Jurnal Yudisial
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Articles
318 Documents
<![CDATA[INTERPRETASI ‘KURANG LENGKAP’ BERKAS PENYELIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT ]]>
<![CDATA[Hwian Christianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v11i2.71
<![CDATA[ABSTRAKPutusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 atas permohonan pengujian Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memiliki aspek menarik terkait kepastian hukum dan keadilan. Pemohon menilai keberadaan istilah ‘berkas kurang lengkap’ dalam ketentuan a quo memberikan ketidakadilan karena tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, penyidik, dalam hal ini Jaksa Agung justu menganggap keberadaan rumusan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan yang dibutuhkan oleh pencari keadilan maupun masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian studi kasus yang mendasarkan dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer, dibandingkan dengan bahan hukum sekunder berupa teori hukum pidana dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 memberikan pertimbangan, bahwa pengaturan tersebut tetap konstitusional. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa keberadaan berkas penyelidikan yang ‘kurang lengkap’ dapat dimungkinkan. Hal tersebut dianggap sebagai kondisi praktis penegakan hukum yang menekankan kehati-hatian dan persamaan di hadapan hukum.Kata kunci: berkas perkara, asas hukum acara pidana, constitutional rights, putusan hakim. ABSTRACTConstitutional Court Decision Number 75/PUUXIII/2015 on the request for a judicial review of Article 20 paragraph (3) of Law on Human Rights Court has an interesting aspect related to the rule of law and justice. The Petitioner considered that the term ‘incomplete file’ in the quo provision raises a sense of injustice because it cannot bring legal certainty. Instead, the investigator, in this case the Attorney General considers the formulation can actually provide legal certainty as well as sense of justice needed by the justice seekers and the community. This analysis uses case study research method based on the document of Constitutional Court Decision as the primary law material compared with secondary law material in the form of criminal law theory and human rights. The results of the analysis show that the Constitutional Court Decision Number 75/PUU-XIII/2015 considers that the arrangement is still constitutional. This distinction of understanding suggests that ‘case file incomplete’ may be possible. It is regarded as the practical conditions of law enforcement that emphasize prudence and equality before the law.Keywords: case file, principles of criminal procedure law, constitutional rights, judge’s decision.]]>
<![CDATA[UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ]]>
<![CDATA[Echwan Iriyanto]]>;
<![CDATA[Halif Halif]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v14i1.402
<![CDATA[ABSTRAKTindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri dan pisau untuk membunuh “korban” telah tepat, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.Kata kunci: pembunuhan berencana; unsur berencana; perbuatan persiapan. ABSTRACTPremeditated murder is a homicide committed with intent and a malice aforethought. Yet, the terms and circumstances for the intent elements qualifying it premeditated murder is not formulated in the Criminal Code (KUHP). This creates dynamics in the de nition and quali cations of the element of premeditated. In this context, the sensitivity of the judges is important to analyze, consider and decide upon a criminal case of premeditated murder, as in Decision Number 201/ Pid.B/2011/PN.Mrs. This raises the question whether the judge’s consideration is appropriate to declare the defendant committed premeditated murder because he had prepared himself to use a knife to kill the “victim”, even though the one whom was killed is another person. The method used to analyze the decision is juridical normative using two approaches, the statute approach, and the conceptual approach. The term preparation in the judge’s consideration refers to the element of the plan is deemed inappropriate. Similarly, the consideration of the premeditation element, focusing only on the conditions for a calm termination of the will, and at a certain time interval, is less complete. It should be complemented by quiet execution of the premeditation.Keywords: premeditated murder; premeditation element; crime preparation.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM ]]>
<![CDATA[Imran Imran]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v12i1.379
<![CDATA[ABSTRAKDalam sistem peradilan pidana penanganan suatu kasus dimulai sejak kasus itu muncul, kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam putusan hakim akan terlihat kemampuan hakim dalam mengonstruksi kasus sejak dakwaan dibacakan hingga pledoi diucapkan. Semua konstruksi hakim tersebut akan tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut akan terlihat apakah suatu putusan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Apa yang terlihat dalam dua putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, mencerminkan adanya persoalan ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Hal inilah yang kemudian menjadi rumusan masalah, apakah putusan tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya dua putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh majelis hakim.Kata kunci: kode etik dan pedoman perilaku hakim; sistem peradilan pidana; profesionalisme. ABSTRACT In the criminal justice system, the handling of a case starts since the claim arises, then is handled by the police, until the final process of law enforcement, which lies in the judge's decision. Judges' decisions can be in the form of sentencing or acquitting a defendant. The ability of a judge to construct a case will appear in the decision from the time the indictment is read until the plea is pronounced. In these considerations, it will be seen whether the judge's decision violates the code of ethics or not. Two judges' decisions issued by the Tobelo District Court reflect the problem in which a defendant was twice sentenced by the same panel of judges for violating the same law. This is what then becomes the formula of the problem, whether the decision violates the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges or not. By using normative legal research method focusing on secondary data construing, it will expose the fact of these two decisions. The results of this analysis indicate that there are violations of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges been committed by the panel of judges examining the case. Keywords: code of ethics and code of conduct of judges; criminal justice system; professionalism. ]]>
<![CDATA[PERAN HERMENEUTIKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PUTUSAN ]]>
<![CDATA[Deni Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v4i1.202
<![CDATA[ABSTRACTThere are many variables that determine the quality of the judge's decision. The variables could come from the wider community or the environments where the judge socialize and interact. That is why, in making decision, a judge at least, required to absorb the information revealed in the legal facts as much as possible in the courtroom. The inability to absorb the information will make the decision become less ideal and qualified. One method that can be used in order to maximize the quality of a decision is to use the approach of legal hermeneutics in which its relation analyzed in this paper.Keywords: court decision, legal hermeneutics ABSTRAKProfesi hakim tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang panggilan jiwanya hanya sebagai "penguasa" apalagi sebagai "pengusaha". Suara hati nurani yang hakekatnya berarti kesadaran moral atau sebagai pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan kepada manusia tentang baik dan buruk atau sebagai kenyataan dari budi kesusilaan. Kedudukan dan peran hakim dalam menjalankan fungsinya yang luhur dan mulia untuk hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan, tidaklah mudah karena berbagai godaan-godaan duniawi. Para pencari keadilan akan sangat kecewa apabila putusan hakim tersebut tidak rasa keadilan. Lebih-lebih jika tidak ada kepastian hukum tiada kepastian kapan putusan hakim dijatuhkan dan kapan pula dapat dilaksanakan. "Justice delayed is justice denied." Kredibilitas semacam inilah yang kini banyak dipertanyakan, selain tidak profesional, diduga keras terdapat indikasi KKN dalam proses putusan hakim di semua jenjang dan tingkatan. Kata kunci : profesi hakim, pencari keadilan, kepastian hukum]]>
<![CDATA[PROBLEM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Sufriadi Sufriadi]]>;
<![CDATA[Sobirin Malian]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v12i3.397
<![CDATA[ABSTRAKMelalui Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-BNA, majelis hakim mengakui kewenangan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk terlibat dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membatasi pengelolaan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Kajian ini berfokus pada dua hal: pertama, mengungkap konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser berdasarkan putusan PTUN tersebut beserta masalahnya; kedua, menilai kesimpulan putusan tersebut mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan adanya kekeliruan majelis hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dijadikan sebagai dasar konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Kesimpulan majelis hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan perguruan tinggi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.Kata kunci: pengelolaan perguruan tinggi; kewenangan; pemerintahan daerah. ABSTRACT Through Decision Number 06/G/2015/PTUN-BNA, the panel of judges authorized the regent of the Southeast Aceh to be involved in the management of Gunung Leuser University although Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System says that management of universities is under the authority of central government and community. This study consist of two purposes. First, to disclose the legal construction of regent authority in managing Gunung Leuser University based on the administrative court decision and related problems. Second, to examine the conclusion of the court decision over the authority of Southeast Aceh local government in managing Gunung Leuser University based on national legislation. This study uses a normative research method, with case and legislation approach. It indicates that the panel of judges made an error in understanding and implementing Article 81 paragraph (1) of the Law on Higher Education as the legitimate basis for the authority of the regent. The conclusion indicated that the local government was authorized in managing Gunung Leuser University was also contradicted with some regulations, particularly Laws on National Education System, Higher Education, and the Local Governance. Keywords: management of higher-education; authority; local governance.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN DAN PENGUATAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PEMILIHAN HAKIM AGUNG ]]>
<![CDATA[Giri Ahmad Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v7i3.81
<![CDATA[ABSTRAKKekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan cabang kekuasaan pemerintahan terlemah dibanding kekuasaan pemerintahan lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Kekuasaan riil dari kekuasaan kehakiman hanya terletak pada kewibawaan pengadilan sebagai sebuah institusi. Salah satu yang dapat mewujudkan kewibawaan kekuasaan kehakiman adalah aktor pelaksana kekuasaan tersebut yaitu hakim yang memiliki kompetensi tinggi dan baik. Hubungan kausalitas antara kedua faktor tersebut membuat banyak pakar menyatakan keterkaitan yang kuat antara proses rekrutmen hakim terhadap masa depan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, terlebih lagi pada proses rekrutmen hakim agung di Mahkamah Agung. Proses rekrutmen hakim agung harus terjaga dari intervensi kepentingan politik. Hal ini merupakan rasio dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Putusan tersebut telah mendudukkan peran DPR di pelaksanaan rekrutmen hakim agung dalam posisi yang pasif, untuk menghindari intrusi kepentingan politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka diperlukan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial untuk mengakomodir prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman utamanya dalam proses rekrutmen hakim agung sebagaimana terkandung di dalam UUD NRI 1945. Kata kunci: rekrutmen hakim agung, kekuasaan kehakiman, kepentingan politik.ABSTRACTJudicial power is the weakest power compared to the executive and legislative power. The actual supremacy of the judicial power lies merely on the authority of the court as an institution. This has caused the judicial honor and dignity is determined by the apparatus executing the judicial power, which is none other than the adept and qualified judges. The causality relationship makes many experts consider that there is a strong link between the process of recruitment of judges with the future independence of the judiciary, especially in the process of recruitment of supreme court judges. The process of recruitment of the supreme court judge must be kept from the intervention of political interests. This is the rationale of the Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XI/2013. The decision has put the House of Representatives in the process of recruitment of the supreme court judge in passive position, to avoid the intrusion of political interests. It is intended to provide full protection to the judicial independence. Post-issuance of this decision it is considered necessary to amend the Law on Supreme Court and the Law on Judicial Commission primarily to accommodate the principle of judicial independence in the process ofrecruitment of the supreme court judges as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: recruitment of supreme court judges, judicial power, political interest.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGASUHAN ANAK MUMAYIZ PASCA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Mansari Mansari]]>;
<![CDATA[Reza Maulana]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v11i1.139
<![CDATA[ABSTRAKAnak yang telah mumayiz diberikan kebebasan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kesempatan untuk memilih harus dinyatakan secara eksplisit dalam putusan untuk menghindari konflik di kemudian hari antara kedua orang tuanya. Berbeda dalam Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA yang tidak langsung menetapkan anak yang telah mumayiz diasuh oleh ibu atau ayahnya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari demi memperebutkan anak tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana aspek kepastian hukum terhadap pemeliharaan anak mumayiz dalam Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA, dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak mumayiz yang belum menentukan pilihannya? Penelitian ini termasuk penelitian empiris dan datanya diperoleh melalui wawancara hakim dan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA tidak mencerminkan kepastian hukum bagi anak yang telah mumayiz. Hal ini dikarenakan anak yang berumur 14 dan 18 tahun tidak jelas berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Perlindungan hukum bagi anak mumayiz yang belum menentukan sikap/pilihan menjadi kewajiban bersama kedua orang tua untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika anak sudah menentukan pilihan dan memilih ibu sebagai pengasuhnya, maka ia wajib memelihara dan mengasuhnya hingga dewasa dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Sebaliknya, jika ayah menjadi pilihannya, kewajiban mengasuh, merawat, dan menafkahi menjadi kewajibannya.Kata kunci: kepastian hukum, pengasuhan, perceraian, anak mumayiz. ABSTRACTA Minor who has been mumayiz is given freedom to choose to live either with the mother or father. The decision should be explicitly stated in court decision to avoid future conflicts between the parents. In contrast, Court Decision Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA did not in a straight line determine the status of a minor who has been mumayiz to be raised by either the mother or father. This could lead to legal dispute of fighting over the minor in the future. The question is how the legal certainty in the custody of minors with mumayyiz status in Court Decision Number 175/PDT.G/2011/MS-BNA and how the law provide protection for them who have not made their choice yet? This study is done by empirical research and the data collected through interviews of judges and the ruling of Syar’iyah Court of Banda Aceh. The results show that the Court Decision Number 175/ PDT.G/2011/MS-BNA does not reflect legal certainty for the minors with the status of mumayiz. This is because the law does not set off that minors aged of 14 and 18 are in care of their mother or father. While the law has set for minors who have not mumayiz because of the existence of parenting to the mother has been confirmed in the verdict. Legal protection for undecided custody of mumayiz minors will be obliged to their both parents to nurture and raise. If the child has made a choice and chooses the mother as the caregiver, then she is obliged to care and nurture the child to adulthood, and the father is obliged to provide a livelihood for the child. On the other hand, if the father becomes the child’s choice, the obligation to care, nurture, and provide a livelihood becomes his duty.Keywords: legal certainty, custody, divorce, mumayiz minors.]]>
<![CDATA[HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Mei Susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v11i3.326
<![CDATA[ABSTRAKPutusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak angket menurut putusan a quo dikonstruksikan sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dan bagaimana implikasinya terhadap objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo telah mengkonstruksikan hak angket tidak hanya dalam kerangka pengawasan yang hasilnya berujung pada penjatuhan sanksi bagi pejabat publik yang melanggar undang-undang, melainkan juga pengawasan pelaksanaan undang-undang yang hasilnya berupa perubahan kebijakan dalam rangka perubahan undang-undang (legislasi) maupun kebijakan lainnya. Putusan a quo juga mengkonstruksi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara penunjang dalam ranah eksekutif yang independen, namun tetap dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, putusan a quo secara positif berimplikasi dapat digunakannya hak angket dalam rangka perubahan undang-undang sehingga dapat meningkatkan efektivitas legislasi, namun secara negatif berimplikasi dapat digunakannya hak angket secara eksesif terhadap kelembagaan yang dijamin independensinya dan terhadap objek yang seharusnya tidak dapat diselidiki karena dilindungi hukum, misalnya hak privasi dan penegakan hukum. Implikasi eksesif tersebut disebabkan putusan a quo tidak memberikan batasan terhadap penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat.Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, hak angket, pengawasan. ABSTRACTConstitutional Court Decision Number 36/PUUXV/2017 examines the constitutionality of the inquiry right’s object of the House of Representatives over the Corruption Eradication Commission. The problem in this study is how inquiry right is constructed as a supervisory function of the House based on decision a quo, and what the implications are for the object of the House’s inquiry right in Indonesian state administration. This doctrinal research uses primary and secondary legal materials relevant to the object of research. The study concludes that (1) the decision a quo constructs the right of inquiry not only within the framework of supervision which results in the imposition of sanctions on public officials violating the law, but also supervision of the implementation of laws resulting in policy changes in the terms of amendment of laws and other policies; (2) a quo ruling can positively imply the right of inquiry to be used in the context of amending the law to improve the effectiveness of legislation, but it can negatively have implications for inquiry rights that are excessively used against independency-guaranteed institutions and for objects that cannot be investigated because they are protected by the law, such as privacy rights and law enforcement. The excessive implication of this decision will happen as it does not define the limits on the House’s inquiry right to invesigate into a specific issue.Keywords: House of Representatives, inquiry right, supervision.]]>
<![CDATA[PENJARA TERHADAP DOKTER DALAM PERSPEKTIF MENGIKATNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMIDANAAN INTEGRATIF ]]>
<![CDATA[Warih Anjari]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v10i1.42
<![CDATA[ABSTRAKKekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tidak ditaati oleh Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menganulir ancaman pidana penjara dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Putusan Mahkamah Agung tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap dokter yang melanggar pasal tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dan tujuan penjatuhan pidana yang integratif berdasarkan Pancasila. Masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah implikasi Putusan Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012 dikaitkan dengan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimanakah implikasi penjatuhan pidana penjara bagi dokter yang tercantum dalam Putusan Nomor 1110 K/ Pid.Sus/2012 dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan integratif? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat erga ormes sehingga harus diikuti oleh Mahkamah Agung. Pidana penjara terhadap dokter yang tidak menggunakan izin praktik tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan integratif. Akibatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terlayani, dan merugikan profesi dokter. Kesimpulannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga menjadi tidak efektif dan tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila tidak tercapai.Kata kunci: pidana penjara, kekuatan putusan, tujuan pemidanaan integratif.ABSTRACTThe binding force of the Constitutional Court ruling is final. However, the Supreme Court Decision Number 1110 K/Pid.Sus/2012 does not abide by the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-V/2007. The Constitutional Court Decision has annulled the imprisonment penalties in Article 75 paragraph (1), Article 76, Article 79 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices. The Supreme Court in its decision imposed the sanction of imprisonment on the doctors violating the aforementioned articles. This condition lead to such a discrepancy between the final and binding decision of the Constitutional Court and the integrated purposes of sentencing under Pancasila. Formulation of the problems in this analysis meets some points on how the implication of the Supreme Court Decision Number 1110 K/Pid.Sus/2012 regarding the binding force of the Constitutional Court Decision; and how the implication of the imposition of imprisonment sanction for a list of doctors stated in the Supreme Court Decision Number 1110 K/Pid.Sus/2012 in terms of integrated objective of sentencing theory. The research method is a normative juridical by case-based approach. The nature of the decision of the Constitutional Court is erga omnes, that obliges the Supreme Court to act upon. The sanction of imprisonment against the doctors with no consent practices cannot reach the integrated purpose of sentencing. As a consequence, the health services to communities are abandoned and this bring negative impacts on medical profession. To be brief, the decision of the Constitutional Court is considered futile with no binding force, accordingly the integrated purpose of sentencing under Pancasila could not be achieved.Keywords: imprisonment, binding force of ruling, integrated purpose of sentencing.]]>
<![CDATA[KAITAN DASAR GUGATAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[A Dwi Rachmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v9i2.25
<![CDATA[ABSTRAKPutusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS merupakan contoh kasus sengketa antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang bertindak sebagai investor di Indonesia. Banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tiga hal yang didalilkan oleh pihak penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawanhukum. Pada pertimbangan awal dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menerima sebuah gugatan yang diajukan tidak hanya gugatan wanprestasi tetapi sekaligusgugatan perbuatan melawan hukum. Terkait hal benturan kepentingan karena rangkap jabatan, meskipun dijadikan dalil gugatan oleh pihak penggugat, namun dalam putusan ini tidak dijadikan dasar dan pertimbangan hakim. Justru halyang tidak berkorelasi secara normatif, yaitu ketiadaan tata kelola perusahaan yang baik, dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 266/PDT.G/2007/PN.BKS ini. Dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif tentang perbedaan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi, persoalan jabatan rangkap oleh orang yang sama dalam beberapaperusahaan, serta korelasi antara gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik.Kata kunci: wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tata kelola perusahaan.ABSTRACTThe Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS is an example of a civil case concerning a dispute between Indonesian citizen with foreign citizen who is undertaking business of infestations in Indonesia. The judges have consideration in many respects in effort to resolve the case. Three points raised in the lawsuit by the plaintiff are based on a breach of contract and a tort. On a preliminary consideration, it can be deduced that the judge may accept simultaneous lawsuits, not just a lawsuit in a breach of contract, but at once a tort. The argument in the lawsuit filed by the plaintiff is related to a conflict of interest inregard of concurrent positions, however the judges did not take it into consideration in making the decision. The very thing that lacks of normatively consistent correlation,i.e., the absence of good corporate governance, even becomes the basis of consideration of the judge in the Decision Number 266/PDT.G/2007/PN.BKS. This focus is discussed in a normative analysis concerning the matter of differences between two lawsuits, a tort and a breach of contract, the issue of concurrent position occupied by the same person in several companies, and the correlations between a breach of contract or tort with the lacking ofgood corporate governance.Keywords: breach of contract, tort, corporate governance.]]>
