 19 Juli 2018, yang memidana seorang anak berumur 15 tahun di Jambi dengan vonis enam bulan penjara dan pelatihan kerja selama tiga bulan karena melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan kakak kandungnya (inses). Terkait dengan tindak pidana perkosaannya, kakak kandung telah diputus dengan pidana penjara dua tahun (Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/PN.MBN). Penelitian ini mempersoalkan apakah putusan hakim dengan memidana anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi sudah mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa hakim tidak mempertimbangan hak-hak anak sebagai korban perkosaan inses. Pertimbangan putusan pidana oleh hakim adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dan selanjutnya dapat dipidana.Kata kunci: aborsi, anak, korban perkosaan inses. ABSTRACT This paper analysis the judge's Decision Number 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN on July 19th, 2018 who convicted a 15-year-old child in Jambi with a sentence of six months in prison and job training for three months due to having an abortion of pregnancy that resulting from the rape of her biological brother (incest). Related to the crime of rape, the older sibling has been sentenced to two years in prison (Decision Number 4/PID.SUS-ANAK/PN.MBN). This research questions whether the judge's decision to convict the child of incest raped that had an abortion have considered the rights of children as victims. This legal research uses normative juridical methods. The results of the research obtained that the judge did not consider the rights of children as a victim of incest rape. The consideration of criminal decisions by the judge is the defendant has fulfilled the elements of a criminal offense and elements of error, as well as the absence of reasons for criminal offenses so that the defendant considered capable of being criminally responsible and subsequently convicted. Keywords: abortion, children, incest rape victims.
URGENSI PROSES PERADILAN AFIRMATIf BAGI PEREMPUAN DIFABEL KORBAN PERKOSAAN Faiq Tobroni
Jurnal Yudisial Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i3.62

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenai kasus perkosaan yang melibatkan korban seorang perempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkansalinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemah selama proses persidangan. Dari beberapa permasalahan yang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusanmasalah. Pertama, apakah kerugian dari hasil peradilan yang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua, bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkan bagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yang harus dilakukan negara untuk menjamin proses peradilan affirmative bagi kaum difabel? Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpaadanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugian berkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SW menyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminankeuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilan yang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative. Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagi kaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminan perlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapat revisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajaman wawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas.Kata kunci: aksi afirmatif, diskriminasi hukum, difabel.ABSTRACTCourt Decision Number 33/Pid.B/2013/PN.Kdr is a ruling regarding a rape of a deaf woman initials SW. Based on the copy of the decision, court did not provide SW an interpreter during the trial process. Of the several issues came upon, there are three formulations of the problem in questions reviewed in this analysis. Firstly, regarding access to justice, what are the losses suffered by SW from such trial process? Secondly, how should the legal treatment in judicial process to victims or personswith different ability like SW? Thirdly, what should be through by the state to warrant a judicial affirmative action for the diffable? This study is done with the method of qualitative research using secondary data and qualitative analysis. The study results bring about several conclusions. First, in the absence of an interpreter or an assistant, the loss of the SW’s rights of access to justice has caused her inability to take advantage of the formal justice warranty on the provision of Article 98 Paragraph(1) of the Code of Criminal Procedure. Second, special treatment in the judicial process required by a diffable person is a judicial affirmative action. This action aims to eliminate discrimination for the difables. Third, in the realization of judicial affirmative action for the diffables, there should be revision of the relevant legal regulations and efforts to give insights and understanding to law enforcement authorities on the issue of diffability. Keywords: affirmative action, legal discrimination, diffable.
AKTA PKR DARI RUPS LUAR BIASA YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Shinta Pangesti
Jurnal Yudisial Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i3.352

Abstract

ABSTRAKPenerbitan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) dari penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) dilakukan untuk menjamin kepastian hukum telah diadakan RUPS dengan keputusan-keputusannya. Permasalahan muncul ketika akta PKR diterbitkan dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana RUPS luar biasa yang diselenggarakan PT ECO pada tanggal 21 Mei 2011, yang dipimpin komisaris utamanya yakni S. Fokus penelitian ini adalah akibat hukum dan langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan akta PKR dari penyelenggaraan RUPS luar biasa yang mengandung PMH dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan Akta PKR Nomor 56 dari penyelenggaraan RUPS luar biasa PT ECO yang kemudian diproses ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak terkait yakni pemegang saham, pelaku PMH, dan notaris yang menerbitkan dan memproses akta PKR tersebut. Langkah hukum yang ditempuh para pihak terhadap penerbitan Akta PKR Nomor 56 tersebut telah diproses melalui jalur pengadilan yakni dari Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan terakhir di Mahkamah Agung.Kata kunci: akta pernyataan keputusan rapat; rapat umum pemegang saham; perbuatan melawan hukum. ABSTRACT The issuance of the deed of meeting decision declaration from the holding of the general meeting of shareholders ensured legal certainty has been held by a general meeting of shareholders with its decisions. The problem arose when the deed of meeting decision declaration was published from the extraordinary general meeting of shareholders that contained unlawful acts, as was the extraordinary general meeting of shareholders held by PT ECO on 21st May 2011, led by its chief commissioner, S. This research focuses on the legal consequences and legal steps taken by the parties towards the deed of meeting decision declaration issuance from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders containing unlawful acts with a case approach to the Decision Number 45/Pdt/2014/PTR. This research is normative legal research with a case study approach. This study concludes that the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 from the holding of the extraordinary general meeting of shareholders of PT ECO on 21st May 2011, which then processed to the Ministry of Law and Human Rights produces legal consequences for the related parties, namely shareholders, unlawful acts actors, and notary who issued and processed the deed of meeting decision declaration. All the parties that take legal steps regarding the issuance of the Deed of Meeting Decision Declaration Number 56 have been processed through court channels from the Batam District Court, Pekanbaru High Court, and finally at the Supreme Court. Keywords: deeds of meeting decision declaration; general meeting of shareholders; unlawful act.
“TIRANI” KONSTITUSIONAL Nur Agus Susanto
Jurnal Yudisial Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i3.103

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUIX/2011 tentang uji materiil beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e telah menciptakan sebuah tirani konstitusi. Berdalih alasan negara hukum dan independensi hakim, Mahkamah Konstitusi melalui putusan itu telah menjelma menjadi lembaga tanpa pengawasan karena meniadakan pengawasan eksternal yang terdiri dari beberapa unsur dalam wadah bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara ini juga mengesampingkan asas hukum ultra petita (memutuskan melebihi apa yang diminta) dan nemo judex indeneus in propria causa (seorang hakim memiliki kewajiban mengundurkan diri apabila menangani perkara yang menyangkut dirinya) yang lazim dijunjung tinggi oleh hakim. Fakta itu berbanding terbalik dengan konsepsi negara hukum yang identik dengan pemisahan dan distribusi kekuasaan. Para pemangku kekuasan memiliki batasan-batasan yang mengedepankan check and balances. Kondisi itu berbanding terbalik dengan negara tirani yang hanya mengandalkan satu kekuasaan semata tanpa ada kontrol atau pengawasan eskternal.Kata kunci: uji materiil, pengawasan, independensi, negara hukum.ABSTRACTThe Decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-IX/2011 about a judicial review on a few articles of the Law Number 8 of 2011 regarding Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitution Court, particularly on Article 27a paragraph (2) letter c, d, and e, has created a constitutional tyranny. Adhering to the rule of law and the independence of judges, the Constitutional Court through its decision, has transformed into an institution out of control and supervision, since the external supervision, which is composed of several elements that form the Honor Council of the Constitutional Court, eliminated. In handling the case, the Constitutional Court also ruled out the legal principle of ultra petita (to decide exceeding what was requested) and nemo judex in propria causa indeneus (a judge shall resign when handling a case involving himself), which are typically upheld by the judges. The circumstance is inversely related to the concept of rechtsstaat which is identical to the separation and distribution of power. The stakeholders have boundaries that set forth checks and balances. This is inversely comparative to a tyrant state which only relies on a single power without any external control or supervision.Keywords: judicial review, supervision, judicial independence, rechtsstaat.
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PIDANA ANAK Hesti Septianita
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.290

Abstract

ABSTRAKTulisan ini merupakan sebuah analisis terhadap Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG, yang mengkaji sudah tepat atau tidak putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat banding tersebut dengan konsep restorative justice. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan sekaligus menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang diambil oleh hakim pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama merupakan pertimbangan yang tepat di mana hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip restorative justice. Hakim tidak hanya mempertimbangkan upaya pemberian efek jera tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan menghindarkan anak dari risiko pengaruh buruk yang dapat berujung pada berulangnya tindak pidana, karena dalam isu anak yang berkonflik dengan hukum, pendidikan bagi semua anak tanpa memandang asal, ras, gender, kecacatan atau kemampuan dan layanan kesehatan serta advokasi harus diperhatikan. Sejumlah anak tidak sempat mengenyam pendidikan yang lengkap karena situasi penjara yang tidak memungkinkan untuk memberikan pendidikan bagi warga binaannya.Kata kunci: pidana anak, pembinaan, restorative justice. ABSTRACT This is an analysis of Court Decision Number 9/PID. SUS-ANAK/2016/PT.BDG, which examines whether the decision imposed by the appellate court judge using the restorative justice concept is appropriate. Research in the analysis use normative juridical method with analytical descriptive approach, which describes and analyzes considerations taken by judges in making decision. The consideration taken by the appellate court judge reinforcing the decision of the first-level court judges is the right consideration since the judge decides the case by taking heed to the principles of restorative justice. The judge does not only weigh on the effort to provide a deterrent effect, but also the best interests of children in conflict with the law by ensuring the fulfillment of the children’s educational rights and prevent them from the risk of bad influences that may lead to the recurrence of crime. Because in the issue of children in conflict with the law, education for all children regardless of origin, race, gender, disability or ability and health services and advocacy should be taken into account. The children are not able to get an adequate education because of the incapacity of prison conditions to provide education to their inmates. Keywords: juvenile crime, educational treatment, restorative justice.
PEMIHAKAN HAKIM TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH Bambang Sutiyoso
Jurnal Yudisial Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v5i3.126

Abstract

ABSTRAKTulisan ini mengkaji putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor 44/PDT/2011/PTY terkait sengketa kepemilikan tanah. Pengkajian putusan dilakukan secara komprehensif, dengan mencermati kasus posisinya, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hukum, amar putusannya dan selanjutnya dilakukan analisis dengan merujuk pada data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Pertama, putusan hakim secara umum telah mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku dan dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam gugatan atau jawaban gugatan dengan berpedoman pada bukti-bukti yang diatur dalam hukum acara perdata. Kedua, putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis dalam pertimbangan hukumnya dan telah berupaya menggali nilai-nilai nonyuridis yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, harus diakui dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi sumber-sumber hukum secara lengkap, misalnya yurisprudensi dan doktrin. Terakhir, hakim banding dalam sikapnya ternyata lebih berpihak pada keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Hal ini dapat terlihat ketika akta jual beli tanah dalam kasus ini dianggap tidak sah dan memiliki kekuatan hukum karena akta jual beli Nomor 299/2008 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT itu diperoleh dengan surat kuasa mutlak yang substansinya bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1992.Kata kunci: kepemilikan tanah, keadilan substantif.ABSTRACTThis article discusses a land ownership dispute revealed in decision of the Yogyakarta’s Appealate Court Number 44/PDT/2011 PTY. The author scrutinizes all aspects of the decision ranging from the fundamentum petendi, legal basis, petitum up to the dictum and enriches his analyses by using both primary and secondary data. He concludes that: (1) in general, this decision has been in line with all essentials of civil procedural law and the panel of judges has been succesful to disclose all elements of the arguments either those of the plantiff or of the defendant; (2) the decision shows the implementation of appropriate legal reasoning and the ability to explore living values in our society. Unfortunately, the panel of judges still presents it based upon a lack of references like precedential decisions and/or legal doctrines. In this case, the panel takes the substantive justice into account rather than procedural justice. This preference can be seen as the panel of judges ignores the validity of the notary public’s deed Number 2999/2008 in which it was conveyed based on the absolute power of attorney that is considered against the Home Affairs Minister’s Instruction Number 14 Year 1992.Keywords: land ownership, substantive justice.
PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 2 DAN 18 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Maman Budiman
Jurnal Yudisial Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i3.13

Abstract

ABSTRAKProblematika penerapan pasal dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jo. Nomor 11/Tipikor/2013/PT.BDG, jo. Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013 menyebabkan timbulnya rasa ketidakadilan. Dalam ketiga putusan tersebut terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji, terutama majelis kasasi yang mengubah pasal, dari Pasal 3 jo. Pasal 18 menjadi Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berimplikasi terhadap lamanya pemidanaan dan pengembalian kerugian negara. Analisis ini mengkaji tentang penerapan Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis ini mengulas tentang mengapa hakim tingkat kasasi menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan apakah penerapan Pasal 18 sudah tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding,dan tingkat kasasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa dalam pertimbangannya, judex juris pada perkara tingkat kasasi telah keliru dalam membuktikan unsur melawan hukum sebagaimana tertera pada Pasal 2 ayat (1), sebab pencantuman unsur melawan hukum pada pasal tersebut mengharuskan pembuktian unsur melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Judex juris dalamperkara tingkat kasasi juga telah keliru dalam penerapan Pasal 18 terutama mengenai besaran uang pengganti dari kerugian negara.Kata kunci: judex juris, unsur melawan hukum, korupsi.ABSTRACTThe problematic in the application of articles in the Decision Number 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jo. Number 11/Tipikor/2013/PT.BDG, jo. Number 1283 K/Pid.Sus/2013 has made an opening sense of injustice. There are issues interesting to discuss the three decisions, especially those related to the panel of judges in the Court of Final Appeal who made changes to the articles, ie, from Article 3 jo. Article 18 to Article 2 jo. Article 18 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication, which has implication in the period of criminal prosecution and indemnification of state. This analysis considers the application of Article 2 and Article 18 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication, as amended by Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication. The problems are why the judge of final appeal court in making a decision to apply Article 2 of Law Number 31 of 1999, and whether the application of Article 18 is appropriate. The method used is normative legal research to review and examine the legislation, the decision of courts of first instance,the appellate and cassation. The analysis finds that at the level of cassation, judex juris in its consideration had erred in proving the elements of tort as indicated on Article 2 Paragraph (1). This is due to the inclusion of elements of torts on the aforementioned article requires proof of elements of torts in procedural and substantive law. Judex juris in the case of cassation also had erred in the application of Article 18 of primarily regardingthe amount of indemnities of state losses. Keywords: judex juris, elements of tort, corruption.
PERGULATAN PEMAKNAAN PASAL 2 DAN 3 UUPTPK Rifkiyati Bachri
Jurnal Yudisial Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i3.183

Abstract

ABSTRACTCourt decision No. 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, in general, has complied with the substantive and procedural rules contained in the statutory provisions. Unfortunately, the judges do not dig deeper into the legal facts revealed at trial. The judges did not seem so knowledgeable about the prosecutor's indictment, particularly regarding the notions of Articles 2 and 3 of Law on Criminal Act of Corruption Eradication and less explore and understand the values that exist in society, especially people's desire to eradicate corruption in order to provide a proportionate decision. The impact is the values of justice become less reflected in the decision. The author of this article also criticizes the formulation of prosecutor's indictment.Keywords: corruption, statutory provisions, indictment formulation ABSTRACTPutusan hakim Nomor 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, secara umum tunduk pada subtansi dan prosedur hukum yang tertuang dalam pasal-pasal. Namun sayang, hakim perlu lebih mendalami fakta hukum sehingga tidak hanya berdasarkan pengetahuan sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa semata, khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, seharusnya hakim melakukan eksplorasi lebih mendalam seperti dalam nilai-nilai di masyarakat sebelum menuangkan dalam putusan sehingga menghasilkan putusan yang lebih proporsional sehingga lebih memperlihatkan nilai keadilan. Dalam tulisan ini, penulis juga mengkritisi formulasi dakwaan jaksa.Kata kunci: korupsi, pasal-pasal undang-undang, formulasai dakwaaan
PELENTURAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM Budi Suhariyanto
Jurnal Yudisial Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v8i2.52

Abstract

ABSTRAKSecara eksplisit Pasal 263 KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Berdasarkan pasaltersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada nilai kepastian hukum, namun dalam putusannya yang lain menyatakan dapat menerima peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada nilai keadilan sehingga menyeimbangkan hak terpidana dengan korban/negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 57 PK/Pid/2009, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan Pasal 263 KUHAP dapat dilenturkan apabila adahal yang dapat menyatakan bilamana bahwa permohonan peninjauan kembali jaksa/penuntut umum tersebut untuk melindungi suatu kepentingan umum dan kepentingan negara yang lebih besar. Atas upaya pelenturan hukum yang demikian, Mahkamah Agung pada hakikatnya telah melakukan penciptaan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan hukum yang notabene dalam kontekstertentu mengesampingkan kepastian hukum.Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, pelenturan hukum. ABSTRACTIt is expressly stated on Article 263 of Criminal Procedure Law that a public prosecutor is not entitled to file an Extraordinary Request for Review Petition. Referring to the article, the Supreme Court in its judgment approves that a public prosecutor shall not be legalized to file an Extraordinary Request for Review Petition petition by basing on the outset of legal certainty; however in otherjudgments, the Supreme Court may accept the request so long as justice serves as the basis to keep the right of the convict with the victim/state represented by public prosecutor in balance. Contrasting with the Court Decision Number 57/PK/Pid/2009, the Supreme Court views that the stipulation in Article 263 of Criminal Procedure Law may be flexible in a certain condition where the Extraordinary Request for Review Petition is filed for the sake of the public and the state urgency. Accordingly, such flexible law implies that the Supreme Court is eventually considered to have taken legal measure that law is oriented to the principle of merit, which incidentally in certain contexts should override legal certainty. Keywords: extraordinary request for review petition, public prosecutor, legal flexibility.

Page 14 of 32 | Total Record : 318

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue